Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan perizinan baru untuk memfasilitasi kemudahan berusaha di Kecamatan Selo sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan dan diperlukan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. SLF diterbitkan setelah konstruksi selesai untuk menyata
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxAydaJohari
UPGRADING FOR MEDICAL GAS SYSTEM PIPELINE FOR OLD HOSPITAL IN KUALA KUBU BHARU IN SELANGOR STATE. THE HOSPITAL USING THE PORTABLE CYLINDER TANK FOR OXYGEN TO SUPPLY THE PATIENT
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan perizinan baru untuk memfasilitasi kemudahan berusaha di Kecamatan Selo sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan dan diperlukan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. SLF diterbitkan setelah konstruksi selesai untuk menyata
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxAydaJohari
UPGRADING FOR MEDICAL GAS SYSTEM PIPELINE FOR OLD HOSPITAL IN KUALA KUBU BHARU IN SELANGOR STATE. THE HOSPITAL USING THE PORTABLE CYLINDER TANK FOR OXYGEN TO SUPPLY THE PATIENT
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan kerja jasa konsultansi supervisi peningkatan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Ruang lingkup pekerjaan supervisi mencakup pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan oleh kontraktor untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Lokasi kegiatan terdiri atas 5 ruas jalan di beberapa kecamatan.
01 - Dit. KSDK - Kebijakan Umum terkait Pembinaan Kelembagaan _ Sumber Daya K...CIPTAKARYAMETRO
Dokumen tersebut membahas kebijakan terkait pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi, mencakup penataan regulasi seperti UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, dan daftar lembaga sertifikasi badan usaha yang telah dilisensi."
Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management ProjectOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek pengelolaan sampah meliputi peraturan terkait, jenis infrastruktur, model kerjasama, kerangka kelembagaan, tahapan pelaksanaan proyek, dukungan pemerintah, pengadaan tanah, pendirian badan usaha, perpajakan, dan ketentuan perjanjian kerjasama."
1. Notifikasi permulaaan kerja binaan diajukan kepada berbagai agensi untuk pemeriksaan interim dan akhir. 2. Hasil pemeriksaan interim, agensi akan mengesahkan pemenuhan syarat-syarat sementara. 3. Setelah lolos pemeriksaan akhir tahap 1 dan 2, agensi akan mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Menduduki untuk proyek tersebut.
Materi Sosialisasi PMK 186 Tahun 2021.pptxRiswanHamim
Dokumen tersebut membahas perubahan utama pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Perubahan utama tersebut mencakup efisiensi waktu dan penggunaan sistem elektronik, persyaratan izin Akuntan Publik, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, serta penambahan kode QR pada Laporan Auditor Independen.
Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 - Lamp...pdfEmilTechNasbaw
Dokumen tersebut merupakan rencana kerangka regulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 2020-2024. Terdapat beberapa arah kerangka regulasi di bidang sumber daya air, jalan nasional, jalan tol, dan standarisasi teknis jalan yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait."
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pengawasan teknis pekerjaan preservasi jalan di Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Lingkup pekerjaan pengawasan mencakup persiapan, pelaksanaan pengawasan lapangan, dan pengendalian pekerjaan fisik untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana dan spesifikasi. Tujuannya adalah menjamin mutu teknis pekerjaan sehingga kinerja jalan terp
Dokumen ini membahas tentang forum konsultasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut, rencana kinerja tahun 2024-2026, pelayanan yang diberikan, pengukuran mutu pelayanan, identifikasi permasalahan, dan rencana tindak lanjut perbaikan.
Paparan RAPAT OPSI PERPANJANGAN BBI 1 DES 2021.pptxAMYTHASPMC
Evaluasi tindak lanjut perpanjangan kontrak pembangunan fasilitas pascapanen di beberapa lokasi. Dokumen ini membahas persyaratan perpanjangan kontrak termasuk pendanaan, persiapan dokumen, rencana teknis, dan jadwal.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan kerja jasa konsultansi supervisi peningkatan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Ruang lingkup pekerjaan supervisi mencakup pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan oleh kontraktor untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Lokasi kegiatan terdiri atas 5 ruas jalan di beberapa kecamatan.
01 - Dit. KSDK - Kebijakan Umum terkait Pembinaan Kelembagaan _ Sumber Daya K...CIPTAKARYAMETRO
Dokumen tersebut membahas kebijakan terkait pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi, mencakup penataan regulasi seperti UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, dan daftar lembaga sertifikasi badan usaha yang telah dilisensi."
Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management ProjectOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek pengelolaan sampah meliputi peraturan terkait, jenis infrastruktur, model kerjasama, kerangka kelembagaan, tahapan pelaksanaan proyek, dukungan pemerintah, pengadaan tanah, pendirian badan usaha, perpajakan, dan ketentuan perjanjian kerjasama."
1. Notifikasi permulaaan kerja binaan diajukan kepada berbagai agensi untuk pemeriksaan interim dan akhir. 2. Hasil pemeriksaan interim, agensi akan mengesahkan pemenuhan syarat-syarat sementara. 3. Setelah lolos pemeriksaan akhir tahap 1 dan 2, agensi akan mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Menduduki untuk proyek tersebut.
Materi Sosialisasi PMK 186 Tahun 2021.pptxRiswanHamim
Dokumen tersebut membahas perubahan utama pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Perubahan utama tersebut mencakup efisiensi waktu dan penggunaan sistem elektronik, persyaratan izin Akuntan Publik, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, serta penambahan kode QR pada Laporan Auditor Independen.
Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 - Lamp...pdfEmilTechNasbaw
Dokumen tersebut merupakan rencana kerangka regulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 2020-2024. Terdapat beberapa arah kerangka regulasi di bidang sumber daya air, jalan nasional, jalan tol, dan standarisasi teknis jalan yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait."
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pengawasan teknis pekerjaan preservasi jalan di Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Lingkup pekerjaan pengawasan mencakup persiapan, pelaksanaan pengawasan lapangan, dan pengendalian pekerjaan fisik untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana dan spesifikasi. Tujuannya adalah menjamin mutu teknis pekerjaan sehingga kinerja jalan terp
Dokumen ini membahas tentang forum konsultasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut, rencana kinerja tahun 2024-2026, pelayanan yang diberikan, pengukuran mutu pelayanan, identifikasi permasalahan, dan rencana tindak lanjut perbaikan.
Paparan RAPAT OPSI PERPANJANGAN BBI 1 DES 2021.pptxAMYTHASPMC
Evaluasi tindak lanjut perpanjangan kontrak pembangunan fasilitas pascapanen di beberapa lokasi. Dokumen ini membahas persyaratan perpanjangan kontrak termasuk pendanaan, persiapan dokumen, rencana teknis, dan jadwal.
Similar to Perbandingan Persyaratan Izin Usaha Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum .pptx (20)
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
Perbandingan Persyaratan Izin Usaha Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum .pptx
1. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 22 Tahun 2021
1 Memiliki Rencana Kerja Memiliki Rencana Kerja , muatan diatur dalam PM
12 Tahun 2021
Penetapan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum
2 - - Penetapan Trase Jalur Kereta Api
3 - - Perencanaan Teknis
4 - - Analisa dampak Lingkungan Hidup atau UKL UPL,
5 - - Pengadaan tanah ,
6 - - Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebelum
memulai pekerjaan fisik
A. Perbandingan Persyaratan Khusus Perizinan Berusaha KBLI 49110
Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
2. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 22 Tahun 2021
1 Bukti Bayar PNBP Telah melakukan Perjanjian Penyelenggaraan
Prasarana Perkeretaapian
Telah melakukan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian
2 Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan
perhitungan
Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan
perhitungan
Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan
3 Gambar Teknis Gambar Teknis Gambar Teknis
4 Data Lapangan Data Lapangan Data Lapangan
5 Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan
6 Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis
7 Amdal atau UKL – UPL Amdal atau UKL - UPL Amdal atau UKL - UPL
8 Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan
9 Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari
total tanah yang dibutuhkan
Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5%
dari total tanah yang dibutuhkan
Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang
dibutuhkan
10 Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari
instansi yang berwenang
Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari
instansi yang berwenang
Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang
berwenang
A.1. Perbandingan Persyaratan Khusus PB UMKU
Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
Masa berlaku: paling lama 5 Tahun
3. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 22 Tahun 2021
1 PB UMKU Belum tersedia dalam
sistem OSS
PB UMKU belum diatur dalam Permenhub No. PM 12
tahun 2021
Mengajukan permohonan perpanjangan sesuai format lampiran PM
22 tahun 2021 diajukan sesuai kewenangannya
2 -
- Menyertakan Alasan dan Data dukung paling sedikit memuat:
a. Perkembangan Pembangunan Prasarana yang telah dilaksanakan
b. Rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana
c. Rincian alasan belum dapat diselesaikan pembangunan
d. Program kerja pembangunan prasarana selanjutnya
A.2. Perbandingan Persyaratan Khusus PB UMKU
Perpanjangan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
Masa berlaku: paling lama 5 Tahun
4. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 22 Tahun 2021
1 PB UMKU Belum tersedia
dalam sistem OSS
Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai
dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional prasarana
dan telah lulus uji pertama yang dibuktikan dengan Sertifikat
kelaikan
Mengajukan permohonan Izin Operasi Prasarana
Perkeretaapian umum sesuai format lampiran PM 22 tahun
2021 diajukan sesuai kewenangannya
2 - Menyusun Sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan
prasarana Perkeretaapian
Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai
dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional
prasarana dan telah lulus uji pertama yang dibuktikan dengan
Sertifikat kelaikan
3 - Tersedianya tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, tenaga
pemeriksa prasarana perkeretaapian dan petugas pengoperasian
prasarana perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat
Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan,
dan perawatan prasarana perkeretaapian dan disahkan oleh
Direktur Jenderal
4 - Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana
perkeretaapian
Menyediakan petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan,
dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki
sertifikat kecakapan
5 - Membuat dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselematan
Perkeretaapian
Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana
perkeretaapian
6 -
- Membuat dan melaksanakan Sistem Manajemen
Keselematan Perkeretaapian
A.3. Perbandingan Persyaratan Khusus PB UMKU
Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
Masa berlaku: sesuai dengan masa berlaku perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
5. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 20 Tahun 2021
1 Memiliki Rencana Kerja Memiliki Rencana Kerja , muatan diatur dalam PM
12 Tahun 2021
Memiliki NIB
2 - - Memiliki rencana kerja
B. Perbandingan Persyaratan Khusus Perizinan Berusaha KBLI 49441
Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
6. B.1. Perbandingan Persyaratan Khusus PB UMKU
Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 20 Tahun 2021
2 PB UMKU Belum memiliki
persyaratan dalam sistem OSS
Memiliki Studi kelayakan Memiliki Studi kelayakan
3 - memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api
sesuai dengan spesifikasi teknis sarana
perkeretaapian;
memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan
spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
4 - sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah
lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat
uji;
sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama
yang dinyatakan dengan sertifikat uji;
5 - Tersedianya awak sarana perkeretaapian yang
memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan
tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian;
Tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat
kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki
sertifikat keahlian;
6 - memiliki sistem dan prosedur pengoperasian,
pemeriksaan, dan perawatan saran a Perkeretaapian;
menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan
perawatan saran a Perkeretaapian;
7 - menyediakan fasilitas perawatan sarana
perkeretaapian;
menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;
8 - lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya;d
lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;d
9 - Membuat dan melaksanakan sistem manajemen
keselamatan perkeretaapian
Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan
perkeretaapian
Masa berlaku: paling lama 5 Tahun
7. B.2. Perbandingan Persyaratan Khusus PB UMKU
Perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 20 Tahun 2021
1 PB UMKU Belum tersedia dalam
sistem OSS
PB UMKU belum diatur dalam Permenhub No. PM
12 tahun 2021
Mengajukan Permohonan ditujukan kepada Menteri, Gubernur,
bupati/walikota sesuai kewenangannya
3 - - Memiliki Studi kelayakan
4 - - Laporan kinerja angkutan selama periode sebelum perpanjangan
5 - - Program pengadaan sarana perkeretaapian selama 5 (lima) tahun ke
depan
6 - - Program rekrutmen awak, tenaga perawat, dan pemeriksa sarana
perkeretaapian selama 5 (lima) tahun ke depan;
7 - - Sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji berkala
yang dinyatakan dengan sertifikat uji
8 - - Tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat
kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki
sertifikat keahlian;
9 - - memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan
perawatan saran a Perkeretaapian;
10 - - menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;
Masa berlaku: paling lama 5 Tahun
8. Perpanjangan Izin Pembangunan Prasarana
• Diatur oleh PM 22 tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
• Peraturan ini mencabut PM 21 tahun 2019 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Memiliki Izin Usaha
Penetapan Trase Jalur
Kereta Api
Pengadaan Badan Usaha
Penyelenggaraan
Prasarana Perkeretaapian
Perjanjian
Penyelenggaraan
Prasarana Perkeretaapian
Memiliki Izin
Pembangunan
Memiliki Izin Operasi
9. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 22 Tahun 2021
1 Diajukan melalui OSS Diajukan melalui OSS Diajukan melalui OSS
2 Memiliki Rencana Kerja Memiliki Rencana Kerja , paling sedikit memuat
diatur dalam PM 12 Tahun 2021
Penetapan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum
3 Penetapan Trase Jalur Kereta Api
4 Perencanaan Teknis
5 Analisa dampak Lingkungan Hidup atau UKL UPL,
6 Pengadaan tanah ,
7 Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebelum
memulai pekerjaan fisik
8 Pertimbangan Perpanjangan* (apabila pemenuhan persyaratan tidak
dilengkapi dalam 3 (tiga) tahun)
A. Perbandingan Persyaratan Khusus Perizinan Berusaha KBLI 49110
(Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum)
1. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada PM 22 tahun 2021 harus selesai paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin usaha dan dapat
diperpanjang
2. Perpanjangan Sebagaimana dimaksud harus melakukan permohonan perpanjangan disertai pertimbangan perpanjangan
10. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 22 Tahun 2021
1 Diajukan melalui OSS Diajukan melalui OSS Diajukan menggunakan formulir permohonan sesuai format lampiran PM 22
tahun 2021 diajukan sesuai kewenangannya
2 Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari
total tanah yang dibutuhkan
Telah mendapatkan Perizinan Berusaha
Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Telah mendapatkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Prasarana
Perkeretaapian Umum
3 Bukti bayar PNBP Telah melakukan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana
Perkeretaapian
Telah melakukan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian
4 Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan
5 Gambar Teknis Gambar Teknis Gambar Teknis
6 Data Lapangan Data Lapangan Data Lapangan
7 Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan
8 Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis
9 Amdal atau UKL - UPL Amdal atau UKL - UPL Amdal atau UKL - UPL
10 Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan
11 Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi
yang berwenang
Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari
total tanah yang dibutuhkan
Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang
dibutuhkan
12 Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi
yang berwenang
Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang
13 Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum dapat diperpanjang
setiap kali paling lama 5 (lima) tahun diajukan oleh pemegang izin disertai
alasan dan data dukung yang lengkap*
A.1. Perbandingan Persyaratan Khusus PB UMKU
(Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum)
*Data dukung paling sedikit memuat:
1) Perkembangan Pembangunan Prasarana yang telah dilaksanakan
2) Rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana
3) Rincian alasan belum dapat diselesaikan pembangunan
4) Program kerja pembangunan Prasarana Selanjutnya
11. No OSS PM 12 Tahun 2021 PM 22 Tahun 2021
1 PB UMKU Belum tersedia dalam
sistem OSS
Diajukan melalui OSS Diajukan menggunakan formulir permohonan sesuai format lampiran
PM 22 tahun 2021 diajukan sesuai kewenangannya
2 Telah mendapatkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan
Prasarana Perkeretaapian Umum
Telah mendapatkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Prasarana
Perkeretaapian Umum
3 Telah mendapatkan Izin Pembangunan Prasarana
Perkeretaapian Umum
Telah mendapatkan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian
Umum
4 Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai
dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional
prasarana dan telah lulus uji pertama yang dibuktikan
dengan Sertifikat kelaikan
Badan Usaha yang telah melaksanakan pembangunan prasarana
mengajukan permohonan pengujian prasarana kepada Direktur
Jenderal dalam rangka memperoleh Serifikat uji kelaikan prasarana
perkeretaapian dibuktikan dengan sertifikat lulus uji pertama
5 Menyusun Sistem dan prosedur pengoperasian dan
perawatan prasarana Perkeretaapian
Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan
perawatan prasarana perkeretaapian
6 Tersedianya tenaga perawatan prasarana perkeretaapian,
tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dan petugas
pengoperasian prasarana perkeretaapian yang dibuktikan
dengan sertifikat
Menyediakan petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan
pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat
kecakapan
7 Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana
perkeretaapian
Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian
8 Membuat dan melaksanakan Sistem Manajemen
Keselematan Perkeretaapian
Membuat dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselematan
Perkeretaapian
9 Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan
prasarana perkeretaapian disahkan oleh Direktur Jenderal
10 Izin operasi prasarana perkeretaapian berlaku sesuai dengan masa
berlaku perjanjuan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
A.3. Perbandingan Persyaratan Khusus PB UMKU
(Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum)