Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang terdiri dari lima sila. Dokumen ini menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi acuan untuk pembangunan nasional di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan kehidupan antar umat beragama.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...Nurfaizatul Jannah
Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...Nurfaizatul Jannah
Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan IPTEK. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan.
Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan
Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.
Tujuan
Tujuan Pembuatan makalah ini dilaksanakan oleh para mahasiswa yang memiliki tujuan dan maksud tertentu.
Adapun tujuan kami ialah :
1. Menuntaskan tugas mata kuliah Pancasila
2. Mahasiswa/i dapat mengetahui makna dan hakikat Pembangunan Nasional berlandaskan Pancasila.
3. Mahasiswa/i dapat memahami tujuan Nasional.
4. Lebih berkompetensi di pelajaran mata kuliah Pancasila.
5. Sebagai sarana yang lebih baik.
6. Melatih diri agar berani mengemukakan hasil pembelajaran.
BAB II
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
II.1. Pengertian pancasila sebagai paradigma
Menurut Ali Marsudi (2000 : 69) paradigma adalah cara pandang nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Oleh karena itu Pancasila dijadikan paradigma dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sebagai landasan, acuan, metodde, nilai dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai
Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “The Structure Of Scientific Revolution”, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakekatnya merupakan hasil kreatifitas rohani (jiwa) manusia. Atas dasar kreatifitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan YME.
Tujuan dari IPTEK ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkata
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
3. PANCASILA
Pancasila adalah ideologi dasar bagi
negara Indonesia. Nama ini terdiri dari
dua kata dari bahasa Sansekerta: pañca
berarti lima dan śīla berarti prinsip atau
asas. Jadi Pancasila bisa diartikan sebagai
lima dasar atau asas bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia.
4. PARADIGMA
Paradigma berasal dari kata paradigm yang
merupakan bahasa inggris yang artinya model,
pola, atau contoh, sedangkan dalam kamus
umum bahasa indonesia paradigma berarti
seperangkat unsur bahasa yang sebagian
bersifat konstan (tetap) dan yang sebagian
berubah-ubah.
Paradigma secara sederhana dapat diartikan
sebagai kerangka pikir untuk melihat suatu
permasalahan.
5. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-
nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar,
kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek
pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal
ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan
bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif
bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia,
sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan
hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila
menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan
bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.
6. Faktor Yang Menyebabkan Pancasila Dijadikan
Paradigma Pembangunan
Menurut Tulung, dkk (2013:17), pembangunan pada
hakikatnya merupakan suatu realisasi program untuk
mencapai tujuan bangsa. Agar pembangunan dapat fokus
pada pencapaian tujuan, maka perlu dipandu dengan visi
dan pandangan hidup yang kuat sehingga tidak terombang-
ambing dalam pusaran pengaruh kepentingan internasional.
Visi dan pandangan hidup itu harus bersumber dari nilai-
nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan kulminasi
ciri khas, identitas, jati diri, dan karakter bangsa yang dapat
membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu Pancasila
perlu dimantapkan kedudukan dan fungsinya yang utama,
yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai
Pandangan Hidup Bangsa lndonesia
7. Faktor Yang Menyebabkan Pancasila Dijadikan
Paradigma Pembangunan
Menurut Hanapiah (2001:1), Pancasila sebagai paradigma
dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan,
kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau
jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka
landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah /
tujuan bagi yang menyandangnya. Yang menyandangnya
itu di antaranya:
1. Pengembangan ilmu pengetahuan,
2. Pengembangan hukum,
3. Supremasi hukum dalam perspektif pengembangan
HAM,
4. Pengembangan sosial politik,
5. Pengembangan ekonomi,
6. Pengembangan kebudayaan bangsa,
7. Pembangunan pertahanan, dan
8. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik
tolak memahami asal mula Pancasila.
8. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik
Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan
sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik.
Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan
politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek
harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat.
Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh
karena itu kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat
bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok. Sehingga
sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma
adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.
9. Pancasila SebagaiParadigma Pembangunan Ekonomi
Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam
pembangunan ekonomi maka sistem pembangunan
ekonomi berpijak pada nilai moral dan Pancasila.
Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan
pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan
kemanusiaan ( sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang
mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan
menghasilkan sistem ekonomi yang
berperikemanusiaan. Sistem ekonomi menghargai
hakikat manusia, baik selaku makhluk individu,
sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan.
Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda
dengan sistem ekonomi liberal yang hanya
menguntungkan individu-individu tanpa perhatian
pada manusia lain.
10. Pancasila Sebagai
Paradigma Pembangunan
SosialBudaya
Pancasila merupakan sumber normatif bagi
peningkatan humanisasi dalam bidang sosial
budaya. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila
dapat merupakan dorongan untuk universalisasi,
yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan
struktur dan transendentalisasi, yaitu
meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan
kebebasan spiritual.
11. Pancasila Sebagai
Pembangunan Hukum
Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna
bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh
penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat
Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut,
sistem pertahanan dan keamanan adalah
mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem
pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia
disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta (sishankamrata).
12. Pancasila SebagaiParadigma Pembangunan
Kehidupan Antar Umat Beragama
Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan
umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti
berikut:
1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan
satu komunitas (ummatan wahidah).
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara
komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip:
3. Bertetangga yang baik. Saling membantu dalam menghadapi musuh
bersama. Membela mereka yang teraniaya. Saling menasihati.
Menghormati kebebasan beragama.
Lima prinsip tersebut mengisyaratkan:
1. Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa
diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama; dan
2. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam
menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam
menghadapi musuh bersama.
