Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GunungKidulProdiAPUGK
KDRT merupakan masalah sosial yang berdampak buruk bagi korban maupun pelaku. Dokumen menjelaskan tentang definisi, jenis, data, dan upaya penanggulangan KDRT melalui pilar-pilar seperti pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Masyarakat perlu memahami, peduli, serta memerangi KDRT untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidulUGK
KDRT merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan multi-pihak. Dokumen menjelaskan tentang KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, data KDRT di Indonesia, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya melalui pilar-pilar seperti mencegah, melindungi, menangani, dan memulihkan korban. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang KDRT beserta dampak dan penyelesaiannya.
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GunungKidulProdiAPUGK
KDRT merupakan masalah sosial yang berdampak buruk bagi korban maupun pelaku. Dokumen menjelaskan tentang definisi, jenis, data, dan upaya penanggulangan KDRT melalui pilar-pilar seperti pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Masyarakat perlu memahami, peduli, serta memerangi KDRT untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT JerukWudel Girisubo GKidulUGK
KDRT merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan multi-pihak. Dokumen menjelaskan tentang KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, data KDRT di Indonesia, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya melalui pilar-pilar seperti mencegah, melindungi, menangani, dan memulihkan korban. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang KDRT beserta dampak dan penyelesaiannya.
Judul: Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
Penulis: Lies Marcoes-Natsir
Fotografer: Armin Hari
Penyunting: Roem Topatimasang
Penerbit: INSISTPress, Rumah KITAB & AIPJ-AusAID ISBN: 978-602-8384-80-35
Edisi: I, April 2014
Menelisik lebih jauh dibanding kajian-kajian tentang kemiskinan dan gender yang lazim, buku ini merekam kekuatan dan ketangguhan perempuan menolak dan melawan proses-proses pemiskinan mereka. Perlawanan mereka berlangsung lama, di mana-mana, di semua sektor, dalam berbagai bentuk dan cara. Tetapi, tanpa dukungan dan pengorganisasian yang pejal, perlawanan itu bisa jadi hanya bersifat seketika dan tak terarah.
Hukum sebenarnya menawarkan harapan bagi mereka. Karena hakikinya memang demi keadilan yang bersifat semesta, hukum harus dipantau dan dicermati agar tetap memenuhi kaidah-kaidah hak asasi manusia, khususnya yang menjamin penghapusan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Persoalan ini tak dapat lagi terus-menerus ditutup-tutupi dengan penyangkalan penyangkalan budaya sebagai ‘masalah pribadi’ atau ‘masalah rumah tangga’ semata. ***
Dokumen tersebut membahas tentang Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas HAM berdasarkan undang-undang dan instrumen internasional yang bertugas menggerakkan penegakan HAM, melakukan kajian HAM, dan menerima pengaduan pelanggaran HAM. Komisi Perlindungan Anak berdasarkan undang-undang bertugas melaksanakan perlindungan anak dan menangani kasus pelanggaran hak anak.
Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di ranah pribadi. Faktor-faktor seperti ketiadaan pendidikan seksual yang memadai, sistem patriarki, stereotip gender, seksisme, dan peran saksi mata yang kurang duktif berkontribusi terhadap tingginya kasus ini. Korban mengalami berbagai dampak psikologis seperti stres pasca trauma.
Dokumen tersebut memberikan beberapa solusi untuk mengatasi delapan gejala patologi sosial di Indonesia, termasuk memberikan pendidikan nilai-nilai bangsa kepada generasi muda, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran individu untuk menjauhi gejala-gejala tersebut.
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengarusutamaan gender dalam program penanggulangan bencana berbasis komunitas. Beberapa poin kuncinya adalah: (1) memastikan partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses program, (2) menganalisis dampak gender dan membuat tindakan tertarget untuk kelompok rentan, (3) menerapkan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan seluruh anggota masyarakat termasuk
Dasar Sosial Negara bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan sosial kepada rakyat. Ia meliputi golongan yang memerlukan seperti kanak-kanak, OKU, wanita, miskin dan mangsa bencana dengan memberikan bantuan seperti Bantuan Anak Pelihara, Elaun Pekerja Cacat, Bantuan Sekolah dan Bantuan Bencana untuk memastikan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik.
Budaya patriarki, norma gender, dan pembagian peran gender menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses sumber daya kesehatan dan hak atas kesehatan. Hal ini berdampak pada status kesehatan perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki.
Kekerasan seksual dapat berupa berbagai tindakan seksual tanpa persetujuan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban. Kekerasan seksual sering terjadi terhadap perempuan dan anak-anak, dan dapat dilakukan secara online maupun offline."
Judul: Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan
Penulis: Lies Marcoes-Natsir
Fotografer: Armin Hari
Penyunting: Roem Topatimasang
Penerbit: INSISTPress, Rumah KITAB & AIPJ-AusAID ISBN: 978-602-8384-80-35
Edisi: I, April 2014
Menelisik lebih jauh dibanding kajian-kajian tentang kemiskinan dan gender yang lazim, buku ini merekam kekuatan dan ketangguhan perempuan menolak dan melawan proses-proses pemiskinan mereka. Perlawanan mereka berlangsung lama, di mana-mana, di semua sektor, dalam berbagai bentuk dan cara. Tetapi, tanpa dukungan dan pengorganisasian yang pejal, perlawanan itu bisa jadi hanya bersifat seketika dan tak terarah.
Hukum sebenarnya menawarkan harapan bagi mereka. Karena hakikinya memang demi keadilan yang bersifat semesta, hukum harus dipantau dan dicermati agar tetap memenuhi kaidah-kaidah hak asasi manusia, khususnya yang menjamin penghapusan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Persoalan ini tak dapat lagi terus-menerus ditutup-tutupi dengan penyangkalan penyangkalan budaya sebagai ‘masalah pribadi’ atau ‘masalah rumah tangga’ semata. ***
Dokumen tersebut membahas tentang Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas HAM berdasarkan undang-undang dan instrumen internasional yang bertugas menggerakkan penegakan HAM, melakukan kajian HAM, dan menerima pengaduan pelanggaran HAM. Komisi Perlindungan Anak berdasarkan undang-undang bertugas melaksanakan perlindungan anak dan menangani kasus pelanggaran hak anak.
Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di ranah pribadi. Faktor-faktor seperti ketiadaan pendidikan seksual yang memadai, sistem patriarki, stereotip gender, seksisme, dan peran saksi mata yang kurang duktif berkontribusi terhadap tingginya kasus ini. Korban mengalami berbagai dampak psikologis seperti stres pasca trauma.
Dokumen tersebut memberikan beberapa solusi untuk mengatasi delapan gejala patologi sosial di Indonesia, termasuk memberikan pendidikan nilai-nilai bangsa kepada generasi muda, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran individu untuk menjauhi gejala-gejala tersebut.
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengarusutamaan gender dalam program penanggulangan bencana berbasis komunitas. Beberapa poin kuncinya adalah: (1) memastikan partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses program, (2) menganalisis dampak gender dan membuat tindakan tertarget untuk kelompok rentan, (3) menerapkan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan seluruh anggota masyarakat termasuk
Dasar Sosial Negara bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan sosial kepada rakyat. Ia meliputi golongan yang memerlukan seperti kanak-kanak, OKU, wanita, miskin dan mangsa bencana dengan memberikan bantuan seperti Bantuan Anak Pelihara, Elaun Pekerja Cacat, Bantuan Sekolah dan Bantuan Bencana untuk memastikan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik.
Budaya patriarki, norma gender, dan pembagian peran gender menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses sumber daya kesehatan dan hak atas kesehatan. Hal ini berdampak pada status kesehatan perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki.
Kekerasan seksual dapat berupa berbagai tindakan seksual tanpa persetujuan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban. Kekerasan seksual sering terjadi terhadap perempuan dan anak-anak, dan dapat dilakukan secara online maupun offline."
2. Konsep Pemberdayaan
• pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan
sosial; suatu pembebasan kemampuan
pribadi,kompetensi, kreatifitas dan kebebasan
bertindak.
• pemberdayaan mengacu pada kata
“empowerment” yang berarti memberi daya,
memberi power (kuasa, kekuatan kepada pihak
yang kurang berdaya.
Menurut Robinson (1994)
Menurut Ife (1995)
3. Menurut Mubyarto (1998) menekankan bahwa pemberdayaan
terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menurutnya, dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan
pada :
- pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan)
- penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan
masyarakat.
- Masyarakat menentukan jenis usahanya sendiri sehingga kondisi
wilayah yang ada pada gilirannya dapat menciptakan lembaga
dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.
Upaya pemberdayaan masyarakat inilah kemudian yang menjadi
pemberdayaan ekonomi rakyat.
4. Sebagai strategi pembangunan, pemberdayaan dapat
diartikan sebagai kegiatan yg membantu masyarakat
untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan
dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait
dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan
pribadi social dalam melakukan tindakan melalui
peningkatan kemampuan dan rasa percaya diriuntuk
menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer
daya dari lingkungannya.
(payne, 1997: 266 “modern social work theory)
5. Pemberdayaan perempuan
adalah sebuah usaha untuk dapat mendistribusikan
kemampuan perempuan agar dapat berguna bagi diri sendiri,
orang lain dan lingkungannya.
• Pengertian lainnya adalah upaya pemampuan perempuan
untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya,
ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat
mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk
mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan
masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan
konsep diri.
• Menurut kementrian pemberdayaan perempuan (2000)
pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan
terencana untuk mencapai kesertaan dan keadilan gender
dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
6. TUJUAN
• Untuk meningkatkan kedudukan dan peran
perempuan diberbagai bidang kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
• meningkatkan peran wanita sebagai pengambil
keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender.
• Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi
perempuan
• Untuk mengembangkan usaha pemberdayaan
perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat
serta perlindungan anak.
8. Kekerasan terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan
adalah setiap tindakan yang
berakibat kesengsaraan atau
penderitaan-penderitaan pada
perempuan secara fisik, seksual atau
psikologis, termasuk ancaman
tindakan tertentu, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang baik yang terjadi
di depan umum atau dalam
lingkungan kehidupan pribadi
9. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap
Perempuan
• Kekerasan seksual
• Kekerasan fisik
• Kekerasan psikologis dan emosional
• Kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan
sosial laki-laki.
• Kekerasan ekonomi
10. Kekerasan dalam Rumah Tangga
• Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah
kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik
oleh suami maupun oleh istri.
• Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU
PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
11. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah
mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-
undang Nomor 23 tahun 2004
a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan
sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-
undang Republik Indonesia tahun 1945.
b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan
pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
deskriminasi yang harus dihapus.
12. c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang
kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus
mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan
atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk
Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan suami
terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat
dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab
undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis
besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang
melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau
anak diancam hukuman pidana”
13. Data Masalah Kekerasan Perempuan di
Kabupaten Magelang
• Data terakhir pada kabupaten Magelang yang telah didapatkan adalah data yang
memasuki tahun 2012, pada sudah ada 31 kasus kekerasan terhadap perempuan
yang masuk ke Sahabat Perempuan.
(Sahabat Perempuan merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat di kabupaten
Magelang yang didirikan untuk misi menghapuskan segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan dan anak-anak)
• dengan rincian 64% kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 29% kasus
Kekerasan Seksual Anak (KSA), dan sisanya adalah kasus Pelecehan Seksual (Pelsek)
dan trafficking.
• Sedangkan kasus yang berasal dari Layanan Terpadu termasuk di dalamnya dari
Polres Kab. Magelang ada 21 % kasus KDRT, 71% kasus KSA, sisanya perkosaan.
Sementara itu dari RSUD Kabupaten Magelang tercatat ada 71,5% kasus KDRT, dan
28,5% kasus KSA. Dari data kasus di atas, dapat dibandingkan bahwa dari ketiga
sumber data baik kasus dari Sahabat Perempuan, Polres Kabupaten Magelang,
maupun RSUD Kabupaten Magelang memiliki perbedaan dalam jumlah kasus tiap
masing-masing kasusnya.
14. • Dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang
masuk ke Sahabat Perempuan 10 kasus berasal dari 10
kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, diantaranya
Kecamatan Mungkid, Sawangan, Mertoyudan, Grabag, dan
Dukun.
• Kasus KDRT paling banyak berasal dari Kecamatan
Muntilan, dengan latar belakang korban beraneka ragam
dari mulai petani, Ibu Rumah Tangga (IRT), swasta, buruh
dll, namun yang paling dominan adalah KDRT, dengan usia
berkisar dari 25-40 tahun sebanyak 34%.
• Dari faktor pendidikan, korban didominasi oleh lulusan
SLTA sebanyak 63%. Sedangkan dilihat dari latar belakang
pelaku, secara pendidikan rata-rata lulusan SLTA,
pekerjaan didominasi oleh swasta , dengan usia berkisar
dari 25-40 tahun.
15. Lembaga Sahabat Perempuan
• Sahabat Perempuan ini merupakan organisasi non-pemerintah
pertama di Kabupaten Magelang dan merupakan badan otonom
yang bersifat independen dan nirlaba.
• Sahabat Perempuan mempunyai misi menghapuskan segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
• Sahabat Perempuan didirikan pada tanggal 17 Maret 2000.
• Lembaga yang berdiri atas prakarsa dari beberapa aktivis
perempuan yang memiliki kepedulian dan keberpihakan pada isu
seputar hak-hak perempuan ini akan terus-menerus membangun
nilai dan pola perilaku untuk merubah cara pandang masyarakat
terhadap korban dan pelaku kekerasan yang pada akhirnya dapat
menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan
16. Tujuan Sahabat Perempuan
Memberikan pendampingan bagi perempuan
korban kekerasan dan ketidakadilan gender.
Pendampingan tersebut berupa pendampingan
penuh saat konsultasi, pemberian solusi-solusi
untuk permasalahan survivor. Survivor Sahabat
Perempuan yang dimaksud adalah perempuan
maupun anak-anak korban kekerasan yang
ditangani, dibantu dan diberdayakan oleh Sahabat
Perempuan untuk penyelesaian permasalahan yang
dihadapinya.
17. Langkah-langkah Pemberdayaan Perempuan
Korban Kekerasan
• Pendampingan hukum, yakni pendampingan untuk
memberikan bantuan kepada perempuan dan anak korban
kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya di dalam hukum
Negara
• Pendampingan psikologi, yakni melalui konseling yang
membantu survivor untuk sanggup melewati masa kritis dan
mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri.
• Pendampingan sosial, yakni pendampingan dengan terus
membangkitkan jiwa survivor agar dapat bangkit dari
keterpurukannya, memberikan semangat agar survivor dapat
kembali bermasyarakat.
18. • Pendampingan keagamaan, yakni pendampingan yang
diberikan agar para perempuan mengetahui hak-hak
perempuan dari keyakinan agama yang dianut masing-
masing survivor.
• Pemulihan trauma melalui seni, yakni Sahabat
Perempuan memanfaatkan seni untuk terapi
penyembuhan trauma (trauma healing)bagi survivor
yang membtuhkan.
• Perpustakaan, yakni untuk menambah pengetahuan
survivor maupun masyarakat sekitar.
• Penguatan ekonomi, yakni dengan pelatihan-pelatihan
seperti pelatihan membuat handycraf dan pelatihan
kewirausahaan dengan memberikan pinjaman uang
tanpa bungan dan tanpa jaminan.
19. Kesimpulan
• Sahabat Perempuan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat
yang bertujuan membantu dan memberdayakan perempuan dan
anak yang mengalami kekerasan di Kabupaten Magelang
• Mewujudkan pemberdayaan perempuan yg telah dilakukan
Sahabat Perempuan dengan segala pendampingan, penguatan dan
pemberdayaan bagi kaum perempuan dan anak
• Konsep pemberdayaan menurut Sahabat Perempuan adalah suatu
proses dimana orang dikatakan dari tidak paham menjadi paham
akan sesuatu, dan dengan pemahamannya itu orang tersebut
dapat mengimplementasikannya dalam suatu tindakan.
• Pengaruh pemberdayaan yang dilakukan Sahabat Perempuan
terhadap survivor adalah survivor menjadi tahu dan paham akan
hak-haknya , survivor mendapat penguatan mental dan spiritual
untuk dapat mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya,
trauma yang diderita survivor dapat pulih dengan terapi melalui
media seni, survivor termotivasi untuk mandiri, dan survivor dapat
menjadi motivator untuk perempuan lain