This document is a summons filed in the Federal High Court of Nigeria by Mallam Sanusi Lamido Sanusi against the Financial Reporting Council of Nigeria and its Executive Secretary. Sanusi claims that the FRCN acted beyond its statutory powers and violated his right to fair hearing by recommending his removal as Governor of the Central Bank of Nigeria without allowing him to respond to allegations. He is seeking declarations and orders relating to the FRCN's investigation and its recommendations to the President regarding his position at the CBN. The summons is supported by an affidavit detailing the background and Sanusi's claims against the FRCN.
Plaintif (Uniasia General Insurance Berhad) menuntut kepemilikan hartanah Lot 951 yang saat ini diduduki defendan tanpa izin, dan meminta mahkamah memerintahkan defendan mengosongkan hartanah tersebut dan membayar biaya permohonan.
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Perjanjian ini mengatur hutang piutang antara dua pihak dimana pihak kedua meminjam uang tunai, laptop, dan cincin emas dari pihak pertama. Pihak kedua setuju untuk melunasi pinjaman tersebut paling lambat tanggal yang ditentukan, dan jika gagal bayar akan dilaporkan ke pengadilan. Perjanjian ini dibuat untuk mengatur waktu pembayaran kembali pinjaman pihak kedua.
This document is a motion by the United States to disqualify defense attorneys Myles Breiner and Kevin Sumida from representing defendants Katherine and Louis Kealoha. The motion argues Breiner and Sumida have conflicts of interest that prevent them from providing competent representation due to their simultaneous representation of both Kealohas and other past representations. Specifically, Breiner previously represented plaintiffs suing Louis Kealoha for civil rights violations and a defendant prosecuted by Katherine Kealoha. Sumida may be a witness in the current case. The motion asks the court to disqualify both attorneys to avoid ethical issues and ensure the trial proceeds fairly.
H. Annas Maamun memohon pengampunan pelaksanaan hukuman 7 tahun menjadi 4 tahun dan pembatalan tuntutan hukum korupsi lainnya karena kondisi kesehatannya yang memburuk di usia 78 tahun. Ia menderita berbagai penyakit seperti COPD, gastritis, dan hernia serta membutuhkan perawatan intensif. H. Annas Maamun juga menyatakan pengabdiannya selama lebih dari 50 tahun kepada bang
This is a legal dispute over traditional leadership titles in the village of Gbane in Nigeria. The claimant, Alhaji Daro Alfa Umar, holds the title of Biogbanegi of Gbane and filed a lawsuit seeking declarations that: 1) Biogbanegi and Gbanesuno are the same title; 2) The Emir of Yashikira's attempt to strip him of his roles and create a new title is invalid; and 3) Allowing the new title would alter Gbane's customs. The claimant provided witnesses and documents to support his case. The defendants disputed the claimant's assertions. After reviewing evidence from both sides, the court must now determine the four issues in the case.
Plaintif (Uniasia General Insurance Berhad) menuntut kepemilikan hartanah Lot 951 yang saat ini diduduki defendan tanpa izin, dan meminta mahkamah memerintahkan defendan mengosongkan hartanah tersebut dan membayar biaya permohonan.
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Perjanjian ini mengatur hutang piutang antara dua pihak dimana pihak kedua meminjam uang tunai, laptop, dan cincin emas dari pihak pertama. Pihak kedua setuju untuk melunasi pinjaman tersebut paling lambat tanggal yang ditentukan, dan jika gagal bayar akan dilaporkan ke pengadilan. Perjanjian ini dibuat untuk mengatur waktu pembayaran kembali pinjaman pihak kedua.
This document is a motion by the United States to disqualify defense attorneys Myles Breiner and Kevin Sumida from representing defendants Katherine and Louis Kealoha. The motion argues Breiner and Sumida have conflicts of interest that prevent them from providing competent representation due to their simultaneous representation of both Kealohas and other past representations. Specifically, Breiner previously represented plaintiffs suing Louis Kealoha for civil rights violations and a defendant prosecuted by Katherine Kealoha. Sumida may be a witness in the current case. The motion asks the court to disqualify both attorneys to avoid ethical issues and ensure the trial proceeds fairly.
H. Annas Maamun memohon pengampunan pelaksanaan hukuman 7 tahun menjadi 4 tahun dan pembatalan tuntutan hukum korupsi lainnya karena kondisi kesehatannya yang memburuk di usia 78 tahun. Ia menderita berbagai penyakit seperti COPD, gastritis, dan hernia serta membutuhkan perawatan intensif. H. Annas Maamun juga menyatakan pengabdiannya selama lebih dari 50 tahun kepada bang
This is a legal dispute over traditional leadership titles in the village of Gbane in Nigeria. The claimant, Alhaji Daro Alfa Umar, holds the title of Biogbanegi of Gbane and filed a lawsuit seeking declarations that: 1) Biogbanegi and Gbanesuno are the same title; 2) The Emir of Yashikira's attempt to strip him of his roles and create a new title is invalid; and 3) Allowing the new title would alter Gbane's customs. The claimant provided witnesses and documents to support his case. The defendants disputed the claimant's assertions. After reviewing evidence from both sides, the court must now determine the four issues in the case.
The document is a probable cause order from a court in the Philippines regarding a criminal case. It finds that the court has jurisdiction over the matter and that probable cause exists to hold the accused for trial. The order issues a warrant of arrest for the accused, with bail set at an unspecified amount. It also issues a commitment order for the accused. The order is signed by a judge and includes information on serving copies to relevant parties like the prosecution, defense, and accused.
The document provides guidance for law students on how to read and understand legal opinions. It explains that legal opinions are written explanations by judges for rulings in lawsuits. Opinions follow a standard structure, first outlining the facts of the case, legal issues, and arguments of the parties. They then discuss relevant laws and precedents before applying the law to the facts. Students are advised to pay close attention to the specific facts, legal arguments of parties, and outcome or disposition of the case. Understanding these elements is key to comprehending opinions and preparing for law school classes.
Topic 10_Maintenance of Wife and Children under Civil Law.pptxTanHockXiang
Here are the key points regarding a parent's duty to maintain their children living with another person under Malaysian family law:
- Section 92 of the LRA states that it is the duty of the father and mother of a child to maintain the child. This applies regardless of who the child lives with.
- The court has a wide discretion under section 93 of the LRA to order either or both parents to pay maintenance for the benefit of their children.
- In determining maintenance, the court will consider the means and needs of both parents and the children. The financial circumstances of the person the child lives with will not absolve the parents of their duty to maintain.
- Cases show the court has ordered parents to pay maintenance
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Oodukoor pokkuvaravu- sample order issued by T james joseph adhikarathil tahsildar Meenachil.Definition of Mutation/Pokkuvaravu
When a property is sold or transferred from one person to another, there needs to be a change in the title ownership as well. This process of transferring the ownership is called mutation. The property is recorded in the land revenue department under the new owner’s name, and from then on this person will be responsible to pay the property tax charged by the government.
The documentation procedure for mutation, and the applicable fee may vary from state to state. The process of mutation is called “Pokkuvaravu” in Kerala.
How to Do Pokkuvaravu or Mutation of Your Property in Kerala
Here’s the step by step process on how to do Pokkuvaravu or mutation of property in Kerala.
1. Complete Property Purchase
The process of purchasing the property from the seller needs to be fully completed. This include identification, negotiation, payment and getting the property registered in the name of the buyer.
2. Collect Sale Deed
Once the property sale is registered with the respective sub-register office, they will process it. The sale deed can be collected from them within a few weeks.
3. Pokkuvaravu Application
After receiving the sale deed, an application need to be given to the respective village office, requesting the pokkuvaravu/mutation to be done in favour of the buyer.
4. Pay Fees
Village offices charge a nominal fee for getting the pokkuvaravu/mutation done. The current rates applicable are as follows:
Rs. 25 for up to five acres of property
Rs. 50 for over five and up to 20 acres
Rs. 100 for over 20 and up to 40 acres
Rs. 200 for over 40 acres and up to two hectares
Rs. 500 for over two hectares
This fees need to be paid at the respective village office for the application to be processed. The above mentioned rates will be revised by the government from time to time.
5. Submit Copy of the Deeds
A copy of the current and previous registration deeds need to be submitted at the village office.
6. Verification of Original Deed
The respective authorities in the village office may need to verify the original deed. In that case, the original deed needs to be produced to them for verification at the village office.
7. Issue Date of Property Verification
A village officer (surveyor) will then visit the property in order to physically measure and verify it. The surveyor will fix a date for the site visit in agreement with the applicant .
8. Physical Survey
The surveyor from the village office will visit the property on the agreed date, measure the property and also verify its boundaries.
9. Disputes with the Neighbours
The surveyor will also check if there any unresolved disputes with any of the neighbours in terms of borders, area or any other disputes with respect to the said property.
1. Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam perkara talak. Pemohon tidak setuju dengan beberapa pernyataan Termohon dan membantah adanya gangguan kejiwaan pada diri Pemohon.
2. Pemohon meminta majelis hakim memberikan putusan menerima talak dan menolak jawaban Termohon, serta menghukum Termohon membayar biaya perkara.
Customary law refers to personal laws that apply to specific racial, religious, or ethnic groups based on long-standing social practices accepted as binding by society. Customary law exists where a legal practice is observed and considered law. In international law, customary law refers to legal norms that have developed through customary exchanges between states over time. While customary law is not very relevant for Chinese and Indian communities in Malaysia today due to the Law Reform Act of 1976, indigenous communities in East Malaysia still use customary laws, and Malay customary laws apply in some family and inheritance matters in Peninsular Malaysia.
The Six Widows' Case examined the application of Chinese customary law allowing polygamous marriages in Malaysia. The court recognized the marriages
The director of ABC Sdn Bhd wrote a letter to XYZ Bank requesting a copy of the company's bank statement for the month of [MONTH] [YEAR] as they had failed to receive statements for the past three months. The letter provided the company's bank account details and requested that the bank notify the company by fax or mail once the statement is ready for collection. It asked the bank to process the request urgently so the statement could be used for tax filing purposes that year.
O documento fornece modelos de ofícios e declarações necessárias para propor um convênio, incluindo: declaração de abertura de conta corrente específica, declaração de compatibilidade de preços, declaração de cumprimento de limites constitucionais e gastos com pessoal, declaração de contrapartida, ofício de proposição do convênio e tópicos da ata de aprovação do projeto pelo conselho municipal.
Ben obtained a loan from Bob and used his land as security. They signed an agreement allowing Ben to redeem the land by paying back the loan by 31/3/2012. Ben failed to pay by the deadline. The question is whether Ben can now redeem the land using a loan from a bank. The summary is that Ben can redeem the land, as the original agreement was intended as an equitable mortgage, giving Ben the ongoing right to redeem even after missing the repayment deadline.
Dol provided a loan to Ben and held the title document as security but later returned it at Ben's request. The question is whether Dol still has rights as a lien holder. The summary is that Dol lost his rights as an equitable lien holder
Syariah Evidence and Procedure. (short notes)intnmsrh
This document discusses various types of evidence in Islamic law including circumstantial evidence (al-qarinah). It defines circumstantial evidence as things that can be heard, seen, or touched, and which allow logical inferences to be made. It outlines five types of circumstantial evidence and discusses the authority for using expert evidence and documentary evidence. It also examines the application of circumstantial evidence in hudud (criminal) cases for offenses like theft, robbery, and zina (sexual relations outside of marriage), noting the conditions and views of different schools of Islamic law on when circumstantial evidence alone can prove guilt.
Contoh Perjanjian Penyediaan Jasa Green Termite Management System (Beli Perja...GLC
Kontrak ini mengatur kerja sama antara PT. A dan PT. B dalam melakukan perlindungan dan pemusnahan koloni rayap di sebuah gedung milik PT. B menggunakan teknologi Green Termite Management System milik PT. A selama 3 tahun. Kontrak ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, biaya dan mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, serta jaminan atas teknologi yang digunakan.
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. XXX dan PT. YYY.
2. PT. XXX bermaksud membeli seluruh saham PT. YYY. Sebelum pengambilalihan, PT. XXX akan melakukan uji tuntas finansial dan hukum.
3. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka NOTA KESEPAHAMAN berakhir.
Dokumen ini berisi dupliek dari penggugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara dan James Sumartono di Pengadilan Negeri Malang. Dupliek ini menolak dalil-dalil tergugat dan mempertahankan klaim penggugat bahwa hutangnya sudah dilunasi serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk sita jaminan mobil milik tergugat. Penggugat meminta hakim memutuskan menolak gugatan tergugat dan menerima gug
This document is a motion for stay of judgment pending appeal filed by defendant Eurasian Auto Body, Inc. It requests that the court stay execution of the judgment for possession entered against Eurasian on April 2, 2010 while Eurasian appeals the judgment. The motion argues that Eurasian will suffer extreme hardship if forced to vacate the premises pending appeal as it would incur over $200,000 in moving costs. It also argues that the plaintiff will not be harmed by a stay as long as Eurasian pays rent during the stay period. The motion includes supporting declarations from Eurasian's attorney and principal.
1. Three Collective Management Organizations (CMOs) - MCSK, PRISC and KAMP - claim the right to collect public performance license fees for sound and audiovisual works played at Prime Chic Holdings restaurants.
2. Prime Chic Holdings seeks clarification on which body is mandated to collect fees, as the CMOs each demand separate payments for the same content.
3. The legal opinion analyzes the Copyright Act and determines that MCSK has been approved by the Copyright Board to collect fees for public performance of musical works in restaurants. PRISC and KAMP/PRISK together issue licenses for sound recordings and audiovisual works, but MCSK alone is entitled to collect
The document discusses interpersonal relationships and the Johari window model. It provides examples of how the Johari window model can be applied to understand the relationship between a nurse named Susan and her patients/colleagues. The four panes of the Johari window model represent: the open self (known to self and others), blind spot (known to others but not self), facade (known to self but not others), and unknown (unknown to self and others). Understanding these different aspects can help improve self-awareness, communication, and interpersonal relationships.
The document is an affidavit template for requesting a duplicate certificate from NIT Durgapur after losing an original. It includes spaces for the applicant's name, age, address, details of the lost certificate like type and year issued, a statement that the applicant will return the duplicate if the original is found, and spaces for the applicant and notary signatures with date and seal to verify the accuracy of the information provided.
The document is a probable cause order from a court in the Philippines regarding a criminal case. It finds that the court has jurisdiction over the matter and that probable cause exists to hold the accused for trial. The order issues a warrant of arrest for the accused, with bail set at an unspecified amount. It also issues a commitment order for the accused. The order is signed by a judge and includes information on serving copies to relevant parties like the prosecution, defense, and accused.
The document provides guidance for law students on how to read and understand legal opinions. It explains that legal opinions are written explanations by judges for rulings in lawsuits. Opinions follow a standard structure, first outlining the facts of the case, legal issues, and arguments of the parties. They then discuss relevant laws and precedents before applying the law to the facts. Students are advised to pay close attention to the specific facts, legal arguments of parties, and outcome or disposition of the case. Understanding these elements is key to comprehending opinions and preparing for law school classes.
Topic 10_Maintenance of Wife and Children under Civil Law.pptxTanHockXiang
Here are the key points regarding a parent's duty to maintain their children living with another person under Malaysian family law:
- Section 92 of the LRA states that it is the duty of the father and mother of a child to maintain the child. This applies regardless of who the child lives with.
- The court has a wide discretion under section 93 of the LRA to order either or both parents to pay maintenance for the benefit of their children.
- In determining maintenance, the court will consider the means and needs of both parents and the children. The financial circumstances of the person the child lives with will not absolve the parents of their duty to maintain.
- Cases show the court has ordered parents to pay maintenance
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Oodukoor pokkuvaravu- sample order issued by T james joseph adhikarathil tahsildar Meenachil.Definition of Mutation/Pokkuvaravu
When a property is sold or transferred from one person to another, there needs to be a change in the title ownership as well. This process of transferring the ownership is called mutation. The property is recorded in the land revenue department under the new owner’s name, and from then on this person will be responsible to pay the property tax charged by the government.
The documentation procedure for mutation, and the applicable fee may vary from state to state. The process of mutation is called “Pokkuvaravu” in Kerala.
How to Do Pokkuvaravu or Mutation of Your Property in Kerala
Here’s the step by step process on how to do Pokkuvaravu or mutation of property in Kerala.
1. Complete Property Purchase
The process of purchasing the property from the seller needs to be fully completed. This include identification, negotiation, payment and getting the property registered in the name of the buyer.
2. Collect Sale Deed
Once the property sale is registered with the respective sub-register office, they will process it. The sale deed can be collected from them within a few weeks.
3. Pokkuvaravu Application
After receiving the sale deed, an application need to be given to the respective village office, requesting the pokkuvaravu/mutation to be done in favour of the buyer.
4. Pay Fees
Village offices charge a nominal fee for getting the pokkuvaravu/mutation done. The current rates applicable are as follows:
Rs. 25 for up to five acres of property
Rs. 50 for over five and up to 20 acres
Rs. 100 for over 20 and up to 40 acres
Rs. 200 for over 40 acres and up to two hectares
Rs. 500 for over two hectares
This fees need to be paid at the respective village office for the application to be processed. The above mentioned rates will be revised by the government from time to time.
5. Submit Copy of the Deeds
A copy of the current and previous registration deeds need to be submitted at the village office.
6. Verification of Original Deed
The respective authorities in the village office may need to verify the original deed. In that case, the original deed needs to be produced to them for verification at the village office.
7. Issue Date of Property Verification
A village officer (surveyor) will then visit the property in order to physically measure and verify it. The surveyor will fix a date for the site visit in agreement with the applicant .
8. Physical Survey
The surveyor from the village office will visit the property on the agreed date, measure the property and also verify its boundaries.
9. Disputes with the Neighbours
The surveyor will also check if there any unresolved disputes with any of the neighbours in terms of borders, area or any other disputes with respect to the said property.
1. Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam perkara talak. Pemohon tidak setuju dengan beberapa pernyataan Termohon dan membantah adanya gangguan kejiwaan pada diri Pemohon.
2. Pemohon meminta majelis hakim memberikan putusan menerima talak dan menolak jawaban Termohon, serta menghukum Termohon membayar biaya perkara.
Customary law refers to personal laws that apply to specific racial, religious, or ethnic groups based on long-standing social practices accepted as binding by society. Customary law exists where a legal practice is observed and considered law. In international law, customary law refers to legal norms that have developed through customary exchanges between states over time. While customary law is not very relevant for Chinese and Indian communities in Malaysia today due to the Law Reform Act of 1976, indigenous communities in East Malaysia still use customary laws, and Malay customary laws apply in some family and inheritance matters in Peninsular Malaysia.
The Six Widows' Case examined the application of Chinese customary law allowing polygamous marriages in Malaysia. The court recognized the marriages
The director of ABC Sdn Bhd wrote a letter to XYZ Bank requesting a copy of the company's bank statement for the month of [MONTH] [YEAR] as they had failed to receive statements for the past three months. The letter provided the company's bank account details and requested that the bank notify the company by fax or mail once the statement is ready for collection. It asked the bank to process the request urgently so the statement could be used for tax filing purposes that year.
O documento fornece modelos de ofícios e declarações necessárias para propor um convênio, incluindo: declaração de abertura de conta corrente específica, declaração de compatibilidade de preços, declaração de cumprimento de limites constitucionais e gastos com pessoal, declaração de contrapartida, ofício de proposição do convênio e tópicos da ata de aprovação do projeto pelo conselho municipal.
Ben obtained a loan from Bob and used his land as security. They signed an agreement allowing Ben to redeem the land by paying back the loan by 31/3/2012. Ben failed to pay by the deadline. The question is whether Ben can now redeem the land using a loan from a bank. The summary is that Ben can redeem the land, as the original agreement was intended as an equitable mortgage, giving Ben the ongoing right to redeem even after missing the repayment deadline.
Dol provided a loan to Ben and held the title document as security but later returned it at Ben's request. The question is whether Dol still has rights as a lien holder. The summary is that Dol lost his rights as an equitable lien holder
Syariah Evidence and Procedure. (short notes)intnmsrh
This document discusses various types of evidence in Islamic law including circumstantial evidence (al-qarinah). It defines circumstantial evidence as things that can be heard, seen, or touched, and which allow logical inferences to be made. It outlines five types of circumstantial evidence and discusses the authority for using expert evidence and documentary evidence. It also examines the application of circumstantial evidence in hudud (criminal) cases for offenses like theft, robbery, and zina (sexual relations outside of marriage), noting the conditions and views of different schools of Islamic law on when circumstantial evidence alone can prove guilt.
Contoh Perjanjian Penyediaan Jasa Green Termite Management System (Beli Perja...GLC
Kontrak ini mengatur kerja sama antara PT. A dan PT. B dalam melakukan perlindungan dan pemusnahan koloni rayap di sebuah gedung milik PT. B menggunakan teknologi Green Termite Management System milik PT. A selama 3 tahun. Kontrak ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, biaya dan mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, serta jaminan atas teknologi yang digunakan.
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. XXX dan PT. YYY.
2. PT. XXX bermaksud membeli seluruh saham PT. YYY. Sebelum pengambilalihan, PT. XXX akan melakukan uji tuntas finansial dan hukum.
3. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka NOTA KESEPAHAMAN berakhir.
Dokumen ini berisi dupliek dari penggugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara dan James Sumartono di Pengadilan Negeri Malang. Dupliek ini menolak dalil-dalil tergugat dan mempertahankan klaim penggugat bahwa hutangnya sudah dilunasi serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk sita jaminan mobil milik tergugat. Penggugat meminta hakim memutuskan menolak gugatan tergugat dan menerima gug
This document is a motion for stay of judgment pending appeal filed by defendant Eurasian Auto Body, Inc. It requests that the court stay execution of the judgment for possession entered against Eurasian on April 2, 2010 while Eurasian appeals the judgment. The motion argues that Eurasian will suffer extreme hardship if forced to vacate the premises pending appeal as it would incur over $200,000 in moving costs. It also argues that the plaintiff will not be harmed by a stay as long as Eurasian pays rent during the stay period. The motion includes supporting declarations from Eurasian's attorney and principal.
1. Three Collective Management Organizations (CMOs) - MCSK, PRISC and KAMP - claim the right to collect public performance license fees for sound and audiovisual works played at Prime Chic Holdings restaurants.
2. Prime Chic Holdings seeks clarification on which body is mandated to collect fees, as the CMOs each demand separate payments for the same content.
3. The legal opinion analyzes the Copyright Act and determines that MCSK has been approved by the Copyright Board to collect fees for public performance of musical works in restaurants. PRISC and KAMP/PRISK together issue licenses for sound recordings and audiovisual works, but MCSK alone is entitled to collect
The document discusses interpersonal relationships and the Johari window model. It provides examples of how the Johari window model can be applied to understand the relationship between a nurse named Susan and her patients/colleagues. The four panes of the Johari window model represent: the open self (known to self and others), blind spot (known to others but not self), facade (known to self but not others), and unknown (unknown to self and others). Understanding these different aspects can help improve self-awareness, communication, and interpersonal relationships.
The document is an affidavit template for requesting a duplicate certificate from NIT Durgapur after losing an original. It includes spaces for the applicant's name, age, address, details of the lost certificate like type and year issued, a statement that the applicant will return the duplicate if the original is found, and spaces for the applicant and notary signatures with date and seal to verify the accuracy of the information provided.
Team synergy focuses on creating successful teams through relationships, teamwork, and leadership. It facilitates group learning and problem solving activities while challenging individuals to break through limitations. Following Bruce Tuckman's four stage model, team synergy aims to help teams transition from initially forming, to storming as roles are negotiated, then norming as issues are resolved, and ultimately performing with true synergy where maximum teamwork benefits are achieved.
The affidavit requires the woman and her husband to declare that they are legally married under the appropriate act and have lived together as a married couple since the date of marriage, and that the woman's maiden name will henceforth be known as her married name. They must also affix their joint photograph at the bottom of the affidavit, which is to be attested by a judicial or executive magistrate.
The document is an affidavit in which the deponent declares their permanent address, that they belong to a religious minority community as notified by the Central Government of India, that they are a citizen of India, and that the particulars provided are correct with nothing concealed or misrepresented. The deponent verifies the contents of the affidavit are true to the best of their knowledge and belief.
1. The document discusses synergy in mergers and acquisitions, defining it as the combined company being able to generate higher shareholder wealth than the standalone entities.
2. It provides an example of Procter & Gamble's acquisition of Gillette in 2005, creating the world's largest consumer goods company.
3. Estimates indicate the merger generated $5.49 billion in synergistic value by achieving economies of scale, improved margins, and growth rates for the combined company beyond what the firms could achieve independently.
The document is a court case document from the Supreme Court of the Philippines regarding a petition seeking review of a Court of Tax Appeals decision. The case involves Rosa Cancio who was apprehended at the airport with over $100,000 in cash that she failed to declare and did not have proper authorization from the Central Bank to carry. The Court of Tax Appeals ruled that the currency should be confiscated. The Supreme Court is considering a motion for reconsideration filed by Rosa Cancio's heirs after her death. The motion argues that Rosa Cancio was a foreign currency depositor according to relevant laws and had withdrawn the funds from her account over multiple occasions leading up to her travel.
The summary is:
(1) The South African Reserve Bank is seeking an urgent court order to set aside the remedial action taken by the Public Protector in her report regarding the alleged failure to recover funds provided to a private bank in the 1990s.
(2) The Public Protector ordered that the constitution be amended to change the primary object of the Reserve Bank, which the Reserve Bank argues is beyond the Public Protector's powers.
(3) The Public Protector initially opposed the application but later conceded the remedial action was unlawful, agreeing her office does not have the power to dictate amendments to the constitution.
Subramanian Swamy's public interest litigationNewslaundry
This document is an application filed in the Supreme Court of India seeking directions to ensure a smooth investigation into the 2G spectrum case and Aircel Maxis case. It summarizes previous orders of the court monitoring the investigation and noting attempts to interfere. It states that investigations are at a crucial stage but are again being sought to be derailed by certain individuals, including Upendra Rai and Subodh Jain, acting with sinister motives. Directions are sought to ensure investigations can continue unimpeded as ordered by the court previously.
The document is an order from the Gauhati High Court regarding a writ petition filed by Asor Uddin challenging a ex-parte order from the Foreigners' Tribunal declaring him to be a foreigner. The High Court allowed the petition, set aside the ex-parte order, and remanded the matter back to the Foreigners' Tribunal for fresh proceedings. However, the petitioner was ordered to remain on bail, appear before the Superintendent of Police, and the Foreigners' Tribunal by certain dates or the ex-parte order would be revived.
This document discusses a legal case in the Supreme Court of India regarding whether a 'protected tenant' under the Maharashtra Rent Control Act can be considered a lessee, and if the SARFAESI Act overrides the Rent Control Act. It provides background on the relevant laws - the Rent Control Act, which consolidated rent laws in Maharashtra; and the SARFAESI Act, which allows banks to recover possession of secured assets. It summarizes the facts of the case, where a bank sought possession of a property used as collateral for a loan, affecting the appellant tenant. The court must determine the interplay between the two laws and the rights of protected tenants.
This document summarizes a court case between Malabu Oil and Gas Limited and the Director of Public Prosecutions regarding a restraint order on Malabu's funds. Key points:
- The restraint order was originally granted ex parte by a judge due to the urgent nature of the request, though Malabu was prejudiced by not being notified.
- The hearing to discharge the restraint order was held in open court due to most information already being public.
- An Italian prosecutor is investigating ENI and others for bribery regarding ENI's 2011 purchase of Malabu's license to an oil field in Nigeria for $1.092 billion, with middlemen and circumstances surrounding the original license granting suspect.
This document contains information about homework help and tutoring services available at homeworkping.com. It also contains a portion of a Supreme Court of the Philippines case from 1982 regarding the constitutionality of Batas Pambansa Blg. 129, a law reorganizing the Philippine judiciary. The case discusses the background and need for judicial reorganization, the process by which the law was enacted, arguments regarding its constitutionality, and the court's conclusion that the law is constitutional.
The Eagle is a production of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, Nigeria's foremost anti-graft agency. On this platform, you will watch how the Commission is working hard to rid Nigeria of all forms of Economic and Financial Crimes.
न्यायालय को सुल्तान के आचरण पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला और साथ ही उसके न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी जमानत की शर्तों के रूप में सुल्तान की संचार विधियों और गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
Friend: We are here. Already here. A train approaches a wall at a fatal rate of speed. You hold a switch in your hand, that accomplishes you know not what: do your throw it? Disaster is otherwise assured. It costs you nothing. Why not try?
~ George Saunders
Inaction is no longer acceptable.
~ Eric Lowitt
The Supreme Court of India heard appeals regarding whether a protected tenant under the Maharashtra Rent Control Act can be treated as a lessee, and whether the provisions of the SARFAESI Act would override provisions of the Rent Control Act. The case involved a property where the appellant was a tenant. The property owners had taken a loan from the respondent bank and mortgaged the property. When they defaulted on loan repayments, the bank sought possession of the property under the SARFAESI Act to recover the loan. The appellant tenant filed interventions arguing his rights as a protected tenant under the Rent Control Act would be violated. The Court held that 1) the SARFAESI Act and Rent Control Acts
This document is a criminal complaint filed in court against Mr. Chandrakishor Chandrashekhar for issuing a dishonored cheque. It summarizes that (1) the accused obtained a loan from the complainant company but issued a cheque that was dishonored due to insufficient funds, (2) the complainant sent a legal notice demanding payment that was not received, and (3) the complainant is filing this complaint within the statutory period seeking punishment and compensation under relevant laws.
Rana passed the 2000 Bar Examinations but before taking his oath, he appeared as counsel for an election candidate before the Municipal Board of Election Canvassers. He was later allowed to take his oath but could not sign the Roll of Attorneys pending resolution of the complaint against him. The Court ruled that Rana could not be admitted to the Bar as he engaged in the unauthorized practice of law by representing clients before taking his oath as a lawyer. The right to practice law is a privilege limited to those who have passed the Bar and taken their oath; it is not acquired simply by passing the examinations.
This document is a court judgment from the Court of Appeal of Sri Lanka regarding an application seeking revision of a High Court order concerning the return of two children to Australia under the Civil Aspects of International Child Abduction Act. The court addressed several preliminary objections raised by the father (1st respondent) regarding the mother's (petitioner) locus standi to file the revision application, whether she was guilty of laches, and other issues. The court overruled the objections, finding that the mother had a right to file as an aggrieved party, the two month delay was not unreasonable, and that there is no right to appeal such orders under the relevant Act.
This document is an affidavit filed in response to a writ petition submitted by Kotak Mahindra Bank Ltd. and another against the Reserve Bank of India. It summarizes that the writ petition challenges an RBI letter requiring Kotak Mahindra Bank's promoters to dilute their shareholding in the bank over time as per RBI's ownership guidelines for private sector banks. However, the affidavit argues that the writ petition is not maintainable and deserves to be dismissed, as matters of banking policy and regulation fall under RBI's jurisdiction and the petition aims to undermine RBI's autonomy. It further details the history of RBI guidelines on ownership in private banks since 2001 and Kotak Mahindra Bank's application and approvals
This document summarizes allegations of corruption related to excessive legal fees paid by the PNG government to Paul Paraka Lawyers from 2000-2006. It describes how a Commission of Inquiry found around K100 million was paid without following proper procedures. It then discusses specific cases involving large payouts to Isaac Lupari and Paul Paraka Lawyers despite court rulings against such payouts. The document raises questions about interference in the judiciary and lack of transparency in decisions by the NEC and Prime Minister Peter O'Neill to dismiss corruption investigations into the legal fee payments.
Godbless jonathan lema vs mussa hamis mkanga, agness gidion mollel and happyn...Mwambanga Michael
The Court of Appeal of Tanzania heard an appeal challenging the High Court's nullification of election results. The High Court found that the winning candidate had made uncivil remarks during campaigning. The Court of Appeal summarized the key issues. It found that the respondents who filed the election petition were not established to be registered voters based on the evidence provided. It also found that even if they were registered voters, they did not have standing to challenge the election results unless their own rights to vote were infringed. As such, the Court of Appeal set aside the High Court's judgment and declared the original winning candidate to be the legitimate member of parliament for the constituency.
El Puerto de Algeciras continúa un año más como el más eficiente del continente europeo y vuelve a situarse en el “top ten” mundial, según el informe The Container Port Performance Index 2023 (CPPI), elaborado por el Banco Mundial y la consultora S&P Global.
El informe CPPI utiliza dos enfoques metodológicos diferentes para calcular la clasificación del índice: uno administrativo o técnico y otro estadístico, basado en análisis factorial (FA). Según los autores, esta dualidad pretende asegurar una clasificación que refleje con precisión el rendimiento real del puerto, a la vez que sea estadísticamente sólida. En esta edición del informe CPPI 2023, se han empleado los mismos enfoques metodológicos y se ha aplicado un método de agregación de clasificaciones para combinar los resultados de ambos enfoques y obtener una clasificación agregada.
04062024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
Find Latest India News and Breaking News these days from India on Politics, Business, Entertainment, Technology, Sports, Lifestyle and Coronavirus News in India and the world over that you can't miss. For real time update Visit our social media handle. Read First India NewsPaper in your morning replace. Visit First India.
CLICK:- https://firstindia.co.in/
#First_India_NewsPaper
An astonishing, first-of-its-kind, report by the NYT assessing damage in Ukraine. Even if the war ends tomorrow, in many places there will be nothing to go back to.
Essential Tools for Modern PR Business .pptxPragencyuk
Discover the essential tools and strategies for modern PR business success. Learn how to craft compelling news releases, leverage press release sites and news wires, stay updated with PR news, and integrate effective PR practices to enhance your brand's visibility and credibility. Elevate your PR efforts with our comprehensive guide.
Here is Gabe Whitley's response to my defamation lawsuit for him calling me a rapist and perjurer in court documents.
You have to read it to believe it, but after you read it, you won't believe it. And I included eight examples of defamatory statements/
Acolyte Episodes review (TV series) The Acolyte. Learn about the influence of the program on the Star Wars world, as well as new characters and story twists.
1. IN THE FEDERAL HIGH COURT OF NIGERIA
IN THE LAGOS JUDICIAL DIVISION
HOLDEN AT LAGOS
SUIT NO:
IN THE MATTER OF THE FINANCIAL REPORTING COUNCIL OF NIGERIA
ACT, 2011;
IN THE MATTER OF THE CENTRAL BANK OF NIGERIA ACT, 2007
IN THE MATTER OF THE 1999 CONSTITUTION OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF NIGERIA (AS AMENDED)
AND IN THE MATTER OF THE EXERCISE OF THE INHERENT
JURISDICTION OF THIS HONOURABLE COURT
BETWEEN
MALLAM SANUSI LAMIDO SANUSI …PLAINTIFF
AND
FINANCIAL REPORTING COUNCIL OF NIGERIA …1ST
DEFENDANT
MR. JIM OBAZEE, (IN HIS CAPACITY AS THE
EXECUTIVE SECRETARY OF THE FINANCIAL
REPORTING COUNCIL OF NIGERIA)
…2ND
DEFENDANT
2. LET:
1. The Financial Reporting Council of Nigeria of Elephant
Cement House,3rd
Floor, Assbifi Road, Alausa Ikeja Lagos;
2. The Executive Secretary of the Financial Reporting Council
of Nigeria of Elephant Cement House,3rd
Floor, Assbifi
Road, Alausa Ikeja Lagos Within 7 days after service of this
summons on them, inclusive of the day of such service,
cause an appearance to be entered for them to this
summons which is issued upon application of Mallam
Sanusi Lamido Sanusi (the Plaintiff) of c/o his Counsel, Mr.
Kola Awodein SAN, Dr. Konyinsola Ajayi SAN, Mr. AB
Mahmoud SAN; Prof. Yemi Osibajo SAN; c/o of Olaniwun
Ajayi LP of Plot L2 Banana Island, Lagos who claims that
the Financial Reporting Council of Nigeria has acted in bad
faith and ultra vires its statutorily conferred powers and
functions; and that his right of fair hearing, as espoused by
the rules Natural Justice,and as constitutionally guaranteed
under Section 36(1) of the 1999 Constitution of the Federal
Republic of Nigeria (As amended) has been, is being and is
likely to be violated; and for the determination of the
following questions:
1. Whether in light of the provisions of Sections 7, 8, and 62 of
the Financial Reporting Council of Nigeria Act 2011 the
Defendants are conferred with the statutory power to
investigate the Central Bank of Nigeria and Plaintiff, other
than for purposes related to or connected with its statutorily
prescribed powers and functions.
2. Whether, having not given the Plaintiff the opportunity to
make representations to the Financial Reporting Council of
Nigeria before the formulation of the Briefing Note dated
07.06.2013 to the President, Federal Republic of Nigeria,
3. the Defendants in bad faith, concluded in the said Briefing
Note that the Plaintiff be (x) sacked immediately from office;
and (y) criminally prosecuted for financial crimes; the
Financial Reporting Council of Nigeria accorded the Plaintiff
fair hearing in consonance with the rules of natural justice
and the provisions of Section 36(1) of the 1999 Constitution
of the Federal Republic of Nigeria ( As Amended).
3. Whether, subsequent to the conduct of the Defendants set
out in paragraphs 1 and 2 above, the Defendants can validly
in the contemplation of law, conduct an independent, fair,
objective and unbiased investigation of the Central Bank of
Nigeria and the Plaintiff.
AND THE CLAIMANT SEEKS THE FOLLOWING RELIEFS:
1. A DECLARATION that the Defendants acted ultra vires their
powers and functions as statutorily conferred on them under
the Financial Reporting Council of Nigeria Act 2011;
2. A DECLARATION that the conduct of the Defendants were
biased and acted in contravention of the rules of Natural
Justice and the constitutional right to fair hearing in the
preparation of the Briefing Note and making the
recommendations contained therein to the President without
first granting the Plaintiff an opportunity to be heard.
3. A DECLARATION that the Defendants’ failure, refusal and
neglect to accord the Plaintiff the right to be heard before
the preparation of the Briefing Note and making the
recommendations for his removal from office to the
President was capricious, arbitrary and without basis, and
constitute a gross violation the rules of Natural Justice and
constitutional right of fair hearing.
4. 4. A DECLARATION that the Defendant does not have the vires
or power to conduct the purported investigation into the
activities of the Plaintiff and the Central Bank of Nigeria.
5. AN ORDER of this Honourable Court restraining the
Defendants and their agents, privies, servants and officers
or anyone acting through, by or under its authority or
pursuant to the Financial Reporting Council of Nigeria Act
from conducting and/or continuing any investigation, inquiry,
hearing or proceeding against the Central Bank of Nigeria
and Plaintiff in relation to any matter whatsoever.
6. AND FOR SUCH FURTHER OR OTHER ORDER(S) as this
honourable Court may deem fit to make in the circumstance.
This Summons was taken out by Mr. Kola Awodein SAN, Dr.
Konyinsola Ajayi SAN, Mr. AB Mahmoud SAN; Prof. Yemi
Osibajo SAN; c/o of Olaniwun Ajayi LP of Plot L2 Banana Island,
Lagos.
The Defendants may appear hereunto by entering appearance
personally or by a Legal Practitioner either by filing the
appropriate processes in response at the Registry of the Court
where the Summons was issued or by sending them to that
office by any of the methods allowed by the Rules of Court.
Note: If the Defendant does not respond within the time at the
place above mentioned, such orders will be made and
proceedings may be taken as the Judge may think just and
expedient.
Dated this ………day of March 2014
5. ………………………….
Mr Kola Awodein SAN
Dr. Konyin Ajayi SAN
Mr. A.B Mahmoud SAN
Prof. Yemi Osibajo
OLANIWUN AJAYI LP
Plaintiff’s Counsel
THE ADUNOLA,
Plot L2, 401 Close, Banana Island,
Ikoyi, Lagos
FOR SERVICE ON
1. THE 1S T
DEFENDANT
The Financial Reporting
Council Of Nigeria,
Elephant Cement House,
3rd
Floor
Assbifi Road,
Alausa Ikeje
Lagos
2. THE 2N D
DEFENDANT
Executive Secretary,
The Financial Reporting
Council Of Nigeria,
Elephant Cement House,
3rd
Floor
Assbifi Road,
Alausa Ikeje
Lagos
6.
7. IN THE FEDERAL HIGH COURT OF NIGERIA
IN THE LAGOS JUDICIAL DIVISION
HOLDEN AT LAGOS
SUIT NO:
IN THE MATTER OF THE FINANCIAL REPORTING COUNCIL OF NIGERIA
ACT, 2011;
IN THE MATTER OF THE CENTRAL BANK OF NIGERIA ACT, 2007
IN THE MATTER OF THE 1999 CONSTITUTION OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF NIGERIA
AND IN THE MATTER OF THE EXERCISE OF THE INHERENT
JURISDICTION OF THIS HONOURABLE COURT
BETWEEN
MALLAM SANUSI LAMIDO SANUSI …PLAINTIFF
AND
FINANCIAL REPORTING COUNCIL OF NIGERIA …1ST
DEFENDANT
MR. JIM OBAZEE, (IN HIS CAPACITY AS THE
EXECUTIVE SECRETARY OF THE FINANCIAL
REPORTING COUNCIL OF NIGERIA)
…2ND
DEFENDANT
AFFIDAVIT IN SUPPORT OF THE ORIGINATING SUMMONS
I, MALLAM SANUSI LAMIDO SANUSI, Male, Muslim, Governor,
Central Bank of Nigeria of [•] do hereby make oath and
8. asseverate as follows:
1. I am the Plaintiff herein by virtue of which I am familiar with
the facts deposed to herein.
2. The 1st
Defendant is an institution established pursuant to
the Financial Reporting Council of Nigeria Act, 2011 and
charged with the responsibility for among other things,
developing and publishing accounting and financial reporting
standards to be observed in the preparation of financial
statements of public entities in Nigeria.
3. The 2nd
Defendant is the Executive Secretary of the 1st
Defendant and at all material times to this action acted in his
official capacity.
4. I was appointed Governor of the Central Bank of Nigeria on
10th
day of June 2009 and my tenure of office is scheduled to
expire on 9th
day of June 2014.
5. It has come to my knowledge that the 1st
Defendants issued a
Briefing Note on the Central Bank of Nigeria Audited
Financial Statement for year ended 31st
December 2012, to
the President of the Federal Republic of Nigeria dated
07.06.2013 [Briefing Note]. Now shown to me, attached and
marked “Exhibit 1” is the Briefing Note.
6. In the said Briefing Note, the Defendants made several
allegations against the CBN leadership including allegations
of financial recklessness, fraud, incompetence, misconduct,
wastefulness, abuse of due process, and misrepresentation.
7. Subsequent to the Briefing Note issued by the Defendants to
the President, the President by a letter dated 19.02.2014
from the office of the Secretary to the Government of
Federation, suspended me from office as the Governor of the
Central Bank of Nigeria [Suspension Letter]. Now shown to
9. me, attached and marked as Exhibit 2 is a copy of the
Suspension Letter.
8. I responded to the allegation contained in the Briefing Note
by my letter dated 18.03.2014 and I have since been invited
by the Financial Reporting Council of Nigeria by a letter
dated 14.03.14 and publications contained in several widely
circulated national dailies to appear before it in the
Investigation of the Central Bank Nigeria. Now shown to me,
attached and marked as Exhibit 3 is a copy of the
Invitation Letter.
Ultra vires
9. I was informed by my counsel, Mr. Kola Awodein SAN in a
meeting at the offices of Olaniwun Ajayi LP at Plot L2 401
close Banana Island Ikoyi Lagos at about 4:00 pm on 24
March 2014 and I verily believe him that:
1.1. The 1st
Defendant does not have the powers to
investigate the activities of the Central Bank of Nigeria
and the Plaintiff;
1.2. The investigative powers of the 1st
Defendant under its
Act is not at large and can only be in the context of its
general functions and objectives; and
1.3. In the Briefing Note, the Defendants made conclusions
which are in excess of the powers of the Defendants.
Fair hearing and Bad faith
10. I was not called upon by the Defendants to provide
clarifications of the several allegations made in the Briefing
Note before same was forwarded to the President.
10. 11. The Defendants in the Briefing Note recommended my
immediate dismissed from office and institution of criminal
proceedings against me.
12. In several paragraphs of the Briefing Note the Defendant
made several statements scathing conclusions in relation to
my administration of the affairs of the Central Bank of
Nigeria. Specifically:
1.4. the defendant in paragraph 3.12 of the Briefing Note,
stated that “ the CBN made deposit for shares in the
Bank of Industry to the tune of 4.947 billion since
September 2007 (as at December 2012 the shares
have not been issued to the CBN… the leadership of
the CBN is not worried about it…”
1.5. in paragraph 3.13, the Defendant stated that “the CBN
claimed it paid the Nigerian Security Printing and
Minting Plc (NSPM Plc) N 38.233 Billion in 2011 for
‘printing of Bank Notes’ whereas the entire turnover of
NSPMC (Group) is N 29.370 Billion.”
1.6. in paragraph 3.13(a) the defendant alleged that the
Central Bank under my leadership was fraudulent when
it stated that “…a closer look at the breakdown shows
that this is just an expense head that is used for
fraudulent activities as they have items such as profit
from the sale of diesel….”
13. I depose to this affidavit bona fide, conscientiously believing
same to be true and in accordance with the Oaths Act.
11. ………………………….
DEPONENT
SWORN TO at the Registry of the Federal High Court Lagos State
this…………….day of March 2014
BEFORE ME
COMMISSIONER FOR OATHS