Penegakan hukum dan berkeadilan

1. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Dosen Pembina:
RANTI NAZMI, M.Pd.
UNIVERSITAS PGRI PGRI SUMATERA BARAT
PADANG
2024

2. Materi POkok
 Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang
berkeadilan
 Alasan diperlukannya Penegakan Hukum yang
berkeadilan
 Menggali sumber historis, sosiologis, dan Politis,
Penegakan Hukum yang berkeadilan
 Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum
yang berkeadilan
 Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang
berkeadilan

3. 1. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum
yang berkeadilan
 Penegakan hokum yang berkeadilan dapat dimaknai bahwa
sebuah Negara harus memiliki hukum dan hukum harus
ditegakkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
 Penegakan hukum yang berkeadilan dapat dilaksakan dalam
sebuah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang
berdasarkan pada aturan hokum, dan hokum yang berlaku
harus sesuai dengan konsep keadilan, dalam artian
menyamaratakan semua warga Negara di hadapan hokum
tanpa perbedaan.
 Hukum yang berkeadilan sangat penting untuk memastikan
semua warga Negara mendapat perlindungan, keamanan,
menciptakan ketertiban, dll

4. 2. Alasan diperlukannya Penegakan
Hukum yang berkeadilan
1. Hukum dijadikan oleh penguasa sebagai alat legitimasi
politik untuk melegalkan semua tindakan mereka
2. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara
banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik
KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain
yang tidak terpuji);
3. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA,
tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lan-lain);
4. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang
belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas;
5. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau
yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,

5. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan
Politis, Penegakan Hukum yang berkeadilan
a. Historis
Sejak zaman colonial, masyarakat nusantara
mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat
hokum yang diselenggarakan oleh pemerintah
colonial hanya berpihak pada mereka saja
b. Sosiologis
Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban
dalam masyarakat
c. Politis
Pemerintah menciptakan hokum agar
kewibawaan mereka dapat tetap terjaga

6. 4. Dinamika dan tantangan Penegakan Hukum
yang berkeadilan
 Dinamika
Pemerintah dan aparat penegak hokum di Indonesia pada
satu periode sangat tegas dengan aturan hokum tapi
dippriode lain masih lemah dalam penegakan hokum.
 Tantangan
tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini
adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di
tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata
kehidupan masyarakat.

7. 4. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang
berkeadilan
 Esensi
 Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan
peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan
keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam
peraturan hukum (pasal-pasal hukum material)
seyogianya dapat terwujud dalam proses
pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat.
Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya
bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat sehingga
masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan
hak-hak dan kewajibannya.

8.  Urgensi
 keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat
penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak
adanya aturan hukum akan mengakibatkan
kehidupan masyarakat “kacau” (chaos). Negara-
Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan
menganut sistem demokrasi konstitusional, telah
memiliki sejumlah peraturan perundangan,
lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan
aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian
hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,
upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan
secara terus menerus.

9. SAMPAI JUMPA PADA MATERI
SELANJUTNYA …..!