Recommended
More Related Content
Similar to KENDARI ambulans.ppt
Similar to KENDARI ambulans.ppt (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
KENDARI ambulans.ppt
- 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan KEBIJAKAN LAYANAN AMBULANS DI INDONESIA KENDARI, 30 JULI 2019
- 2. suatu mekanisme pelayanan pasien gawat darurat yang terintegrasi dengan menggunakan kode akses 119 dan melibatkan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2016) LATAR BELAKANG Pelayanan ambulans sesuai standar Pendataan jumlah ambulasn yang tersedia tiap kabupaten kota Sistem registrasi ambulans yang belum sama Eskalasi (massal) SPGDT sehari-hari LENGKAP dengan ambulans sesuai standar Perlu sistem yang terpadu didukung dengan layanan ambulans SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU ( SPGDT ) : Mulai dari jenis, bentuk,warna, peralatan, SDM dll
- 3. Regulasi Terkait SPGDT 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2016 tentang SPGDT 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik 8. Surat Edaran Dirjen Yankes No. 2132 tahun 2018 tentang Pembentukan PSC 9. Surat edaran Dirjen Yankes No. 1624 tahun 2019 tentang Monev PSC 119 1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. UU 44 Tahun 2009 tentang RS 4. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
- 4. Regulasi Terkait Ambulans Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143 Menkes-Kesos/SK/II/2001 tanggal 23 Februari 2001 Tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
- 5. Tujuan Manajemen Pelayanan Ambulans • Memudahkan dalam pengaturan serta monitoring pelayanan Ambulans di Indonesia • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan ambulans bagi pemangku kepentingan, manajemen fasyankes, dan penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya. • Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Publik Safety Center (PSC) 119 • Pelayanan khusus seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Palang Merah Indonesia (PMI), Pelayanan Ambulans Jalan Tol. • Institusi penyedia layanan evakuasi medik.
- 6. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan Mempercepat respon penanganan korban Menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan SPGDT RESPON CEPAT YAN GADAR OLEH NAKES YAN AMBULANS MELIBATKAN MASYARAKAT SISTEM KOMUNIKASI Time Saving Is Life And Limb Saving TUJUAN SPGDT
- 7. Penyelenggaraan Layanan Ambulans Terdiri : 1. Jenis Ambulans 2. Persyaratan umum Kendaraan Ambulans 3. Sumber Daya Manusia di dalam Ambulans 4. Spesifikasi Minimal Interior Ambulans 5. Tata Tertib Berkendaraan Ambulans 6. Alat Komunikasi 7. Penyelenggara Pelayanan Ambulans 8. Pembiayaan 9. Tata Laksana Pelayanan Ambulans
- 8. LAYANAN EMERGENSI DALAM SPGDT LOKASI KEJADIAN (PRA FASYANKES) - SDM terlatih - Respon evakuasi yg cepat dan tepat - Akses dan sistem komunikasi yg mudah dijangkau - Response time sesegera mungkin - Triase yg sesuai standar - Tindakan ABCD yg cepat dan tepat -Kelayakan jalan kendaraan (ambulans) - Kelengkapan peralatan medik dan non medik ambulans - Keterampilan Nakes dan Non Nakes Layanan Ambulans Gawat Darurat INTRA FASYANKES ANTAR FASYANKES
- 15. Penguatan SPGDT : Rencana Kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA 2019 Registrasi PSC 119 Manajemen Pelayanan Ambulans Algoritma Operator NCC/PSC 119 Registrasi Ambulans Penguatan Fasyankes sebagai jejaring
- 16. Manajemen Pelayanan Ambulans Alur perizinan, alur registrasi. Perizinan dan Registrasi Ambulans Kualifikasi dan Keterampilan SDM Spesifikasi Ambulans Kendaraan Pencatatan dan Pelaporan
- 17. SPGDTMELALUINCC119–PSC119 Data Jumlah fasyankes di Indonesia RS : 2831 Puskesmas : 9993 Klinik : 8841
- 18. Dalam menyelenggaraan PSC 119, yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, terhadap : a. Payung hukum dan regulasi b. Lokasi c. SDM d. Sarana, prasarana, peralatan dan e. Jaringan komunikasi / informasi f. Peningkatan kemampuan teknis g. Dokumen operasional pelayanan h. Kinerja pelayanan i. Jejaring kerja j. Anggaran yang dibutuhkan k. Inovasi pelayanan 1552 271 89 1124 65 0 3
- 19. Ambulans > Ambulans Gawat Darurat Propinsi Rumah Sakit NAD 22 Sumatera Utara 44 Sumatera Barat 25 Riau 24 Jambi 15 Sumatera Selatan 38 Bengkulu 10 Lampung 19 Bangka Belitung 8 Kepulauan Riau 14 DKI Jakarta 53 Jawa Barat 92 Jawa Tengah 107 DI Yogyakarta 18 Jawa Timur 116 Banten 26 Bali 19 Nusa Tenggara Barat 12 Nusa Tenggara Timur 22 Kalimantan Barat 22 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan 15 Kalimantan Timur 22 Kalimantan Utara 4 Sulawesi Utara 14 Sulawesi Tengah 16 Sulawesi Selatan 33 Sulawesi Tenggara 17 Gorontalo 5 Sulawesi Barat 8 Maluku 15 Maluku Utara 10 Papua Barat 12 Papua 27 Luar Negeri - TOTAL 919 Ambulans > Ambulans Transport Propinsi PEMILIK RUMAH SAKIT NAD 38 Sumatera Utara 91 Sumatera Barat 48 Riau 44 Jambi 30 Sumatera Selatan 59 Bengkulu 21 Lampung 63 Bangka Belitung 18 Kepulauan Riau 24 DKI Jakarta 113 Jawa Barat 256 Jawa Tengah 242 DI Yogyakarta 48 Jawa Timur 282 Banten 75 Bali 35 Nusa Tenggara Barat 33 Nusa Tenggara Timur 37 Kalimantan Barat 30 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 27 Kalimantan Timur 31 Kalimantan Utara 8 Sulawesi Utara 27 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 53 Sulawesi Tenggara 24 Gorontalo 11 Sulawesi Barat 9 Maluku 24 Maluku Utara 13 Papua Barat 16 Papua 30 Luar Negeri - TOTAL 1908
- 20. RINCIAN AMBULAN TRANSPORT DIMASING MASING DINAS KESEHATAN Propinsi Puskesmas Ranap Puskesman Non Ranap NAD 177 121 Sumatera Utara 103 172 Sumatera Barat 82 115 Riau 88 95 Jambi 64 60 Sumatera Selatan 109 137 Bengkulu 36 56 Lampung 102 95 Bangka Belitung 23 28 Kepulauan Riau 39 30 DKI Jakarta 13 42 Jawa Barat 216 482 Jawa Tengah 321 352 DI Yogyakarta 47 43 Jawa Timur 501 260 Banten 59 159 Bali 35 81 Nusa Tenggara Barat 87 20 Nusa Tenggara Timur 89 90 Kalimantan Barat 70 78 Kalimantan Tengah 59 76 Kalimantan Selatan 39 109 Kalimantan Timur 87 68 Kalimantan Utara 20 25 Sulawesi Utara 60 53 Sulawesi Tengah 65 30 Sulawesi Selatan 210 109 Sulawesi Tenggara 80 92 Gorontalo 23 48 Sulawesi Barat 41 27 Maluku 41 71 Maluku Utara 35 54 Papua Barat 23 25 Papua 94 35 Luar Negeri - - Total 3138 3338 GRAND TOTAL 6476
- 21. TERIMA KASIH www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes @ditjenyankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan
Editor's Notes
- Kondisi pelayanan kegawatdaruratan di Indonesia yang dapat diamati saat ini yaitu belum adanya sistem penanganan kegawatdaruratan yang standar dan terintegrasi dan adanya fakta bahwa pelayanan kesehatan khususnya penanganan kegawatdaruratan perlu terus ditingkatkan untuk menekan angka kematian dan mencegah kecacatan, sehingga diperlukan suatu sistem terpadu yang didukung dengan sistem komunikasi, yang disebut SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu). Payung hukum SPGDT yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 telah diundangkan pada tanggal 27 Mei 2016. Dalam Permenkes tersebut SPGDT didefinisikan sebagai suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119, dengan melibatkan masyarakat. Untuk pelayanan kegawatdaruratan sehari-hari (SPGDT sehari-hari) dilakukan oleh fungsi NCC 119 yang terintegrasi dengan PSC 119 dengan jejaringnya. Saat SPGDT sehari-hari mengalami eskalasi (massal) menjadi SPGDT bencana maka selain NCC dan PSC 119, pelayanan kegawatdaruratan juga dilakukan di bawah komando BNPB dan/atau BPBD.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPGDT, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan terkait mulai dari Undang-undang sampai dengan Keputusan MK yang menjadi Dasar Hukum pelayanan Pra RS. Peraturan ini menjadi pegangan bagi petugas di lapangan. Bagi petugas kesehatan diminta untuk mematuhi dan menjalankan aturan tersebut agar kebutuhan masyarakat akan layanan emergensi dapat terjamin. Perlu kita ingat bahwa agar jangan sampai terjadi pasien emergensi ditolak oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan apapun.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPGDT, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan terkait mulai dari Undang-undang sampai dengan Keputusan MK yang menjadi Dasar Hukum pelayanan Pra RS. Peraturan ini menjadi pegangan bagi petugas di lapangan. Bagi petugas kesehatan diminta untuk mematuhi dan menjalankan aturan tersebut agar kebutuhan masyarakat akan layanan emergensi dapat terjamin. Perlu kita ingat bahwa agar jangan sampai terjadi pasien emergensi ditolak oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan apapun.