Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2015 yang akan dilakukan secara triwulanan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan November, sesuai dengan peraturan pemerintah. Dokumen tersebut juga menyampaikan informasi terkait persiapan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan pertama tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang tunjangan profesi guru PNSD yang dibayarkan melalui Dana DIPA Direktorat P2TK dan Dana Transfer Daerah. Termasuk mekanisme pembayaran, persyaratan penerima, dan alokasi anggaran tahun 2015.
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020CIkumparan
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Bantuan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan untuk mengimplementasikan program peningkatan kompetensi. Ada 3 kategori bantuan berdasarkan jumlah satuan pendidikan sasaran program. Persyaratan penerima antara lain memiliki legalitas badan hukum dan keberhasilan program sebelumnya.
Lampiran permendikbud nomor 4 tahun 2014Hadi Wuryanto
Untuk kesinambungan pengembangan karier guru dalam jabatan/pangkat, perlu dilakukan penyesuaian penetapan angka kredit guru Pegawai Negeri Sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat (inpassing).
Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Dokumen tersebut membahas tentang tunjangan profesi guru PNSD yang dibayarkan melalui Dana DIPA Direktorat P2TK dan Dana Transfer Daerah. Termasuk mekanisme pembayaran, persyaratan penerima, dan alokasi anggaran tahun 2015.
Peraturan Sekretaris Jendral No 3 Tahun 2020CIkumparan
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Bantuan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan untuk mengimplementasikan program peningkatan kompetensi. Ada 3 kategori bantuan berdasarkan jumlah satuan pendidikan sasaran program. Persyaratan penerima antara lain memiliki legalitas badan hukum dan keberhasilan program sebelumnya.
Lampiran permendikbud nomor 4 tahun 2014Hadi Wuryanto
Untuk kesinambungan pengembangan karier guru dalam jabatan/pangkat, perlu dilakukan penyesuaian penetapan angka kredit guru Pegawai Negeri Sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat (inpassing).
Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Dokumen tersebut membahas tentang inpassing jabatan fungsional dan angka kredit bagi guru bukan PNS, termasuk persyaratan, prosedur pengajuan, jenjang jabatan yang dapat diraih, serta pejabat yang berwenang menetapkan inpassing.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah mendapatkan inpassing. Penyesuaian ini dilakukan agar angka kredit guru dapat disesuaikan dengan format yang diatur dalam peraturan terbaru mengenai angka kredit guru. Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian ini antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota se
Laporan pelatihan tata kelola bos smp islam sunan bonangMahriyoto S Kom
Pelatihan tata kelola BOS SMP tahun 2015 bertujuan meningkatkan pengelolaan sekolah dan lingkungan sekolah yang sehat dan aman untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kegiatannya meliputi penyusunan RKS dan RKAS, penggunaan dana BOS sesuai peraturan, pelaporan secara online, serta pembentukan sekolah aman, sehat, dan ramah anak.
Petunjuk teknis ini menjelaskan mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS dan non PNS jenjang pendidikan dasar melalui anggaran pusat. Dokumen ini mengatur kriteria penerima tunjangan, besaran tunjangan, mekanisme pembayaran, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program tunjangan profesi bagi guru.
Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan Dan Pan...Guss No
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan pegawai negeri sipil berdasarkan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik. Guru yang memenuhi syarat dapat disetarakan pangkat dan jabatannya sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan. Prosedurnya melalui usulan kepala sekolah kepemerintahan terk
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru PNSD. Secara garis besar dijelaskan mekanisme penyaluran dan kriteria penerima tunjangan profesi untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kompetensi guru.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan pondok pesantren salafiyah tahun 2015. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, besaran dana BOS, mekanisme pelaksanaan, organisasi pelaksana, penggunaan dana, monitoring dan pelaporan, serta sanksi pelanggaran aturan BOS.
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) bagi guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil agar sesuai dengan format PAK berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian PAK guru PNS dilakukan berdasarkan PAK terdahulu, sedangkan penyesuaian PAK guru non-PNS dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dari surat keputusan inpassing sebelumnya. Pejabat yang berwen
Dokumen tersebut membahas penggunaan Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru, mulai dari persyaratan penerimaan tunjangan, mekanisme penyaluran, sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat, serta peraturan terkait kompetensi guru.
Petunjuk Teknis ini mengatur mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui dana transfer daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya sebagai penghargaan atas profesionalitas guna meningkatkan mutu pendidikan.
Pemanfaatan dapodik P2 dikdas hotel savoy homan bandungh harunsiregar
Dokumen tersebut membahas tentang layanan pengelolaan PTK di sekolah berdasarkan dukungan Dapodik tahun 2014. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang penggunaan data Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru dan sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat tunjangan profesi.
PADAMU NEGERI adalah sistem pendukung program Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyediakan portal layanan untuk pemetaan mutu pendidikan. Sistem ini memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data NUPTK tahun 2013 melalui aktivitas seperti verifikasi ulang NUPTK, pendaftaran PTK baru, dan pengajuan NUPTK baru.
Dokumen tersebut membahas tentang inpassing jabatan fungsional dan angka kredit bagi guru bukan PNS, termasuk persyaratan, prosedur pengajuan, jenjang jabatan yang dapat diraih, serta pejabat yang berwenang menetapkan inpassing.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah mendapatkan inpassing. Penyesuaian ini dilakukan agar angka kredit guru dapat disesuaikan dengan format yang diatur dalam peraturan terbaru mengenai angka kredit guru. Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian ini antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota se
Laporan pelatihan tata kelola bos smp islam sunan bonangMahriyoto S Kom
Pelatihan tata kelola BOS SMP tahun 2015 bertujuan meningkatkan pengelolaan sekolah dan lingkungan sekolah yang sehat dan aman untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kegiatannya meliputi penyusunan RKS dan RKAS, penggunaan dana BOS sesuai peraturan, pelaporan secara online, serta pembentukan sekolah aman, sehat, dan ramah anak.
Petunjuk teknis ini menjelaskan mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS dan non PNS jenjang pendidikan dasar melalui anggaran pusat. Dokumen ini mengatur kriteria penerima tunjangan, besaran tunjangan, mekanisme pembayaran, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program tunjangan profesi bagi guru.
Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan Dan Pan...Guss No
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan pegawai negeri sipil berdasarkan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik. Guru yang memenuhi syarat dapat disetarakan pangkat dan jabatannya sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan. Prosedurnya melalui usulan kepala sekolah kepemerintahan terk
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru PNSD. Secara garis besar dijelaskan mekanisme penyaluran dan kriteria penerima tunjangan profesi untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kompetensi guru.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan pondok pesantren salafiyah tahun 2015. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, besaran dana BOS, mekanisme pelaksanaan, organisasi pelaksana, penggunaan dana, monitoring dan pelaporan, serta sanksi pelanggaran aturan BOS.
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) bagi guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil agar sesuai dengan format PAK berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian PAK guru PNS dilakukan berdasarkan PAK terdahulu, sedangkan penyesuaian PAK guru non-PNS dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dari surat keputusan inpassing sebelumnya. Pejabat yang berwen
Dokumen tersebut membahas penggunaan Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru, mulai dari persyaratan penerimaan tunjangan, mekanisme penyaluran, sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat, serta peraturan terkait kompetensi guru.
Petunjuk Teknis ini mengatur mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui dana transfer daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya sebagai penghargaan atas profesionalitas guna meningkatkan mutu pendidikan.
Pemanfaatan dapodik P2 dikdas hotel savoy homan bandungh harunsiregar
Dokumen tersebut membahas tentang layanan pengelolaan PTK di sekolah berdasarkan dukungan Dapodik tahun 2014. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang penggunaan data Dapodik untuk pengelolaan tunjangan profesi guru dan sanksi bagi guru yang tidak memenuhi syarat tunjangan profesi.
PADAMU NEGERI adalah sistem pendukung program Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyediakan portal layanan untuk pemetaan mutu pendidikan. Sistem ini memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data NUPTK tahun 2013 melalui aktivitas seperti verifikasi ulang NUPTK, pendaftaran PTK baru, dan pengajuan NUPTK baru.
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah, mencakup kriteria penerima tunjangan, mekanisme penyaluran, dan pengawasan pelaksanaannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014. 2. Juga membahas tentang proses penyetaraan yang dilakukan secara berbasis web melalui situs P2TK Dinas Pendidikan dan pengumuman hasilnya. 3. Selain itu, dibahas pula mekanisme pemberian tunjangan profesi kepada guru berdasarkan komp
Surat ini memberikan informasi terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK tahun 2014, meliputi jadwal penyaluran dana BOS untuk periode Januari-Juni dan Juli-Desember, format pengajuan dan pelaporan, serta petunjuk penggunaan dan pengembalian dana. Surat ini juga menyertakan berbagai lampiran seperti format usulan dan laporan yang harus diisi oleh SMK penerima BOS.
Dokumen tersebut membahas pedoman penetapan peserta sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ) tahun 2015. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan tahapan penetapan peserta sertifikasi guru agar memenuhi persyaratan sertifikasi menurut Undang-Undang Guru dan Dosen.
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 04 Sukabanjar menetapkan tim penilai kinerja guru untuk tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri atas 4 orang, yaitu kepala sekolah, guru agama, operator sekolah dan guru kelas V, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.
Pedoman ini mengatur tentang penetapan peserta sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahun 2015. Pedoman ini diperlukan untuk memastikan pemahaman yang sama di antara semua pihak terkait tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru agar tujuan sertifikasi guru dapat tercapai."
Pedoman ini mengatur tentang penetapan peserta sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahun 2015. Pedoman ini diperlukan untuk memastikan pemahaman yang sama di antara semua pihak terkait tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru agar tujuan sertifikasi guru dapat tercapai."
Similar to Pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 dan 2 tahun 2015 (20)
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 dan 2 tahun 2015
1. PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU TRIWULAN 1 DAN 2 TAHUN 2015
http://ainamulyana.blogspot.in/2013/09/pencairan-tunjangan-sertifikasi-guru.html?m=1
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Wahana Info Aktual, Inspiratif, Normatif dan Aspiratif
Selasa, 20 Januari 2015
Updating INFO Pertanggal 20 Januari 2015
Berdasarkan informasi yang dirilis P2TKDikdas pada tanggal 16 Januari 2015 terkait beredarnya berita tentang
terjadinyaperubahanmekanismepersyaratan,pemberiandanpembayarantunjanganprofesiyangisunyamelekat
pada gaji, maka dengan ini diinformasikan bahwa sampai saat ini regulasi terkait dengan isu tersebutbelumada,
sehingga dapat dipastikan tidak ada perubahan pada mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran
tunjangan profesi pada tahun 2015.
SebenarnyaPenyaluranTunjanganProfesiGuruatautunjangansertifikasi gurutahun2015sudahdiaturdalamPMK
Nomor241/PMK.07/2014 tentangPelaksanaandanPertanggungjawabanTransferKe Daerahdan Dana Desayang
diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangi Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri
Keuangan dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna L Laoly pada tanggal 24 Desember
2014.
Berdasarkanpasal 21 ayat1 PMK Nomor241/PMK.07/2014 dinyatakanbahwapenyalurantunjangan profesi(TP) /
sertifikasi guru dilakukan secara triwulanan yaitu:
a. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 1 ( I ) bulan Maret
b. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 2 ( II ) bulan Juni
c. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 ( III ) bulan September
d. Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 ( IV ) bulan Nopember
2. BegitupulauntukDana TambahanPenghasilan(DTP) guruPNSatauyangdikenal dengantunjangannonsertifikasi
berdasarkan pasal 22 ayat 1 PMK Nomor 241/PMK.07/2014 juga dilakukan secara triwulanan yaitu:
a. Triwulan 1 ( I ) bulan Maret
b. Triwulan 2 ( II ) bulan Juni
c. Triwulan 3 ( III ) bulan September
d. Triwulan 4 ( IV ) bulan Nopember
Bagi Andayang inginmembacaataumemiliki PMKNomor241/PMK.07/2014 tertangal tanggal 24 Desember2014
silahkan klik link download di bawah ini
LINK DOWNLOAD PMK 241/PMK.07/2014(Klik Disini)
INFO Pertanggal 15 Desember 2014
Berdasarkan informasi dari Subbag Keuangan dinas pendidikan dan DPKPA (Dinas Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset) Kabupaten Pandeglang melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang,
penyaluran Tunjangan Profesi Guru atau tunjangan sertifikasi guru triwulan 4 tahun 2014 untuk Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten dipastikan mulai hari Rabu tanggal 17 Desember 2014. Berdasarkan info yang
disampaikan hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, bagi guru yang SKTP-nya sudah terbit tunjangan profesi guru
atau sertifikasi triwulan4 tahun 2014 sudah masuk di rekeningmasing-masingguru(silahkancekmulai hari Rabu
tanggal 17 Desember 2014), sedangan bagi yang SKTPnya belum selesai akan menunggu penerbitan SKTP. Oleh
karena itu, bagi yang bermasalah dengan peneriban SKTP, segela lakukan sinkronisasi Dapodik.
Info Sebelumnya:
Berdasarkan informasi dari Subbag Keuangan dinas pendidikan dan DPKPA (Dinas Pengelolaan Keuangan,
Pendapatandan Aset) KabupatenPandeglang,penyaluranTunjanganProfesi Guruatau tunjangansertifikasi guru
triwulan3tahun 2014 untukKabupatenPandeglangPropinsiBantendipastikanmulaihari Senintanggal27Oktober
2014. Berdasarkan info yang disammpaikan hari Sabtu tanggal 25 oktober 2014, bagi guru yang SKTP-nya sudah
terbit tunjangan profesi guru atau sertifikasi triwulan 3 tahun 2014 sudah masuk di rekening masing-masingguru
(silahkan cek hari Senin tanggal 27 Oktober 2014), sedangan bagi yang SKTPnya belum selesai akan menunggu
penerbitan SKTP. Oleh karena itu, bagi yang bermasalah dengan peneriban SKTP, segela lakukan sinkronisasi
Dapodik.
Penyaluran Tunjangan Profesi Guru atau tunjangan sertifikasi guru tahun 2014 didasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor : 61/PMK.07/2014. Berdasarkan pasal 4, PMK Nomor :
61/PMK.07/2014 tentangPedomanumumdanalokasi tunjanganProfesi GuruPegawai NegeriSipil Daerahkepada
Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2014, penyaluran atau pencairan tunjangan profesi /
sertifikasigurudilakukansecaratriwulanandenganmekanismepemindahanbukudari RekeningKasUmumNegara
Ke Rekening Kas Umum Daerah, yaitu:
a. Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014;
3. b. Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juni 2014;
c. Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan September 2014;
d. Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Nopember 2014
Pada pasal 5 PMK Nomor 61/PMK.07/2014 dinyatakan Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran atau
PencairanTunjanganProfesi (TP)atauSertifikasi guruPNSkepadamasing-masinggurusetelahditerimadi rekening
kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:
Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014;
Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juli 2014;
Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan Oktober 2014;
Pencairan Tunjangan Profesi / sertifikasi Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Desember 2014.
PencairanTunjanganprofesi guru / sertifikasi gurutriwulan2 tahun 2014 mulai dicairkanpada bulanJuli 2014 ini
AlhamdulilahuntukwilayahKabupatenPandeglangBantenpencairantriwulan2tahun2014 sudahdilakukansejak
akhir bulan Juli 2014. Khusus pencairan Tunjangan profesi / sertifikasi guru triwulan 3 dan 4 tahun 2014 terlebih
dahulu perlu ada SKTP periode 2 tahun 2014 yang kemungkinan besar baru diterbitkan antara bulan September
2014. Untuk kelancaranpencairantunjanganprofesi / sertifikasi gurutriwulan 3 dan 4 tahun 2014 kepadasemua
operatorsekolahharapsegeramenguptodate datapokokkependidikanataudapodik.Uptodate datadapodikakan
berakhir tanggal 20 September 2014.
Bagi Anda yang membutuhkan PMK Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman umum dan alokasi tunjangan
Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2014
silahkan klik link download di bawah ini
LINK DOWNLOAD PMK NOMOR 61/PMK.07/2014 (File simple)
LINK DOWNLOAD PMK NOMOR 61/PMK.07/2014 (File lengkap)
SetelahadanyaPMKNomor 61/PMK.07/2014 tersebutgurusebaiknyasegeramengecekpenerbitanSKTunjangan
Profesi (SKTP),karenaSKTPmenjadidasarpencairantunjanganprofesi.SKTPyangmulaitahunini diterbitkan2kali
dalam setahun diberikan kepada guru yang telah bersertifikat pendidikan yang telah memenuhi kewajiban
mengajar minimal 24 jam pada mata pelajaran yang linear (dapat juga 24 jam mengajar dengan tugas tambahan
yang ekuivalen dengan jam mengajar).Mata Pelajaran Linear dalam istilah SKTP atau dapodik adalah kesesuaian
antara bidangstudi saatsertifikasi denganmatapelajaranataubidangstudi yangdiajarkan(diampu)dalamproses
pembelajaran di sekolah.
Untuk membantu guru mengecek data guru pada Cek / Validasi Data Guru dan mengecek sudah atau belum
diterbitkannya SKTP berikut ini saya berikan link untuk pengecekan.
4. LINK CEK DATA GURU PADA P2TK DIKDAS
LINK CEK SKTP (SK PENCAIRAN) SERIFIKASI/TUNJANGAN GURU
Untuk persiapanPencairanTunjangansertifikasi guruatautunjanganprofesi gurutriwulan1tahun2015, operator
sekolah kembali harus bekerja ekstra untukmenginput data guru dan data siswa pada aplikasi dapodik. Jika tidak
ada permasalahan, pencairan tunjangan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru triwulan1 tahun 2015 dapat
direalisasikan pada bulan April 2015.
Hal-hal yang perludiinputdalamdataDAPODIKuntuk pencairantunjangansertifikasi guruatautunjanganprofesi
guru triwulan 1 tahun 2015 adalah perubahan data guru, seperti data pangkat/golongan, data Kenaikan Gaji
Berkala, data tugas tambahan dan lainnya. Dan yang paling krusial adalah data jumlah jam pembelajaran sesuai
dengan Kurikulum yang digunakan.
NB:
Andainginmengetahui informasi terkaitsertifikasiguru,carapendaftaransertifikasiguru,pedomansertifikasiguru,
kisi-kisi materi PLPG, Kisi-kisi UKG, maupun verifikasi calon peserta sertifikasi silahkan klik link di bawah ini.
LINK INFOMASI SERTIFIKASI GURU
KalauAndaguru yangberasal dari propinsi DKIJakartadan Banteninginmengetahuidaftarpesertasertifikasiguru
serta pengumuman kelulusan sertifikasi guru 2013 silahkan klik link di bawah ini
LINK PORTAL SERTIFIKASI RAYON 109 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)
NB:
Terkait keterlambatan Pencairan Tunjangan Triwulan Kedua bagi guru Non PNS serta tunjangan, serta tunjangan
khusus, subsidi tunjangan fungsional, bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1, guru bantu dan pendidikan
khusus layanan khusus yang pembayaran tunjangannya langsung melalui direktorat p2tk dikdas, Direktorat telah
menyampaikan permohonan maaf, yang isinya sebagai berikut:
Informasi Keterlambatan Pencairan Tunjangan Triwulan Kedua khusus guru non PNS
Kepada yang terhormat para guru penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, subsidi tunjangan fungsional,
bantuanpeningkatankualifikasi akademikS1,gurubantudanpendidikankhususlayanankhususyangpembayaran
tunjangannya melalui direktorat p2tk dikdas tahun anggaran 2014.
5. Bersama ini kami sampaikan permohonan maaf, atas keterlambatan penyaluran tunjangandimaksud. Perlu kami
sampaikan bagi guru yang sudah terbit SK tunjangan dimaksud tidak perlu khawatir akan hangus.
saat ini P2tk dikdas sedang melakukan upaya percepatan penyaluran tunjangan yang terlambat tersebut.
terimakasih
Pengelola tunjangan P2TK Dikdas