Modus mafia kepailitan kepada korbannya.

1. MAFIA KEPAILITAN
A. Siapa saja yang terlibat mafia pailit ? :
1. Penyandang Dana = Cukong berduit.
2. Oknum Organisasi Kurator.
3. Oknum Hakim2 Pengadilan Niaga.
4. Oknum Panitera Pengadilan Niaga.
5. Lawyer Pemohon Pailit (satu Organisasi dengan Kurator).
6. Pemohon Pailit (Perseorangan dan atau Perusahaan yg di pakai sebagai entry point
memailitkan perusahaan).
7. Balai Lelang dan atau Perusahaan Lelang.
8. Oknum Perbankan.
9. Oknum Penegak Hukum : Oknum POLRI.
10. Pemeran Pembantu .(kelompok Mafia )
B. Bagaimana cara mereka bekerja ? :
B.1. LANGKAH PERTAMA :
a) Organisasi Kurator memilih dan menentukan sasaran/korban .
b) Mencari Perusahaan dan atau perseorangan untuk bertindak sebagai pemohon Pailit.
c) Pemohon Pailit menggunakan data2 palsu dan bekerjasama dengan Lawyer dr organisasi
Kurator memohon Pailit KORBAN di Pengadilan Niaga.
d) Meminta Penetapan Majelis Hakim dan Hakim Pengawas,dan sudah di kondisikan sebelum
persidangan.
e) Pemohon Pailit mengajukan Kurator dari Anggota Organisasi Kurator yang sama dengan
Lawyer Pemohon Pailit.
B.2. LANGKAH KEDUA :
a) Persidangan berjalan dengan berkedok Undang Undang No:37 Thn.2004 Tentang PKPU
dan Kepailitan.
b) Bukti2 yang di ajukan di persidangan berupa Rekayasa Fakta pembuktian dan Data2 yang
Palsu.
c) Mencari Perusahaan /Perseorangan untuk dipakai sebagai Turut Memohon Pailit dalam
Pengajuan Berkas tuntutan Kepailitan.
d) Majelis Hakim memutus Pailit dan Menetapkan Hakim Pengawas dan Kurator ( paket
pesanan sebelum persidangan.)
B.3. LANGKAH KETIGA :
a) Setelah Perusahaan di Putus Pailit (Debitur Pailit )oleh Majelis Hakim Pengadilan
Niaga,maka tugas selanjutnya di jalankan oleh Kurator dan Hakim Pengawas.
b) Kurator menjalankan tugas melakukan langkah Pengurusan dan Langkah Pemberesan
Debitur Pailit dengan diawasi oleh Hakim Pengawas.
c) Kurator menetapkan Boedel Pailit dan diketahui oleh Hakim Pengawas.(Rekayasa
A.Pengurusan Kurator)
d) Kurator menetukan daftar Kreditur Pailit.(Rekayasa B.Pengurusan Kurator)

2. e) Persidangan Renvoii Prosedur adalah Langkah Kurator untuk me MARK UP nilai Hutang
Debitur Pailit (Rekayasa C.Pengurusan Kurator)
f) Majelis Hakim Menetapkan Daftar Kreditur Pailit berdasar Kelas dan Jumlah Hutang yang
telah di MARK UP oleh Kurator .
B.4. LANGKAH KE EMPAT :
a) Kurator Meminta penetapan Lelang atas persetujuan Hakim Pengawas dan di tetapkan oleh
Majelis Hakim Niaga.( Rekayasa D. Langkah Pemberesan oleh Kurator.) tanpa harus
menunggu proses banding di Mahkamah Agung ,maupun adanya peninjauan kembali dan
juga adanya gugatan/keberatan pihak ketiga.
b) Lelang Pertama di lakukan dengan tidak mengindahkan apakah proses peradilan masih
berjalan atau belum berkekuatan hukum tetap,atau adanya gugatan dan atau keberatan pihak
ketiga,serta harga Lelang Obyek di buat setinggi mungkin,sehingga tidak ada pembeli.
c) Lelang ke dua di lakukan dengan tidak mengindahkan apakah proses peradilan masih
berjalan dan atau proses peradilan belum berkekuatan hukum tetap,dan dengan harga tetap
tinggi dengan tujuan dipakai alas an memohon kepada Hakim Pengawas dan Majelis hakim
serta Kurator mengajukan Penetapan LELANG di BAWAH TANGAN.
d) Lelang di bawah tangan,disinilah mulai berperan MAFIA Lelang dan Cukong penyedia
Dana untuk mendapatkan Harga serendah2nya.
e) Mengajukan Penetapan Sita Segel kepada Majelis Hakim Niaga dan di ketahui oleh Hakim
Pengawas.
f) Meminta aparat kepolisian untuk mengawal sita dan segel dari Penetapan Hakim Niaga yang
menyalahi PROSEDUR.
g) Mengajukan permohonan kepada Kepolisian secara pribadi untuk MENGAWAL DAN
mengambil alih boedel Pailit yang masih bermasalah dengan melangkahi banyak prosedur
Hukum,MENG ATAS NAMAKAN PRIBADI SEBAGAI KURATOR.
h) Menggunakan cara2 preman untuk mendukung langkah sita dan segel yang tidak
berdasarkan hukum yang ada.
B.5. LANGKAH KELIMA :
a) Kelompok Mafia ini menggunakan pihak pemeran pembantu ( satu kelompok dengan Mafia
Kurator) dengan membeli Kondotel di awal pembangunan Kondotel dan mengetahui bahwa
tidak mungkin SHM bisa jadi dalam waktu singkat,sehingga Akta Jual Beli BELUM bisa di
laksanakan.( bisa di lihat dan buktikan dengan trak record yang telah mereka lakukan di
Proyek proyek Kepailitan terdahulu dengan MODUS yang 90 % sama.)lihat GOOGLE
SEARCH : HERRY SUBAGIO SH,JOKO PRABOWO SH,SOEDESON TANDRA SH
sebagai kata kunci di google search)
b) Dengan alasan karena belum bisa melaksanakan Akta Jual Beli ,inilah yang di pakai sebagai
senjata untuk mem PIDANA kan Debitur Pailit terutama yang mengajukan perlawanan
terhadap Mafia Kepailitan ini.
c) Padahal berdasarkan UU Rumah Susun tahun 2011 pasal 41 dan Pasal 42 jelas disebutkan
bahwa Developer di bolehkan oleh Undang Undang utk melakukan transaksi nya dengan
cara Pendahuluan Perikatan Jual Beli ( PPJB ) yang pengesahannya dapat dilakukan oleh
Notaris setempat,dan merupakan bukti ke pemilikan yang SAH.
d) Berusaha untuk mempengaruhi para pemilik Unit Kondotel untuk menyerahkan unitnya ke
tangan Kurator agar bisa di lelang dan mengajak para pemilik untuk melaporkan developer
seolah olah melakukan PENIPUAN.

3. e) Trek record yang ada bahwa para pemilik tidak mungkin mendapatkan uang nya kembali
karena LELANG di BAWAH tangan telah di atur oleh Mafia Kepailitan ini dengan hasil
Penjualan Boedel Pailit dengan nilai lelang serendah2nya,sehingga hasil penjualan tidak
mungkin mencukupi untuk membayar atau mengembalikan uang pembelian para pemilik
unit kondotel.
f) Langkah selanjutnya Kurator mengajak Para Pemilik Unit kondotel untuk melaporkan
developer seolah olah Developerlah yang bersalah dan melakukan tindakkan penipuan,yang
seharusnya berdasarkan UU 37 thn 2004 tentang PKPU dan Kepailitan pasal 26 , Kurator
harus melanjutkan transaksi dan apabila ada tuntutan atau kewajiban pihak yang di pailitkan
harus /wajib di tujukan dan atau dilakukan oleh Kurator.
g) Dan MENURUT UU NO.37 thn 2004 tentang PKPU dan Kepailitan ,Kurator Harus
mempertanggung jawab kan segala tindakkannya secara pribadi apabila ada penyelewengan
dalam melaksanakan langkah PENGURUSAN dan LANGKAH PEMBERESAN,namun
sering di tutupi dengan pasal2 lain yang ada di UU no 37 thn 2004 tentang PKPU dan
Kepailitan.
h) Peran Oknum Kepolisian dalam Mafia Kepailitan mulai disini bermain,dengan merekayasa
kasus PERDATA menjadi PIDANA dan melakukan penahanan debitur sehingga gerakkan
perlawanan Debitur Pailit dapat di isolasi,tentunya untuk memperlancar pengambil alihan
asset sengketa boedle Pailit.
i) Juga terhadap Penanganan Laporan dari Debitur dan Pihak pemilik /pihak ketiga kepada
Aparat kepolisian yang melaporkan adanya tindakkan Pidana dari pemohon Pailit dan
lawyer pemohon pailit ,Kurator,dan pemeran pembantu mafia Pailit yang di lakukan
sebelum sidang kepailtan di peti es kan,Bahkan Laporan Laporan yang ada ini semua tidak
di tindak lanjuti para penyidik kepolisian padahal sesuai temuan Penyidik ada tindak pidana
bahkan adanya tim asistensi dan tim audit Investigasi dari Mabes POLRI pun yang
menyatakan adanya tindak pidana,namun atas dasar pertimbangan bahwa Perkara telah di
periksa di Persidangan kepailitan di Pengadilan Niaga ,maka pihak Kepolisian menutup
mata bahwa adanya tindak Pidana sebelum proses persidangan kepailitan berjalan.(Tindak
pidana sebelum persidangan contoh nya : membuat dokumen Palsu atau Memalsukan
dokumen,mengelapkan pembayaran yang diterima pemohon Pailit serta mengajukan
Kreditur FIKTIF yang dipakai sebagai pertimbangan putusan Pailit.