SlideShare a Scribd company logo
ADMINISTRASI KEUANGAN BENDAHARA
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KECAMATAN KALITIDU BOJONEGORO
ADMINISTRASI KEUANGAN ADALAH
Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Keuangan yang
dilakukan secara teratur dan terarah sesuai dengan sumber
dana dan peraturan/ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta
tertib penggunaan keuangan dan pertanggungjawabannya
PENGELOLA KEUANGAN TP PKK ADALAH
BENDAHARA TP PKK
T U G A S P O K O K , P E R A N D A N TA N G G U N G J AWA B
B E N D A H A R A ;
a . M E N G E L O L A T E R T I B A D M I N I S T R A S I S E S U A I
P R O G R A M K E G I ATA N P K K
b . M E N E R I M A , M E N Y I M PA N , M E M B U K U K A N D A N
M E N G E L U A R K A N K E U A N G A N S E S U A I P R O S E D U R
P E R B E N D A H A R A A N
c . M E L A K U K A N K E R J A S A M A K E U A N G A N D A N
M E L A P O R K A N K E A D A A N K E U A N G A N S E T I A P B U L A N
D A N B E R TA N G G U N G L A N G S U N G K E PA D A K E T U A T P
P K K
d . M E N G I N F O R M A S I K A N S E C A R A R E G U L E R K E A D A A N
K E U A N G A N D A L A M R A PAT P L E N O
1. PENGELOLAAN KEUANGAN
PERENCANA
AN
PELAKSANAA
N
PENATAUSAHA
AN
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
2. SUMBER DANA
Sumber dana TP PKK berasal dari APBN, APBD
Provinsi/Kab/Kota/Desa, swadaya masyarakat, dan bantuan
lain yang sah dan tidak mengikat.
3. PENGGUNAAN DANA
Dana-dana yang ada di TP PKK dapat dipergunakan untuk;
a. Kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK
b. Supervisi, monitoring,evaluasi dan pelaporan
c. Pengembangan kegiatan-kegiatan TP PKK
d. Rakernas, Rakor, Rakon,Rakerda, Rapat-rapat dan pertemuan
lainnya
e. Pemberian penghargaan dan hadiah-hadiah lomba
f. Keperluan rutin kantor
4. PENERIMAAN UANG
a. Yang berhak menerima uang untuk dan atas
nama TP PKK adalah Ketua Umum di Pusat,
dan Ketua di Daerah.
b. Uang diteruskan kepada Bendahara, disertai
bukti penerimaan sesuai peraturan yang
berlaku.
5. PENGELUARAN UANG
Pengeluaran uang dilakukan oleh Bendahara dan disetujui oleh Ketua
Umum di Pusat/Ketua di Daerah.
a. Tanda bukti pengeluaran ditandatangani oleh yang menerima dan
Bendahara yang mengeluarkan serta diketahui dan disetujui oleh
Ketua Umum/Ketua di Daerah, dibuat rangkap tiga.
b. Penulisan kwitansi harus jelas. Tulisan menerima, agar disebutkan
menerima dari:
1) Ketua Umum TP PKK di Pusat.
2) Ketua TP PKK di Provinsi sampai dengan Desa
6. TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN
a. Setiap Pengajuan anggaran harus melalui proses perencanaan dengan
menyusun program kerja dan anggaran dalam jangka waktu tertentu,
yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat pleno, kemudian diajukan
kepada pihak sumber dana yang ada.
b. Proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku/
yang ditetapkan oleh pemberi dana.
7. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ditandatangani oleh Bendahara dan
diketahui Ketua Umum di Pusat atau Ketua di Daerah atau yang
ditunjuk.
b. Ketentuan-ketentuan mengenai SPJ agar dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
c. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dan pada waktu serah terima
Ketua Umum/Ketua di daerah perlu didahului dengan verifikasi.
d. Verifikasi pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Tim internal
yang terdiri dari para ketua bidang/wakil ketua.
MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx
MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx
MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx
MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx
MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx

More Related Content

Similar to MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx

168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintahAaz M Hafidz Azis
 
Hibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraHibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraZainal Abidin
 
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdfPERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdfwira72
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 swirawan
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...Ahmad Abdul Haq
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Yudhi Aldriand
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkhusnijaeh
 
Paparan Ranpermendagri BOSP.pdf
Paparan Ranpermendagri BOSP.pdfPaparan Ranpermendagri BOSP.pdf
Paparan Ranpermendagri BOSP.pdfFimanAfriyandi
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Marobo United
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxyuleetaemins
 
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02dyzas88
 
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...
Lampiran permendagri nomor  20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...Lampiran permendagri nomor  20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...riyan andhika
 
Pengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkbPengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkbStiunus Esap
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptxMuhammadHasanHidayat
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptxMuhammadHasanHidayat
 

Similar to MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx (20)

168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
 
Hibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultraHibah kpu-materi-sultra
Hibah kpu-materi-sultra
 
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdfPERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
PERMENKEU-99-PMK-05-2017.pdf
 
Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015 Sop bendahara 2015
Sop bendahara 2015
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
 
Paparan Ranpermendagri BOSP.pdf
Paparan Ranpermendagri BOSP.pdfPaparan Ranpermendagri BOSP.pdf
Paparan Ranpermendagri BOSP.pdf
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
 
2008 pmk-169
 2008 pmk-169 2008 pmk-169
2008 pmk-169
 
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...
Lampiran permendagri nomor  20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...Lampiran permendagri nomor  20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...
Lampiran permendagri nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas permen...
 
Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022
 
Pengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkbPengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkb
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 

MATERI ADMINISTRASI KEUANGAN KALITIDU.pptx

  • 1. ADMINISTRASI KEUANGAN BENDAHARA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN KALITIDU BOJONEGORO
  • 2. ADMINISTRASI KEUANGAN ADALAH Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara teratur dan terarah sesuai dengan sumber dana dan peraturan/ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta tertib penggunaan keuangan dan pertanggungjawabannya
  • 3. PENGELOLA KEUANGAN TP PKK ADALAH BENDAHARA TP PKK T U G A S P O K O K , P E R A N D A N TA N G G U N G J AWA B B E N D A H A R A ; a . M E N G E L O L A T E R T I B A D M I N I S T R A S I S E S U A I P R O G R A M K E G I ATA N P K K b . M E N E R I M A , M E N Y I M PA N , M E M B U K U K A N D A N M E N G E L U A R K A N K E U A N G A N S E S U A I P R O S E D U R P E R B E N D A H A R A A N c . M E L A K U K A N K E R J A S A M A K E U A N G A N D A N M E L A P O R K A N K E A D A A N K E U A N G A N S E T I A P B U L A N D A N B E R TA N G G U N G L A N G S U N G K E PA D A K E T U A T P P K K d . M E N G I N F O R M A S I K A N S E C A R A R E G U L E R K E A D A A N K E U A N G A N D A L A M R A PAT P L E N O
  • 5. 2. SUMBER DANA Sumber dana TP PKK berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kab/Kota/Desa, swadaya masyarakat, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
  • 6. 3. PENGGUNAAN DANA Dana-dana yang ada di TP PKK dapat dipergunakan untuk; a. Kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK b. Supervisi, monitoring,evaluasi dan pelaporan c. Pengembangan kegiatan-kegiatan TP PKK d. Rakernas, Rakor, Rakon,Rakerda, Rapat-rapat dan pertemuan lainnya e. Pemberian penghargaan dan hadiah-hadiah lomba f. Keperluan rutin kantor
  • 7. 4. PENERIMAAN UANG a. Yang berhak menerima uang untuk dan atas nama TP PKK adalah Ketua Umum di Pusat, dan Ketua di Daerah. b. Uang diteruskan kepada Bendahara, disertai bukti penerimaan sesuai peraturan yang berlaku.
  • 8. 5. PENGELUARAN UANG Pengeluaran uang dilakukan oleh Bendahara dan disetujui oleh Ketua Umum di Pusat/Ketua di Daerah. a. Tanda bukti pengeluaran ditandatangani oleh yang menerima dan Bendahara yang mengeluarkan serta diketahui dan disetujui oleh Ketua Umum/Ketua di Daerah, dibuat rangkap tiga. b. Penulisan kwitansi harus jelas. Tulisan menerima, agar disebutkan menerima dari: 1) Ketua Umum TP PKK di Pusat. 2) Ketua TP PKK di Provinsi sampai dengan Desa
  • 9. 6. TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN a. Setiap Pengajuan anggaran harus melalui proses perencanaan dengan menyusun program kerja dan anggaran dalam jangka waktu tertentu, yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat pleno, kemudian diajukan kepada pihak sumber dana yang ada. b. Proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku/ yang ditetapkan oleh pemberi dana.
  • 10. 7. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui Ketua Umum di Pusat atau Ketua di Daerah atau yang ditunjuk. b. Ketentuan-ketentuan mengenai SPJ agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dan pada waktu serah terima Ketua Umum/Ketua di daerah perlu didahului dengan verifikasi. d. Verifikasi pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Tim internal yang terdiri dari para ketua bidang/wakil ketua.