Recommended
More Related Content
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Featured
Featured (20)
PENGANTAR PERKULIAHAN MTK SD 1.pptx
- 1. PENGANTAR PERKULIAHAN MATEMATIKA SD 1 DEDE DEWANTARA, M.PD
- 2. Who am i?
- 3. Surat Ar-Rum Ayat 54 ُث ًة هوُق ٍفْعَض ِدْعَب ْنِم َلَعَج همُث ٍفْعَض ْنِم ْمُكَقَلَخ ِيذهال ُ ه َّللا ۞ ْيَش َو اًفْعَض ٍة هوُق ِدْعَب ْنِم َلَعَج هم َي ۚ ًةَب ۖ ُءَاشَي اَم ُقُلْخ ُِيردَقْال ُميِلَعْال َوُه َو Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
- 4. What are your goal ?
- 5. “Barangsiapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga.” (HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad)
- 6. What shoul i do?
- 7. PELAYANAN DASAR MASYARAKAT UUD 1945 • Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia UU No. 23/2014 • Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara • SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal • Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM 7
- 9. EDDUCATION
Editor's Notes
- Slide ini sebagai pengantar untuk menjelaskan pentingnya SPM Dikdas. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, oleh sebab itu pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar, semua warga negara berhak mendapat pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan pada akhirnya berkontribusi dalam perkembangan dunia dan kesejahteraan umat manusia. Setelah pendidikan menjadi kewenangan daerah (desentralisasi pendidikan), UU No.32 tahun 2004 mengatur pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, di dalam UU tersebut antara lain dinyatakan bahwa Pemerintah daerah (provinsi, Kab/Kota) mempunyai urusan wajib, dimana pendidikan merupalan salah satu urusan wajib tersebut. Pemerintah daeah wajib memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara, dan warga negara harus mengetahui hak nya. Dari peryataan ini dapat dipahami bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah.