Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan dasar melalui beberapa program, yaitu: (1) memberikan bantuan siswa miskin agar tidak putus sekolah, (2) meningkatkan sistem pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan alat peraga, (3) merehabilitasi ruang kelas rusak di daerah terpencil.

1. Rembug Nasional
PENINGKATAN LAYANAN
PENDIDIKAN DASAR BERMUTU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
27 FEBRUARI 2012
1

2. Sistematika Paparan
1. BANTUAN SISWA MISKIN
2. SISTEM PEMBELAJARAN
3. PENUNTASAN REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK DAN PENINGKATAN SARANA
PRASARANA DI DAERAH 3T, PERBATASAN DAN KLASTER 4
4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
5. PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT MELALUI UP4B
2

3. PENGANTAR
Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Bermutu
• Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (UUD 1945 pasal 31 ayat 2)
• Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya. (UU 20/2003 pasal 34 ayat 2)
• Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. (UU 20/2003 pasal 51
ayat 4)
A. Pemenuhan Akses & Daya Tampung
1. Penyediaan Bantuan Siswa Miskin
2. Rehabilitasi ruang kelas SD-SDLB dan SMP-SMPLB yang
SASARAN : rusak sedang dan berat.
ketersediaan 3. Penyediaan RKB dan USB terutama di daerah 3T dan
 Semua anak 7-15 nelayan (klaster 4).
tahun bisa sekolah keterjangkauan  Pembangunan boarding school di daerah perbatasan dan
B. Penyediaan BOS untuk memenuhi 100% biaya
 Pendidikan dasar terpencil
operasional sekolah.
tanpa dipungut kesetaraan
1. Pemenuhan 100% unit cost BOS (sekarang baru memenuhi
biaya.
kualitas 70%)
 Layanan 2. Mendorong Pemda untuk menyediakan BOSDA
pendidikan dasar kepastian C. Pemenuhan SPM pada Semua SD-SDLB dan
sesuai SPM. SMP-SMPLB
1. Percepatan penuntasan sarana prasarana dengan
optimalisasi DAK
2. Penyediaan buku teks dan referensi.
3. Pemenuhan laboratorium dan alat peraga
4. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan efisiensi PTK.
3

4. 1
BANTUAN SISWA MISKIN
4

5. TUJUAN
1. Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa selama duduk di bangku sekolah.
2. Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
3. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga
menyelesaikan pendidikan .
4. Membantu kelancaran program sekolah.
PERSYARATAN PENERIMA BSM
1. Persyaratan Siswa Penerima BSM
2. Penerima BSM dari pemerintah pusat adalah siswa SD,SDLB,SMP,SMPLB,SMA,SMALB DAN SMK
negeri dan swasta dari keluarga miskin yang:
a. Terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.
b. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
3. Persyaratan Sekolah Peserta Program BSM
4. Sekolah yang dapat menyalurkan beasiswa siswa miskin dari pemerintah pusat ini adalah:
5. Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin.
6. Sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk sekolah umum.

6. RASIONALITAS: BANTUAN SISWA MISKIN
• Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya (UUD 1945).
• Saat ini terdapat 1,08 juta siswa (2,05%) putus sekolah dan 3,03 juta lulusan
SD sampai SM yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi karena alasan faktor ekonomi.
• Dalam RKP 2011 direncanakan pemberian beasiswa bagi 6,18 juta siswa
(13,3% dari populasi siswa), namun yang teralokasi dalam APBN 2011 baru
mencapai 3,25 juta siswa.
• Daya tampung pendidikan dari SMP sampai SM perlu ditingkatkan sejalan
dengan pertumbuhan penduduk dan target peningkatan angka partisipasi.
• APBN Tahun 2012 diarahkan untuk menyediakan beasiswa bagi 4.324.905
siswa dengan anggaran sebesar Rp 1.806 Milyar
• Pemberian beasiswa ini akan mempercepat penurunan angka putus sekolah
dan meningkatkan angka partisipasi siswa untuk memenuhi sasaran RKP
2011.
6

7. 2
SISTEM PEMBELAJARAN
7

8. PERBAIKAN SISTEM PEMBELAJARAN
PADA TINGKAT PENDIDIKAN DASAR
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
D. Penggunaan Alat Peraga dan Media
Pembelajaran
E. Penggunaan Laboratorium
F. Pembinaan dan Implementasi Program
G. Kebutuhan Mendatang

9. A. Latar Belakang
Dalam proses pembelajaran, siswa akan lebih mudah mencerna isi materi pelajaran bila siswa dapat
menggunakan berbagai metode pembelajaran dan berbagai alat bantu belajar, di antaranya melalui
penglihatan (visual), pendengaran (auditori), atau gerak (psikomotorik).
B. Tujuan
1. Perancangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.
2. Mempromosikan penerapan metode pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) agar
penguasaan guru dalam melaksanaan proses pembelajaran kontekstual dapat terlaksana secara
efektif dan efisien, sehingga guru diharapkan mampu meningkatkan mutu pencapaian standar
kelulusan siswa.
3. Untuk menunjang keberhasilan proses belajar di kelas, dan khususnya terkait dengan proses belajar
mandiri individual di rumah.
4. Untuk melengkapi media pembelajaran agar proses belajar melalui penggunaan media belajar lebih
berhasil, khususnya untuk mencapai ketuntasan belajar.
5. Pembuatan dan penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran perlu dilandasi oleh jalan
pikiran yang sistematis agar sarana/alat peraga itu dapat berperan yang digunakan terpadu dengan
mata pelajaran lainnya yang dilakukan dalam proses belajar mengajar.
6. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya agar laboratorium dikelola dan dimanfaatkan
dengan baik.

10. C. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
• KTSP meliputi kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang dikembangkan
berdasarkan hasil mufakat antara guru, kepala sekolah, dan orang tua.
• Arah pelaksanaan KTSP tidak mengikat sehingga mudah dikembangkan dengan
melibatkan komponen lain di sekolah berdasarkan standar minimal yang ditetapkan
pemerintah.
• Pengembangan standar minimal yang termuat dalam KTSP merupakan kegiatan yang
berorientasi kepada siswa.
D. Penggunaan Alat Peraga dan Media Pembelajaran
Fungsi Alat Peraga: Kegunaan Media Pembelajaran:
• Pelajaran Lebih Mudah • Memperjelas penyajian pesan
• Pelajaran Lebih Menarik • Mampu atasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera
• Imajinasi dan Kreasi • Menimbulkan gairah belajar siswa
• Menimbulkan persepsi yang sama
• Memudahkan penguasaan materi
• Membantu penyaji untuk berkreasi

11. E. Penggunaan Laboratorium
Kegiatan di laboratorium/praktikum akan memberikan peran yang
besar terutama dalam:
1. membangun pemahaman konsep;
2. verifikasi (pembuktian) kebenaran konsep;
3. menumbuhkan keterampilan proses (keterampilan dasar
bekerja ilmiah) serta afektif siswa;
4. menumbuhkan “rasa suka” dan meningkatkan motivasi
terhadap pelajaran yang dipelajari;
5. melatih kemampuan psikomotor.
F. Pembinaan dan Implementasi Program
• Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode CTL (Contextual Teaching and
Learning)
• Workshop Pemantapan CTL bagi guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah
dengan pencapaian Ujian Nasional (UN) rendah.

12. G. Kebutuhan Mendatang
1. BUKU TEKS
MEDIA 2. BUKU REFERENSI
3. MODUL
CETAK
4. BROSUR
5. YANG SEJENIS
MEDIA
MEDIA ELEKTRONIK
- AUDIO
MEDIA - VIDEO
NON CETAK - FILM
Media pembelajaran yang diperlukan di masa yang akan datang meliputi media
pembelajaran interaktif dan penggunaan multimedia.

13. 3
PENUNTASAN REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK DAN
PENINGKATAN SARANA PRASARANA DI DAERAH 3T,
PERBATASAN DAN KLASTER 4
13

14. Pembiayaan Rehabilitasi
Ruang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA 2011-2012
(Juta Rupiah)
Total Kebutuhan Rehabilitasi 2011 Rencana Rehabilitasi 2012*
Jenjang Jumlah Jumlah Jumlah
Jumlah Jumlah Ruang Jumlah
Ruang Kelas Kebutuhan Ruang
Anggaran Kelas Anggaran
Rusak Berat Anggaran Kelas
SD 150.317 14.338.564 18.000 2.297.671 132.317 12.040.893
SMP 44.527 4.299.770 3.500 518.420 41.027 3.781.350
TOTAL 194.844 18.638.334 21.500 2.816.090 173.344 15.822.243
APBN-2011 DAK-2011 APBN-2012 DAK-2012
Rp. 0,7 T Rp. 2,1 T Rp. 7,8 T Rp. 8T
*) Berdasarkan RKAK/L Kemdikbud 2012 yang disetujui oleh Komisi X DPR RI dan PMK Nomor 209/PMK.07/2011
Tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012
14

15. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tahun 2011(APBN)
A. Sasaran dan Alokasi Dana (Rp. Juta)
Jumlah Sasaran Alokasi
No. Jenjang
Sekolah Ruang Provinsi Kab/Kota Dana
1 SD 2.991 8.712 29 171 617.192
2 SMP 601 1.401 8 42 128.970
Jumlah 3.592 10.113 29 171 746.162
B. Perkembangan Penyaluran Dana (Rp. Juta)
Dana yang
Jumlah
No. Jenjang Disalurkan
Sekolah Ruang Provinsi Kab/Kota Jumlah %
1 SD 2.991 8.712 29 171 617.192 100
2 SMP 601 1.401 8 42 128.970 100
Jumlah 3.592 10.113 29 171 746.162 100
15

16. Perkembangan Fisik Rehabilitasi SD dan SMP 2011
(Status: 12 Februari 2012)
2.6%
16.3%
34.7%
46.4%
Kategori perkembangan fisik:
0%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100%
16

17. Sasaran dan Pembiayaan Rehabilitasi
Ruang Kelas/Ruang Belajar Rusak Berat SD dan SMP 2012
SD SMP TOTAL
Sumber
No
Dana Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Anggaran
Ruang *
Ruang (Rp Juta) Ruang (Rp Juta) (Rp Juta)
1 DAK 70.620 6.426.464 16.637 1.560.240 87.257 7.986.704
2 APBN 61.697 5.614.429 24.390 2.221.110 86.087 7.835.539
Jumlah 132.317 12.040.893 41.027 3.781.350 173.344 15.822.243
*) Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi tanggal 13 – 15 Desember 2011 di Jakarta
17

18. Sebaran Ruang Kelas Rusak Berat Per Provinsi, Tahun 2010/11
SD SMP
(negeri dan swasta) (negeri dan swasta)
NTT 22.2 % 7,652 Sultra 41.16 % 1,450
Sulteng 18.7 % 1,186 Kalsel 33.16 % 1,094
Lampung 18.5 % 911 Bengkulu 30.75 % 755
Jabar 16.3 % 23,415 Kalteng 29.93 % 762
Sultra 14.8 % 2,776 DIY 27.49 % 1,086
Banten 14.3 % 4,696 Sulut 27.11 % 1,017
Sulsel 14.1 % 3,819 Lampung 25.78 % 2,142
Pabar 13.9 % 576 Sulsel 23.58 % 2,209
Jateng 13.7 % 22,062 Sumbar 21.18 % 1,377
Jatim 13.6 % 17,972 Sulbar 20.76 % 301
Sulbar 13.5 % 898 Papua 20.6 % 586
Sumbar 12.3 % 2,970 Jabar 18.44 % 6,688
Maluku 11.6 % 440 Pabar 17.65 % 171
Sumut 10.2 % 5,912 Sulteng 17.58 % 544
Jambi 9.2 % 1,015 Sumut 16.84 % 2,955
Papua 8.9 % 217 Jateng 15.88 % 5,416
Sulut 8.8 % 578 Maluku 15.55 % 398
Sumsel 8.7 % 1,913 Jambi 15.52 % 531
Riau 7.8 % 330 Kalbar 15.29 % 887
Kalbar 7.7 % 2,622 Sumsel 15.03 % 1,336
Malut 7.5 % 120 Kaltim 14.75 % 627
DIY 7.1 % 1,094 NTT 14.51 % 922
Bengkulu 7% 392 NTB 13.42 % 586
NTB 6.5 % 914 Bali 13.27 % 598
Bali 6%
12.4% 1,050 Aceh 13.25 % 16.9% 904
Kalsel 5.9 % 734 Jatim 12.79 % 4,416
Gorontalo 5.8 % 281 DKI 10.48 % 992
Aceh 5.6 % 633 Riau 10.46 % 575
Kalteng 5.1 % 936 Malut 9.17 % 112
DKI 5.1 % 2,002 Banten 7.99 % 732
Kaltim 3.9 % 193 Babel 5.89 % 85
Kepri 3.8 % 148 Gorontalo 5.87 % 91
Babel 2.3 % 141 Kepri 4.77 % 83
Total = 110.598 Total = 42.428

19. Strategi Pelaksanaan Kegiatan
Rehabilitasi Ruang Kelas/ Ruang Belajar SD dan SMP 2012
Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan dengan mekanisme block
1 grant kepada sekolah dengan melibatkan partisipasi
masyarakat (swakelola)
Kerjasama dgn TNI, dalam Pendampingan Pelaksanaan
2 Program Rehabilitasi untuk Provinsi (1) NTT; (2) Papua; (3)
Papua Barat; (4) Maluku; dan (5) Maluku Utara.
Melanjutkan Kerjasama dengan BPKP dan Perguruan Tinggi dalam
3 rangka quality assurance implementasi Program Rehabilitasi Nasional
Ruang Kelas SD dan Ruang Belajar SMP Tahun 2011-2012
19

20. Rencana Distribusi Alokasi Sasaran*)
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tahun 2012
NO PROVINSI DAK APBN NO PROVINSI DAK APBN
1 Aceh 1.743 622 18 Kalimantan Tengah 742 981
2 Sumatera Utara 5.061 2.983 19 Kalimantan Selatan 726 1.039
3 Sumatera Barat 2.023 1.659 20 Kalimantan Timur 535 885
4 Riau 821 1.458 21 Sulawesi Utara 1.469 532
5 Kepulauan Riau 177 127 22 Gorontalo 445 193
6 Jambi 898 1.052 23 Sulawesi Tengah 1.634 1.317
7 Sumatera Selatan 1.424 1.201 24 Sulawesi Selatan 3.101 2.665
8 Bangka Belitung 394 259 25 Sulawesi Barat 977 379
9 Bengkulu 831 344 26 Sulawesi Tenggara 1.462 937
10 Lampung 3.540 1.440 27 Bali 589 984
11 DKI Jakarta - 1.198 28 Nusa Tenggara Barat 1.481 487
12 Jawa Barat 7.606 11.717 29 Nusa Tenggara Timur 3.426 1.724
13 Banten 1.623 1.621 30 Maluku 1.192 289
14 insi Jawa Tengah 8.757 10.221 31 Maluku Utara 995 319
15 DI Yogjakarta 677 554 32 Papua 4.262 657
16 Jawa Timur 8.419 10.546 33 Papua Barat 1.075 321
17 Kalimantan Barat 2.516 986 Total 70.620 61.697
* Berdasarkan data PDSP 2010 dan proses verifikasi masih berlangsung
20

21. Rencana Distribusi Alokasi Sasaran*)
Rehabilitasi SMP Tahun 2012
* Berdasarkan data PDSP 2010 dan proses verifikasi masih berlangsung
21

22. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2012
Permohonan dispensasi tentang
mekanisme belanja barang agar
dapat diberikan langsung ke
satuan pendidikan
Rehabilitasi gedung SD
(Kemkeu) dan SMP selesai dan siap
Penyaluran dana Laporan Monitoring digunakan
rehabilitasi ke perkembangan rehabilitasi
Verifikasi akhir SD dan SMP
sekolah dan mulai (tahap 2) (sekolah)
yang akan direhabilitasi
kegiatan fisik
(Sekolah dan
13-17 Feb
(Kemdikbud) Dinas Kab/Kota)
(Dinas Kab/Kota)
13 Maret 2012 20 Feb-Mei 31 Juli Juli-Nop
Feb-Apr mgu 2 -12
13-15 Des 30 April
Monitoring, Supervisi dan Laporan Monitoring
Evaluasi (Mar-Des) perkembangan rehabilitasi
(tahap 1)
(Kemdikbud, TNI dan BPKP) (Sekolah dan Dinas Kab/Kota)
Pertemuan koordinasi
DAK dan Rehabilitasi SD Penandatangan MOU
dan SMP 2012 Kemdikbud dengan
Kab/Kota
: Selesai
(Kemdikbud) (Dikdas dan Kab/Kota) : Dalam proses
: Belum selesai
: Milestone
Desember 2011 Januari –Desember 2012 (…….) : Penanggung Jawab
22

23. 4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS
23

24. Kesetaraan Dalam Pendidikan
“..setiap warga negara, tidak memandang
ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan
mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan
perlindungan dari diskriminasi.. ”
Kebutuhan Khusus (Cacat) - ----
Tunagrahita
umum Kebutuhan Khusus
Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI)
- Tuna Rungu
●Gifted (Cerdas Istimewa)
- Tuna Netra dll
●Talented (Bakat Istimewa)
khusus khusus
selalu saja ada warga yang khusus…
yang memerlukan perhatian sangat khusus…
dengan layanan yang sangat khusus pula…

27. 5
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PAPUA DAN
PAPUA BARAT MELALUI UP4B
27

28. Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008
Nasional Papua
Rata-rata Nasional Rata-rata Nasional
tahun 2008 =71,17 tahun 2008 =71,17

29. Index Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008
Nasional Papua Barat
Rata-rata Nasional Rata-rata Nasional
tahun 2008 =71,17 tahun 2008 =71,17

30. INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI PAPUA
TAHUN 2012
NO PROGRAM SASARAN UNIT COST JUMLAH
1 REHAB RKRB SD 39 86,000,000 3,354,000,000
2 REHAB RKB (DAK) SD 74 86,000,000 6,364,000,000
3 REHAB RKB (DAK) SMP 24 91,500,000 2,196,000,000
4 RKB SMP 143,825 1,294,425
9
5 USB SMP 2,375,000 2,375,000
1
6 SD-SMP SATU ATAP 12 770,000,000 9,240,000,000
7 TUNJANGAN PROFESI PUSAT 14 26,122,000 365,708,000
8 BOS SD 580,000 248,978,920,000
429,274
9 BOS SMP 710,000 78,251,230,000
110,213
10 TUNJANGAN KHUSUS 4,462 29,779,000 132,873,898,000
TOTAL 481,627,425,425
30

31. INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI PAPUA BARAT
TAHUN 2012
NO PROGRAM SASARAN UNIT COST JUMLAH
1 BEASISWA MISKIN SD 14,574 360,000 2,459,160,000
2 BEASISWA MISKIN SMP 6,036 550,000 3,319,800,000
3 REHAB RKRB SD 18 86,000,000 1,548,000,000
4 REHAB RKB (DAK) SD 33 86,000,000 2,838,000,000
5 REHAB RKB (DAK) SMP 27 91,500,000 2,470,500,000
6 RKB SMP 8 143,825 1,150,600
USB SMP
7 4 2,375,000 9,500,000
8 SD-SMP SATU ATAP 17 770,000,000 13,090,000,000
TUNJANGAN PROFESI PUSAT
9 9 26,122,000 235,098,000
TUNJANGAN PROFESI TRANSFER
10 DAERAH 467 33,394,111 15,595,050,000
11 BOS SD 145,411 580,000 84,338,380,000
12 BOS SMP 41,913 710,000 29,758,230,000
13 TUNJANGAN KHUSUS 681 27,592,583 18,790,549,000
TOTAL 174,453,417,600
31

32. 32
Ditjen Pendidikan Dasar