Kebijakan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.pptx

1. Kebijakan
Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi
*Sumber disarikan dari sambutan Prof. Dr. Nunuk Suryani, M. Pd.
(Dirjen GTK Kemendikbudristek)
Template ini dapat di kembangkan oleh masing-masing Kepala BBGP/BGP sesuai dengan
kontekstual wilayah kewenangannya masing-masing
Dalam Kegiatan
Pelatihan Peran Pengawas Sekolah dalam
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
pada Satuan Pendidikan di BBGP/BGP
Seluruh Indonesia
Template

2. Latar Belakang
● Kebijakan Merdeka Belajar perlu penyelarasan berbagai peran
pemangku kepentingan dalam pengelolaan sekolah
● Perubahan peran Pengawas Sekolah sebagai pendamping yang
aktif dan memberdayakan bagi kepala sekolah.
● Perdirjen GTK Nomor 4831 Tahun 2023 sebagai landasan
hukum.
● Tujuan peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik.

3. Pelatihan Peran Baru Pengawas Sekolah
● Ditjen GTK meng-inisiasi pelatihan peran pengawas sekolah dalam
implementasi kebijakan Merdeka Belajar.
● Mempersiapkan Pengawas Sekolah menguasai peran baru
dengan efektif, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip
kebijakan Merdeka Belajar secara kontekstual.
● Kolaborasi dengan kepala sekolah untuk mencapai tujuan
pendidikan.

4. Peran Pengawas Sekolah
● Pendamping yang aktif dan memberdayakan.
● Mitra strategis bagi kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan
Merdeka Belajar.
● Dukungan pelatihan terkait metode pendampingan seperti
coaching, mentoring, facilitating, training, dan strategi
pendampingan, mutlak dikuasai
● Luaran pendampingan: peningkatan kemampuan literasi,
numerasi, karakter dan kualitas pembelajaran

5. Keterlibatan BBGP/BGP
● Pengembangan kontens yang lebih mendalam dan
kontekstual dalam implementasi perubahan peran
pengawas sekolah.
● Mengembangkan materi untuk peningkatan kualitas
pembelajaran peserta didik.
● Fokus pada peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan
karakter peserta didik.

6. Terima Kasih