Davi Ariyanti
Dinda Mutiara Hanum
Gianida Nur Azizah
Isti Novrianti
Nisrina Nur Aini
Reva Handayani
Riszky Pertiwi
FREEDOM
Of
PRESS
HAK HUKUM YANG
DIBERIKANOLEH
KONSTITUSIONAL
KEPADA
MEDIA MASSA
Pasal
UUD 1945
Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 40 tahun 1999 tentang pers
UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan
pendapat dimuka umum
UU No. 40 tahun 2000 tentang pers
UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
KEBEBASAN
PERS
PENGENDALIAN
What is it?
PENGENDALIAN
KEBEBASAN PERS
“Adanya pihak – pihak yang
tidak suka, sehingga ingin
meniadakan kebebasan
pers.”
Faktor
Penyebab
UUD 1945 pasal 28
Menjamin kebebasan pers, tidak
ada sensor, tidak ada breidel
UU No. 11 Tahun 1996
Setiap warga negara dapat melakukan
perusahaan pers
UU No. 21 tahun 1992
Mengatur tentang Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers
Distorsi
PERATURAN
ERUNDANG-UNDANGAN
1. Menelepon redaktur
2. Mengirimkan redaksi tertulis ke
media massa
3. Membreidel surat kabar dan majalah
4. Kekerasan fisik pada wartawan
5. Menangkap, memenjarakan, bahkan
membunuh wartawan.
ERILAKU
AARAT
PENGADILAN MASSA, MISALNYA DENGAN
CARA MENGHUKUM
MENURUT CARANYA
SENDIRI, MENTEROR,
PENCULIKAN DAN
PENGRUSAKAN
KANTOR MEDIA
MASSA DAN LAIN-
LAIN.
PENGADILAN
MASSA
Lebih mengutamakan
perolehan laba
Penyajian berita tidak
memenuhi standar
etika jurnalistik
ERILAKU
ERSSENDIRI
PENYALAHGUNAAN
KEBEBASAN
BERPENDAPAT DAN
BERBICARA
What is it?
PENYALAHGUNAAN
KEBEBASAN PERS
“Memanfaatkan kebebasan
untuk melakukan kegiatan
Jurnalistik yang bertentangan
dengan fungsi dan peran yang
diemban.”
Faktor
Penyebab
Kelompok E Kebebasan Pers
Kelompok E Kebebasan Pers
Kelompok E Kebebasan Pers
Kelompok E Kebebasan Pers

Kelompok E Kebebasan Pers