1. Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, dan BPK beserta wewenang dan fungsinya.

1. Risman, S.Pd. KEDAULATAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

2. A. Makna Kedaulatan Keadaan yang mandiri, berdiri sendiri, bebas bersikap dan melakukan apapun tanpa adanya campur tangan dari pihak lain Kekuasaan yang tertinggi 1. Pengertian Kedaulatan Kedaulatan

4. 1. TK. Tuhan 2. TK. Hukum 3. TK. Negara 4. TK. Rakyat Teori-teori Kedaulatan

6. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia B Sistem Pemerintahan Trias Politika (Pemisahan Kekuasaan) Legislatif Eksekutif Yudikatif

7. Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan C badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 PUSAT DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan PEMDA PROVINSI DPRD KPD PEMDA KAB/KOTA DPRD KPD KPU bank sentral DPR DPD MPR PERWAKILAN BPK PROVINSI BPK MA MK TNI/POLRI dewan pertimbangan Kementerian Negara Presiden/ Wakil Presiden

11. BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)] Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)] menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)] BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/insatansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang

16. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) ** ] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) ** ] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6) ** ] NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1) ** ] PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) ** ] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4) ** ] KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD

17. DPR D UU No. 20/2003 DPR D Provinsi (Lembaga Daerah Provinsi) (Ps. 60 UU No. 22/2003) DPRD Kabupaten /Kota (Lembaga Daerah Kabupaten /Kota ) (Ps. 76 UU No. 22/2003) Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ps. 40 UU. No. 32/2004) Fungsi : 1. Fungsi legislasi, memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (Perda) 2. Fungsi anggaran Menetapan RAPBD yang diajukan Kepala Pemerintah Daerah menjadi APBD, jika RAPBD yang diajukan ditolak, maka Kepala Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun lalu 3. Fungsi pengawasan, terhadap : - pelaksanaan Perda, - pelaksanaan APBD - kebijakan Kepala Pemerintah Daerah

18. Hak Interpelasi : hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang Hak angket : hak untuk melakukan penyelidikan Hak Imunitas : hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.