Writen by. B.12 Team

1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
LAPORAN
KEGIATAN DI DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 26 OKTOBER s.d 18 NOVEMBER 2012
Oleh :
H. ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT

2. LAPORAN
KEGIATAN ANGGOTA DPD RI
H. ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM
DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
A. PENDAHULUAN
Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal DPD RI, Nomor
.......................................................................... perihal kegiatan di daerah
pemilihan, setiap anggota DPD RI melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan alat kelengkapan yang
membidangi masing- masing anggota DPD RI. Diharapkan anggota DPD RI
mendapatkan respon berupa aspirasi dari daerah dan masyarakat yang akan
ditindaklanjuti oleh anggota DPD RI. Begitu juga kegiatan tersebut sangat
bermanfaat dalam memberikan informasi kepada masyarakat
Khusus untuk Komite I, bidang tugas yang akan dilaksanakan dalam
kegiatan di daerah adalah terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
Prolegnas, evaluasi pemekaran daerah dan efektivitas pelaksanaan
penyelanggaraan pemerintah daerah.
Meskipun kegiatan-kegiatan yang telah dirancang difokuskan pada rapat
kerja dengan elemen Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Namun
mengingat banyaknya permintaan dari kelompok kelompok masyarakat di tingkat
bawah agar mereka mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi oleh anggota
DPD RI, maka kunjungan kerja ke daerah pemilihan kali inipun lebih didominasi
oleh pertemuan/ tatap muka bersama kelompok- kelompok masyarakat di
pelosok- pelosok pedesaan. Antusiasme masyarakat itu tercermin dari besarnya
harapan masyarakat atas kehadiran DPD RI dalam menjembati aspirasi mereka
dan daerah.
Pada pertemuan bersama tokoh, kelompok/ komunitas masyarakat dan
Lembaga Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat, kami masih
menemukan persoalan yang masih berkutat pada permasalahan kesejahteraan
masyarakat dengan kondisi minimnya sarana dan prasarana pelayanan publik di
bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

3. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah penyerapan aspirasi ke
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kantor Biro Pemerintahan Daerah di
Tingkat Provinsi. Dimana dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa masukan,
antara lain :
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Pemerintahan akan
berupaya menyatukan suara dengan 19 Kabupaten/Kota yang ada di
Sumatera Barat untuk menggunakan penyebutan pemerintahan terendah di
Sumatera Barat dengan sebutan Nagari;
Dalam upaya penggunaan penyebutan pemerintah terendah agar disebut
sebagai Nagari, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro
Pemerintahan telah menyiapkan Risalah dan Dokumentasi Sosialisasi dalam
rapat baik itu dengan LKAAM, praktisi dan bersama akademisi dan berharap
bahan tersebut akan menjadi pegangan untuk satu suara di tingkat Nasional
dan DPD RI diharapkan berda di belakang masyarakat;
Diharapkan dalam penyusunan RUU Desa tidak hanya berlandaskan
kemauan politik semata namun juga memperhatikan aspirasi masyarakat.
Dalam kunjungan terpisah lainnya bersama Mahasiswa Universitas Negeri
Padang (UNP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Indonesia di Kota
Padang, kami juga mencatat beberapa pandangan dan masukan berharga dari
civitas akademika sebagai komunitas intelektual dalam menyiapkan diri sebagai
generasi penerus perjuangan bangsa; Gaung perubahan menjadi sebuah harapan
yang saat ini dibutuhkan oleh NKRI, namun dalam perjuangan/ pergerakan
mahasiswa kampus diharapkan jangan sampai terjebak dalam politik transaksional,
tetap mengutamakan kemandirian dan mengubah paradigma dari agent of change
menjadi pelopor perubahan / leader of change.
Harapan agar lembaga pendidikan swasta yang berbasis kesehatan juga
memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, sebab selama ini cenderung
terdapat perlakuan yang berbeda dengan lembaga- lembaga pendidikan kesehatan
berstatus negeri. Perhatian khusus juga ditujukan agar adanya kejelasan terkait
rencana pengesahan Undang- Undang Keperawatan.

4. Dalam kunjungan ke daerah pemilihan kali ini, kami pun masih mendapatkan
aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Desa. Masyarakat setingkat Nagari dan
Jorong di Sumatera Barat berharap banyak agar RUU Desa yang tengah di proses
saat ini hendaknya juga memperhatikan aspirasi masyarakat di Sumatera Barat dan
benar- benar berpihak kepada masyarakat.
Terkait UU Partai Politik Partai, sejumlah tokoh dan pengurus Partai Politik di
Kabupaten/ Kota mengharapkan elemen terkait seperti KPU, Bawaslu, DPD dan
DPR RI dapat mensosialisasikan Undang Undang Pemilu sesuai regulasi dan
tahapannya. Hal ini diharapkan agar informasi yang berkaitan dengan setiap
tahapan verifikasi disampaikan secara transparan dan akuntable. Para tokoh dan
Pengurus Parpol juga menitikberatkan pendidikan politik yang membangun karakter
kepemimpinan yang bisa diteladani dan mengharapkan kerjasama dari berbagai
elemen terkait agar masyarakat kita memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam
perilaku politik.
Akhirnya berdasarkan tugas dan wewenangnya anggota DPD RI berupaya
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di
daerah yang diwakilinya. Kegiatan konstitusional tersebut sudah dilaksanakan
tanggal 26 Oktober s.d 18 November 2012 di Sumatera Barat.
B. DASAR
Surat Sekretaris Jenderal DPD RI,
........................................................................................ perihal kegiatan di
daerah pemilihan.
C. TUJUAN
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya
adalah:
1. Menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah
baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk kemudian ditindaklanjuti
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI.

5. 2. Memperkuat hubungan kemitraan Anggota DPD RI dengan Pemerintah
Daerah baik secara kelembagaan maupun individu.
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan kelompok-
kelompok masyarakat.
D. SASARAN
1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar.
2. Lembaga Pendidikan/ Yayasan/ Kampus dan Organisasi Kemahasiswaan.
3. Kepolisian Daerah se tingkat Sektor.
4. Pemerintahan se Tingkat Nagari
5. Tokoh Masyarakat
6. Tokoh Partai Politik
7. Tokoh Agama
8. Kelompok Usaha Kecil Masyarakat
9. Masyarakat Umum
E. BENTUK KEGIATAN.
1. Rapat Kerja
2. Dialog dan Tanya Jawab
3. Kunjungan ke lokasi yang sudah ditentukan
F. RUANG LINGKUP TUGAS
Ruang lingkup tugas yang laksanakan DPD RI pada kegiatan di daerah meliputi
urusan-urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut:
Komite I, yaitu Sosialisasi UUD 1945, otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, evaluasi Rancangan Undang- Undang Desa, evaluasi pemekaran
daerah, pengawasan pelaksanaan UU Partai Politik dan efektivitas pelaksanaan
penyelanggaraan pemerintah daerah.

6. G. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan dilaksanakan mulai tanggal 26
Oktober s.d 18 November 2012. Jadwal kegiatan, notulensi, publikasi, kliping
koran dan aspirasi masyarakat terlampir.
H. HASIL YANG DICAPAI
( Terlampir )
I. PENUTUP
Demikian laporan ini dibuat sebagai hasil kegiatan dalam rangka reses
anggota DPD RI. Semoga hasil laporan ini menjadi masukkan bagi
pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat dalam melihat peran dan
fungsi anggota DPD RI di daerah pemilihannya.
Jakarta, 19 November 2012
Anggota DPD RI
Asal Sumatera Barat
H. Alirman Sori, SH, M.Hum, MM
Anggota B-12