Kedaulatan Siber NKRI di Era "Global Broadband"Arki Rifazka
Technological convergence of telecommunications, Internet and broadcasting, has encouraged the emergence of new economic infrastructure is called Broadband Network. Benefit from the existence of broadband networks for improving the quality of social and economic life of a nation would not need to be discussed further in this text. The other side, it is very necessary to understand that the current domestic broadband network is connected to the global broadband network, so then the entire national assets can be connected (networked) to the global network. This global connectedness form a new world called Cyber-World that move life face-to-face or physical meeting into a virtual life. This connectivity provides a lot of convenience, but also bring new vulnerabilities and threats, the threat of cyber sovereignty.
Kedaulatan Cyber NKRI di Era Dunia yang Serba Terhubung (globally-networked)Mastel Indonesia
Berpadunya teknologi telekomunikasi, internet, dan penyiaran, telah mendorong munculnya infrastruktur ekonomi baru yang disebut dengan Jaringan Broadband. Manfaat dari keberadaan jaringan broadband bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa kiranya tidak perlu dibahas lagi dalam naskah ini. Sisi lain yang amat perlu dipahami adalah bahwa saat jaringan broadband domestik tersambung dengan jaringan broadband global, seluruh aset nasional dapat menjadi terhubung (networked) ke jaringan global. Keterhubungan global ini membentuk dunia baru Cyber-World yang memindahkan kehidupan tatap-muka atau temu fisik menjadi kehidupan Online. Keterhubungan ini memberi banyak kemudahan, namun juga membawa kerentanan dan ancaman baru, yaitu ancaman kedaulatan Cyber.
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberIGF Indonesia
Presented by Kristiono (Masyarakat Telematika / Mastel)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Kedaulatan Siber NKRI di Era "Global Broadband"Arki Rifazka
Technological convergence of telecommunications, Internet and broadcasting, has encouraged the emergence of new economic infrastructure is called Broadband Network. Benefit from the existence of broadband networks for improving the quality of social and economic life of a nation would not need to be discussed further in this text. The other side, it is very necessary to understand that the current domestic broadband network is connected to the global broadband network, so then the entire national assets can be connected (networked) to the global network. This global connectedness form a new world called Cyber-World that move life face-to-face or physical meeting into a virtual life. This connectivity provides a lot of convenience, but also bring new vulnerabilities and threats, the threat of cyber sovereignty.
Kedaulatan Cyber NKRI di Era Dunia yang Serba Terhubung (globally-networked)Mastel Indonesia
Berpadunya teknologi telekomunikasi, internet, dan penyiaran, telah mendorong munculnya infrastruktur ekonomi baru yang disebut dengan Jaringan Broadband. Manfaat dari keberadaan jaringan broadband bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa kiranya tidak perlu dibahas lagi dalam naskah ini. Sisi lain yang amat perlu dipahami adalah bahwa saat jaringan broadband domestik tersambung dengan jaringan broadband global, seluruh aset nasional dapat menjadi terhubung (networked) ke jaringan global. Keterhubungan global ini membentuk dunia baru Cyber-World yang memindahkan kehidupan tatap-muka atau temu fisik menjadi kehidupan Online. Keterhubungan ini memberi banyak kemudahan, namun juga membawa kerentanan dan ancaman baru, yaitu ancaman kedaulatan Cyber.
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberIGF Indonesia
Presented by Kristiono (Masyarakat Telematika / Mastel)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Indosat Ooredoo (formerly Indosat) is one of Indonesia's largest telecommunication networks and services provider.[3]
Indosat offers (prepaid and postpaid) mobile phone services (Mentari, IM3 and Matrix), fixed voice services (including International Direct Dialing (IDD)), fixed wireless and fixed telephone services.[3][4] The company also provides Multimedia, Internet & Data Communication Services (MIDI).[4]
As of 2012 the company holds around 21 percent of market share. It has around 50 million cellular subscribers.[3] An Indonesian investment website stated that the company has lost a couple of percentage points in terms of market share on the mobile phone market in Indonesia in recent years.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Indosat Ooredoo (formerly Indosat) is one of Indonesia's largest telecommunication networks and services provider.[3]
Indosat offers (prepaid and postpaid) mobile phone services (Mentari, IM3 and Matrix), fixed voice services (including International Direct Dialing (IDD)), fixed wireless and fixed telephone services.[3][4] The company also provides Multimedia, Internet & Data Communication Services (MIDI).[4]
As of 2012 the company holds around 21 percent of market share. It has around 50 million cellular subscribers.[3] An Indonesian investment website stated that the company has lost a couple of percentage points in terms of market share on the mobile phone market in Indonesia in recent years.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
