Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan sosial politik Indonesia pada masa reformasi, termasuk pemilu 2004, otonomi daerah, pemberantasan korupsi, gerakan separatis di Timor Timur dan Aceh. Otonomi daerah memberikan keuntungan seperti pemerintahan yang lebih responsif namun juga menimbulkan kerugian seperti konflik horizontal dan pemborosan keuangan.