Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
•
0 likes•897 views
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
Recommended
developemental dysplasia of hip
This document provides an overview of developmental dysplasia of the hip (DDH), including its normal development, etiology, epidemiology, diagnosis, treatment, and complications. Key points include: DDH can range from mild dysplasia to frank dislocation and is more common in females. Clinical diagnosis involves the Ortolani and Barlow maneuvers while imaging includes x-rays and ultrasound. Treatment depends on the grade of DDH and may involve closed or open reduction along with bracing or splinting. Complications can include avascular necrosis and osteoarthritis if left untreated.
Ministry of Finance Green Paper
Indonesia is committed to reducing its greenhouse gas emissions by 26% below business-as-usual levels by 2020 and potentially 41% with international assistance. The Green Paper outlines economically sound policy strategies for cost-effective climate change mitigation in Indonesia. It proposes a carbon tax/levy on fossil fuels coupled with energy subsidies reform and access to carbon markets. It also recommends incentivizing regional governments to reduce emissions from land use change and forestry through fiscal transfers. The Green Paper argues for attracting international carbon finance to support Indonesia's transition to a low-carbon economy while ensuring adequate returns, and continuing engagement in international climate negotiations.
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
1. Menteri Keuangan Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan APEC ke-17 di Kyoto, Jepang untuk membahas isu ekonomi global dan regional seperti global imbalances, nilai tukar, dan strategi pertumbuhan hijau.
2. Dalam pertemuan tersebut disetujui inisiati financial inclusion dan lanjutnya APEC Infrastructure Pathfinder untuk meningkatkan akses jasa keuangan dan manajemen proyek infrastruktur.
3. Laporan Kyoto menekankan penting
Global financial safety net: A three tier approach
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like anxiety and depression.
Indonesia oecd
Indonesia dan OECD akan meluncurkan kajian kebijakan investasi di Indonesia pada 1 November 2010 untuk menilai kebijakan investasi Indonesia dalam 10 aspek seperti infrastruktur, keuangan, pendidikan, dan tenaga kerja. Kerja sama antara Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2000, dengan empat kajian sebelumnya dan satu kajian energi. Kajian ini bertujuan meningkatkan standar kebijakan Indonesia sesuai dengan praktik terbaik internasional.
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
Communique
The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors met in Gyeongju, Republic of Korea on October 23, 2010 to address ongoing economic challenges and prepare for the Seoul Summit. They agreed to pursue structural reforms and fiscal consolidation plans to boost global demand and growth. Ministers also committed to regulatory reforms, reducing imbalances, strengthening financial regulation, and increasing the IMF's resources to support the global economy. Plans were discussed to promote development, financial inclusion, and public-private partnerships.
Recommended
developemental dysplasia of hip
This document provides an overview of developmental dysplasia of the hip (DDH), including its normal development, etiology, epidemiology, diagnosis, treatment, and complications. Key points include: DDH can range from mild dysplasia to frank dislocation and is more common in females. Clinical diagnosis involves the Ortolani and Barlow maneuvers while imaging includes x-rays and ultrasound. Treatment depends on the grade of DDH and may involve closed or open reduction along with bracing or splinting. Complications can include avascular necrosis and osteoarthritis if left untreated.
Ministry of Finance Green Paper
Indonesia is committed to reducing its greenhouse gas emissions by 26% below business-as-usual levels by 2020 and potentially 41% with international assistance. The Green Paper outlines economically sound policy strategies for cost-effective climate change mitigation in Indonesia. It proposes a carbon tax/levy on fossil fuels coupled with energy subsidies reform and access to carbon markets. It also recommends incentivizing regional governments to reduce emissions from land use change and forestry through fiscal transfers. The Green Paper argues for attracting international carbon finance to support Indonesia's transition to a low-carbon economy while ensuring adequate returns, and continuing engagement in international climate negotiations.
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
1. Menteri Keuangan Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan APEC ke-17 di Kyoto, Jepang untuk membahas isu ekonomi global dan regional seperti global imbalances, nilai tukar, dan strategi pertumbuhan hijau.
2. Dalam pertemuan tersebut disetujui inisiati financial inclusion dan lanjutnya APEC Infrastructure Pathfinder untuk meningkatkan akses jasa keuangan dan manajemen proyek infrastruktur.
3. Laporan Kyoto menekankan penting
Global financial safety net: A three tier approach
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like anxiety and depression.
Indonesia oecd
Indonesia dan OECD akan meluncurkan kajian kebijakan investasi di Indonesia pada 1 November 2010 untuk menilai kebijakan investasi Indonesia dalam 10 aspek seperti infrastruktur, keuangan, pendidikan, dan tenaga kerja. Kerja sama antara Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2000, dengan empat kajian sebelumnya dan satu kajian energi. Kajian ini bertujuan meningkatkan standar kebijakan Indonesia sesuai dengan praktik terbaik internasional.
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
Communique
The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors met in Gyeongju, Republic of Korea on October 23, 2010 to address ongoing economic challenges and prepare for the Seoul Summit. They agreed to pursue structural reforms and fiscal consolidation plans to boost global demand and growth. Ministers also committed to regulatory reforms, reducing imbalances, strengthening financial regulation, and increasing the IMF's resources to support the global economy. Plans were discussed to promote development, financial inclusion, and public-private partnerships.
Pelantikan Eselon II
Keputusan Menteri Keuangan mengangkat dan memindahkan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Recent Economic Development: August 2010
The document summarizes recent positive economic developments in Indonesia. GDP growth was 6.2% in Q2 2010 and is projected to be 5.5-6.0% for the full year. Inflation is estimated to remain within the target range of 5%±1%. The balance of payments posted a surplus in Q2 and international reserves increased. Banking stability was maintained with strong capital levels and low non-performing loans. Fiscal policy aims to continue stimulus while reducing debt, with the state budget targeting a deficit of 1.6% of GDP.
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2010. Ada empat permasalahan utama yaitu: 1) masalah internal kementerian/lembaga, 2) mekanisme pengadaan barang dan jasa, 3) dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, 4) masalah lainnya. Dokumen ini menganalisis pola penyerapan belanja beberapa kementPolicy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy paper ini membahas perlunya pemerintah memberikan subsidi LGV/Vi-Gas tahun 2011 untuk mengurangi subsidi BBM. Pemberian subsidi LGV sebesar Rp600 per liter kepada taksi di Jakarta dapat mengurangi subsidi BBM Premium sebesar Rp275,52 miliar. Syaratnya antara lain selisih harga LGV dan BBM harus Rp1.500, penggunaan konverter kit terjamin, harga LGV murah, dan ketersediaan gas. Langkah selanjutny
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
Laporan ini membahas tiga hal utama: (1) menganalisis alternatif terbaik kebijakan pembiayaan APBN jangka menengah, (2) menilai efisiensi utang dalam dan luar negeri, dan (3) merekomendasikan reprofiling obligasi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia masih aman tetapi perlu mengkonversi utang luar negeri menjadi dalam negeri. Utang luar negeri lebih tidak efisien dibandPMK Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Perpres 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
PMK Nomor 30 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
PP Nomor 1 Tahun 2007
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur
RUU APBN 2011
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2011, mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah, sedangkan belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
More Related Content
More from Badan Kebijakan Fiskal
Pelantikan Eselon II
Keputusan Menteri Keuangan mengangkat dan memindahkan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Recent Economic Development: August 2010
The document summarizes recent positive economic developments in Indonesia. GDP growth was 6.2% in Q2 2010 and is projected to be 5.5-6.0% for the full year. Inflation is estimated to remain within the target range of 5%±1%. The balance of payments posted a surplus in Q2 and international reserves increased. Banking stability was maintained with strong capital levels and low non-performing loans. Fiscal policy aims to continue stimulus while reducing debt, with the state budget targeting a deficit of 1.6% of GDP.
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2010. Ada empat permasalahan utama yaitu: 1) masalah internal kementerian/lembaga, 2) mekanisme pengadaan barang dan jasa, 3) dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, 4) masalah lainnya. Dokumen ini menganalisis pola penyerapan belanja beberapa kementPolicy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy paper ini membahas perlunya pemerintah memberikan subsidi LGV/Vi-Gas tahun 2011 untuk mengurangi subsidi BBM. Pemberian subsidi LGV sebesar Rp600 per liter kepada taksi di Jakarta dapat mengurangi subsidi BBM Premium sebesar Rp275,52 miliar. Syaratnya antara lain selisih harga LGV dan BBM harus Rp1.500, penggunaan konverter kit terjamin, harga LGV murah, dan ketersediaan gas. Langkah selanjutny
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
Laporan ini membahas tiga hal utama: (1) menganalisis alternatif terbaik kebijakan pembiayaan APBN jangka menengah, (2) menilai efisiensi utang dalam dan luar negeri, dan (3) merekomendasikan reprofiling obligasi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia masih aman tetapi perlu mengkonversi utang luar negeri menjadi dalam negeri. Utang luar negeri lebih tidak efisien dibandPMK Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Perpres 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
PMK Nomor 30 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
PP Nomor 1 Tahun 2007
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur
RUU APBN 2011
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2011, mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah, sedangkan belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
More from Badan Kebijakan Fiskal (20)
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing