Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2024 mencakup program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, air minum, drainase, dan perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidangnya.
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas data dan pemanfaatan dana desa guna mendukung sistem informasi desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi meliputi hardware, software, jaringan komputer, dan basis data.
2. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi data demografi, pembangunan, dan informasi terkait pembangunan desa.
3. Pemanfaatan dana
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program Pemerintah untuk mengentaskan permukiman kumuh di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dengan melakukan investasi infrastruktur di 11 kelurahan sasaran untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, drainase, dan fasilitas lainnya. Program ini dilaksanakan pada tahun 2016-2021 dengan anggaran Rp1,9 triliun.
Musyawarah Desa membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) untuk tahun 2023, mencakup program prioritas, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai APB Desa dan APBD Kabupaten serta menyelaraskannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Desa.
Webinar membahas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, meliputi penataan administrasi desa, penyusunan peraturan daerah tentang kewenangan desa, dan ancaman pidana bagi kepala desa pelaku tindak pidana. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menjelaskan ketentuan terkait pembentukan desa, penyaluran dana desa, kode desa, serta syarat menjadi calon kepala desa.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2024 mencakup program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, air minum, drainase, dan perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidangnya.
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas data dan pemanfaatan dana desa guna mendukung sistem informasi desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi meliputi hardware, software, jaringan komputer, dan basis data.
2. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi data demografi, pembangunan, dan informasi terkait pembangunan desa.
3. Pemanfaatan dana
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program Pemerintah untuk mengentaskan permukiman kumuh di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dengan melakukan investasi infrastruktur di 11 kelurahan sasaran untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, drainase, dan fasilitas lainnya. Program ini dilaksanakan pada tahun 2016-2021 dengan anggaran Rp1,9 triliun.
Musyawarah Desa membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) untuk tahun 2023, mencakup program prioritas, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai APB Desa dan APBD Kabupaten serta menyelaraskannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Desa.
Webinar membahas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, meliputi penataan administrasi desa, penyusunan peraturan daerah tentang kewenangan desa, dan ancaman pidana bagi kepala desa pelaku tindak pidana. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menjelaskan ketentuan terkait pembentukan desa, penyaluran dana desa, kode desa, serta syarat menjadi calon kepala desa.
Dokumen tersebut merupakan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang menetapkan tiga prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam.
Dokumen tersebut membahas tentang Desa Cerdas. Tujuan Desa Cerdas adalah terjadinya transformasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasinya meliputi pembentukan Ruang Komunitas Digital, perencanaan berbasis data, serta program yang melibatkan masyarakat. Beberapa contoh praktik baik meliputi desa di Bali, NTT, dan Jawa Barat yang
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, yang mencakup proyeksi indikator makro pembangunan, isu-isu strategis pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, penanggulangan bencana
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut merupakan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang menetapkan tiga prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam.
Dokumen tersebut membahas tentang Desa Cerdas. Tujuan Desa Cerdas adalah terjadinya transformasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasinya meliputi pembentukan Ruang Komunitas Digital, perencanaan berbasis data, serta program yang melibatkan masyarakat. Beberapa contoh praktik baik meliputi desa di Bali, NTT, dan Jawa Barat yang
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, yang mencakup proyeksi indikator makro pembangunan, isu-isu strategis pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, dan prioritas pembangunan daerah yang meliputi reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, penanggulangan bencana
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. SISTEMATIKA
PENDAHULUAN EVALUASI USULAN #BKDES
TAHUN 2023
JADWAL PENGINPUTAN &
KAMUS USULAN TAHUN 2024
BANTUAN KEUANGAN DESA
KOMPETITIF
PERSYARATAN, PENGAJUAN,
PROPOSAL PERMOHONAN
EVALUASI 2022 &
PERUNTUKAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DESA
TAHUN 2023
1 2 3 4 5 6
4. “Membangun Jabar dari Desa, adalah
prioritas yang harus ditempuh, karena
Jabar Juara akan dapat diraih melalui Desa
yang Juara”.
DR. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc
(Desa sbg entitas terdepan pembangunan, berkontribusi
75 % dalam pencapaian SDGs, 90 % wilayah pemerintah
berupa desa, sebesar 72 % penduduk tinggal di desa)
5. DPMD mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi
bina desa, kelembagaan dan pengembangan
partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat, pengembangan potensi
desa yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi, melaksanakan tugas pembantuan
sesuai bidang tugasnya, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan
teknis urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat dan desa yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya
Tugas Pokok
Fungsi
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
6. • UNIT TERKECIL SEBAGAI PUSAT BERKUMPULNYA MASYARAKAT
• LEVEL TERAKHIR ATAU UJUNG TOMBAK DARI OTONOMI DAERAH SECARA
NASIONAL
• KEUNIKAN POTENSI DESA SEBAGAI MODAL BAGI KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN
• KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA BESERTA PEMANGKU KEPENTINGAN
LAINNYA BESERTA SARANA DAN PRASARANA DESA, MASIH HARUS TERUS
DITINGKATKAN, SEJALAN DENGAN KEMAJUAN DAN ERA PEMBANGUNAN
YG DIHADAPI
• PENTINGNYA KETERPADUAN DARI SELURUH STAKEHOLDERS DALAM
MEMBANGUN DESA, DENGAN SEGALA DINAMIKANYA
• TERJAMINNYA KEMAJUAN DESA BAGI MASYARAKATNYA SERTA
BERKONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN PADA
UMUMNYA.
PERAN STRATEGIS DESA DALAM PEMBANGUNAN
IDM(SOSIAL, EKONOMI, LINGKUNGAN)
7. Pendapatan
Asli Desa (PAD)
2
Alokasi Dana
Desa
(ADD)
3
Dana Bagian
Pajak &
Retribusi
Daerah (PBH)
4
Bankeu
Prov./Kab/Kota
(PBP/PBK)
5
Hibah &
Sumbangan
Pihak 3
6
Lain-lain
Pendapatan
yang Sah
(DLL)
7
Dana Desa
(DD)
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018
SUMBER PENDAPATAN DESA
9. NO KAMUS USULAN PD TUJUAN
1
#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas
Ekonomi (Pertanian dan Wisata)
3103
2 #BKDes Lapangan Sepakbola 652
3 #BKDes Pembangunan Sanitasi 522
4 #BKDes Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan 501
5 #BKDes Kampung Caang 443
6 #BKDes Pembangunan Jembatan Gantung Desa 287
7 #BKDes Pembangunan Homestay 165
8 #BKDEs Sarana Olahraga 101
9 #BKDes Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu Juara 89
10 #BKDes Sistem Pengolahan Air Limbah 84
GRAND TOTAL 5947
EVALUASI USULAN USULAN #BKDES 2023
total usulan
bankeudes
5.947
usulan Bankeudes
yg disetujui
350
Dari total 5.947 usulan bankeudes yang
diajukan, 350 yg Disetujui dan 32 usulan masih
dalam proses verifikasi. Selebihnya ditolak dan
dikembalikan.
Kamus #BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi
(Pertanian dan Wisata) adalah kamus yg paling banyak dipilih.
USULAN MASUK #BKDES 2023
10. usulan Bankeudes yg disetujui
350
NO KAMUS USULAN JUMLAH USULAN
1
#BKDes Peningkatan Kualitas Jalan Desa Untuk Aktifitas Ekonomi
(Pertanian dan Wisata)
279
2 #BKDes Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan 29
3 #BKDes Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu Juara 11
4 #BKDes Lapangan Sepakbola 11
5 #BKDes Pembangunan Sanitasi 10
6 #BKDes Sistem Pengolahan Air Limbah 3
7 #BKDes Pembangunan Jembatan Gantung Desa 3
8 #BKDes Pembangunan Homestay 2
9 #BKDEs Sarana Olahraga 2
GRAND TOTAL 350
EVALUASI USULAN USULAN #BKDES 2023
USULAN DISETUJUI #BKDES 2023
11. Sumber data Bappeda: SIPD, diakses pada tanggal 21 Juli 2022, pukul 15:00
Total Usulan Ditolak
31.160
KATEGORI ALASAN
PENOLAKAN USULAN
13. Rp. 130.000.000/ Desa
Pulsa Sapa Warga
Rp. 50.000 x RW
& operator desa BOP Posyandu
Infrastruktur
Perdesaan
Pokjanal
Rp. 1.750.000
Rp. 1.000.000
Penelusuran dan
Penegasan Batas Desa
Rp. 10.000.000
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA 2022
TPAPD
Rp. 25.000.000
TPBPD
Rp. 5.000.000
dan Peningkatan
Kapasitas BPD
Rp. 2.000.000
Cetak Konten
Rp. 3.000.000
14. 270
165
16
179
415
258
354
412 421
309 297
361
330
93
183
245
381
270
351
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
99,76%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
99,60%
99,65%
99,70%
99,75%
99,80%
99,85%
99,90%
99,95%
100,00%
100,05%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
B
A
N
D
U
N
G
B
A
N
D
U
N
…
B
A
N
J
A
R
B
E
K
A
S
I
B
O
G
O
R
C
I
A
M
I
S
C
I
A
N
J
U
R
C
I
R
E
B
O
N
G
A
R
U
T
I
N
D
R
A
M
…
K
A
R
A
W
A
…
K
U
N
I
N
G
…
M
A
J
A
L
E
…
P
A
N
G
A
N
…
P
U
R
W
A
K
…
S
U
B
A
N
G
S
U
K
A
B
U
M
I
S
U
M
E
D
A
…
T
A
S
I
K
M
A
…
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2022
REKAPITULASI
PERMOHONAN
PENCAIRAN
TAHUN 2022
DI 18 KABUPATEN
DAN KOTA BANJAR
15. Rp. 130.000.000/ Desa
BANTUAN
KEUANGAN
KHUSUS DESA 2023
Cetak Konten
Rp. 2.000.000
TPAPD
Rp. 25.000.000
TPBPD
Rp. 5.000.000
Peningkatan
Kapasitas BPD
Rp. 2.000.000
Infrastruktur
Perdesaan
BOP POSYANDU
Rp. 1.750.000
POKJANAL
Rp. 1.000.000