Download to read offline
![241010b_DEP_Program_Perencanaan_dan_Penganggaran_untuk_Keberlanjutan[1] - BAP...](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/241010bdepprogramperencanaandanpenganggaranuntukkeberlanjutan1-bappenas-251116132955-b3b08ee2-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Materi Rakor Program KEBIJAKAN DAERAH.pptx
- 1.
- 2. serangkaian keputusan dantindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi isu strategis, memanfaatkan potensi daerah, serta diwujudkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang sejalan dengan perencanaan nasional, seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). engembangan wilayah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah yang sudah maju dengan daerah yang masih Apa itu Kebijakan pembangunan daerah
- 3. Transparan: Proses perumusankebijakan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik Prinsip-prinsip penyusunan kebijakan pembangunan daerah: Responsif: Kebijakan harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Efisien dan Efektif: Menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Akuntabel: Pemerintah daerah bertanggung jawab atas setiap keputusan dan hasil kebijakan yang diambil. Partisipatif: Melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Terukur: Kebijakan harus dapat diukur dampaknya melalui indikator yang jelas. Berkeadilan: Memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan: Mempertimbangkan dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan untuk masa depan.
- 4. Pembangunan manusia: Mengurangikemiskinan dan meningkatkan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. area prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah: Pengembangan ekonomi: Pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, industri kecil, dan menengah, serta peningkatan efisiensi perdagangan Pembangunan infrastruktur: Pengembangan sarana transportasi, telekomunikasi, informatika, serta infrastruktur dasar lainnya untuk konektivitas dan akses layanan publik. Pengembangan wilayah: Pembangunan wilayah perbatasan, daerah tertinggal, dan pedesaan, serta penataan ruang.
- 5. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Menjadi landasan hukum utama yang mengamanatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta peran pemerintah daerah dalam pembangunan. Mengatur mekanisme teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 6. Kebijakan pembangunan desa Adalah strategidan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa
- 7. Tujuan Kebijakan pembangunan desa Tujuannyaadalah menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kebijakan ini mencakup reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa yang transparan, dan pembangunan berbagai infrastruktur.
- 8. 1.Pemberdayaan masyarakat: Melibatkanmasyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 2.Pembangunan infrastruktur: Membangun dan memelihara sarana dan prasarana desa, seperti jalan, irigasi, dan jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan. 3.Pengembangan ekonomi lokal: Meningkatkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. 4.Peningkatan kualitas pelayanan publik: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan penataan struktur yang proporsional, penerapan teknologi informasi, dan peningkatan kinerja. 5.Peningkatan kualitas SDM: Meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat, termasuk dalam pengembangan adat istiadat, sosial budaya, serta kesadaran akan pelestarian lingkungan. 6.Pengelolaan keuangan yang transparan: Mengelola keuangan desa secara akuntabel dan profesional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 7.Pemanfaatan Dana Desa: Pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan program pemerintah pusat. Arah dan contoh kebijakan
- 9. PROSES PELAKSANAAN KEBIJAKAN Dilakukansecara partisipatif dan transparan, dengan data yang akurat dan terbaru sebagai dasarnya Dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh kepala desa dan melibatkan perangkat desa serta unsur masyarakat. Perencanaan Pelaksanaan Mengedepankan kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengawasan di setiap tahap. Pengawasan
- 10. Hubungan kebijakan pembangunandaerah dan desa Hubungan kebijakan pembangunan daerah dan desa bersifat hierarkis dan sinkron. Kebijakan di tingkat daerah (kabupaten/provinsi) harus mengacu dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, sementara kebijakan pembangunan desa, seperti penyusunan RPJM Desa, wajib mengacu pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD Kabupaten) agar sejalan dan mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini saling memperkuat, di mana pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, dan memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan, dengan pembiayaan yang diatur melalui anggaran daerah dan Dana Desa. .
- 11. YANG DIMAKSUD DENGANHUBUNGAN HIERARKIS DAN SINKRON ADALAH................................. Dari atas ke bawah: Sasaran pembangunan di tingkat desa harus mendukung sasaran pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi, yang pada gilirannya mendukung sasaran pembangunan nasional. Contoh Dokumen perencanaan: Perencanaan pembangunan desa (seperti RPJM Desa) disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, memastikan keselarasan arah kebijakan.
- 12. Tujuan kebijakan pembangunan Mengurangikesenjangan: Kebijakan pembangunan daerah dan desa bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antara desa dan kota, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kota untuk mencari kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan: Fokus pembangunan di desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan akses terhadap sumber daya. Memberdayakan masyarakat desa: Kebijakan ini bertujuan memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan melalui penguatan kelembagaan, modal sosial, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Memperkuat ketahanan desa: Membangun ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa untuk mendukung ketahanan nasional.
- 13. bentuk hubungan kebijakan daerahdan desa Pemberdayaan dan partisipasi: Kebijakan pembangunan dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa. Melalui pengawasan dan pemantauan yang partisipatif oleh masyarakat, hasil dari kegiatan tersebut dapat menjadi dasar untuk musyawarah dan perencanaan pembangunan desa selanjutnya, sehingga program lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat Hierarki dan sinkronisasi: Kebijakan pembangunan daerah, seperti di tingkat kabupaten, menjadi kerangka acuan bagi perencanaan pembangunan di tingkat desa. Artinya, sasaran dan program pembangunan desa harus selaras dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Desa
- 14. ..................Daerah dan Desa PengembanganBUMDesa: Kebijakan ini juga fokus pada pembentukan, pengembangan, dan penguatan permodalan BUMDesa sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemanfaatan potensi lokal: Kebijakan pembangunan daerah mendukung pengembangan potensi desa melalui berbagai program seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, irigasi), peningkatan akses layanan (pendidikan, kesehatan, pasar), dan penguatan kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Penyesuaian kebijakan: Kebijakan di tingkat desa (misalnya RPJM Desa) dapat disesuaikan jika ada perubahan mendasar pada kebijakan daerah atau peristiwa khusus seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Penyesuaian ini harus melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.
- 15.