JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2023
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2023
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Paparan Rakor Ibu Kadis tentang prevelensi stunting pasca intervensi.pptx
1. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Percepatan Penurunan Stunting
(PPS)
Kecamatan dan Nagari
Dra.Elfi Delita, M.Farm, Apt
2. B E R E N C A N A I T U K E R E N
REGULASI PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
5. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi
8. Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan
Stunting.
3. B E R E N C A N A I T U K E R E N
TUJUAN DAN KELOMPOK SASARAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting,
ditetapkan Strategi Nasional Percepatan
Penurunan Stunting.
1. Menurunkan prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No 72 tahun
2021
Tujuan Stranas:
o Calon pengantin;
o Ibu hamil;
o Ibu menyusui; dan
o Anak berusia 0 - 59
bulan.
Kelompok Sasaran:
(Pasal 3)
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2O3O (Pasal 4 Ayat (1).
4. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Pasal 8 ayat 2 Perpres no 72 tahun 2021
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Tahun
2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka
Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024
5. B E R E N C A N A I T U K E R E N
RAN PASTI
1. Penyediaan data keluarga beresiko stunting
2. Pendampingan keluarga beresiko Stunting
3. Pendampingan Semua Catin/ PUS
4. Surveilens Keluarga beresiko Stunting
5. Audit Kasus Stunting
6. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Tim Percepatan Penurunan Stunting
(TPPS)
7. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya
disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan
Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan
dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting.
Pelaksana adalah bagian dari TPPS tingkat pusat
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Definisi TPPS
8. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Pengarah:
Bupati / Walikota
Forkopimda
Ketua: Wakil Bupati
Wakil Ketua:
Sekretaris Daerah
Bapelitbangda
Ketua TP PKK Kabupaten
Sekretariat TPPS: Dalduk KB
Advise (Penasehat) : TA Satgas PPS
Bidang Koordinasi dan
Konvergensi
Bidang Perubahan Perilaku
dan Pendampingan
Keluarga
Bidang Pelayanan
Intervensi Spesifik dan
Sensitif
Bidang Data , Monev
dan Knowledge
Management
Struktur TPPS Kabupaten
Padang Pariaman
Tim Teknis: PKB, PLKB, TPK
11. B E R E N C A N A I T U K E R E N
PELAPORAN TPPS
12. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Sudah Sejauh Mana Pelaporan TPPS Nagari ke Kecamatan dan
Pelaporan TPPS Kecamatan ke Kabupaten?
13. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Hasil Rembuk Stunting Kabupaten
Padang Pariaman
14. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Hasil Rembuk Stunting Kabupaten
Padang Pariaman
15. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Alur Pelaporan TPPS Kabupaten Padang Pariaman
LAPORAN TPPS KABUPATEN
PELAPORAN OPD
PELAPORAN TPPS
KECAMATAN DAN
NAGARI
16. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Sumber pelaporan TPPS yang bersumber dari TPPS
Nagari dan Kecamatan Belum Optimal
17. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Format Laporan Yang Telah
Disepakati
18. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Sumber pelaporan TPPS Nagari bersumber dari:
1. Data Pos Yandu
2. Data TPK
3. Data KPM
19. B E R E N C A N A I T U K E R E N
Sumber pelaporan TPPS Kecamatan bersumber dari:
1. Laporan TPPS Nagari
2. Data Dampingan TPK di Balai KB
3. Data Puskesmas
20. B E R E N C A N A I T U K E R E N
TERIMA KASIH