Dokumen tersebut merupakan daftar nama dan nomor RS Umum di seluruh Indonesia yang mengalami penurunan anggaran tahun 2021. Terdapat 183 RS yang tercantum beserta lokasi dan nomor masing-masing.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 yang mengatur visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang situasi dan tantangan kesehatan digital di Indonesia, yang mencakup permasalahan data kesehatan yang terfragmentasi akibat banyaknya aplikasi kesehatan yang terpisah-pisah, serta keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data antar aplikasi. Dokumen ini juga menjelaskan visi Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi digital kesehatan guna mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dan menc
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prevalensi dan sebaran status gizi balita di Indonesia tahun 2021 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, yang meliputi stunting, wasting, dan underweight tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarMuh Saleh
IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahMuh Saleh
IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaMuh Saleh
Dokumen tersebut berisi data indeks keluarga sehat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada Juli 2020, termasuk persentase keluarga sehat, tidak sehat, dan pra sehat serta indikator-indikator kesehatan keluarga.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 yang mengatur visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang situasi dan tantangan kesehatan digital di Indonesia, yang mencakup permasalahan data kesehatan yang terfragmentasi akibat banyaknya aplikasi kesehatan yang terpisah-pisah, serta keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data antar aplikasi. Dokumen ini juga menjelaskan visi Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi digital kesehatan guna mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dan menc
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prevalensi dan sebaran status gizi balita di Indonesia tahun 2021 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, yang meliputi stunting, wasting, dan underweight tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarMuh Saleh
IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahMuh Saleh
IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaMuh Saleh
Dokumen tersebut berisi data indeks keluarga sehat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada Juli 2020, termasuk persentase keluarga sehat, tidak sehat, dan pra sehat serta indikator-indikator kesehatan keluarga.
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
LOKUS RUMAH SAKIT PONEK AKI AKB TAHUN 2021
1. LOXUS (RS PONEX) PEITURUNAN AXGXArcMANAN IAU OAN ANG(A(EMANAN SAYI IAIIUIT 2021
I I1 ACEH I 1 1109016 RS Umum oaerah IGx Chik Oitiro Sitli
2 1109027 RS Umum Daer.h TGK. Abdullah
3 1110075 R5 Umum Oa€rah Or. Fauziah Bir€un
3 1174016 85 umum Daerah Cut Meutia Kab, Aceh Utara
5 1115012 RS Umum Oaerah Sultan |rkandar Muda Natan Raya
5 6 r103010 RS Umum Oaerah Or. H. Yulidin
6 7 1109056 RS Umum Oaerah d.. zubir Mahmod
2 7 DeliSe.d.ng 8 12120r2 RS Umum Oearah Deli
8 Mandailing Naral 9 7203022 RS Umum Oaerah Panyabuntan
10 120207
'
RS Umum oaerah dr. HusniThamrin
9 11 1208016 RS Umum Oaerah H. AbdulManan Simatupani
10 t2 12140r0 RS Umum Oaerah tutar Hilieimaetano
11
l2 13 1207015 RS Umum Daerah Rantau Pra
3 SUMATERA EARAT 13 14 137t444 RS Umum Oaerah d.. Rasidin
l4 15 1372024 RS Umum Dae.ah Pasaman Barat
l5 16 130201r RS Umum D.erah 0.. Muhammad Zein Painan
16 11 13080r5 AS Umum Oaerah tubuk Basunt
l7 (epulauan M€ntawai 18 1301010
18 Solok 19 1303023 RS Umum Oae.ah Aroeula,5olok
19 sijunjuns 20 1304014 RS Um!m D.erah xabupaten Siiunjuns
20 27 1409022 RS Umum Oaerah Dr. R.M. Pratomo Ba8ansiapiapi
2l 22 1404014 RS Umum Daerah Selasih Riau
22 (uantan Sintinti 23 1401011 R5 Umom Oa€.ah I.luk k0rni.n
23 24 1410043 RS Umurn Oaerah xabupaten Xepula!.n M€ranti
74 25 1473013 RS Umum Daerah (ora Dumai
5 ]AMAI 25 Tanju nt labunt Iimu. 26 150601r RS Umum Daerah Nurdin Hamtah
26 Merangin 27 1502014 RS Umum Daerah xolonelAbundiani/Banrro
6 SUMATERA SETATAN 27 28 1607015 RS Umum Daerah Prarama Makartil
28 29 1606022 RS Umum Daerah 5untaiLilin
30 1606032 RS Umum Oa€.ah Sayunt tincn
29 31 1605043 RS Umum Oae.rh Rupit Xabuprten Mu5i Rawas lJtara
30 Ogan Xomerint Ulu 32 l50lo13 RS Umum Oaerah Dr. lbnu Sutowo Eaturaja
7 EENGKULU 31 33 1705018 RS Umum Daerah Tair x.bupat€nSeluma
Bentlulu Utar. 1703016 RS Umum Daerah Ar8a Makmur
Kepahiang 1708010 RS Umum Oa€.ah (epahiang
8 TAMPUNG 34 Kota Aandar Lampung 36 1871048 R5 Umum Daerah Or. A. Dedi
35 1811002 RS Umum Oae.ah Ragab 8e8awe Ca.am
36 38 1803010 ffS Umum Oaerah PrinFewu
9 37 39 2071114 8S Umum Daerah tmbung fatam.h (ora Satam
38 40 200r013 RS Umum Oae.rh Muhammad Sani tGbuparen Karimun
(EPULAUAN EANGKA OAN
BELITUNG
39 Bangka Selatan 41 1905024 RS Umum Oaerah Xrb. Eantka Selatan
40 selituntTim0r 42 1906014 RS Umum oaerah K:b.
41 Eelitung 43 1902010 RS Umum Oa€rahdr. H. Marsidirudono
10
t(ooE Rs E5UO XTPTMILII(AN
=
--xl
3s-l
2. 11 DAERAH XHUSUS ISUXOTA 42 3114517 RS Umum Oaerah xembangan
45 3174518 RS Umum Daerah Ke.am:tan (alider.s
43 46 3t7276r RS Umum oaerah (ramat rati
3r74523 RS Umum Daerah Matraman
48 3772771 RSUDCIPAYUNG
49 31t54!.4 RS Umum Oaerah Cilincins
50 3175412 RS Umum Oa€rah TUBU xoja
45 51 3173700 RS Um!m Daerah Cempaka Purih
52 3173698 RS Umum Oaerah sawah 8e5ar
46 53 3212076 RS Umum Oaerah Kab. rndramayu
54 1272011 RS Umum Oaerah M.A. Sentot Patrol
Boto, 3201083 SSUmum Oaerahteuwiliant
48 Garut 56 3205010 RS Umum Dae.ah d.. Slamet Garut
58 3202040 RS Umum Daerah Palabuhanratu
59 3202051 RS Umum O.erah raopanS Kulon
50 50 3215012 RS Umum Daerah X.raw.nt
51 61 3204090 R5 Umum Daerah Soreant
52 Eandun6 Barat 3217002 RS Umum Oaerah Cililin
63 3217@4 RS Umum Oaerah tembang
64 32t7@7 RS Umum Da€.ah Citalont wetan
53 65 3209014 RS Umom D.erah Waled
54 66 3214011 R5 Umum Oaerah Bayu Asih
55 67 3273160 RS lbu danAnal (ota Sandong
6a 3273405 RS Umom Oaerah (ote Ba.dun
56 69 3205023 R5 Umum Oaerah Sintaparna Medika Cnrautama
57 70 3216252 RS Umum Oae.ah Kab.Bekasi
s8 Subant 11
59 Cianiur 12
73 3203037 RS Umum Oaerah Cimacan
60 3208013 R5 Umum Oaerah 45 XuninSan
61 75 3275066 RS Umum Oae.ah Jatisampurna
'J6
3275067 85 Uml,m Pondok Gede
3275058 RS Umum O.erah Bantar GebanE
62 78 3276124 RS Umum Daerah (ota
63 79
80 3210014 RS Ulnum Oaer.h Maialentka
81 32lOO25 RS Umum O.€.ah Cideret
65 a2 321r015
55 Caamis 83 3207012 RS Umum Daerah (ab. aiahk
57 84 3211020 RS Umum Oae.ah Cababat
68 85 3201023 85 Umum Drerah Eanjar
69 327204 RSUmum Oaerah R Syamsudin 58
70 a7 3218001 RS Umum Oaerah Pan
t2
55
49 3202o14lRS Um'r! Daerah sekarwansi
62
32130101&S Umum paenh subanS
gzo:ors
lRs(,mu- oa€rah s.yang
3206011lBS Um,m Oaerah d,. Soerardio
54
3. 7l G.obogan 88 3315013 RS umum oa€.ah or. R.soedjati Soemodiardjo
72
89 3329012 RS Umom Oaerah Ereber
90 3329102 RS Umum Oaerah Bumiayu
73
91 332r011 85 Umum Daerah Sunan x.liiata
97 3321035 RS Umum Orerah Sultan fatah xarantawen Oemat
Cilacap 93 3301014 R5 Umum Daerah Cilacap
94 3301084 Rs Umum oaerah M.jenans
75 Batant 95 1325015 R5 Umum Daerah Xab. Eatant
96 3325039 RS Umum Oaerah Limpunt
75
91 3374134 RS Umum Oaerah Tuturejo s€marant
98 3374342 RS Umum Oaerah x. R. M.T Wongsoneto.o
99 33020r5 RSUD EANYUMAS
lClO 3302025 RSUmum Daerah Prof Df. MartonoSoel
101 3302191 RS Umum Daerah Aiibarang
102 3324014 RS Umum Oaerah Dr. H. Soewondo Kendal
79
103 3327010 AS Umum oa€rah Or. M AehariPem.lant
80 104 3309015 RS Umum Daerah Pandan Arant Boyolati
81 S.agen 10s 3314012 RS Umum Daerah d.. So€hadi Prijonetoro
106 3314089 RS Umum Oa€rah dr. Soeraho c.mol
82 107 3310421 RS Umum Oaerah Eatas War.s
8l 108 3315014 RS Umum D..rah Dr. R. So€trono Etora
109 33r6025 RS Umum Oaerrh D.. R.soeprapto Cepu
84 IeSal 110 33280r1 R5 Umum Daerah d.. Soeseto Slawi(abupaten Tetat
111 3328035 RS Umum Oaer.h 5uradadi
85 t12 3303016 fS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata
113 3303097 RS Umum Oaerah Panri Nugroho
86 114 3317015 RS Umum Oaerah dr. R. Soetratno Remban6
87
115 3318016 85 Umum Daerah RAA Soewondo
115 3318086 RS Umum Oaer.h (ayen Pati
l3
tt7 3319010 85 Umum Oaerah dr. Loe*mo.o Hadi
DIY 89 Santul 118 3402016 RS Umum Oaerah Pan€mbahan Senopali
14
90 Gununt (idul 119 3403010 RS Umum Oaer.h wonosari
91
120 3509010 RS Umum Daerah Dr. Soebandi
121 3509123 RS Oaerah xallsat lembe.
t22 3509r34 RS Oaerah salunt Jember
92
123 3578571 RS Umum Oaerah dr. Mohamad Soewandhie
124 3578213 8S Umum Oae.ah Bh.ltiDharma HBad.
93
3514036 RS Umum Oaerah Bantil
t26 3514058 RS Umum Daerah crati
94
127 3522014 RS Umum O.erah Or. R. Sosodoro
3510010 8S Umum Oaerah Elambantan
129 3510043 R5 Umum Da€rah Gentent
96 130 3515015 RS Umum Oaerah Sidoario
97
131 3528013 RS Umum Daerah Or. H. Slamet Marrodirdjo pametaran
112 3524027 R5 Umum Mohammad Noer Pametasan
1S
78
88
125
95
128
4. 98 G,erik 133 3525010 RS Umum Oaerah rbnu Sina xab. 6resit
99 134 3511011 RS Umum dr. H.xoesnadi Bondowoeo
1oo 135 3516073 RS Umum Oaer:h SadenAchmad Baso€ni
101 IuluntaSun6 3504012 RS Umum O.erah Dr. lsk.t Tulunt.tunt
102 3517010 R5 Umum Daerah (ab. rombant
138 3517089 R5 Umum Oa€rah Ploso
103 139 3506014 R5 Umum Oaerah Xabupaten (ediri
140 3506065 RS Umum Daerah Simpan8 Lima Gumut x.dti
lo4 MalanE 141 3507052 8s Umum Daerah (anjuruhan (epanjen
747 3507085 RS Umum Daerah Lawang
105 143 3508016 flS Daerah &. 8aryoto xabupar.n rumajan3
744 35080s8 RS Umum Daerah Pasnian Kabopaten tumaja.t
105 Sampang 145 35270r7 RS Umum Oa€.ah (ab. Sampant
107 145 3512012 85 Umum Oa..ahdr. Abdo.r 8.h€m hbuf,.t€n Situbon
141 3512035 RS Umum Daer.h Berulix.bupaten Sirubondo
148 3512037 RS Umum D.erah Asemba8ur (abupar€n Situbondo
108 149 3520012 R5 Umom Oaerah d.. Sayidiman Matetan
109 Probolintto 150 3913013 RS Umum Oaerah waluyo ,ari kaksaan
151 3513067 RSUmum Daerah rongas
110 152 3525011 RS Umum oa€rah Svarifah AmbamiRaro Ebu
15 EANTEN tll 5€rang 153 3604011 RS Umuft Oaerah dr. Drajat Prawir.netara
112 154 3502011 RS Umum Daer.h Or. Adjidarmo
113 155 3603157 RS Umum Daerah Ealaraja
114 156 3601010 R5 Umum Daerah Serkah Pandeglant
115 157 3673012 RSUO xot. Ser.ng
rr6 Xore Cileton 158 3612022 RS Umum Oaerah Kota Cilegon
777 Kota Tange.anB Selatan 159 3674164 RS Umum Daerah (ot, TangeranS Setatan
r18 Kor, Tanteran6 150 3571208 RS Umum Daerah xota TanSerent
77 EALI 119 161 51070r5 RS Umum oae.ah (arantaeem
r20 5102010 8S Umum Oaerah Iabanan
163 5102047 RS Nyitdah
121. Santli 164 5106014 RS Umum D.erah X.bupaten Sandi
,,27 Sulelent 165 5108016 RSUmum Daerah Kab. Bulelent
NUSATENGGARA SARAT 156 5203012 RS Umum Drerah Or. R. SoedionoSelong
!24 t67 5202011
125 158 5206015
126 169 5208002 RS Umum xab. Lombok Utara
19 NIJSATENGGAFA IIMUS 727 limor Ten&h Selatan 170 5304014
128 171 s303045 RS Umum Oa€.ah Naibonat
r29 172 5317002 RS Umum Drerah Pratama Reda Solo
lPeftrab
136
737
762
72318
5. 20 XATIMANTAN EARAT 130 6112003 RSUD Kabupat€n Kubu Raya
111 Sintang 774 5107010 RS Umum DaerehAde Muhrmmad ojo€nSintant
r32 175 6tolo22 RS Umum Daerah 5ambat
776 6101033 RS Umum O.€.ah Pemanttat
133 SangEau 171 6r05015 RS Umum Oae.ah M. Th. Ojaman Sang8au
134 (etapant 178 6106016 RS Umum Daer.h D.. Atoeidjam Kerapana
179 6r10012 RS Umum Oaerah Kabupalen Melawi
136 180 5108011 RSUmum Oaerah dr. A. Dipon€goro Pututtibru
137 181 6111002 RS Umum Oa€.ah Sultan Mu hammad lam atudin I
27 KALIMANIAN TENGAH 138 182 6202013 RS Umum Daerah Or Murjani Sampit
139 183 6201012 RS Umum Or€.ah Sullan tmanuddin
140 184 6213022 RSUmum Daerah Puruk Cahu
22 KALIMANIAN SEIATAN 141 185 63020r4 RS Umum Da€rah hbupaten (otabaru
142 185 6311016 RS Umum Daerah Ealangan
143 Hulu Sungaiselatan 187 63060r1 RS Umum Oaerah BriSjed H. Hasan Eatry Kandangan
188 63080r.3 RS Umum Oaerah Pambalah 8atun8
23 (ALIMANTAN TIMUR 145 189 6403052 RS Umum Oaerah AjlBarar.Atunt D€wa Satti
190 6405011 RS Umum Oaerah Or. Abdul Riv:i
191 6401014 85 Umum Oaer.h Pantlima S€baya
24 KALIMANTAN UTARA 148 r92 6408025 RS Umum Oaerah xabupaten Nunutan
Sul!ntan 193 5404021 RS Umum Da€rah laniunr s€lor
150 194
151 195 54060r2 RS Umum Oaerah (abupaten Malinau
25 152 195 7104038 R5 Umom Daer.h Talaud
solaant MontondowUtar, 197 7107003 RS Umum Dae.ah Eolaa
154 Solaant Mon8ondow Selatan 198 1770<N2 RS Umuft Daerah Bol, M
26 SUTAWESITENGAH 155 199 7201012 RS Umum Daereh Iriko.a Salakan
156 OontEala 200 7205022 RS Umum Or€rah (abelota
151 Siti 201 7210002 BS Umum Daerah Tora Eelo
202 12010t3 RS Umum Oaerah Suol
159 -toli-Toli
203 7206072 ido Ioli-Toli
BantSai Iaut 704 7207017
SUTAWESI SELAIAN 161 205 7306045
206 7304011 RS Umum Oaer.h ta.to
163 PanEraiene Xepulauan 207 7110016
Sinjai 208 7107014 RS Umum Oaerah Kabupaten
l6s 209 7326@2 RS Umum Oae.ah Pontliku
166 210 7316015 RS Umum Daerrh Maesenrernpulu €nr€t
767 2!7 7302016 RS Umom Daerah H.A. Sulthan Daen
Di RS Online R5l€Bebur dil(,h
Pase. (Iidak ada (ab Bulungan di
RS Onlr
27
113
135
146
14,
r49
6so3oo2lRS Umum oa€.ah ertmaa ee,atrim
--
158
160
162
764
6. 28 SUTAWESI TENGGARA 2t2 7406036 RS Umum Oaerah rabuparen Eombana
169 273 7403114 RS Umum Oaerah Konawe selatan
t?o 214 7407024 RS Umum Oaer.h Kabupaten guton Utara
215 7408013 RS Umum Daerah (ab.(onawe Ulara
216 7401038 RS Umum Oaerah &bupaten Euion
173 217 7401039 R5 Umum Oaerah kbupaten Buron Selaran
218 140!072 RS Benyamin culuh (olaka
29 GORONTALO t75 219 7503045 RS Umum Oaerah SumiPanua
776 220 7507043 85 Umum Daerah Tanidan Nelay.n
t71 Bone Sol.nto 227 7504032 R5 Umum Oaerah Toto xabita
30 222 1602044 RS Umum Oaerah Polewali
223 7604012 RS Umum Daer.h xabupaten Mamuju
180 224 7601011 RS Umum Oaerah Kabupaten Majene
31 MALUKU 181 8103042
182 226 8101015 RS Umum (arel Sadsuitubun
183 221 8103020 RSUO xab. Euru
144 8107021 RS Umum Oaerah Bula
r85 8109018 R5 Umum O.erah Namrole
230 8101063 RS Umum Oaerah Or. P. P. Matretti Saumtali
231 8108@2 RS Umum Oaerah Tialur
32 232 8203020 R5 Umum Daerah 5.nana
(ota Tidor€ (epulauan 233 8202043 8S Umum Oae.ah (ota Tidore (epulaoan
214 8201021 R5 Umum Oaerah railolo
23S 8201010 RS Umum Oaerah Tobelo
3l 246 9102011 RS Umum Oaerah Manokwari
237 9101010 RS Umum Oaerah Falfak
Teluk Sintuni 218 9104(n2 RS Umum Oaerah T€luk Sintuni
9r710lo R5 Umum Daerah xabupaten Soront
34 196 240 9212011 RS Umum Daerah (abupaten Mimila
797 241 9201072
198 242 9215011 RS Umum Dae.ah Agat5 (ab. Armat
Boven OiSo€l 243 9213039 RS Umum Oaerah Eoven Digoel
244 9214012 RS Umum Oaerah Kabupaten Mappi
r7r lxona*e ura,a
172 lauton
174 lxotara
186 luaturu rcnggara ea.at
87 lMaluku Ba,at o.ya
le"-r"r
rss l*lo*
199
2oo lMeppi
t t68
178
179
t-;;_l
I l8q
1,,o I
t,E,
192
I rs:
lrui