Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ini mengatur tentang persyaratan dan proses penerimaan siswa baru di berbagai jenjang pendidikan formal, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Kejuruan. Dokumen ini menetapkan batasan usia minimum dan maksimum untuk setiap jenjang pendidikan serta ketentuan jumlah peserta didik per kelas. Proses penerimaan siswa baru meliputi pemberitahuan, pendaftaran, pengum

1. Ketikan SALINAN :
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 051/U/2002
TENTANG
PENERIMAAN SISWA
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa penerimaan siswa dengan cara yang lebih baik dapat
meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara
nasional;
b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip
manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak
memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan
penerimaan siswa;
c. bahwa penghapusan Evaluasi Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional dan
penetapan sistem penilaian akhir belajar pada Sekolah Dasar, Sekolah
Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Menengah Umum, Sekolah Menengah Luar Biasa, Madrasah Aliyah,
dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan
siswa baru;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dipandang perlu menetapkan
kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penerimaan
Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara 3411);

2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN
SEKOLAH

3. Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain;
2. Ujian akhir sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh
sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
3. Nilai ujian akhir sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah yang
dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah;
4. Ujian akhir nasional yang selanjutnya disebut ujian nasional adalah kegiatan penilaian
hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan
secara nasional;
5. Daftar nilai Ujian Nasional adalah daftar yang memuat nilai hasil Ujian Nasional yang
diberikan kepada siswa yang telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan;
6. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat (STTB) adalah surat pernyataan
resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan
pendidikan sekolah;
7. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang
diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang
setara dengan SD;
8. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang
diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang
setara dengan SLTP;
9. Dinas Provinsi adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi;
10. Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama di provinsi;
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/
kota;
12. Kandepag adalah Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
Pasal 2
Penerimaan siswa bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara
usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
Pasal 3
Penerimaan siswa harus berasaskan:
a. obyektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus
memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Menteri ini;
b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui
oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-
penyimpangan yang mungkin terjadi;
c. akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti
program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan
suku, daerah asal, agama, dan golongan.

4. Pasal 4
(1) Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA)
adalah:
a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
(2) Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak
yang berusia minimal 4 tahun;
(3) Persyaratan calon siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah:
a. telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
b. telah berusia 6 tahun dapat diterima;
(4) Persyaratan calon siswa kelas 1 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Luar Biasa
(SLB) Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 tahun;
(5) Persyaratan calon siswa kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs) adalah:
a. telah tamat SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A dan memiliki STTB;
b. memiliki Daftar Nilai Ujian Akhir;
c. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
(6) Persyaratan calon siswa kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa
(SLTPLB) adalah anak yang tamat SD/SDLB/MI dan memiliki STTB;
(7) Persyaratan calon siswa kelas 1 Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah Aliyah
(MA) adalah:
a. telah tamat SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB;
b. memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SLTP atau MTs atau DNP Program Paket B
atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamat SLTP;
c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
(8) Persyaratan calon siswa kelas 1 Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) adalah anak
yang tamat SLTP/SLTPLB/MTs dan memiliki STTB/Ijazah;
(9) Persyaratan calon siswa kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
a. telah tamat SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB;
b. memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SLTP atau MTs atau Daftar Nilai Ujian
Persamaan Tamat SLTP atau Daftar Nilai Pehabtanas Program Paket B;
c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah
yang dituju;
(11) Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI, SLTP/MTs, SLTPLB,
SMU/MA, SMLB, dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan
untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

5. Pasal 5
(1) Jumlah peserta didik pada TK/RA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 25
orang;
(2) Jumlah peserta didik pada TKLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 5
orang;
(3) Jumlah siswa pada SD/MI, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 40 orang;
(4) Jumlah siswa pada SDLB/SLB Tingkat Dasar, dalam setiap rombongan belajar/kelas
maksimum 8 orang;
(5) Jumlah siswa untuk SLTP/MTs, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 40
orang;
(6) Jumlah siswa untuk SLTPLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang;
(7) Jumlah siswa untuk SMU/MA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 40
orang;
(8) Jumlah siswa untuk SMLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang;
(9) Jumlah siswa baru pada SMK per kelompok belajar/kelas maksimum 40 orang untuk
bidang keahlian Pekerjaan Sosial serta Bisnis dan Manajemen, dan maksimum 36 orang
untuk bidang keahlian lainnya.
Pasal 6
Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender
pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman siswa
yang diterima, dan pendaftaran ulang.
Pasal 7
Sekolah dapat mengadakan seleksi calon siswa jika daya tampung tidak cukup.
Pasal 8
(1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI dilakukan
berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan
Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) atau Komite Sekolah;
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak
dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.
Pasal 9
(1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SLTP/SLTPLB/MTs dapat menggunakan Nilai Ujian
Akhir Sekolah atau Nilai Ujian Persamaan Tamat SD atau Daftar Nilai Pehabtanas
Program Paket A, dengan mempertimbangan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah,
bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia
calon siswa;
(2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat
skolastik atau tes potensi akademik.

6. Pasal 10
Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMU/SMLB/MA dilakukan berdasarkan peringkat Nilai
Ujian Nasional SLTP/SLTPLB/MTs atau Nilai Ujian Persamaan Tamat SLTP atau Daftar
Nilai Pehabtanas Program Paket B, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke
sekolah, usia calon siswa, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, iptek,
ekonomi lemah, atau prestasi lain yang diakui sekolah.
Pasal 11
(1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian
kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya
dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan
institusi pasangan/asosiasi profesi;
(2) Apabila seleksi pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan peringkat
Nilai Ujian Nasional SLTP/SLTPLB/MTs atau Daftar Nilai Pehabtanas Paket B dengan
mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, bakat olah raga, bakat seni,
prestasi di bidang akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon siswa.
Pasal 12
(1) Perpindahan siswa antarsekolah dalam satu kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam
satu provinsi, atau antarpropinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah
Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota/Propinsi/Kandepag sesuai kewenangannya;
(2) Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar
persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan Kepala
Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Kandepag sesuai dengan kewenangannya;
(3) Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah.

7. Pasal 13
Biaya pendaftaran penerimaan siswa diatur seringan mungkin, dan bagi calon siswa yang
mengalami hambatan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya.
Pasal 14
(1) Dinas Provinsi/Kanwil Depag dan Dinas Kabupaten/Kota/Kandepag sesuai dengan
kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan
siswa.
(2) Dalam penerimaan siswa, sekolah mengikutsertakan Badan Pembantu Penyelenggara
Pendidikan (BP3) atau Komite Sekolah.
Pasal 15
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
083/U/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Taman
Kanak-kanak dan Sekolah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 16
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2002
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
A. MALIK FADJAR
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan
Pemuda di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian
dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Kepala Pusat, dan Kepala Biro di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
7. Semua Gubernur,
8. Semua Bupati/Walikota,

8. 9. Semua Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/kabupaten/Kota,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Semua Ketua DPRD Kabupaten/Kota,
13. Komisi VI DPR-RI.
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
ttd
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
http://ebtanas.org