Capaian kinerja pemerintah daerah istimewa Yogyakarta antara tahun 2018-2021 menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target-target yang ditetapkan meskipun terdapat penurunan pada beberapa indikator akibat pandemi Covid-19, seperti pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

2. •
•
•
•
•
•

3. •
•
•
•

7. Tahun 2018
Hasil analisis pencapaian
indikator terhadap capaian
kinerja pemerintah daerah
istimewa Yogyakarta pada
tahun 2018 menunjukkan
keberhasilan untuk
mewujudkan misi dan tujuan
dalam RPJMD 2017-2018 dan
telah memenuhi 14 sasaran
strategis sebagai mana yang
telah di targetkan. tingkat
keberhasilan daerah
istimewa Yogyakarta di ukur
dari tingkat capaian yang
telah di tetapkan dengan
capaian 100% dan mendapat
predikat sangat tinggi.
• Dari program kerja pada tahun 2019 pencapaian
tertinggi terdapat pada indikator jumlah angka
kriminalitas sebesar 131,51%. Angka kriminalitas
mencakup kejahatan konvensional, kejahatan
transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan
gangguan Kamtibmas. Jika angka kriminalitas yang relatif
tinggi bisa mengganggu terciptanya stabilitas keamanan
masyarakat.
• Pencapaian terendah terdapat pada indikator
ketimpangan pendapatan menurun dengan capaian
91%. Dalam upaya pencapaian sasaran ini pemerintah
daerah istimewa Yogyakarta melakukan beberapa upaya
agar terealisasinya target yang telah di tetapkan
misalnya melakukan pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan bagi pencari kerja agar ada bekal sebelum
mencari pekerjaan.

8. Tahun 2019
•
i
•
•
Capaian kinerja pemerintah daerah istimewa Yogyakarta
tahun 2019 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan
misi dan tujuan RPMJD 2017-2022 dan telah memenuhi 14
indikator kinerja sasaran dengan capaian 100% dan
mendapatkan predikat sangat tinggi sebagaimana yang telah
di targetkan.

9. Tahun 2020
• Pencapaian tertinggi terdapat pada indikator
jumlah pelanggaran Perda yaitu sebesar 171,46%.
Pelanggaran Perda mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Terdapat 2 asumsi yaitu: 1) adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat
membatasi aktivitas sehingga pelanggaran Perda juga semakin menurun. 2) Satpol PP fokus pada
penegakan pelanggaran Perda dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19.
• Pencapaian terendah terdapat pada indikator rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 100,09%. Meskipun
demikian, tetap termasuk dalam predikat Sangat Tinggi.
Pemerintah daerah Yogyakarta masih terus melakukan upaya untuk menangani anak putus sekolah.
Diasumsikan bahwa persoalan putus sekolah secara umum disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga
sehingga salah satu cara yang dilakukan yaitu memberikan bantuan tunai biaya pendidikan melalui Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSPJS).
• indikasi lain yang menjadi hambatan kinerja tahun 2020 yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang
berdampak cukup besar bagi sektor kehidupan masyarakat dan pemerintah sehingga masih banyak
indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD 2022 yang ditentukan. Seperti angka kemisikinan,
ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, dan lainnya.

10. Tahun 2021
• Pada tahun 2021, yang menjadi perhatian yaitu indikator
• pertumbuhan ekonomi yang menempati posisi terendah sebesar -57,76% sehingga termasuk
dalam predikat sangat rendah.
• Sedangkan pencapaian tertinggi pada indikator jumlah pelanggaran Perda yaitu mencapai
171,46%.
• Kedua hal tersebut dapat terjadi diperkirakan karena adanya Pandemi Covid-19. Pada sektor
ekonomi, menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi di masyarakat. Permintaan menurun
disertai pendapatan yang juga semakin terbatas terutama bagi mereka yang menggantungkan
konsumsi dari pendapatan di hari yang sama sehingga menurunnya aktivitas ekonomi
berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga berpengaruh pada tingkat
pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat.
• Berbanding terbalik dengan ekonomi, tingkat pelanggaran Perda mengalami penurunan yang
signifikan karena masyarakat membatasi aktivitas sehingga pelanggaran Perda juga semakin
menurun. Selain itu, Satpol PP fokus pada penegakan pelanggaran Perda dalam penegakan
protokol kesehatan Covid-19.

13. • Perlunya penyusunan SOP oleh seluruh Perangkat Daerah tentang penyusunan
Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah
• Perlunya pembuatan sistem penilaian kinerja terhadap Perangkat Daerah dalam
penyusunan Laporan Keuangan Daerah
• Penetapan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang perubahan
Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang rencana strategis perangkat
daerah tahun 2017-2022
• Penetapan Keputusan Walikota Nomor 503 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Tahun 2017-2022 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
• Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan SIM
Pemberdayaan