5. Bapak Presiden SBY yang kami hormati, kami berulang
kali telah melaporkan kepada Bapak melalui suratsurat, terakir surat tanggal 9 Desember 2011 digedung
Peringatan Anti Korupsi Dunia di semarang, dan juga
diterbitkan
disurat
kabar
serta
website,
pada
kesempatan
ini
kami
ulangan
menyampaikan
terimakasih
dan
telah
menerima
pengarahanpengarahan dari Bapak Presiden SBY melalui surat
mensesneg tahun 2007 dan 2011 namun tidak digubris
oleh Laksamana Slamet Soebijanto sewaktu menjabat
Kasal, dan Laksamana TNI Agus Suhartono sewaktu
menjadi Kasal, dan sampai sekarang menjadi Panglima
TNI. Sekali lagi tidak digubris.
Sebenarnnya permasalahan ini mudah pemecahannya
kalau ada niat dari para pejabat tersebut di atas yang
terkait dapat berkumpul bersama untuk mencari jalan
penyelesaian yang terbaik. Dan bersama ini kami
sampaikan
beberapa
pertanyaan-pertanyaan
atau
kesimpulan sebagai berikut.

6. 1. Mana yang benar dari Aspek Hukum antara (Huruf a atau
huruf b) ? :
a. Surat Keputusan Komandan Lantamal III No.
SKEP/29/IV/1993 tanggal 8 April 1993 perihal
Penggantian letak tanah kavling anggota TNI AL yang
semula di Dukuh Pakis di ganti di Lidah Kulon
Surabaya.
Dibandingkan
dengan,
(milik
anggota/purn
TNL AL)
b. Surat Kadisfaslanal R/566/XII/2005 tanggal 6
Desember 2005 perihal Laporan permasalahan tanah
TNI AL Lidah Kulon Sby. (milik dinas TNI AL/milik
negara)
2. Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasal menurut Bapak
arahan Bapak Presiden
melalui surat Mensesneg 2007
dan 2011 apakah (Huruf a atau huruf b) ? :
a. Menyelesaikan Masalah
b. Menyesatkan
3. Seandainya surat perintah Kasal No. Sprin/35/I/2006
tidak diterbitkan maka Akte 050 Wahyudi Suyanto SH,
juga tidak akan terbit ? (Betul atau Salah)

7. 4. Alat-alat bukti berupa Surat R566/2005, Sprin
Kasal
35
/
2006,
disembunyikan
selama
Kepemimpinan Laksamana TNI Slamet Soebijanto
dan setelah 2-3 tahun diserahkan oleh KasalKasal penggantinya (Laksma Soemarjono, dan
Laksma
Tedjo
Edhy).
Pertanyaannya
merahasiakan surat-surat jual beli
semacam itu
merupakan Niat Baik atau Niat Buruk?
5. Sebagai Perwira Tinggi Angkatan Laut lulusan
AAL yang mempunyai Moto”Hre Dharma Santi”
malu berbuat cela dan berbuat kesatria.
Digembleng di Kobangdikal dengan Etos Kerja
bermoral, profesional, dan berani. Pertanyaannya
apakah sifat pemimpin Laksamana Slamet
Soebijanto
tidak
bertanggungjawab
atas
perbuatannya terpuji atau tidak terpuji.

8. Pada kesempatan terakhir masa jabatan Bapak Presiden
SBY, kami para pemilik tanah diantaranya ada yang sudah
berumur 86 tahun bahkan 92 tahun mengusulkan 3
alternatif:
1. Opsi/Alternatif I (Rekonsiliasi)
Dikumpulkan oleh Staff kepercayaan Bapak misalnya
(Bapak Menkopolhukam) ada dua
tahap, yaitu tahap
pertama dipertemukan Laksdya Gunadi MDA, Laksma
Purn. Suherman, Laksma TNI Purn. Ir. Dea Mansur, Sdr. Ir.
Sutoto Yakubus, dan Tim Gab. TLK. Dan tahap
kedua
(Bila mana tahap pertama belum selesai), dihadirkan juga
Kasal, Laksamana TNI Tanto Koeswanto, dan Laksamana
Slamet Soebijanto.
Tujuan dari pada pertemuan ini untuk menilai 2 surat
produk TNI AL yang bertolak belakang tentang obyek
yang sama tanah Lidah Kulon, (periksa Resume Singkat).
Kemudian diputuskan mencabut / tidak mencabut surat
perintah Kasal No. 35 tahun 2006.

9. 2. Opsi/Alternatif II (Tidak perlu pertemuan) karena datadata atau bukti-bukti sudah jelas, dengan mencabut
surat perintah kasal No. 35 tahun 2006 yang
digunakan sebagai dasar pembuatan akte 050 tahun
2006 - Wahyudi Suyanto, SH.Resikonya adalah
kemungkinan Ir. Sutoto Yakubus, mantan Dirut PT.
Ciputra Graha Prima
akan menuntuk kepada Pak
Slamet dan Pak Gunadi.
Hal ini dari riwayat tanah jelas-jelas bahwasanya PT.
Ciputra Graha Prima adalah
penyerobot tanah.
Karena pada waktu Kasal Laksamana Bernad Ken
Sondakh dan
Komandan Lantamal III Laksma TNI
Ahmad Ikhsan, Oknum penyerobot tanah dari PT.
Ciputra Graha Prima dengan Bulldosernya diusir dari
Tanah Lidah Kulon.
3. Opsi/Alternatif III yaitu Surat KPK No. R-230/4043/01/2013 tanggal 16 Januari 2013 dilaksanakan
dengan surat TIM Gab. No. B.25/II/Timgab.TLK/2013
tanggal 25 Februari
2013, kepada Komandan
Lantamal III untuk memproses Laksdya TNI Purn.
Gunadi MDA,
mantan Komandan Lantamal dan
selanjutnya diproses di Pengadilan Militer sesuai
ketentuan UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan
militer.

10. 2. Opsi/Alternatif II (Tidak perlu pertemuan) karena datadata atau bukti-bukti sudah jelas, dengan mencabut
surat perintah kasal No. 35 tahun 2006 yang
digunakan sebagai dasar pembuatan akte 050 tahun
2006 - Wahyudi Suyanto, SH.Resikonya adalah
kemungkinan Ir. Sutoto Yakubus, mantan Dirut PT.
Ciputra Graha Prima
akan menuntuk kepada Pak
Slamet dan Pak Gunadi.
Hal ini dari riwayat tanah jelas-jelas bahwasanya PT.
Ciputra Graha Prima adalah
penyerobot tanah.
Karena pada waktu Kasal Laksamana Bernad Ken
Sondakh dan
Komandan Lantamal III Laksma TNI
Ahmad Ikhsan, Oknum penyerobot tanah dari PT.
Ciputra Graha Prima dengan Bulldosernya diusir dari
Tanah Lidah Kulon.
3. Opsi/Alternatif III yaitu Surat KPK No. R-230/4043/01/2013 tanggal 16 Januari 2013 dilaksanakan
dengan surat TIM Gab. No. B.25/II/Timgab.TLK/2013
tanggal 25 Februari
2013, kepada Komandan
Lantamal III untuk memproses Laksdya TNI Purn.
Gunadi MDA,
mantan Komandan Lantamal dan
selanjutnya diproses di Pengadilan Militer sesuai
ketentuan UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan
militer.