Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
Jadikan mumentum tahun baru islam 1445 H sebagai langkah baru baru dalam muhasabah diri dan menjadikan masjid sebagai wadah pembinaan mental dan moralitas ummah.
Proposal ini bertujuan untuk mengembangkan program DMI Kab. Inhil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi jamaah non sejahtera. Untuk donasi dapat di transfer ke rekening DMI kab. Inhil
1. Bank Syariah Indonesia No. 822-21-10014 – PD. Dewan Masjid Indonesia Kab. Inhil
2. Bank Riau Kepri Syariah No.8282929229 – PD. DMI Kab. Inhil
Proposal ini bertujuan untuk mengembangkan program DMI Kab. Inhil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi jamaah non sejahtera. Untuk donasi dapat di transfer ke rekening DMI kab. Inhil
1. Bank Syariah Indonesia No. 822-21-10014 – PD. Dewan Masjid Indonesia Kab. Inhil
2. Bank Riau Kepri Syariah No.8282929229 – PD. DMI Kab. Inhil
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. NASKAH PELANTIKAN
PIMPINAN CABANG DEWAN MASJID INDONESIA (PC-DMI)
SE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MASA KHIDMAT TAHUN 2022 – 2027
DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH S.W.T. PADA
HARI INI, SABTU TANGGAL, DELAPAN BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU
DUA PULUH DUA.
SAYA H. SYAIFUL ANWAR, M. Pdi SELAKU KETUA DPD DEWAN MASJID
INDONESIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, DENGAN INI
SECARA RESMI MELANTIK KEPADA SAUDARA YANG NAMA-NAMANYA SUDAH
DIBACAKAN DALAM KEPUTUSAN SEBAGAI PIMPINAN CABANG DEWAN
MASJID INDONESIA SE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MASA KHIDMAT
TAHUN 2022-2027.
SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARI DAPAT MELAKSANAKAN AMANAH
INI DENGAN PENUH KEIKHLASAN DAN TANGGUNG JAWAB.
SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DENGAN
KESELAMATAN DAN KEBERHASILAN DALAM USAHA PERJUANGAN SUDARA-
SAUDARI, AMIN.
TEMBILAHAN, 8 OKTOBER 2022
12 RABIUL AWAL 1444 HIJRIAH
KETUA PD. DMI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
H. SYAIFUL ANWAR, M.Pdi
a.n. KETUA PC. DMI
SE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
JAMHUR, S.Ag
JAMHUR, S.Ag
2. SURAT KEPUTUSAN
PELANTIKAN PIMPINAN CABANG
DEWAN MAJID INDONESIA SE
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MASA KHIDMAT 2022 – 2027
NASKAH PELANTIKAN
PC. DMI KEC.
TEMBILAHAN
