Panduan Jurnalis Meliput Mahkamah Kontitusi

Meliput
di Mahkamah
Konstitusi
PANDUAN BAGI JURNALIS

Mahkamah Konstitusi (MK)
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

L I P U TA N D I W I L AYA H K O N F L I K D A N K E S E L A M ATA N J U R N A L I S | 1

Meliput di Mahkamah Konstitusi
PANDUAN BAGI JURNALIS Daftar Isi
Editor:
Willy Pramudya

Penulis:
Abdul Manan Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ...................... 5
Prasetyo Sudrajat
Wiwik Budi Wasito Kata Pengantar Ketua Umum Aliansi Jusnalis Independen.............11
Kata Pengantar Ketua Umum IJTI ................................................. 17
Tata Letak:
Eva, Eko Sekilas Mahkamah Konstitusi ...................................................... 25
Panduan Liputan di Mahkamah Konstitusi .................................. 39
Ilustrasi cover dan isi: Kode Etik ...................................................................................... 59
Imam Yunni, www.mukakartun.com
Glosari Istilah Hukum ................................................................... 73
Cetakan Pertama: Proses Proses Berperkara ............................................................. 93
November 2008

Penerbit:
Mahkamah Konstitusi (MK)
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

2 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI L I P U TA N D I W I L AYA H K O N F L I K D A N K E S E L A M ATA N J U R N A L I S | 3

SAMBUTAN
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi

S
ekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi menyambut gem-
bira terbitnya buku Meliput di
Mahkamah Konstitusi, Panduan bagi Jurnalis.
Buku ini hadir di tengah-tengah ikhtiar berba-
gai komponen pemangku kepentingan, terma-
suk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang
menerbitkan buku ini, untuk mendukung
komitmen mewujudkan Mahkamah Konstitusi
menjadi lembaga peradilan yang modern dan
terpercaya, transparan dan akuntabel.
Komitmen ini merupakan wujud dari prinsip
yang dipegang teguh sejak awal dibentuknya
Mahkamah Konstitusi, yakni access to justice
and court dengan maksud mewujudkan akses
masyarakat untuk meraih keadilan dan ter-
bukanya akses publik kepada Mahkamah
Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah
Konstitusi berupaya menjadikan lembaga
peradilan ini sebagai "Rumah Konstitusi" yang
4 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI S A M B U TA N S E K R E TA R I S J E N D E R A L M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 5

terbuka bagi siapapun juga yang berkepentin- 15 menit setelah sidang pengucapan putusan
gan memperoleh berbagai informasi, sepanjang ditutup. Selanjutnya, keesokan harinya,
hal itu tidak dilarang oleh ketentuan. putusan tersebut dimuat di berbagai media
Komitmen dan prinsip tersebut merupakan cetak. Bagi mereka yang hendak mencari
perwujudan dari amanat Undang-Undang No. informasi lebih detail materi persidangan yang
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terjadi dalam sidang-sidang Mahkamah
yang antara lain mewajibkan lembaga negara Konstitusi, dapat membaca risalah sidang
yang mempunyai fungsi pengawal konstitusi dengan membuka laman Mahkamah
ini untuk menginformasikan pelaksanaan tugas Konstitusi. Risalah sidang tersebut dimuat di
konstitusionalnya dalam memeriksa, laman Mahkamah Konstitusi beberapa saat
mengadili, dan memutus perkara serta setelah selesainya sidang.
pengelolaan keuangan dan tugas administrasi Selanjutnya secara berkala satu bulan sekali,
lainnya kepada masyarakat dalam berita Mahkamah Konstitusi menerbitkan majalah
berkala (Pasal 13) dan masyarakat mempunyai Konstitusi yang memberitakan kegiatan
akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah persidangan Mahkamah Konstitusi yang
Konstitusi (Pasal 14). dilengkapi dengan kegiatan non persidangan.
Atas dasar itu berbagai program yang Demikian pula pada setiap awal tahun,
merupakan pelaksanaan komitmen dan prinsip Mahkamah Konstitusi menerbitkan Laporan
tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah Tahunan (Annual Report) yang berisi
Konstitusi, antara lain melalui penayangan gambaran singkat pelaksanaan tugas
putusan di layar di ruang sidang tatkala Majelis konstitusional yang dilengkapi uraian
Hakim Konstitusi tengah membacakan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan
putusan, penyampaian salinan putusan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, termasuk
para pihak sesaat setelah ditutupnya sidang . Pada saat memperingati hari kelahirannya
pengucapan putusan dan pemuatan putusan pada setiap tahun, Mahkamah Konstitusi juga
lengkap di laman Mahkamah Konstitusi sekitar menerbitkan laporan dalam wujud buku yang


berisi pelaksanaan tugas konstitusionalnya masyarakat. Oleh karena itu ketika Aliansi
dengan dilengkapi gambaran singkat Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis
dukungan administrasi umum dan yustisial. Televisi Indonesia (IJTI) menggagas dan
Selain menyelenggarakan berbagai program menerbitkan buku panduan peliputan ini, kami
tersebut, dalam rangka mewujudkan sangat menyambut baik dan sepenuhnya
Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga mendukung hal ini.
peradilan yang transparan dan akuntabel Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat
tersebut, peranan lembaga pers dan para serta dapat menjadi panduan bagi para
wartawan sangatlah penting. Melalui berbagai wartawan yang menjalankan tugas peliputan di
media massa, baik cetak maupun elektronik, Mahkamah Konstitusi.
kegiatan Mahkamah Konstitusi, terutama
persidangannya, disebarluaskan kepada
masyarakat sehingga masyarakat dapat 13 Agustus 2009
mengetahui dan memahami kegiatan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
Agar pelaksanaan tugas mulia para jurnalis
yang meliput di Mahkamah Konstitusi berjalan JANEDJRI M. GAFFAR
optimal, dipandang perlu diterbitkan buku
pedoman peliputan yang disusun oleh kaum
jurnalis itu sendiri, baik pedoman untuk
aktivitas peliputan maupun untuk penyusunan
naskah berita. Dengan terbitnya buku pedoman
peliputan tersebut diharapkan aktivitas
peliputan dapat berjalan lebih lancar, demikian
pula naskah berita yang ditulis atau disiarkan
dapat lebih akurat dan memenuhi harapan


KATA PENGANTAR
Ketua Umum Aliansi
Jurnalis Independen

M
eliput sidang di Mahkamah Konstitu-
si adalah pengalaman penting bagi
seorang jurnalis, khususnya para
reporter yang bertugas meliput pengadilan. Ini
bukan mahkamah biasa, tapi luar biasa.
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan Amande-
men Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD)
1945. Lembaga ini berhak menguji UUD.
Sembilan hakim di lembaga itu adalah manusia
"sakti", terpilih dari lebih 200 juta rakyat
Indonesia, dan berhak menafsirkan apa yang
diamanatkan oleh dasar negara Republik
Indonesia.
Di bawah UUD, Mahkamah ini mendapat
wibawa besar. Di Gedung Mahkamah Konsti-
tusi, para pengunjung sidang harus menunjuk-
kan ketertiban maksimal. Mereka dilarang me-
ngantuk, duduk tidak sopan, atau mengambil
gambar sembarangan. Lambang burung Garu-

10 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M A J I | 11

da, simbol negara itu, tampil gagah persis di ba- warga belum terdaftar boleh menjalankan hak
gian atas barisan kursi para hakim. pilihnya dengan membawa KTP dan Kartu
Pelayanan di Mahkamah ini juga maksimal. Keluarga ke Tempat Pemungutan Suara.
Balai sidang luas, sejuk, lengkap dengan Tapi semua kualitas di ruang sidang itu
perangkat sidang modern. Teks sidang yang se- tampaknya tak selalu terekam baik di media
dang berjalan bisa dibaca di layar monitor, dan massa. Roh hukum di persidangan kurang ter-
para staf sigap melayani wartawan dengan gambar. Argumentasi mendalam dan filosofis
informasi yang dibutuhkan. Keputusan sidang jarang diulas di media massa. Jurnalis tampak-
langsung diunggah hari itu juga ke situs Mah- nya kurang kreatif mencari angle liputan berda-
kamah Konstitusi lewat jalur internet. Bagi ging dan penting. Akibatnya, kerap kita mem-
yang tak sempat hadir, bisa menyaksikan si- baca liputan dangkal dari persidangan berkua-
aran langsung sidang melalui streaming di situs litas di Mahkamah itu.
web Mahkamah Konstitusi. Fasilitas modern dan profesional di Mah-
Keunikan Mahkamah Konstitusi bukan ha- kamah Konstitusi tampaknya harus diimbangi
nya pada fasilitas. Lihatlah argumentasi para kapasitas jurnalis meliput sidang (court
hakim konstitusi. Putusan mereka kerap diper- correspondent). Liputan akurat membutuhkan
kuat analisa hukum dan teori hukum ilmiah. pemahaman persoalan. Kerap ditemukan di
Para hakim kadang sangat mempesona dengan lapangan, wartawan datang tanpa persiapan,
kefasihan mereka mengucapkan jargon hukum dan kehilangan momen menggali informasi
dalam bahasa Latin. Pihak yang kalah di per- penting.
adilan konstitusi, sering berujar, "biar kalah Lemahnya pengetahuan jurnalis mengenai
tapi puas, karena argumentasinya ilmiah". materi persidangan disebabkan sejumlah hal.
Mahkamah itu, misalnya, menyelamatkan ke- Pertama, ini memang klasik: banyak jurnalis
kisruhan soal Daftar Pemilih Tetap pada Pemi- sering menjalani rolling tempat desk liputan.
lu Presiden 2009. Karena memilih adalah hak Karena seringnya jurnalis dipindah-tugaskan,
konstitusional warga, para hakim memutuskan membuat jurnalis tidak memiliki pengetahuan


mendalam mengenai subyek liputan. Akhirnya, konstitusi di Indonesia. Harapan kami, dengan
mereka hanya bisa menyajikan informasi terbitnya buku ini jurnalis memiliki pengetahu-
standar. an dasar mengenai seluk-beluk persidangan di
Dunia pers di Indonesia belum memberi Mahkamah Konstitusi.
perhatian cukup atas liputan sidang peradilan Buku ini pun tidak serta merta membuat
(court reporting). Di negara-negara maju, court jurnalis mampu menyajikan liputan mendalam
reporting menjadi salah satu subyek pelatihan dan berdaging dari persidangan Mahkamah
jurnalisme. Agar bisa menyajikan laporan Konstitusi. Jurnalis harus menambah pema-
sidang peradilan yang baik, para court haman mereka mengenai subyek-subyek yang
correspondent harus dibekali pengetahuan disidangkan, yang kerap berganti dan dinamis
cukup mengenai teknik meliput sidang. itu. Jurnalis harus aktif dan kreatif mencari dari
Masalah kedua, Mahkamah Konstitusi sumber informasi lain agar liputan lebih kaya.
adalah lembaga baru dengan tradisi sama AJI berterimakasih atas kerjasama yang
sekali berbeda dengan peradilan biasa. Para baik dengan Mahkamah Konstitusi mengem-
jurnalis rupanya kesulitan beradaptasi dengan bangkan mutu liputan sidang peradilan (court
topik liputan baru ini. Isu-isu hak konstitusio- reporting), salah satunya melalui penerbitan
nal warga adalah isu masih asing di telinga. buku ini. Inisiatif ini diharapkan mampu
Karena itulah, dibutuhkan pengetahuan meningkatkan kualitas para jurnalis peliput
latar agar jurnalis terbantu menyajikan laporan sidang (court correspondent) sehingga bisa
komprehensif. Bukan hanya itu, pengetahuan menyajikan informasi bermutu. Para court
latar memudahkan jurnalis memilih sudut correspondents memiliki peran strategis dalam
pandang (angle) liputan segar dan penting. mengembangkan budaya peradilan dan bu-
Hadirnya buku tipis ini diharapkan bisa daya hukum, satu hal masih lemah di Indo-
membantu jurnalis menambah pengetahuan nesia. Court reporting berkualitas akan
meliput di Mahkamah Konstitusi. Buku ini me- mengembangkan tradisi persidangan bermutu,
nyajikan pengetahuan dasar seputar peradilan yang ujungnya membangun budaya hukum


yang baik pula.
Semoga buku ini bermanfaat.
KATA PENGANTAR
Ketua Umum IJTI
Jakarta, 23 Juli 2009

B
agi jurnalis televisi saat meliput ke lem-
Nezar Patria baga peradilan macam Mahkamah
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Agung, Pengadilan Negeri ataupun
Pengadilan Khusus Korupsi sangat tergantung
dari magnitude yaitu seberapa besar putusan
dari peradilan itu dapat mempengaruhi masya-
rakat. Dan juga terkait dengan tokoh-tokoh
yang diadili. Begitu juga dengan Mahkamah
konstitusi, sebagai lembaga negara yang ter-
bilang masih baru, Mahkamah Konstitusi harus
dapat menunjukkan ke permukaan, bahwa
dirinya pantas diliput oleh jurnalis televisi.
Mahkamah Konstitusi mencoba membuat
sesuatu hal yang berbeda dalam upaya menarik
simpati jurnalis televisi khususnya dalam pe-
nyampaian isu yang diusung. Sebagai lembaga
peradilan yang berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga nega-
ra yang kewenangannya diberikan oleh UUD,

16 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI K ATA P E N G A N TA R K E T U A U M U M I J T I | 17

memutus pembubaran partai politik, dan Sejak 2003 hingga 2008, lebih dari 150 putus-
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan an dikeluarkan oleh lembaga ini. Beberapa di
umum, serta wajib memberikan putusan atas antaranya memperoleh pujian karena membuat
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran terobosan dalam sistem hukum, namun tidak
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sedikit pula yang memicu kontroversi. Salah
menurut UUD. satunya ialah diperbolehkannya eks anggota
Berdasarkan Pasal 236C UU Nomor 12 Ta- PKI menjadi calon anggota legislatif. Putusan
hun 2008 tentang Perubahan atas Undang- ini dilakukan setelah para keluarga menilai UU
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe- Pemilihan Umum mengebiri hak-hak mereka
merintahan Daerah, MK berwenang menangani sebagai warga negara.
Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Selain terobosan-terobosan hukum, bebe-
Daerah. rapa putusan MK juga cukup membuat merah
Sesuatu hal yang istimewa pada diri MK telinga anggota DPR di Senayan. Beberapa di
ialah sistem peradilannya yang mencoba mene- antaranya adalah putusan tentang dibatalkan-
rapkan prinsip peradilan modern: transparan, nya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan
cepat, dan murah - sesuatu yang sangat langka Rekonsiliasi (UU KKR).
dalam peradilan umum di Indonesia. Lebih Putusan itu mengundang kontroversi. Se-
istimewa lagi, putusannya sudah bisa diakses jumlah kalangan menilai MK melakukan ultra
publik melalui laman www.mahkamahkons- petitum (memutus lebih daripada yang
titusi.go.id tidak sampai hitungan jam setelah diminta). Tak urung, kritik keras juga datang
putusan dibacakan di dalam persidangan. dari DPR sebagai penggodok UU tersebut.
Hal inilah yang membuat MK, yang lahir Dengan suara yang beragam, inti dari kritik itu
berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 juncto UU ialah DPR merasa upayanya menggodok UU
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menjadi sia-sia karena dinyatakan tak berlaku
Konstitusi, layak dijadikan proyek percontohan oleh MK. Kasus ini, dan sejumlah putusan lain-
dalam praktik peradilan di Indonesia. nya memicu lahirnya usulan untuk membatasi


kewenangan lembaga ini. Kontroversi itu untuk menyatakan keberatan terhadap berla-
merupakan sinyal bahwa putusan-putusan MK kunya suatu undang-undang.
yang kerap membuat merah telinga DPR ini Uji konstitusionalitas UU terhadap UUD
merupakan konsekuensi wajar dari kewenang- seharusnya dilakukan dalam sebuah proses
an yang diberikan terhadap lembaga ini, yaitu hukum yang terlepas dari kepentingan politik
sebagai pengawal konstitusi. praktis. Dengan kewenangan ini, MK punya ke-
Konstitusionalitas sebuah UU merupakan wenangan besar untuk menguji setiap produk
bagian penting dari supremasi hukum karena legislasi DPR. Proses politik yang menyertai
pada gilirannya peraturan perundang-undang- pembuatan undang-undang memang kerap
an di bawah UU juga tidak boleh bertentangan dipahami sangat sarat dengan kepentingan.
dan harus sesuai dengan UU. Lembaga baru ini Selain menguji UU terhadap UUD, MK juga
melengkapi mekanisme checks and balances diberi kewenangan untuk memutus sengketa
system dan supremasi hukum. kewenangan lembaga negara yang kewenang-
Berdasarkan UUD 45 sebelum perubahan, annya diatur dalam UUD, memutus pendapat
uji konstitusionalitas UU terhadap UUD dipa- DPR dalam rangka proses impeachment,
hami sebagai kewenangan MPR. Oleh sebab memutus sengketa (dispute) atas hasil pemilu
itu, Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR pernah diberi dan atas tuntutan pembubaran partai politik.
tugas oleh Sidang Tahunan MPR untuk Penyelesaian perbedaan pendapat di dalam
melakukan uji konstitusionalitas UU. Namun MK sendiri dicapai dengan mekanisme musya-
PAH I MPR berpendapat, tugas itu sebaiknya warah. Jika kata sepakat belum diperoleh, maka
dilakukan oleh MK setelah terbentuk. Sulit dibuka peluang bagi Hakim Konstitusi untuk
dibayangkan apabila proses uji konstitusiona- menyatakan pendapat berbeda (dissenting
litas sebuah UU terhadap UUD dilakukan di opinion) atau alasan berbeda (concurring
dalam proses politik yang akan terjadi di dalam opinion).
persidangan MPR. Adanya MK semakin Terkait dengan publisitas terhadap hasil-
membuka peluang bagi setiap warga negara hasil persidangan maupun kegiatan seputar


MK, maka kehadiran jurnalis menjadi sangat an MK, tentu merupakan berita yang sangat
strategis dan penting. Keberadaan Media menarik. Tapi, jurnalis majalah berita ming-
Center MK yang dijadikan home base bagi jur- guan atau televisi, belum tentu merasa tertarik.
nalis dalam peliputan ternyata dapat dikatakan Segmentasi pembaca sangat menentukan layak
belum cukup. Terbukti dengan keinginan yang tidaknya suatu berita.
begitu besar dari MK untuk menerbitkan buku Oleh karena itu, pada umumnya media
panduan peliputan di MK. memiliki kriteria layak berita meskipun tidak
Peliputan di MK memang sedikit banyak semua media merumuskan kriteria itu secara
sangat mirip dengan pola peliputan di berbagai detail. Di bawah ini adalah sejumlah kriteria
lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung umum kelayakan berita di media.
ataupun di pengadilan umum lainnya. Jumlah Sebagai lembaga baru, MK memelopori
peristiwa yang berhubungan dengan isu sejumlah tradisi baru dalam praktik beracara di
konstitusi sebenarnya banyak. Namun media dunia peradilan Indonesia. Dalam proses
massa juga menghadapi banyak keterbatasan. beracara, lembaga ini menerapkan asas trans-
Untuk media cetak, keterbatasannya terletak paran dan efisien. Transparansi MK terwujud
pada jumlah halaman. Untuk media elektronik, melalui terbukanya informasi tentang berbagai
batasan berupa jam siaran dan juga terkait kegiatan sidang dan non-sidang kepada insan
dengan audio visual. Keterbatasan yang tidak pers.
mudah diatasi adalah sumber daya. Bisa saja Dalam menjalankan tugas peliputan di MK,
banyak agenda liputan yang disiapkan, namun jurnalis perlu memperhatikan beberapa hal.
semua bisa menjadi sia-sia karena jumlah Antara lain, mengikuti dengan benar runtutan
wartawan yang terbatas. perkembangan suatu perkara yang diperiksa di
Selain itu, tidak semua isu konstitusi MK agar dapat menghasilkan pemberitaan
dianggap layak ditampilkan di media. Hal yang utuh atau tidak hanya bersandar pada
seperti itu biasanya berkaitan dengan segmen- hasil putusan semata. Keutuhan berita akan
tasi pembaca. Bagi harian umum, setiap putus- tertunjang dengan terciptanya pemberitaan


cover both side. Namun, untuk hal ini, jurnalis
perlu memperhatikan pula kode etik yang
berlaku di MK bahwa Hakim Konstitusi
dilarang membicarakan perkara yang sedang
diperiksa.

BAB I
Sekilas Mahkamah
Konstitusi

M
ahkamah Konstitusi merupakan sesu-
atu yang baru dalam sejarah Indo-
nesia. Benih awal dari sebuah lemba-
ga yang bisa menguji konstitusionalitas sebuah
undang-undang memang sudah ada sesaat
sebelum negara ini merdeka, tapi bentuknya
mulai nyata baru bertahun-tahun kemudian.
Tepatnya pada saat Majelis Permusyawaratan

24 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI | 25

Rakyat melakukan amandemen UUD 1945, bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewe-
tahun 2001. nangan untuk membanding undang-undang—
Di masa sebelum 1998, ide untuk melakukan kewenangan yang akhirnya menjadi salah satu
amandemen terhadap Konstitusi tak mendapat tugas Mahkamah Konstitusi saat ini.
tempat. Di masa Orde Baru, UUD 1945 sangat Namun ide ini ditolak Prof. Soepomo den-
disakralkan, yang perubahan terhadapnya gan dua alasan. Pertama, Undang Undang
dianggap sama dengan meruntuhkan negara. Dasar yang sedang disusun pada saat itu (yang
Mengusung ide amandemen di masa seperti itu kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut
jelas sebuah tindakan yang tidak populer -seti- paham trias politika. Kedua, pada saat itu jum-
daknya di mata penguasa-dan juga berisiko lah sarjana hukum kita belum banyak dan
secara politik. belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.
Ide amandemen mendapat tempat seperti Setelah penolakan itu, ide untuk membuat lem-
halnya reformasi yang mendapat ruang justru baga yang bisa menguji konstitusionalitas
setelah bekas penguasa Orde Baru Soeharto undang-undang tak pernah lagi terdengar ka-
turun dan otoritarianisme -Orde Baru mem- barnya. Setidaknya, tak pernah dibahas dalam
bungkus praktik itu dengan jargon politik forum resmi di DPR maupun MPR, sebelum
Demokrasi Pancasila- mulai tidak laku. tahun 2001.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu
"anak baik" yang lahir dari rahim era reformasi. I.1. Mandat Sebagai Penjaga Konstitusi
Sebelum masa kemerdekaan, ide pemben- Perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999 yang
tukan Mahkamah Konstitusi ini bisa dilacak dilakukan MPR mendorong lahirnya perubah-
dalam diskusi saat pembahasan rancangan an penting dalam hierarki ketatanegaraan kita.
Undang Undang Dasar di Badan Penyelidik Kedudukan MPR yang sebelumnya merupakan
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indo- lembaga tertinggi negara dicabut dan supre-
nesia (BPUPKI). Saat itu anggota BPUPKI Prof. masi dalam bernegara beralih dari supremasi
Muhammad Yamin mengemukakan pendapat MPR kepada supremasi konstitusi. Perubahan


mendasar ini, tentu saja, memerlukan sebuah sendiri untuk memilih konsep berbeda. Indone-
mekanisme institusional dan konstitusional sia menempuh cara ini dan membuat Mahka-
serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi mah Konstitusi yang terpisah dari fungsi
kemungkinan sengketa antarlembaga negara Mahkamah Agung.
yang kini telah menjadi sederajat serta saling Berdasarkan UUD 1945, uji konstitusionali-
mengimbangi dan saling mengendalikan terse- tas undang-undang terhadap Konstitusi sebe-
but. narnya kewenangan MPR. Panitia Ad Hoc I BP
Pada saat hampir bersamaan, ide yang per- MPR pernah diberi tugas oleh Sidang Tahunan
nah diusung Prof. Muhammad Yamin muncul MPR untuk melakukan uji konstitusionalitas
kembali. Jika sebelumnya hanya peraturan di sebuah undang-undang. Namun Panitia Ad
bawah undang-undang saja yang bisa diuji— Hoc I BP MPR tak mengambil peran itu dan
melalui Mahkamah Agung, juga muncul berpendapat, tugas itu sebaiknya dilakukan
desakan agar undang-undang pun bisa diperoleh Mahkamah Konstitusi setelah lembaga
soalkan asas konstitusionalitasnya terhadap tersebut terbentuk.
UUD 1945. Pengujian ini, tentu harus dilakukan Alasan ini bukannya tak berdasar. Panitia
oleh sebuah mahkamah tersendiri di luar Ad Hoc I BP MPR berpandangan, sulit
Mahkamah Agung. dibayangkan apabila proses uji konstitusionali-
Ini memang agak berbeda dengan kebiasaan tas sebuah undang-undang terhadap UUD 1945
di sejumlah negara mapan yang umumnya dilakukan di dalam proses politik yang akan
tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi terjadi di dalam persidangan MPR. Uji konsti-
yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi tusionalitas undang-undang terhadap UUD
Mahkamah Agung. Di Amerika Serikat, misal- seharusnya dilakukan dalam sebuah proses
nya, fungsi itu berada di tangan Supreme Court hukum tingkat tinggi dan sejauh mungkin
(Mahkamah Agung) di masing-masing negara luput dari kepentingan politik praktis.
bagian. Namun sejarah dan pemikiran politik Konstitusionalitas sebuah undang-undang
masing-masing negara bisa memiliki alasan adalah bagian penting dari supremasi hukum.


Adanya lembaga khusus yang menanganinya
otomatis menjadi sesuatu yang tak terelakkan. terakhir yang putusannya bersifat
Keberadaan lembaga baru ini untuk memas- final untuk menguji undang-undang
tikan bahwa tidak boleh ada undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
yang dibuat oleh DPR dan pemerintah yang memutus sengketa kewenangan lem-
bertentangan dengan dasar negara, Konstitusi. baga negara yang kewenangannya
Soal inilah yang menjadi salah satu pemba- diberikan oleh Undang-Undang
hasan dalam Sidang Umum MPR tahun 2001. Dasar, memutus pembubaran partai
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi tak politik, dan memutus perselisihan
lagi sekadar wacana setelah Sidang Tahunan tentang hasil pemilihan umum.
MPR pada 9 November 2001 mengesahkan (2) Mahkamah Konstitusi wajib mem-
Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 ten- berikan putusan atas pendapat
tang Mahkamah Konstitusi menjadi bagian Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
Perubahan Ketiga UUD 1945. Ide yang pernah dugaan pelanggaran oleh Presiden
terkubur lama itu kini menjadi nyata. Dengan dan/atau Wakil Presiden menurut
disahkannya dua pasal tersebut dalam Undang-Undang Dasar.
Konstitusi, maka Indonesia menjadi negara ke-
78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan yang diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi, secara teoritis, memang
Mahkamah Konstitusi dan terkait erat dengan persoalan konstitusional,
Kewenangannya yaitu pelaksanaan ketentuan UUD 1945 dalam
(Pasal 24C UUD 1945) kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah
sejumlah argumentasinya.
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang Pengujian konstitusionalitas undang-un-
mengadili pada tingkat pertama dan dang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini
untuk menjamin bahwa undang-undang yang

dibuat tidak bertentangan dengan UUD 1945. Wewenang memutus sengketa pemilihan
Memutus sengketa kewenangan lembaga umum dan pemilihan kepala daerah. Di nega-
negara yang kewenangannya diberikan Un- ra demokrasi, salah satu proses demokrasi yang
dang-Undang Dasar. Kewenangan ini untuk utama adalah penyelenggaraan pemilihan
memastikan mekanisme ketatanegaraan yang umum, yang merupakan mekanisme untuk
dijalankan oleh setiap lembaga negara dan mengisi pengisian jabatan-jabatan penting
hubungan antarlembaga negara dilaksanakan dalam lembaga negara, yaitu anggota DPR,
sesuai ketentuan UUD 1945. anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan
Memutus pembubaran partai politik. Par- Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil
tai politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan Kepala Daerah. Agar hasil pemilu benar-benar
kebebasan berserikat yang tidak dapat mencerminkan pilihan rakyat sebagai pemilik
dilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani kedaulatan, pemilu harus dilaksanakan secara
dan kebebasan menyampaikan pendapat. langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kebebasan-kebebasan tersebut menjadi prasya- Salah satu wujud prinsip tersebut adalah
rat tegaknya demokrasi. Oleh karena itu partai penyelenggaraan pemilu tidak diselenggarakan
politik memiliki peran penting dalam negara oleh pemerintah, tetapi oleh komisi tersendiri
demokrasi sehingga harus dijamin dan tidak yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
dapat dibubarkan oleh kekuasaan pemerintah. Selain itu, jika terjadi perselisihan hasil pemilu
Jika pemerintah memiliki wewenang mem- antara peserta dan penyelenggara pemilu,
bubarkan partai politik lain, kewenangan itu harus diputus melalui mekanisme peradilan
berpotensi disalahgunakan untuk mem- agar benar-benar obyektif, tidak dipengaruhi
bubarkan partai politik saingannya. Artinya, oleh kepentingan pemerintah, peserta, maupun
wewenang Mahkamah Konstitusi untuk penyelenggara pemilu. Diberikannya wewe-
memutus pembubaran partai politik adalah nang untuk memutus sengketa perselisihan
untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dan hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi
mekanisme ketatanegaraan sesuai UUD 1945. untuk menjamin hasil pemilu benar-benar


sesuai dengan pilihan rakyat. tentang Mahkamah Konstitusi disiapkan, MPR
Wewenang memberi putusan atas penda- menetapkan Mahkamah Agung untuk men-
pat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh jalankan fungsi-fungsi lembaga baru ini semen-
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut tara waktu.
Undang-Undang Dasar. Wewenang ini di satu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten-
sisi merupakan jaminan terhadap sistem presi- tang Mahkamah Konstitusi disahkan DPR pada
densiil yang dianut UUD 1945 yang mana 13 Agustus 2003. Sembilan hakim konstitusi pe-
menghendaki masa jabatan Presiden yang riode pertama (2003-2008) mengucapkan sum-
bersifat tetap dan tidak mudah dijatuhkan pah di hadapan Presiden Megawati Soekar-
semata-mata karena alasan politik. Di sisi lain, noputri pada 16 Agustus 2003. Sejak 15 Oktober
wewenang ini merupakan pelaksanaan prinsip 2003, pelimpahan perkara dari Mahkamah
persamaan di hadapan hukum, termasuk ter- Agung ke Mahkamah Konstitusi dimulai dan
hadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. menandai beroperasinya lembaga baru ini. Saat
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga ini Hakim Konstitusi periode kedua (2008-2013)
melakukan pelanggaran hukum tertentu. tengah bekerja menunaikan tugas konstitusion-
Kewenangan-kewenangan ini ujungnya alnya untuk mengawal konstitusi.
adalah untuk memastikan Konstitusi dite- Hal istimewa dari lembaga ini adalah sistem
gakkan -dan inilah yang membuat Mahkamah peradilannya yang menerapkan prinsip peradi-
Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi lan modern: transparan, cepat, dan murah -
(the guardian of the constitution). sesuatu yang sangat langka dalam peradilan
Pengesahan Sidang Tahunan MPR tahun umum di Indonesia. Petikan putusannya, yang
2001 tentang Mahkamah Konstitusi tak lantas di pengadilan umum bisa memakan waktu
membuat lembaga baru ini bisa berdiri. lama dan tak gratis, bisa diakses publik melalui
Konstitusi memberikan dasar, operasionalnya website-nya tidak sampai hitungan jam setelah
adalah melalui undang-undang. Untuk men- putusan dibacakan di dalam persidangan.
gatasi kekosongan sembari undang-undang Inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi


dijadikan proyek percontohan untuk reformasi keseimbangan ini, tapi itulah teorinya dalam
dalam praktik peradilan di Indonesia. undang-undang.
Mahkamah Konstitusi menyadari amanat
Setiap putusan Mahkamah Konstitusi besar tersebut. Untuk itu, kredibilitas dan
dalam sebuah perkara bisa diunduh di integritas hakimnya menjadi salah satu taruhan
website Mahkamah Konstitusi di penting. Mahakamah Konstiusi menetapkan
www.mahkamahkonstitusi.go.id, di ka- kode etik dan perilaku untuk menjaga, memeli-
nal "Pencarian" dengan kata kunci "Pu- hara, dan meningkatkan integritas pribadi,
tusan Sidang". kompetensi dan perilaku hakim. Kode etik ini
dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Kons-
titusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberla-
I.2. Etika Hakim Konstitusi dan Penegakannya kuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim
Para penyusun desain awal Mahkamah Konstitusi.
Konstitusi memahami peran penting dan besar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
lembaga ini bagi hitam atau putih ketatane- ini, yang disebut Sapta Karsa Hutama,
garaan negara. Untuk itu, selain harus diisi oleh dideklarasikan dan ditandatangani oleh 9 (sem-
orang-orang yang benar-benar berkompeten, bilan) hakim konstitusi pada 17 Oktober 2005 -
pandangannya juga sebisa mungkin tak didom- yang disempurnakan pada 1 Desember 2006.
inasi oleh salah satu pilar penting sebuah Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim
negara -atau setidaknya mencerminkan keseim- Konstitusi ini merujuk kepada "The Bangalore
bangan pandangan dari tiga pilar yang merujuk Principles of Judicial Conduct 2002", yang tentu
pada trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan saja disesuaikan dengan sistem hukum dan
yudikatif. Inilah yang mendasari pertimbangan peradilan Indonesia.
jumlah hakim sebanyak sembilan orang dan "The Bangalore Principles" menetapkan
diusulkan Presiden, DPR dan Mahkamah sejumlah prinsip umum, antara lain indepen-
Agung. Publik bisa memperdebatkan logika densi (independence), ketakberpihakan (impar-


tiality), integritas (integrity), kepantasan dan
kesopanan (propriety), kesetaraan (equality),
BAB II
kecakapan dan keseksamaan (competence and Panduan Liputan di
diligence), serta nilai-nilai yang hidup dalam Mahkamah Konstitusi
masyarakat sebuah negara. Inilah yang bisa

R
menjadi rujukan dan tolok ukur dalam menilai esmi beroperasi 13 Agustus 2003, proses
perilaku hakim konstitusi. peradilan di Mahkamah Konstitusi mem-
Penegakan kode etik dan perilaku hakim ini pesona banyak orang. Proses berperkara
dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah yang cepat, efisien dan murah, membuatnya
Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi sangat kontras dengan proses serupa di penga-
Nomor 10/PMK/2006 menyatakan, Majelis dilan negeri, pengadilan tinggi dan bahkan
Kehormatan ini bersifat ad hoc. Anggotanya
lima orang, yang terdiri atas dua orang dari
Hakim Panel Etik ditambah tiga orang, masing-
masing seorang guru besar senior dalam ilmu
hukum, seorang mantan Hakim Agung atau
mantan Hakim Konstitusi, serta seorang man-
tan pimpinan lembaga tinggi negara.
Wewenang Majelis Kehormatan ini adalah
memeriksa dan mengambil keputusan yang
berisi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap
dugaan pelanggaran hakim konstitusi terhadap
sejumlah kode etik dan perilaku hakim, atau
membuat rekomendasi tentang pemulihan
nama baik terhadap hakim yang dilaporkan
melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

38 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PA N D U A N L I P U TA N D I M A H K A M A H K O N S T I T U S I | 39

Mahkamah Agung. Selain proses persidangan akurat. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu
yang menerapkan asas peradilan modern, dipahami, serta sejumlah tips yang pantas
gedung lembaga baru ini juga tak bisa dibilang diketahui wartawan dalam melakukan liputan
sederhana dan praktis membuat nyaman pihak di Mahkamah Konstitusi.
yang berperkara -plus wartawan yang meliput-
nya. II.1. Mencerna Sebelum Meliputnya
Yang tidak kalah penting, materi yang "Hukum" tak tertulis pertama saat menulis
diperiksa dalam sidang Mahkamah Konstitusi isu hukum adalah mendeskripsikan sesuatu
menyangkut nasib orang banyak—meski mere- dengan jelas (clear) dan tepa—kalau perlu sing-
ka tak ikut berperkara atau bersidang. Ada soal kat. Bagi media yang memiliki banyak keterba-
konstitusionalitas undang-undang, sengketa tasan halaman, waktu siaran dan jam tayang,
antar-lembaga negara, perkara impeachment tiga rumus jelas-tepat-singkat ini jadi sangat
terhadap Presiden, pembubaran partai politik, penting dikuasai oleh wartawan. Surat kabar,
dan sengketa hasil pemilihan umum dan radio, dan televisi, jelas memiliki keterbatasan
termasuk perselisihan dalam pemilihan kepala ini. Media online mungkin memiliki keleluasa-
daerah. Daftar kewenangan itu membuat lem- an soal ruang, tapi dia dibatasi oleh kebutuhan
baga ini terlalu berharga untuk diabaikan seba- pembaca yang tak semuanya punya waktu
gai pos liputan wartawan. luang.
Hanya saja, isu konstitusi kadang kurang Menulis dan melaporkan dengan jelas dan
menarik -apalagi bagi media yang semata singkat ini penting mengingat isu hukum, apa-
mengusung sensasi. Seperti layaknya liputan di lagi menyangkut sengketa, biasanya memiliki
pos hukum, meliput di Mahkamah Konstitusi sejarah panjang, dengan bumbu istilah rumit
juga memiliki sejumlah tantangan. Antara lain, dan asing dari dunia hukum di sana-sini. Cela-
bagaimana menulis isu hukum yang bagi kanya, semua kewenangan Mahkamah Konsti-
sebagian orang "membosankan" menjadi lebih tusi itu memang soal "sengketa" -meski penger-
menarik, mudah dicerna, tapi wajib tetap tiannya tak sama dengan yang lazim dipakai


dalam peradilan umum. Mulai dari "sengketa" kan pokok permasalahannya. Itu bisa dilaku-
publik dengan pemerintah-DPR soal undang- kan dengan membaca koran atau melakukan
undang sampai soal pemilihan umum dan pencarian tentang informasi awal di internet.
kepala daerah. Kalau itu sebuah pengajuan judicial review atas
Sebut saja "sengketa" dalam hasil pemilihan sebuah undang-undang, hal pertama yang
kepala daerah. Otomatis, kita harus merunut harus dipahami adalah apa yang dipersoalkan.
kasusnya ke masa lalu—entah itu dalam hi- Selain soal siapa yang menggugat, yang jauh
tungan hari, bulan atau malah tahun. Ada lebih substansial itu adalah apa alasan permo-
informasi latar belakang yang harus disam- honan itu. Mesti ada penjelasan yang cukup,
paikan agar berita itu tak kehilangan konteks tak harus panjang, tentang mengapa undang-
permasalahannya. Semakin lama kasus, kian undang itu dianggap tak sesuai Konstitusi. Soal
banyak orang dan lembaga terlibat, otomatis siapa yang digugat, juga tetap perlu dimasuk-
kian tak mudah mengurutkannya. kan walau wartawan yakin banyak orang
Istilah dan kasus-kasus hukum, tentu saja sudah tahu bahwa pemerintah dan DPR adalah
tak selalu mudah dipahami oleh publik, kecuai pembuat undang-undang—otomatis mereka
mahasiswa atau pengajar hukum, penasihat yang dijadikan termohon dalam judicial
hukum dan tentu saja orang yang berperkara. review. Pemakaian istilah "termohon" sangat
Menjadi kewajiban wartawan untuk membuat khas Mahkamah Konstitusi. Di peradilan
soal-soal rumit itu menjadi lebih mudah umum, kita menyebutnya "tergugat".
dicerna. Tak semua orang punya waktu cukup Begitu wartawan memahami garis besar—
banyak untuk mencerna berita dengan kening lebih baik lagi kalau detail—kasusnya, itu akan
berkerut. sangat memudahkan dalam liputan. Saat mla-
Soal seperti ini lazim ditemui saat menulis kukan peliputan, wartawan akhirnya dapat
isu hukum, termasuk saat meliput Mahkamah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat
Konstitusi. Hal pertama yang bisa dilakukan kepada sumber-sumber yang benar-benar kom-
adalah dengan mencerna kasus dan menemu- peten. Dengan menguasai kasusnya, akan


banyak pertanyaan kritis keluar untuk menam- wartawan kehilangan informasi karena
bal bolong-bolong alias tak lengkap dan kurang ketidakhadirannya itu. Untuk informasi yang
jelas dari sebuah cerita atau informasi. bukan substansi, kehilangan kesempatan itu
Jika ini yang dilakukan wartawan, akhir mungkin bisa diatasi dengan berbagai cara.
dari peliputan itu akan menyenangkan: cukup Wartawan media cetak bisa merekonstruksi
banyak bahan yang bisa ditulis, banyak kutipan lewat mulut orang ketiga, tapi cara ini belum
yang bisa dipakai. Lebih penting lagi, warta- tentu tepat untuk radio dan televisi. Peristiwa
wan bisa menulis atau melaporkan suatu kasus tak bisa diulang -termasuk untuk memenuhi
dengan jernih dan tak membikin pembaca kebutuhan wartawan dari media elektronik.
berpikir lebih dari sekali untuk memahaminya. Hal sama juga terjadi dalam meliput di
Pembaca tak bisa berharap ada berita yang jelas Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ada variasi
dan enak dibaca dari wartawan yang masih dan beda di sana-sini. Begitu banyak sidang,
ruwet memahami kasusnya. meski tak sebertumpuk perkara di pengadilan
negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah
II.2. Penting Memahami Proses Beracara Agung. Dengan alasan yang sangat beragam,
Media massa tak punya sumber daya manu- celakanya itu tak bisa selalu diikuti oleh warta-
sia melimpah. Begitu banyak area dan isu yang wan. Entah karena si wartawan mendapat tu-
ingin diliput, tapi jumlah sangat wartawan ter- gas liputan ke tempat lain, atau sedang libur.
batas. Tak peduli itu media besar atau kecil, tak Alasan-alasan ini tentu saja tak selalu diketahui
mungkin memiliki wartawan yang bisa meng- pembaca atau penonton—dan mereka umum-
ikuti semua isu dan berada di semua lokasi saat nya tak mau tahu. Pembaca hanya heran karena
peristiwa itu terjadi. Kalau pun ada wartawan, tak menemukan berita yang tak diliput media
ia basanya datang terlambat. yang dibaca atau televisi yang ditontonnya itu.
Itu artinya, tak semua peristiwa bisa diikuti Ini salah satu tantangan wartawan. Sebagian
—dengan intensif untuk yang sedang berjalan. pemecahannya hanya soal manajerial dan kese-
Akibatnya, ada sebuah periode di mana diaan waktu untuk memahami sejumlah infor-


masi yang umumnya tersedia dan tips yang si- menulis sebuah perkara di Mahkamah Kons-
apa tahu berguna. Salah satunya adalah mema- titusi hanya pada awal dan akhir perkara. Hanya
hami proses beracara di Mahkamah Konstitusi. sebagian kecil saja yang bisa mengikuti secara
Secara garis besar, prinsipnya hampir sama de- detail argumentasi dari para pemohon dan
ngan pengadilan negeri, mulai dari pendaftar- termohon dalam sidang-sidang pemeriksaan.
an sampai putusan. Prosedur serta istilah yang Pada akhirnya, wartawan dan media ditun-
dipakai, memang sedikit berbeda (lihat Proses tut untuk memiliki skala prioritas. Biasanya,
Beracara di Mahkamah Konstitusi). media dan wartawan memilih berita yang
Idealnya, keseluruhan proses -terutama dianggap sesuai segmen pembaca -tak peduli
sidang—di Mahkamah Konstitusi mesti diikuti pembaca atau penonton setuju atau tidak
wartawan yang akan menulis berita. Tujuannya dengan pilihan ini—dalam prioritas tertinggi.
jelas: agar wartawan memahami argumentasi Jika itu yang terjadi, dan liputan di Mahkamah
para pemohon dan termohon dalam suatu per- Konstitusi tidak berada dalam prioritas tinggi,
kara. Kebiasaan wartawan hanya menunggu memahami proses beracara ini bisa membantu.
sebuah kasus hanya pada sidang putusan, ke- Dari rangkaian proses sidang itu, wartawan
rap membuat wartawan kurang memahami da- bisa memilih pada agenda apa dari sidang itu
sar dari sebuah peristiwa diterima atau tak dite- yang dianggap sangat penting dan tak boleh
rima. Ini ibarat menonton Formula 1 hanya di dilewatkan. Kalau liputan sengketa, sidang
etape akhir, tepatnya di garis finish. putusan adalah yang paling favorit dan jarang
Hanya saja, sebagian besar wartawan tak me- dilewatkan. Dengan begitu, wartawan bisa
miliki kemewahan waktu untuk bisa mengikuti membuat jadwal agar pada hari yang dipilih
sidang dari awal hingga akhir. Sebagian mung- itu, dia tak diganggu oleh liputan lain. Apakah
kin karena malas, selebihnya—dan ini paling skenario ini bisa berjalan sesuai rencana atau
banyak-karena mendapatkan tugas lain pada tidak, itu soal lain. Setidaknya, itulah teorinya
hari yang sama dan dengan waktu cukup ber- agar tak kebobolan berita penting di Mahka-
dekatan. Ini yang seringkali membuat wartawan mah Konstitusi.


II.3. Berhati-hati soal Akurasi Akurasi dasar yang mesti diperhatikan da-
Wartawan tak harus lulusan fakultas hukum lam peliputan di Mahkamah Konstitusi adalah
untuk bisa menulis atau membuat berita soal penyebutan proses beracara serta pihak
tentang isu hukum. Tapi dia harus tahu tentang yang terlibat. Di pengadilan negeri, sebutan un-
hukum, itu wajib sifatnya. Bagaimanapun juga, tuk mereka yang mengajukan gugatan adalah
meliput isu hukum harus berurusan dengan penggugat, yang digugat disebut tergugat. Ini
istilah dan pengertian yang kadang kurang beda dengan di Mahkamah Konstitusi. Di
menarik dan belum tentu dipahami orang pengadilan ini, mereka yang mengajukan di-
banyak. Yang lebih istimewa lagi, menulis isu sebut pemohon, sedangkan yang diajukan ada-
hukum juga berurusan dengan orang-orang lah termohon. Istilah-istilah ini mungkin ku-
yang mengerti hukum. Orang-orang ini lebih rang begitu menarik bagi wartawan, tapi itulah
paham hukum, setidaknya dari masyarakat istilahnya yang paling akurat.
kebanyakan, dan bisa memanfaatkannya untuk Akurasi lainnya adalah penulisan atau
membuat repot wartawan yang melakukan penyebutan nama orang, jabatan, serta identitas
kesalahan dalam membuat berita dengan diri lainnya. Detail semacam ini, jelas tak boleh
menggugatnya ke pengadilan. diabaikan. Kesalahan dalam soal-soal "kecil"
Tentu bukan semata itu yang membuat seperti ini hanya bisa dibenarkan hanya satu
wartawan harus menulis akurat. Akurasi itu dua kali, tapi tidak terus-terusan. Ingat! Ham-
jauh lebih penting bagi publik agar bisa pir semua orang tak suka nama, jabatan dan pe-
memahami berita secara tepat, dan mudah. kerjaannya dieja dengan salah. Kalau pun ada
Bagi media, akurasi juga menjadi salah satu wartawan yang tak terganggu dengan kebiasa-
tolak ukur dari kredibilitas media -selain soal an buruk ini, media tempat wartawan bekerja
independensi. Media yang terlalu banyak bikin belum tentu sependapat. Sikap tidak profesio-
ralat dan wartawan yang sering meminta maaf nal (unprofesional conduct) adalah alasan yang
karena tak akurat jelas bukan promosi yang sangat kuat untuk memecat wartawan dari
baik bagi nama baik sebuah media. sebuah media.


Yang paling penting dari akurasi dalam Padahal, substansi dari keduanya beda. Yang
peliputan di Mahkamah Konstitusi adalah sub- pertama karena permohonannya dinilai tak
stansinya. Salah menulis nama, mungkin masih beralasan, yang kedua karena pemohon dan
bisa ditoleransi oleh sebagian kecil orang, tapi atau permohonannya tidak memenuhi syarat
tidak menyangkut substansi. Misalnya, dalam kedudukan hukum (legal standing).
perkara permohonan judicial review undang- Wartawan kerap menyamakan antara sebu-
undang terhadap Konstitusi. Kesalahan kita ah permohonan itu ditolak dan tidak dapat
menuliskan nama "Amrozi" menjadi "Amrozy" diterima. Semangat dari generalisasi ini mung-
mungkin bisa "dimaafkan", tapi tidak demikian kin semata untuk menyederhanakan dan me-
halnya jika kita salah soal putusan. mudahkan, tapi itu tidak akurat untuk istilah
Entah bagaimana ceritanya, misalnya, tiba- hukum. Masyarakat awam mungkin tak meli-
tiba wartawan salah menulis berita bahwa hat ini sebagai masalah, tapi orang-orang yang
Mahkamah Konstitusi menerima permohonan mengerti hukum akan menilai wartawan yang
Amrozi dan kawan-kawan soal hukuman mati, menulis atau redaktur yang mengedit berita itu
bukan ditolak seperti faktanya dalam sidang 21 kurang paham istilah hukum—minimal tak
Oktober 2008 lalu. Ini jelas merupakan pelang- menghormatinya.
garan akurasi—meski karena salah ketik atau
eja—yang tergolong "dosa berat" dalam profesi II.4. Menghormati Aturan Internal
jurnalis. Di sebagian media, kesalahan sema- Wartawan Indonesia memiliki akses sangat
cam ini bisa berujung pada sanksi peringatan luar biasa dalam meliput pengadilan di ban-
sampai potong gaji. dingkan di negara lain. Wartawan bisa meng-
Akurasi yang tak kalah penting adalah pe- ikuti semua sidang, dari pertama dibuka
nyebutan istilah hukum dalam proses berper- sampai selesai—kecuali sidang susila yang di-
kara. Seringkali, wartawan tak membedakan nyatakan tertutup, pemeriksaan di pengadilan
antara sebuah permohonan itu ditolak dan ti- banding dan kasasi. Fotografer juga bisa memo-
dak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). tret orang-orang yang berperkara, termasuk


hakim. PANDUAN LIPUTAN SIDANG
Keleluasaan akses ini memang memudah- Panduan ini meliputi aspek prosedur tak
kan bagi wartawan, namun dalam beberapa ka- resmi wartawan saat meliput sidang di
sus cukup merepotkan. Sejumlah lembaga Mahkamah Konstitusi, mulai dari saat awal,
memberlakukan hukum kepantasan dalam dalam sidang, sampai sidang berakhir.
mengatur mekanisme liputan dalam sidang,
namun ada juga yang memberikan rambu-ram- Sebelum mengikuti persidangan, war-
bu. Kalau tak ada alasan yang sangat penting, tawan akan memperoleh berita pers,
wartawan semestinya menghargai mekanisme daftar hadir para pihak yang berperka-
internal semacam ini. Apalagi jika semangatnya ra, dan tata letak para pihak persidan-
adalah untuk menciptakan ketertiban dan gan.
memudahkan kerja, bukannya membatasi. Wartawan mengisi daftar hadir persi-
Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah dangan.
aturan internal soal peliputan, yang isinya Wartawan mematuhi tata tertib persi-
sebenarnya sekadar membakukan kelaziman dangan (antara lain, tidak menghidup-
yang dilakukan wartawan saat melakukan kan telepon seluler selama persidan-
liputan di Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini gan, dan alat-alat lainnya) yang dapat
memiliki sejumlah regulasi internal, yang mengganggu persidangan.
meliputi "Panduan Meliput Sidang", "Panduan Wartawan foto dan video mematuhi
Liputan Non-Sidang," dan "Tata Tertib Persi- batas jarak pengambilan gambar, yaitu
dangan." Dua yang disebut dimuka hanya un- tidak melewati batas pagar dan tempat
tuk wartawan, yang terakhir adalah untuk war- duduk pengunjung di dalam ruang
tawan dan masyarakat umum. sidang.
Seusai persidangan, wartawan berhak
mewawancarai narasumber dengan te-
tap memperhatikan ketertiban.


PANDUAN LIPUTAN NON-SIDANG
Panduan ini meliputi aspek prosedur tak Sebelum kegiatan berlangsung, warta-
resmi wartawan saat meliput kegiatan non-si- wan akan memperoleh berita pers ter-
dang yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. kait kegiatan tersebut.*
Ada soal press release kegiatan yang selalu diu- Wartawan mengisi daftar hadir kegi-
sahakan ada oleh bagian hubungan masyarakat atan.
sampai soal ketertiban acara. Wartawan menempati posisi yang telah
ditentukan oleh petugas urusan media.
Sebelum mengikuti acara, wartawan
akan memperoleh berita pers yang ber- Keterangan:
kaitan dengan kegiatan tersebut.* * Tentative
Wartawan mengisi daftar hadir ke-
giatan.
Wartawan turut menjaga ketertiban se- TATA TERTIB PERSIDANGAN
lama acara berlangsung. Mahkamah Konstitusi menyusun tata tertib
Wartawan berhak mewawancarai nara- tentang jalannya sidang agar berjalan dengan
sumber sebelum dan sesudah acara tertib, aman, lancar, dan sekaligus menjaga ke-
berlangsung dengan tetap memper- hormatan dan kewibawaan lembaga ini. Tata
hatikan ketertiban. tertib itu dituangkan dalam Peraturan Mah-
kamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 yang
PANDUAN LIPUTAN KONFERENSI PERS kemudian disempurnakan dengan PMK No 19
Panduan ini meliputi aspek prosedur tak Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan
resmi wartawan saat meliput kegiatan sidang pada Mahkamah Konstitusi Republik Indo-
maupun non-sidang melalui konferensi pers nesia. Inilah detailnya:
yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi.


Pengunjung sidang wajib mengenakan Pemohon dan atau kuasanya, termohon
pakaian yang rapi dan sopan. dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pe-
Anak dibawah umur 12 tahun dilarang ngunjung siding dilarang:
menghadiri persidangan kecuali atas Menempati tempat duduk yang telah
izin dari Mahkamah. disediakan
Pengunjung sidang wajib bersikap ter- Menunjukkan sikap hormat kepada
tib, tenang, dan sopan. Majelis Hakim Konstitusi.
Pemohon dan atau kuasanya, termohon Pemohon atau kuasanya, termohon
dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pe- atau kuasanya, saksi, dan ahli menyam-
ngunjung sidang dilarang: paikan sesuatu barang bukti dalam per-
Membawa senjata dan atau benda-ben- sidangan kepada Majelis Hakim
da lain yang dapat membahayakan atau Konstitusi, melalui panitera atau pani-
mengganggu jalannya persidangan tera pengganti yang ditugaskan untuk
Melakukan perbuatan atau tingkah itu.
laku yang dapat menggangu persi- Pelanggaran terhadap ketentuan butir 1
dangan dan atau merendahkan kehor- sampai dengan 3 merupakan penghi-
matan serta kewibawaan MK naan terhadap Mahkamah Konstitusi.
Merusak dan atau mengganggu fungsi Siapa pun yang melakukan penghinaan
sarana, prasarana, atau perlengkapan terhadap Mahkamah berupa tindakan
persidangan lainnya pelanggaran terhadap butir-butir terse-
Merendahkan martabat atau kehor- but, setelah diperingatkan dengan
matan hakim konstitusi dan atau petu- patut, maka atas perintah Ketua Majelis
gas MK Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang
Menghina pemohon dan atau kua- sidang atau gedung MK.
sanya; termohon dan atau kuasanya;
saksi; dan ahli.


BAB III
Kode Etik

D
Dalam menjalankan profesinya, war-
tawan tak cukup hanya memiliki ke-
mampuan teknis. Ia membutuhkan ko-
de etik, yang merupakan seperangkat nilai-nilai
dasar yang akan memandu wartawan meme-
nuhi cita-cita jurnalisme. Perumusan dan isi
kode etik wartawan di berbagai negara di dunia
sangat beragam. Tapi, isinya relatif sama. Isinya

58 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI KODE ETIK | 59

adalah panduan teknis wartawan dalam
berupa kewajiban moral kepada wartawan melakukan peliputan dan publikasinya, kode
untuk menjaga cita-cita profesi, merawat kebe- etik adalah panduan moralnya. Inilah sebagian
basan pers dan memenuhi kepentingan publik. dari kode etik yang berkaitan dengan peliputan
Sejumlah organisasi wartawan memiliki isu konstitusi.
kode etik sendiri. Namun, ada satu kode etik
yang disepakati untuk dipatuhi bersama: Kode Bersikap Independen. Setiap jurnalis harus
Etik Jurnalistik. Kode etik ini disahkan 14 Maret bersikap independen dalam menjalankan pro-
2006, menggantikan kode etik sebelumnya fesinya. Keputusan untuk menulis atau tidak
yang bernama Kode Etik Wartawan Indonesia menulis sebuah berita benar-benar karena per-
yang dirumuskan tahun 1999 lalu. Bagi timbangan kepentingan publik, bukan karena
wartawan media elektronik, juga ada Pedoman ada pertimbangan kepentingan teman, kolega,
Perilaku Penyiaran, yang dituangkan dalam tetangga, atau pemilik media. Sikap indepen-
Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 02 tahun den ini sangat penting agar jurnalis bisa
2007. bersikap netral, kritis, dan juga tak punya
Pentingnya kode etik, tertera dalam kalimat beban psikologis dalam melakukan peliputan
pembuka Kode Etik Jurnalistik: "…wartawan di lapangan dan mempublikasikan hasilnya.
Indonesia memerlukan landasan moral dan
etika profesi sebagai pedoman operasional Jangan Lupa Akurasi. Akurasi adalah
dalam menjaga kepercayaan publik dan mene- masalah dasar yang harus diperhatikan dalam
gakkan integritas serta profesionalisme". kerja jurnalistik. Akurasi atau ketepatan ini tak
Seperti halnya kemampuan teknis jurnalistik, hanya soal nama, jabatan, pangkat, gelar, pen-
kode etik juga dimaksudkan untuk "menjamin didikan dan sebagainya. Yang tak kalah pen-
kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik ting adalah akurasi dalam fakta. Kurang tepat-
untuk memperoleh informasi yang benar." nya pemahaman tentang isu tertentu sangat
Jika manual peliputan atau kode perilaku


berpotensi menimbulkan salah tafsir. Bagi seba- sampai mengorbankan kebenaran.
gian orang, ini soal yang sensitif dan berpoten-
si menimbulkan masalah -eski tentu saja tak Tidak beritikad buruk. Dalam menulis beri-
seseirus jika kesalahannya dalam soal fakta. ta, motivasinya adalah semata untuk men-
Akurasi merupakan salah satu pertaruhan gungkapkan kebenaran atau fakta -meski ini
dalam kredibilitas media. tak mudah. Jelas tak bisa dibenarkan jika seo-
rang jurnalis menulis berita yang dimaksudkan
Menjaga Keberimbangan. Pemberitaan ten- untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
tang isu konstitusi sebisa mungkin memper- Kalau pun berita yang ditulis tersebut membu-
hatikan asas keberimbangan mengingat kasus- at orang yang kalah dalam sebuah sengketa
kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi merasa dipojokkan, itu memang tak bisa dihin-
umumnya melibatkan dua pihak atau lebih di dari. Wartawan yang menulis berita yang mem-
dalamnya. Sebab, ada kecenderungan pihak buat tak senang salah satu pihak ini merupakan
yang memiliki kekuasaan lebih besar -politik bagian dari pengungkapan fakta, dan jelas
atau ekonomi-untuk memaksakan kebenaran bukan bentuk itikad buruk. Ia bisa disebut
versinya sendiri atas suatu fakta. Ini tentu saja memiliki itikad buruk jika sedari awal tulisan
merugikan pihak lain, yang mungkin saja dibuat memang memiliki motivasi untuk mem-
memiliki versi berbeda yang bukan tidak buat kerugian bagi orang lain.
mungkin malah merupakan versi yang paling
sesuai fakta. Salah satu cara meminimalisir dari Tetap Bersikap kritis. Salah satu watak
kemungkinan untuk tergelincir pada fakta yang dasar dari orang-orang yang memiliki profesi
salah, salah satunya adalah dengan memberi ini adalah sikap kritis. Dalam istilah yang
tempat secara proporsonal kepada pihak yang ekstrem, wartawan dianjurkan tak boleh per-
bersengketa -atau dua pandangan yang berse- caya begitu saja kepada narasumber. Artinya, ia
berangan secara ekstrem. Namun tetap jangan harus bersikap kritis -bukan sinis-- terhadap


pernyataan narasumber. Ini bisa dilakukan kloning
dengan cara tak menerima begitu saja apa yang Penggunaan cara-cara tertentu yang tak
dikatakan narasumber. Salah satu caranya den- sesuai kode etik dapat dipertimbangkan
gan menguji informasi yang didapatnya. Jika penggunaannya untuk peliputan berita inves-
itu sebuah pendapat, argumentasinya juga tigasi bagi kepentingan publik.
perlu diuji. Jika itu berupa fakta, harus dikejar
bukti pendukungnya. Sikap kritis sangat pent- Tak Mencampur Fakta dan Opini. Doktrin
ing agar jurnalis mendapatkan fakta yang bisa soal fakta merupakan hal yang utama dalam
diverifikasi dan memastikan kepada setiap jurnalistik. Sebab, inilah yang membedakannya
narasumber bahwa jurnalis tak bisa memuat dari propaganda dan bentuk-bentuk media
berita yang tak punya dasar sama sekali. komunikasi lainnya. Dalam sebuah berita, yang
harus disuguhkan kepada publik adalah fakta
Bersikap Profesional. Saat menjalankan yang didapatnya, bukan opininya secara priba-
tugasnya, wartawan dituntut bersikap profe- di. Dalam praktik, sebenarnya opini tak selalu
sional. Dalam Kode Etik Jurnalistik, inilah diharamkan. Dalam kadar tertentu, opini itu
beberapa di antara sikap profesional yang sesuatu yang sulit untuk dihindari. Bahkan, ser-
harus diikuti: ingkali secara tak sengaja ada subyektifitas kita
Membuka identitas kepada narasumber dalam melihat fakta. Dalam kode etik jurnalis-
Tidak menyuap dalam menggali informasi; tik, yang harus dihindari adalah opini yang
Menghasilkan berita yang faktual dan jelas menghakimi.
sumbernya;
Tidak melakukan rekayasa pengambilan dan Menghormati asas praduga tak bersalah.
pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara Praduga tak bersalah adalah prinsip tidak
Tidak melakukan plagiat, termasuk menyata- menghakimi seseorang sebelum hukum memu-
kan hasil liputan wartawan lain sebagai karya tuskannya. Artinya, dalam menulis sengketa,
sendiri—yang di kalangan wartawan disebut wartawan harus menghormati status seseorang


"apa adanya" sebelum hakim atau institusi dengan bersandar pada berita bohong, sudah
yang memiliki otoritas lain menyatakan berbe- terbayang kerusakan yang ditimbulkannya.
da. Prinsip ini merupakan bentuk kehati-hati- Selain berita bohong, yang juga harus dihindari
an. Sebab, belum tentu seseorang terbukti adalah fitnah. Dalam kode etik, sebuah berita
seperti yang dituduhkan terhadap dia. disebut fitnah jika tak didasari fakta sama
Penerapan prinsip ini secara ketat tentu saja sekali.
diharapkan dapat melindungi kepentingan
publik dari kemungkinan penyelewengan dan Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak
keputusan pengadilan yang tak proporsional menerima suap. Menyalahgunakan profesi
melalui pemberitaan media. adalah segala tindakan yang mengambil keun-
tungan pribadi atas informasi yang diperoleh
Tidak membuat berita bohong dan fitnah. saat bertugas sebelum informasi tersebut men-
Membuat berita bohong, berita yang sudah jadi pengetahuan umum. Dengan privilege
diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai yang dimilikinya, jurnalis kerap menjadi sedik-
hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, it dari orang pertama yang mengetahui sebuah
adalah tindakan yang sangat dilarang kode informasi. Jika itu sebuah sengketa di pengadil-
etik. Jika disebut dosa, ini adalah dosa besar an, itu bisa berupa informasi yang didapat lebih
dalam dunia jurnalistik, yang pelanggaran ter- dahulu oleh wartawan. Kita tahu, informasi itu
hadapnya seringkali—dan sudah sepatutnya- bisa menjadi komoditi yang bisa disalahgu-
berujung pada pemecatan dari medianya. nakan, entah itu diperdagangkan atau digu-
Membuat berita bohong sama dengan tindakan nakan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam
pengkhianatan kepada publik, pihak yang konteks kode etik, tindakan ini dikategorikan
harusnya dilayani oleh wartawan. Kita tahu sebagai pelanggaran. Begitu juga dengan suap.
apa dampak dari berita bohong. Jika berita itu Dalam pengertian secara umum, suap adalah
dijadikan rujukan, tentu saja hasilnya akan sa- segala pemberian dalam bentuk uang, benda
ngat merugikan. Dan keputusan yang diambil atau fasilitas dari pihak lain yang mempenga-


ruhi independensi wartawan. Dalam soal ini, tanpa menyebutkan narasumbernya. Sedang-
memang kerap masih mengundang perdebatan kan "Off the record" adalah segala informasi
soal apakah "sesuatu" itu bisa dikategorikan atau data dari narasumber yang tidak boleh
suap atau tidak. Namun, ada satu pertanyaan disiarkan atau diberitakan.
yang mungkin bisa menjadi salah satu indika-
tor untuk menilai apakah sebuah pemberian itu Menghormati Privasi Nara Sumber. Dalam
bisa dikategorikan suap atau tidak: apakah berhubungan dengan narasumber, wartawan
seseorang akan memberikan sesuatu tersebut memiliki posisi yang setara. Ini memang salah
jika Anda bukan wartawan? Jika jawabannya satu privilege yang jarang dimiliki oleh profesi
tidak, jawabannya sudah jelas. Pertanyaan ini yang lain. Namun, itu tak lantas membuat
memang membutuhkan pengakuan jujur kita. wartawan boleh melakukan hal-hal yang di
luar kewajaran secara etik. Salah satunya
Menghargai Kesepakatan dengan Nara adalah dalam soal privasi atau kehidupan
Sumber. Dalam kode etik, ada sejumlah pribadi. Dalam kode etik dikatakan, privasi
hubungan dengan nara sumber yang harus pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang
mendapatkan penghargaan tinggi dari dan keluarganya selain yang terkait dengan
wartawan. Sebab, implikasi dari pelanggaran kepentingan publik, dan itu harus dihormati.
ini adalah runtuhnya kepercayaan nara sumber Artinya, kita harus bersikap menahan diri dan
terhadap wartawan. Ada sejumlah kesepakatan berhati-hati -untuk tak menyebutnya melarang-
antara jurnalis dengan nara sumber, antara lain - dalam melaksanakan tugas jurnalistik untuk
ketentuan tentang embargo, informasi latar tak mengusik kehidupan pribadinya. Pasal per-
belakang, dan "off the record." Embargo adalah lindungan tentang privasi ini bisa diabaikan
penundaan pemuatan atau penyiaran berita jika ada kepentingan publik di dalamnya.
sesuai dengan permintaan narasumber.
Informasi latar belakang adalah segala infor- Meralat Kesalahan dengan Segera. Jurnalis,
masi atau data yang disiarkan atau diberitakan seperti halnya rocker, juga manusia. Kita punya


peluang untuk melakukan keteledoran dan reksi fakta yang salah. Dalam Undang-Undang
kesalahan, entah itu disengaja atau tidak. Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, hak jawab
Dalam kontek profesi sebagai wartawan, merupkan mekanisme yang disediakan untuk
keteledoran dan kesalahan itu bisa mencakup menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.
hal yang sangat remeh sampai hal yang sangat Dengan semangat untuk menghormati
serius. Kesalahan yang terkait dalam penulisan kepentingan publik, hak jawab harus dilakukan
berita, jelas adalah soal yang serius. Oleh kare- sesegera mungin dan dalam kesempatan perta-
na itu, kita sebagai wartawan dituntut ma setelah ada permintaan. Jika hak jawab ditu-
kesadarannya untuk segera -apalagi ada per- jukan terhadap media online, pemuatannya
mintaan publik-- meralat, mencabut, meralat, dalam berita berikutnya, untuk surat kabar
dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak pada edisi hari berikutnya, untuk televisi dan
akurat disertai dengan permintaan maaf kepa- radio untuk program berita berikutnya.
da pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Permintaan maaf disampaikan apabila kesala-
han terkait dengan substansi pokok. Kesediaan
kita untuk secara ksatria mengakui kesalahan
dan keteledoran itu juga pada akhirnya akan
meningkatkan respek publik terhadap
wartawan dan media. Segala bentuk koreksi itu
harus dilakukan segera atau dalam waktu
secepat mungkin.

Menghormati Hak Jawab. Wartawan dan
media harus memberikan penghargaan yang
besar terhadap komplain dan hak jawab dari
publik. Entah itu karena klarifikasi atau mengo-


LAMPIRAN
Glosari Istilah Hukum
Administratieve rechtspraak: pengadilan ad-
ministrasi
A quo: tersebut/dimaksud.
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Aanvullend recth: aturan pelengkap; dalam kon-
teks Mahkamah Konstitusi yaitu dengan
mengingat otonomi/independensi Mahkamah
Konstisusi dalam membuat peraturan Mah-
kamah Konstitusi, yang bersifat hukum publik.
Beleid: kebijakan.
Bestuursdaad: tindakan pengurusan.
Beheersdaad: pengelolaan.
Beschikking: penetapan atau keputusan
administrasi dari pejabat negara.
Beleidsregel/pseudowetgeving: aturan kebi-
jakan.
Buiten effect stellen: tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.
72 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI GLOSARI | 73

Causal verband: hubungan sebab akibat, hu- Congruent: kesesuaian.
bungangan kausalitas yang jelas untuk mem-
Doelmatigheid: asas kemanfaatan
perlihatkan hubungan.
Due process of law: proses beracara di peradil-
Conditionally constitutional: konstitusional
an/melalui proses yang ditentukan hukum
bersyarat, artinya suatu muatan norma
yang berlaku
dianggap kosntitusional (tidak bertentangan
dengan konstisusi) apabila dimaknai sesuai Detournement de pouvoir: pelampauan kewe-
dengan yang ditentukan MK. nangan.

Conditionally unconstitutional: inkonstitusio- De facto: pada kenyatan/hakikatnya.
nal bersyarat artinya suatu muatan norma De jure: dalam/dari sisi undang-undang.
yang dianggap tidak sesuai konstitusi
De jure empirii: pemegang kedaulatan.
(bertentangan dengan konstitusi) bila dimak-
nai sesuai dengan yang ditentukan MK. Dissenting opinion: pendapat berbeda dari
seorang hakim terhadap putusan mayoritas
Contempt of court: penghinaan terhadap pen-
mejelis hakim.
gadilan atau mahkamah.
Dispensasi: pembebasan atau pengecualian
Checks and balances system: sistem saling
dari perintah.
mengotrol dan mengimbangi, yang menem-
patkan semua lembaga negara dalam kedu- Electoral reform: pembaharuan pemilihan
dukan setara sehingga terdapat keseimban- umum.
gan dalam penyelenggaraan negara.
Electoral boundary/district: daerah pemilihan.
Concurring opinion: alasan berbeda seorang
Einmalig: sekali selesai/final
hakim terhadap pendapat mayoritas majelis
hakim walaupun amar putusan sama. Ex aequo et bono: kondisi yang paling adil.
Adagium ini seringkali digunakan oleh para
Conflict of interest: konflik kepentingan.

pencari keadilan sebagai penutup dalam per- Incongruent: ketidak sesuaian.
mohonan, pembelaan, gugatan dll kepada
Incontradiction: bertentangan.
hakim.
In casu: dalam kasus/perkara ini.
Formele toetsing atau pengujian formil: peng-
ujian undang-undang yang berkenaan de- In cracht van gewijsde: yang memiliki keku-
ngan proses pembentukan undang-undang atan hukum tetap.
dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengu- Impeachment: pemakzulan/pemberhentian
jian materiil. pemegang kekuasaan.
Gebod: perintah atau pewajiban untuk Judicial review: pengujian peraturan perun-
melakukan sesuatu yang biasanya meng- dang-undangan yang dilakukan oleh badan
haruskan subyek hukum untuk melakukan. peradilan.
Grond rechten: hak-hak dasar Judicieele vonnis: putusan hukum/pengadil-
Hak atau kewenangan konstitusional: hak an. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah
dan/ atau kewenangan yang diatur dalam putusan hukum, bukan politik.
UUD 1945. Juncto: terkait dengan.
Hatzaai artikelen: pasal penebar kebencian. Judgement: penghakiman,putusan.
Incumbent: calon peserta pemilu yang sedang Ketetapan: bentuk putusan akhir berupa kete-
menjabat. tapan yang diterbitkan apabila sesudah
Instelling besluit: keputusan lembaga perkara telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi dan telah masuk Buku
Institutional design: desain kelembagaan.
Registrasi Perkara Konstitusi, tetapi kemudi-
Incumbent: calon peserta pemilu yang sedang an pemohon menarik kembali permohon-
menjabat. an/perkara. Akibatnya pemohon tidak dapat


mengajukan kembali permohonan yang Dengan adanya kriteria legal standing berar-
sama. ti tidak semua orang atau pihak mempunyai
hak untuk mengajukan permohonan ke
Keterangan saksi: keterangan yang diberikan
Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang
oleh seseorang dalam persidangan tentang
benar-benar mempunyai kepentingan
suatu peristiwa atau keadaan yang didengar,
hukum sajalah yang boleh menjadi pemohon
dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.
sesuai dengan adagium point d'interest point
Keterangan ahli: keterangan yang diberikan de action (ada kepentingan hukum, boleh
seseorang karena pendidikan dan atau pe- mengajukan permohonan). Apabila permo-
ngalamannya memiliki keahlian atau penge- honan diajukan oleh pemohon yang tidak
tahuan mendalam yang berkaitan dengan mempunyai legal standing, maka perkaranya
permohonan, berupa pendapat yang bersifat akan berakhir putusan Mahkamah Konstitusi
ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya yang menyatakan permohonan pemohon
tentang suatu alat bukti atau fakta yang tidak dapat diterima (niet onvankelijkverk-
diperlukan untuk pemeriksaan permohonan. laard).
Kuasa hukum: orang yang memenuhi syarat Legislative review: pengujian peraturan perun-
yang ditentukan oleh atau berdasarkan dang-undangan yang dilakukan oleh pembu-
undang-undang untuk mendapatkan kuasa at peraturan perundang-udangan tersebut.
hukum dari pemberi kuasa, yang untuk atas-
Licentie: lisensi (pemberian izin dengan per-
namanya menyelenggarakan suatu urusan.
syaratan).
Legal standing atau persona standi in judicio:
Legislative drafter: perancang peraturan
kedudukan hukum atau kondisi dimana
perundang-undangan.
seseorang atau suatu pihak yang ditentukan
memenuhi syarat dan oleh karena itu mem- Legal uncertainty: ketidakpasitian hukum.
punyai hak untuk mengajukan permohonan.
Legal system: system hukum.


Law enforcement: penegakan hukum. Memorie van toelichting: penjelasan undang-
undang
Lex certa: asas yang menyatakan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan tidak Mutatis mutandis: dengan perubahan seper-
dapat diartikan lain. lunya (with the necessary changes).
Lex specialis derogat legi generali: peraturan Materiele toetsing atau pengujian materiil:
perudang-undangan yang lebih khusus pengujian undang-undang yang berkenaan
mengesampingkan peraturan perundang- dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan
undangan yang lebih umum. atau bagian undang-undang yang berten-
tangan dengan UUD 1945.
Lex posterior derogat legi priori: peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan Misdriven: tindak pidana kejahatan.
sesudahnya, mengesampingkan peraturan
Natuurlijk persoon: orang dalam pengertian
perundang-undangan yang dikeluarkan
ilmiah.
sebelumnya.
Niet ontvankelijk verklaard: permohonan
Lex superior derogat legi inferiori: peraturan
tidak dapat diterima
perundang-undangan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan perundang- Motie van wantrouwen: mosi tidak percaya.
undangan yang lebih rendah. Natuurlijke persoon: orang dalam pengertian
Mala in se: perbuatan yang dianggap jahat alamiah
bukan karena diatur undang-undang tetapi Ne bis in idem (doble jeopardy): perkara yang
bertentang dengan kewajaran, moral, dan sama dan telah diajukan sebelumnya
prinsip umum masyarakat. .
Not legally binding: tidak mempunyai keku-
Mala in prohibita: perbuatan yang dianggap atan hukum mengikat.
kejahatan karena diatur demikian oleh
Onrectmatig overheids daad: perbuatan mela-
undang-undang.

wan hukum oleh penguasa Pemohon: pihak yang mengajukan permoho-
nan berperkara di Mahkamah Konstitusi
Original intent: maksud asli dari sebuah kon-
stitusi yang ditunjukkan oleh pemben- • Pemohon dalam perkara Pengujian
tukknya. Undang-Undang terhadap UU adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau
Original meaning: pengertian asli dari pasal-
kewenangan konstitusionalnya dirugikan
pasal konstitusi yag dikemukakan oleh
oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a)
penyusunnya.
perorangan warga negara Indonesia;( b)
Obscuur libel: kabur/tidak jelas. kesatuan masyarakat hukum adat sepan-
Opzet: kesengajaan. jang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Opruien: menghasut.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Overtredingen: pelanggaran. diatur dalam undang-undang; (c) badan
hukum publik atau privat; atau d. lembaga
Smaad: fitnah.
negara.
Kritek: kritik.
• Pemohon dalam perkara sengketa kewe-
Political reprensentation: keterwakilan politik. nangan lembaga negara yang kewenangan-
Petitum: hal-hal yang dimohonkan. nya diberikan oleh UUD adalah lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
Politieke beslissing: putusan politik. oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945
Posita/fundamentum potendi: dasar penga- yang mempunyai kepentingan langsung
juan permohonan. terhadap kewenangan yang dipersengke-
takan.
Parliamentary elections: pemilihan umum lem-
baga perwakilan. • Pemohon dalam perkara pembubaran par-
tai politik adalah pemerintah. Pemohon


dalam perselisihan hasil pemilihan umum nai pembentukan maupun materinya,
adalah (a) perorangan warga negara In- baik sebagian maupun keseluruhan.
donesia calon anggota Dewan Perwakilan
• Dalam perkara sengketa kewenangan
Daerah peserta pemilihan umum; (b) pa-
lembaga negara yang kewenangannya
sangan calon presiden dan wakil presiden
diberikan oleh UUD, artinya permoho-
peserta pemilihan umum presiden dan
nan tidak beralasan
wakil presiden; dan (c) partai politik peser-
ta pemilihan umum • Dalam perkara pembubaran partai poli-
tik, artinya permohonan tidak beralasan
• Pemohon dalam pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ • Dalam perkara perselisihan hasil pemil-
atau wakil presiden adalah DPR ihan umum, artinya permohonan tidak
beralasan
Peraturan Mahkamah Konstitusi: peraturan
yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi • Dalam perkara pendapat DPR mengenai
untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang dugaan pelanggaran oleh presiden
diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan dan/atau wakil presiden, artinya presi-
tugas dan wewenangnya. den dan/atau wakil presiden tidak ter-
bukti melakukan pelanggaran hukum
Putusan: ada beberapa jenis putusan, yaitu
berupa pengkhianatan terhadap negara,
ditolak, tidak dapat diterima, dikabulkan.
korupsi, penyuapan, tindak pidana
a. Pemohonan ditolak berat lainnya, atau perbuatan tercela
dan/atau tidak terbukti bahwa presiden
• Dalam perkara Pengujian Undang-
dan/atau wakil presiden tidak lagi
Undang terhadap Undang-Undang
memenuhi syarat sebagai Presiden
Dasar (UUD), undang-undang yang
dan/atau Wakil Presiden.
dimohonkan untuk diuji tidak berten-
tangan dengan UUD 1945, baik menge- b. Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk


verklaard): pemohon dan/atau Permohon- suara yang diumumkan oleh Komisi
annya tidak memenuhi syarat kedudukan Pemilihan Umum dan menetapkan hasil
hukum (legal standing) penghitungan suara yang benar.
c. Dikabulkan: • Dalam perkara pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden
• Dalam perkara pengujian Undang-
dan/atau wakil presiden, artinya presi-
Undang terhadap Undang-Undang
den dan/atau wakil presiden terbukti
Dasar, permohonan beralasan, dan
melakukan pelanggaran hukum berupa
materi muatan ayat, pasal, dan/atau
pengkhianatan terhadap negara, korup-
bagian dari undang-undang yang
si, penyuapan, tindak pidana berat lain-
bertentangan dengan UUD 1945.
nya, atau perbuatan tercela dan/atau
• Dalam perkara sengketa kewenangan terbukti bahwa presiden dan/atau
lembaga negara yang kewenangannya wakil presiden tidak lagi memenuhi
diberikan oleh UUD, artinya permoho- syarat sebagai presiden dan/atau wakil
nan beralasan, amar putusan menya- presiden, amar putusan menyatakan
takan permohonan dikabulkan dan ter- membenarkan pendapat DPR.
mohon tidak mempunyai kewenangan
Pihak terkait: pihak yang terkait dengan
untuk melaksanakan kewenangan yang
perkara baik secara langsung maupun tidak
dipersengketakan
langsung.
• Dalam perkara pembubaran partai poli-
Proper party: pihak yang paling layak.
tik, artinya permohonan beralasan.
Ratscaap: wilayah hukum adat.
• Dalam perkara perselisihan hasil pemi-
lihan umum, artinya permohonan bera- Renvoi: Pembenahan atau koreksi permohonan
lasan dan Mahkamah Konstitusi menya- atau putusan. Bagian yang salah di coret lalu
takan membatalkan hasil penghitungan dibenarkan dan setiap koreksi diparaf.


Rechtspolitiek: politik hukum. Scheiding van machten: pemisahan kekuasaan
Regeling: pengaturan. Social acceptance: penerimaan masyarakat.
Rational representation: secara rasional Sidang panel: sidang dengan sekurang-ku-
mewakili. rangnya tiga orang hakim konstitusi untuk
memeriksa perkara yang hasilnya dibahas
Regional representative: perwakilan daerah.
dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
Rechmatigheid: asas legalitas
Sidang pleno: sidang untuk memeriksa, meng-
Rechtsvaarchgheid: keadilan. adili, dan memutuskan perkara dengan sem-
Rechtszekerheid: kepastian hukum. bilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam
keadaan luar biasa yang dapat dilakukan
Rechtsonzekerheid: ketidakpastian hukum.
atau berlangsung dengan tujuh orang hakim
Rechtvacuum: kekosongan hukum. konstitusi.

Rechtswetenschap: ilmu hukum/yurispruden- Sine qua non: harus selalu ada
si.
Risalah: rekaman persidangan yang dituang-
Res communis: milik bersama. kan dalam bentuk tulisan dimana di dalam-
nya memuat seluruh pembicaraan yang terja-
Rechtsstaat: asas negara berdasar atas hukum.
di di dalam persidangan dari awal sampai
Regelendaad: pengaturan. akhir.
Rapat Permusyawaratan Hakim: sidang yang Termohon: pihak yang kewenangannya diberi-
tertutup dan bersifat rahasia untuk memerik- kan oleh UUD 1945 dipersengketakan oleh
sa, mengadili, dan memutuskan dengan sem- pemohon yang mempunyai kepentingan
bilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam langsung.
keadaan luar biasa dengan tujuh orang
The guardian of the constitution: pengawal
hakim konstitusi.


konstitusi. Toetsing: pengujian.
The sole interpreter of constitution: penafsir Toet steen: batu uji.
satu-satunya dari UUD yang memiliki legiti-
Vide: sebagaimana dimaksud.
masi hukum.
Wetgever: pembentuk undang-undang (Presi-
Toezichthoudensdaad: pengawasan.
den dan DPR).
Toestemming: izin atau pembolehan khusus
Wet in materiele zin: undang-undang dalam
untuk sesuatu yang sebenarnya dilarang jadi
arti meterial.
izin adalah legalisasi dari perbuatan yang
seharusnya dilarang. Wet in formeele zin: undang-undang dalam
arti formal.
Unlawful: bertentangan dengan hukum.
WvS (wetboek van strafrecht): KUHP.
Uncomformity: tidak sesuai.
Weltanschauung: falsafah hidup ideologi.
Unequal treatment: perlakuan yang tidak
sama.
Vis-a-vis: dihadapkan.
Verbod: larangan atau kewajiban untuk tidak
melakukan sesuatu, atau dilarang melakukan
sesuatu.
Vergunning: perizinan.
Vonnis: putusan (putusan hakim, putusan
mahkamah/pengadilan).
Vox populi vox dei: suara rakyat adalah suara
Tuhan.

LAMPIRAN
Proses Berperkara

1
PENGAJUAN PERMOHONAN
1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh
pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Mencantumkan jenis perkara.
5. Memenuhi sistematika:
a. Identitas & legal standing.
b. Posita.
c. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.

Khusus untuk perkara Perselisihan
Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3x24 jam sejak KPU mengumumkan hasil
pemilu.

2
PENDAFTARAN
1. Pemeriksaan kelengkapan permo-
honan oleh panitera.
- Belum lengkap, diberitahukan.
- 7 hari sejak diberitahu, wajib
dilengkapi.
- Lengkap.
2. Registrasi sesuai dengan perkara.
3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk
perkara:
a. Pengujian undang-undang:
- Salinan permohonan disam-
paikan kepada Presiden dan DPR.
- Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara:
Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.
c. Pembubaran Partai Politik:
Salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
d. Pendapat DPR:
Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak
registrasi salinan permohonan disampaikan kepada KPU

92 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PROSES BERPERKARA | 93

3
PENJADWALAN SIDANG
5. Memuat:
- Fakta.
- Dasar hukum putusan.
1. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi, ditetapkan 6. Cara mengambil keputusan:
hari sidang pertama (kecuali perkara perselisihan - Musyawarah mufakat.
hasil pemilu). - Setiap hakim menyampaikan pendapat/ pertimbangan tertulis.
2. Para pihak diberitahu/dipanggil. - Diambil suara terbanyak bila tidak mufakat.
3. Diumumkan kepada masyarakat. - Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ditentukan ketua.
7. Ditandatangani hakim dan panitera.
8. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
4
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
9. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan.
10. Untuk putusan perkara:
a. Pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan
1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa: Mahkamah Agung.
- Kelengkapan syarat-syarat permohonan. b. Sengketa kewenangan lembaga negara disampaikan kepada DPR, DPD, dan
- Kejelasan materi permohonan. Presiden.
2. Memberi nasihat tentang: c. Pembubaran partai politik disampaikan kepada partai yang bersangkutan.
- Kelengkapan syarat-syarat permohonan. d. Perselisihan hasil pemilu
- Perbaikan materi permohonan. - DPR,DPD dan DPRD, disampaikan kepada pemohon,KPU,Presiden, dan
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki. pihak terkait.
- Presiden dan Wakil, disampaikan kepada MPR, Presiden, KPU, Pasangan
Calon, dan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengajukan
calon.
5
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
e. Pendapat DPR untuk perkara impeachment disampaikan kepada DPR,
Presiden, dan Wakil Presiden.
1. Terbuka untuk umum.
2. Memeriksa permohonan dan alat bukti.
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna mem-
berikan keterangan.
4. Lembaga negara dapat diminta keterangan, dan lembaga negara yang dimaksud
dalam jangka waktu 7 hari wajib memberikan keterangan yang diminta.
5. Saksi dan/atau Ahli member keterangan.
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa, dan orang lain.

6
PUTUSAN
1. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu:
a. Untuk perkara pembubaran partai politik, 60
hari kerja sejak registrasi.
b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu:
- Presiden dan/atau Wakil Presiden, 14 hari
kerja sejak registrasi.
- DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak reg-
istrasi.
- Pemilu Kepala Daerah, 14 hari kerja sejak
registrasi.
c. Untuk perkara pendapat DPR atas perkara impeachment, 90 hari kerja sejak
registrasi.
3. Sesuai alat bukti.
4. Minimal dua alat bukti.

94 | MELIPUT DI MAHKAMAH KONSTITUSI PROSES BERPERKARA | 95

Panduan Jurnalis Meliput Mahkamah Kontitusi

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Recently uploaded

Panduan Jurnalis Meliput Mahkamah Kontitusi