Paparan LSM Pelangi

1. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah
(RUED) di Indonesia : Fasilitasi Penyusunan
RUED di Propinsi Riau dan Kalimantan Tengah
Nur Amalia
amalia_aim@pelangi.or.id

2. SISTEMATIKA :
1.Tujuan Proyek
2. Hasil yang Diharapkan
3. Pendekatan
4. Inovasi
5. Perkembangan Proyek
6. Harmonisasi Penyusunan
RUEN dan RUED

3. RIAU CENTRAL KALIMANTAN
Propinsi Riau memiliki Rencana
Umum Energi Daerah (RUED)
yang komprehensif dan
terintegrasi sebagai instrumen
kebijakan untuk mempromosikan
pengembangan energi
terbarukan di Propinsi Riau
Meningkatkan kapasitas pengambil
kebijakan dan institusi pemerintah di
tingkat kabupaten dan propinsi dalam
menyusun RUED serta mengembangkan
kebijakan yang mendukung suply
energi yang berkelanjutan; dan
Meningkatkan kesadaran pemangku
kepentingan akan potensi produksi dan
konsumsi energi terbarukan secara
umum, dan bioenergi secara khusus , di
Propinsi Kalimantan Tengah

4. RIAU CENTRAL KALIMANTAN
a. Project berjalan dan perekrutan
72 peserta dalam rangka
peningkatan kapasitas
b. Kapasitas dari 72 orang
perwakilan pemangku
kepentingan di tingkat
kabupaten/Kota dan Propinsi
meningkat
c. Administrasi dan manajemen
Proyek
d. Penyebarluasan Hasil Kerja
Proyek
a. Adanya Dokumen Rencana Umum
Energi Daerah (RUED)
b. Panduan untuk Penyusunan Perda
RUED
c. Input dan verifikasi data serta
simulasi RUED oleh
kabupaten/kota
d. Modul Pelatihan penyusunan RUED
dengan menggunakan LEAP

5. RIAU CENTRAL KALIMANTAN
Peningkatan kapasitas 72 orang
perencana energi di tingkat
kabupaten/kota/propinsi
(perwakilan Distamben, Bappeda
dan perguruan tinggi lokal)
Skenario perencanaan energi ke
depan : akan memperhatikan
pengembangan dan penggunaan
energi terbarukan, khususnya
bioenergi.
Dalam pelaksanaan akan
melibatkan perencana dari dinas
terkait, dinas pertanian, kehutanan
dan perkebunan
Inisiatif peningkatan kapasitan dengan
menggunakan pendekatan dari bawah
keatas, untuk membantu pemerintah
propinsi Kalimantan Tengah dalam
memformulasikan Rencana Umum Energi
Daerah (RUED) menggunakan Long range
Energy Alternatives Planning System
(LEAP) software sebagai rujukan.
4 (empat) seri workshop akan dilakukan
di 2 (dua) sub region untuk
mengkonsultasikan :
-Proses perencanaan energi yang
terintegrasi;
-Kebijakan energi ke depan;
-Input dan verifikasi data oleh pemangku
kepentingan di tingkat
kabupaten/kota.propinsi;dan
-Rencana Umum Energi Daerah dengan
menggunakan LEAP

6.  Memaksimalkan potensi energi terbarukan,
khususnya bioenergi sebagai sumber suply
energi di propinsi Riau dan Kalimantan Tengah
di masa mendatang
 Sistem pembelajaran dimulai dengan
menggunakan referensi suply energi dan
utilisasi energi, dengan melakukan klasifikasi
sektor pengguna, seperti sektor generasi energi,
transportasi, industri, dan rumahtangga,
termasuk bagaimana membuat skenario rencana
umum energi daerah menggunakan LEAP

7. RIAU :
Sosialisasi tingkat kabupaten/kota/
Propinsi telah dilakukan pada awal
proyek, termasuk mengundang instansi
terkait dalam workshop awal proyek
3 (tiga) seri pelatihan dilakukan bagi
perwakilan instansi di 3 sub region
Penyusunan Draft RUED

8. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang dan Arti Penting RUED
1.2. Landasan Hukum
1.3. Hubungan RUED dengan Sistem Perencanan Pembangunan Daerah
1.4. Definisi Dan Istilah
BAB II KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI DAN MASA MENDATANG
2.1 Isu dan Permasalahan Energi
2.1.1. Isu dan Permasalahan Energi Nasional
2.1.2. Isu dan Permasalahan Energi Daerah
2.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini
2.2.1. Indikator Sosio Ekonomi
2.2.2. Indikator Energi
2.2.3. Indikator Lingkungan

9. 2.3. Kondisi Energi Daerah Di Masa Mendatang
2.3.1. Indikator Sosio Ekonomi
2.3.2. Indikator Energi
2.3.3. Indikator Lingkungan
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH
3.1. Visi
3.2. Misi
3.3. Tujuan
3.4. Sasaran
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH
4.1 Kebijakan
4.2. Strategi
4.3. Kelembagaan
4.4. Instrumen Kebijakan
4.5 Upaya dan Program Pengembangan Energi
BAB V PENUTUP

10.  Pengumpulan data
 Penyusunan profil energi
 Penyusunan Baseline scenario:
 Inventarisasi undang-undang/peraturan nasional dan
daerah yang berhubungan dengan energi
 Baseline scenario didasarkan pada kebijakan tentang
energi yang berlaku pada tahun dasar proyeksi
 Penyusunan alternative scenario:
 Sisi demand: intervensi terhadap konservasi energi
 Sisi supply: intervensi terhadap diversifikasi energi
 Analisis dampak lingkungan dari sektor energi
 Analisis dan rekomendasi pengembangan energi daerah

11. PROSES PENYUSUNAN RUED PROPINSI RIAU :
Bab I dan Bab III telah selesai, dan saat ini Tim RUED fokus
pada proses penyelesaian Bab II Kondisi Energi di
Provinsi Riau pada saat ini dan yang akan datang.
Meliputi permintaan energi sektor:
 Rumah tangga
 Industri
 Komersial
 Transportasi

12. Sektor 2011 2015 2020 2025
Rumah Tangga 7,58 8,47 9,73 11,15
Industri 3,00 3,96 5,66 8,26
Komersial 0,15 0,20 0,29 0,42
Transportasi 6,78 8,30 10,71 13,88
Total 17,51 20,93 26,39 33,72

13. Bauran Energi Provinsi Riau
Skenario BAU
Lainnya
1%
Arang
Kayu
1%
Avtur
11%
Batu Bara
8%
Gas LPG
2%
Kayu
Bakar
15%
Listrik
17%
Minyak
Solar
7%
Minyak
Tanah
6%
Pertamax
1%
Premium
31%
Energi Riau Tahun 2011
Lainnya
1%
Arang
Kayu
1%
Avtur
12%
Batu Bara
11%
Gas
LPG
2%
Kayu
Bakar
10%
Listrik
16%
Minyak
Solar
10%
Minyak
Tanah
5%
Pertamax
1%
Premium
31%
Energi Riau Tahun 2025

14. Business as Usual (BAU)
Konservasi Energi
Pemanfaatan Potensi Energi Biomassa

15. Data yang diperlukan untuk penyusunan
RUED :
Data supply energi
• Pertamina, PLN, Dinas ESDM
Data intensitas energi
• SUSENAS, Survey industri, Survey Transportasi,
Survey komersial
Data pendukung:
• BPS: penduduk, PDRB, pertanian dan
perkebunan, peternakan, transportasi, dll

17. Asumsi:
• Pertumbuhan penduduk berdasarkan BKKBN:
 2010 – 2015 : 2,48% per tahun
 2015 – 2020 : 2,28% per tahun
 2020 – 2025 : 2.04% per tahun
• Pertumbuhan PDRB:
 6,5% di tahun dasar (2012)
 7.0% di akhir tahun proyeksi (2025)

20. Penyusunan alternative scenario
Penyusunan Laporan RUED
FGD dengan stakeholder energi di
Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah
Perbaikan laporan RUED berdasarkan
hasil FGD

21. Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi
/Lembaga terbatas, sehingga tidak ada
yang dapat mewakili
Belum mendapat surat persetujuan / tidak
diijinkan dari Kabid / Kepala Dinas,
sehingga peserta belum dapat berangkat
Ada pekerjaan kantor yang tidak dapat
ditinggalkan, sementara tidak ada
penggantinya untuk ikut workshop ini

22. Banyak kegiatan yang bersamaan
dengan penyelenggaraan workshop ini
Untuk perguruan tinggi , bersamaan
waktunya dengan akreditasi Dosen
Katerbatasan data yang dimiliki instansi
di tingkat kabupaten/kota/propinsi
sehingga tim RUED Pelangi harus
mencari data tambahan, utamanya data
di tingkat lokal.

23. Kalimantan Tengah :
Tim RUED telah dikukuhkan dengan SK
Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah
Nomor 188.44/764/2013 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Umum Energi Daerah (RUED)
Riau :
Alokasi anggaran dalam RAPBD 2014
untuk penyusunan RUED Propinsi Riau

24. HARMONISASI PENYUSUNAN RUEN DAN
RUED
1. Rencana Umum Energi adalah rencana
pengelolaan energi di suatu wilayah, antar
wilayah, atau nasional (pasal 1 angka 27 UU No.
30 Tahun 2007 tentang Energi).
2. Dari draft pedoman RUEN tahun 2012, kurun
waktu dari RUEN dan RUED akan mengikuti
kurun waktu horizon KEN dengan siklus 5
tahunan (Lihat Gambar 1).

25. Alur Proses Penyusunan KEN – RUEN dan RUED
Sumber : Bappenas, 2012

26. 3. RUEN akan berfungsi sebagai acuan dan pedoman
dalam pengelolaan energi di tingkat nasional yang
bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan,
berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai
ketahanan energi nasional.
4. RUED akan berfungsi sebagai acuan dan pedoman
dalam pengelolaan energi di tingkat daerah yang
bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan energi di daerah secara berkelanjutan,
berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai
ketahanan energi daerah dan sesuai dengan tujuan
pengelolaan energi secara nasional.

27. TERIMA KASIH
www.pelangi.or.id