31. SISTEMATIKA PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAK INFRATSRUKTUR BIDANG SANITASI TA.
2021
Ketentuan Umum
•Tujuan Program;
•Ruang Lingkup Program;
•Output Program;
•Kriteria Lokasi Kegiatan;
•Pendanaan Program;
•Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan;
•Tugas dan Tanggung
jawab Tim Koordinasi;
•Penilaian Kinerja
Program;
•Operasi dan
Pemeliharaan.
Ketentuan Proses
Pelaksanaan DAK
Infastruktur Bidang
Sanitasi
•Tahap Persiapan
Program;
•Tahap Perencanaan
Program;
•Tahap Pelaksanaan
Program;
•Proses Pelaksanaan
Kontraktual;
•Proses Pelaksanaan
Kontraktual Padat
Karya;
•Tahap Pasca
Pelaksanaan Program
Ketentuan Teknis
•Ketentuan Teknis
Pemilihan Teknologi
Prasarana Sanitasi
Sub Bidang Air
Limbah Domestik
dan Persampahan;
•Ketentuan Teknis
Pengelolaan
Keuangan oleh TPS-
KSM;
•Sistem Manajemen
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
(SMK3)
127. Jangan memasukkan benda padat
karena akan menyumbat saluran
Buang sampah di tempat sampah yang
disediakan
Hindari air sabun dari air mandi maupun
cuci masuk ke dalam kloset
Jangan membuang bahan kimia karena
akan mematikan bakteri
Gunakan sabun cuci sehemat mungkin Jangan corat-coret di dinding kamar
mandi, WC maupun tempat cuci
128. 2 kali per hari gunakan pel untuk membersihkan
teras luar (gunakan bahan pembersih jika sangat
kotor saja)
Setiap hari bersihkan gayung dengan sikat atau
sabut
Setiap hari bersihkan saringan di lantai KM/WC
dari kotoran padat/sampah
Setiap hari buang sampah dalam KM/WC dan
bersihkan tempat sampah
Setiap hari kuras bak dengan sikat (gunakan
bahan pembersih jika sangat kotor saja)
Setiap hari bersihkan/sapu taman
1 kali per minggu rapikan taman (tanaman dan
rumput)
1 kali per minggu kuras dan bersihkan
tangki/tandon air dari lumut dan kotoran lain
1 kali per bulan bersihkan langit-langit KM/WC
dari sarang laba-laba
1 kali per minggu periksa bak kontrol, jika
terdapat kotoran padat/sampah,keluarkan
kemudian buang ke tempat sampah
1 kali per 6 bulan buang kotoran padat dan
kotoran yang mengapung tepat di bawah manhole
129. Mulai dari bak inlet, dilanjutkan ke bak-bak
berikutnya
Ambil kotoran tepat di bawah manhole
Gunakan alat T untuk mengumpulkan kotoran
tepat di bawah manhole
Keluarkan semua kotoran yang terkumpul sampai
tidak ada yang tersisa
Mintalah tukang untuk memperbaiki semua kebocoran secepat mungkin dan lihat sebabnya
1 kali per 6 bulan, Test Kualitas Air Limbah
Telpon dinas terkait
Ambil 2 sample air limbah dari bak inlet dan bak
outlet, masing-masing 2 liter dalam botol terpisah
Bawa 2 botol sampel ke laboratorium yang dirujuk. Minta pemeriksaan untuk:pH, BOD5, COD, TSS,
lemak
130.
131. Jangan memasukkan limbah padat ke jamban
karena akan menyumbat saluran.
Jangan membuang minyak bekas ke saluran
pembuangan dapur karena ketika mengering,
lemaknya dapat menyumbat pipa
Jangan membuang bahan kimia ke saluran
karena akan mematikan bakteri di IPAL
Jangan menanam pohon di dekat saluran
perpipaan dan IPAL karena bisa merusak pipa
132. Gunakan secukupnya sabun cuci dan pembersih,
baik untuk sistem pengolahan dan menghemat
Buanglah hanya limbah cair dari kamar mandi dan
dapur dan beri saringan untuk memisahkan
limbah padat
Ambil kotoran mengapung dari bak penangkap
lemak setiap 3 hari sekali
Periksa bak kontrol di rumah setiap 3 hari sekali.
Buang limbah padat, pasir/lumpur,
dengansekop/serok, kumpulkan dalam tas plastik.
Bawa ke tempat pembuangan sampah
Bawa ke tempat pembuangan sampah
Periksa setiap bak kontrol
pada sistem perpipaan
Buang limbah padat dan
kotoran mengapung
Jika tidak ada aliran air dalam bak kontrol,
mungkin pipa tersumbat atau rusakHentikan
kegiatan di rumahBuka pemipaan, minta tukang
untuk memperbaiki kerusakan
Jika ada luapan air dari bak kontrol, mungkin pipa
tersumbat.Hentikan kegiatan di rumah, segera
perbaiki jika ada kerusakan pipa. Sogok dari bak
kontrol ke bak kontrol lain
133. Minta tukang
untuk memperbaiki kerusakan secepatnya
Buang limbah padat dan kotoran mengapung dari
bak inlet dengan sekop
Semua tutup bak kontrol dan
manhole IPAL harus bisa dibuka untuk
mempermudah pengoperasian dan pemeliharaan.
Kumpulkan semua kotoran,
masukkan dalam tas plastik. Buang ke tempat
sampah
1 kali per 2 minggu:
buang kotoran padat dan kotoran yang mengapung tepat di bawah manhole
Mulai dari bak
inlet, dilanjutkan ke bak-bak berikutnya
Ambil kotoran tepat
di bawah manhole
Gunakan alat T
untuk mengumpulkan kotoran tepat di bawah
manhole
Keluarkan semua kotoran
yang terkumpul sampai tidak ada yang tersisa
134. Telpon perusahaan jasa pengurasan tinja
Buka semua tutup manhole pada IPAL
Angkat kotoran
mengapung dan buang ke tempat sampah
Masukkan pipa sedot
dari truk tinja sampai ke dasar bak, sedot mulai
dari bak pertama
Lumpur yang
disedot adalah lumpur yang berwarna hitam
Hentikan pengurasan
jika lumpur sudah berwarna coklat
140.
SISTEM
SETEMPAT
SISTEM
TERPUSAT
PENGANGKUTAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA
PENGOLAHAN SETEMPAT
INDIVIDUAL
KENDARAAN
PENGANGKUTAN
Pipa air kotor, pipa air cuci (grey
water), penangkap lemak, pipa persil,
pipa servis, bangunan inspeksi
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR
TINJA
IPALD Skala Kota
( 20.000 jiwa)
IPALD Saka Permukiman
(50 – 20.000 jiwa)
IPALD Skala Kawasan Tertentu
(rusun)
Individua
TANGKI
SEPTIK
KOMUNAL
(2-10 KK)
Komunal
MCK
PENGUMPULA
N
PENGOLAHAN
PELAYANAN
Pipa retikulasi, pipa
utama termasuk manhole,
stasiun pompa, dll
DAK
194.
Volume wadah disesuaikan
dengan jenis sampah :
[a]. Wadah sampah organik:
(jumlah hunian rata-rata)
x timbunan sampah
organik/orang/hari x 1 hr
[b]. Wadah sampah non
organik: (jumlah hunian
rata-rata) x timbunan
sampan non
Dari penelitian sosial, diperoleh :
[1]. Jumlah hunian rata-rata pada
rumah tangga
[2]. Kebiasaan
masyarakatmembuang
sampah.
Dari penelitian komposisi
dan timbunan sampah,
maka diperoleh perkiraan
timbunan sampah per orang
per hari pada lokasiterpilih,
(3 liter / orang / hari)
Pemilihan warna :
[a].Warna gelap untuk
sampah yang mudah
membusuk
[b].Warna terang untuk
sampah kering non
organik (dapat lebih
dari satu tergantung
jenis sampah yang
196.
Penyusunan anggaran operasi pengumpulan
yang terdiri :
[1]. Biaya tetap :
· a. Pegawai
b. Asuransi
c. Pemeliharaan
[2]. Biaya variabel :
Bahan bakar
Penyusunan Jadwal
Pengumpulan.
[1]. Penyusunan anggaran
investasi sesuai harga
satuan setempat
1]. Pendataan jumlah warga pada lokasi
terpilih
[2]. Penentuan jumlah gerobak atau motor
3R yang dibutuhkan dengan cara :
(jumlah warga x jumlah timbunan
sampah /orang /hari) /1000 liter/rit
per hari.
[3]. Pemilihan jenis pengumpul dilihat dari
topografi lokasi
204. Nama TPS-KSM : ………… Kec. : ………….
Lokasi :………… Kab/Kota : ………….
Kel./Desa : …………. Provinsi : ………….
Jenis Pekerjaan : …………..
1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 = 5 x 8
A Bahan/Material
1
2
B Sewa Alat
1
2
C Upah
1
2
C Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP)
1
2
Total
……………………………../……./……..
Diperiksa Oleh Dibuat Oleh
TFL Teknik Ketua TPS-KSM
(………………..….) (………………..….)
pengajuan
sekarang
Jumlah
Kumulatif
Unit/
Satuan
Contoh RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TPS-KSM…….
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
TAHAP I (40% / 25%)
No Uraian
Volume
Harga Satuan (Rp) Jumlah Pengajuan (Rp)
Kebutuhan
Realisasi s/d
Tahap lalu
206. Nama TPS-KSM : ………… Kec. : ………….
Lokasi :………… Kab/Kota : ………….
Kel./Desa : …………. Provinsi : ………….
Jumlah Bantuan Periode ini : -
Rp
A BAHAN
1 -
Rp -
Rp -
Rp
2 -
Rp -
Rp -
Rp
3 -
Rp -
Rp -
Rp
4 -
Rp -
Rp -
Rp
5 -
Rp -
Rp -
Rp
B Alat
1 -
Rp -
Rp -
Rp
2 -
Rp -
Rp -
Rp
3 -
Rp -
Rp -
Rp
C UPAH
1 -
Rp -
Rp -
Rp
2 -
Rp -
Rp -
Rp
3 -
Rp -
Rp -
Rp
D Operasional
1 TPS-KSM -
Rp -
Rp -
Rp
-
Rp -
Rp -
Rp
Saldo Kas Umum TPS-KSM Tanggal
_____________
#REF!
…………………….,………./…../………
Diperiksa Mengetahui Dibuat oleh
TFL Ketua TPS-KSM Bendahara TPS-KSM
(………………………) (…………………….…….) (………………………………...………)
(_________________________________)
Jumlah Biaya
Laporan Lalu
(Rp.)
JUMLAH
LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) 1
RPDB Termin 1
No Uraian
Jumlah Biaya Laporan
Ini
(Rp.)
Kumulatif Biaya
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
207. Nama TPS-KSM : ………… Kec. : ………….
Lokasi :………… Kab/Kota : ………….
Kel./Desa : …………. Provinsi : ………….
1
2
3
- -
…………………….,………./…../………
Diperiksa, Mengetahui, Disusun Oleh,
TFL Ketua TPS-KSM Bendahara TPS-KSM
(………………………) ( …………….. ) ( …………….. )
JUMLAH
Contoh BUKU BANK TPS-KSM
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
Bulan : _________ 20_ _
No Tanggal Uraian No Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo
208. Nama TPS-KSM : ………… Kec. : ………….
Lokasi :………… Kab/Kota : ………….
Kel./Desa : …………. Provinsi : ………….
No Tanggal No Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo
1
2
3
- - -
Diperiksa, Mengetahui, Dibuat oleh,
TFL Ketua TPS-KSM Bendahara TPS-KSM
(………………………) (………………………) (………………………)
Contoh BUKU KAS UMUM TPS-KSM
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
JUMLAH
Bulan : _________ 20_ _
…………………….,………./…../………
Uraian
209. NamaTPS-KSM : Kec. :
Lokasi : Kab/Kota :
Kel./Desa : Provinsi :
JenisMaterial :
Volume Sat Volume Sat Volume Sat
1 - - - - -
2 - -
3 - -
Mengetahui Dibuat Oleh :
Tim Pelaksana/Tukang
(…………………………..)
Pengambil
Material
Penanggung
Jawab Stok
No Tanggal Uraian Material
Sumber Dana
Material Masuk Material Keluar
……………………../……………../………………..
(…………………………..)
Contoh BUKU MATERIAL
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
Ketua TPS-KSM
Stok Material
Catatan
Paraf
Dana Bantuan
Sosial (Rp)
Swadaya
(Rp.)
210. RT/RW :
Jenis Pekerjaan :
Lokasi Kegiatan : Upah TK/Hari -
Rp
Upah PK/Hari -
Rp
L P M KT TK PK
1 -
Rp
2 -
Rp
3 -
Rp
4 -
Rp
5 -
Rp
6 -
Rp
7 -
Rp
0 -
Rp
Keterangan : Tanggal Pembayaran/_________________
TK : Tukang Mengetahui
PK : Pekerja KetuaTPS-KSM Tim Pelaksana/Tukang
L : Laki-laki
P : Perempuan
(…………………,…) (…………………,…)
Total
Contoh DAFTAR HADIR PEKERJA HARIAN DAN PENERIMAAN UPAH
Pembayaran Upah : Periode _______ s/d _______________
No Nama
Jenis
Kelamin
Kategori Hari Orang Kerja Jumlah
HOK
Jumlah Insentif TandaTangan
211. Nama TPS-KSM : ………. Kec. : ………….
Lokasi :………… Kab/Kota : ………….
Kel./Desa : …………. Provinsi : ………….
No Tanggal Uraian No Bukti Jumlah (Rp) Kumulatif
1
2
3
#REF!
Diperiksa, Mengetahui, Dibuat oleh,
TFL Ketua TPS-KSM Bendahara TPS-KSM
(………………………) (………………………) (………………………)
JUMLAH
…………………….,………./…../………
Contoh BUKU OPERASIONAL TPS-KSM
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
Bulan : _________ 20_ _
212. Nama TPS-KSM : ………… Kec. : ………….
Lokasi :………… Kab/Kota : ………….
Kel./Desa : …………. Provinsi : ………….
No TANGGAL URAIAN UNIT HARGA JUMLAH
1
2
3
4
5
-
Diperiksa, Mengetahui, Dibuat oleh,
TFL Ketua TPS-KSM Bendahara TPS-KSM
(………………………) (………………………) (………………………)
Contoh BUKU SWADAYA
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
JUMLAH
Bulan : _________ 20_ _
…………………….,………./…../………
213. Nama TPS-KSM : ……….. Kec. : …………
Lokasi :………… Kab/Kota :…………
Kel./Desa : …………. Provinsi : ………….
1 SALDO AWAL
a. Kas -
Rp
b. Bank -
Rp
Jumlah saldo awal -
Rp
2 PEMASUKAN
a. Penarikan Dana Bantuan Sosial -
Rp
b. Swadaya Tunai -
Rp
c. Iuran Warga -
Rp
d. Bunga Bank -
Rp
Total Pemasukan -
Rp
3 PENGELUARAN
a. Material/Bahan -
Rp
b. Sewa Alat -
Rp
c. Upah -
Rp
d. Operasional -
Rp
e. Adm Bank -
Rp
f. Pajak Bank -
Rp
Total Pengeluaran -
Rp
4 SALDO AKHIR -
Rp
a. Bank (31 Oktober 2015) -
Rp
b. Kas (31 Oktober 2015) -
Rp
Jumlah -
Rp -
…………………….,………./…../………
Diperiksa, Mengetahui, Disusun oleh,
TFL Ketua TPS-KSM Bendahara TPS-KSM
(………………………) (………………………) (………………………)
Contoh REKAP LAPORAN KEUANGAN BULANAN TPS-KSM
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
Bulan : _________ 20_ _
Note: Jumlah Saldo Akhir Kas +Saldo Akhir Bank HARUS sama dengan Jumlah Saldo Awal + Pemasukan - Pengeluaran
215. Desa/Kelurahan : Lokasi Kerja :
NamaKSM : Pelaksana :
JenisKegiatan : MasaKerja :
No. Kontrak :
Bantuan
Pemerintah
Swadaya Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan
Pengambil
Material
Penanggung
JawabStock
DiperiksaOleh: Diketahui oleh: DibuatOleh:
TFLTeknik KSM Penanggungjawab
Material
( ...............................) ( ...................) ( ...............................)
Tanggal
StokMaterial
Catatan
CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL
No.
SumberDana(Rp) Material Masuk Material Keluar Paraf
Supplier/Toko
Material
JenisMaterial :
216. Program Sanimas Tahun :
RT / RW / Kel. / Desa : Jenis Kegiatan :
Kec. /Kab. /Kota : Masa Kerja :
Minggu
Lalu
Minggu
Ini
Jumlah Sisa
Prestasi Rencana :
Deviasi Prestasi :
........................................., ....................................
Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh:
TFL Teknik KSM
( ............................... ) ( ............................... )
REALISASI KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN
No.
Hasil Pekerjaan (%) Prosentase
Kemajuan Tiap
Pekerjaan
Prosentase
Kemajuan
Terhadap Seluruh
Pekerjaan
Jumlah
Uraian Kegiatan Satuan
Volume
Harga Satuan
(Rp.)
Jumlah
Harga
(Rp.)
Bobot
(%)
217. Program Sanimas Tahun :
RT / RW / Kel. / Desa : Jenis Kegiatan :
Kec. /Kab. /Kota : Masa Kerja :
Bulan
Lalu
Bulan
Ini
Jumlah Sisa
Prestasi Rencana :
Deviasi Prestasi :
........................................., ....................................
Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh:
TFL Teknik KSM
( ............................... ) ( ............................... )
Prosentase
Kemajuan
Terhadap Seluruh
Pekerjaan
Jumlah
REALISASI KEMAJUAN PELAKSANAAN BULANAN
No. Uraian Kegiatan Volume Satuan
Harga Satuan
(Rp.)
Jumlah
Harga
(Rp.)
Bobot
(%)
Hasil Pekerjaan (%) Prosentase
Kemajuan Tiap
Pekerjaan
218. Program Sanimas Tahun : Bulan :
Kel. / Desa : Kab./Kota :
Kecamatan : Provinsi :
........................................., .................................
Dibuat Oleh:
KSM
( ............................... )
Bantuan yang diharapkan
Dalam Penyelesaian Masalah
Upayayang Dilakukan Untuk Menyelesaikan
Masalah
Tanggal Kendaladan Masalah
LAPORAN MASALAH TINGKAT KELURAHAN/DESA
No.
230. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ______
KECAMATAN _______ DESA/KELURAHAN __________
Alamat : _____________________________________________________
No. : ________________ _________, __________
Lampiran : ________________
Perihal : ________________
Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Di -
Tempat
Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : __________________
Tempat Ttl : __________________
Jabatan : __________________
Alamat : __________________
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan _____ yang beralamat di Jln.
__________ Desa _____ Kecamatan _____ Kab/Kota ____.
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku Pemerintahan Desa/Kelurahan siap
menerima, memfasilitasi, mendorong dan bersama masyarakat berpartisipasi, memantau dan
mengawasi serta memberikan bantuan dan jaminan terlaksananya Program DAK Infrastruktur
Bidang Sanitasi TA. _______ sesuai dengan tahapan dan arahan kebijakan yang tertuang dalam
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang berlaku.
Demikianlah Surat Pernayataan ini kami buat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
mestinya.
Kepala Desa/ Lurah ___________
(………………………….)
NIP. ________________
LOGO/KO
P DAERAH
231. BERITA ACARA
SOSIALISASI AWAL TINGKAT DESA/KELURAHAN
PROGRAM DAK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI TA. 2021
DESA/KEL. : __________________
KEC. : __________________
KAB. : __________________
Pada hari ini, ________ tanggal ______ bulan ______ tahun ______ pukul ___ bertempat di
_____________ telah diadakan pertemuan tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka Sosialisasi
Awal Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi, yang dihadiri oleh peserta sebanyak ___ orang,
laki-laki sejumlah _____ dan perempuan _____.
Adapun hasil dari pertemuan ini adalah :
1. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.........................,.....................2021
Wakil Peserta :
1. ................................... ........................
2. .................................. ........................
3. ................................. ........................
Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah TFL/Pendamping
(.............................................) (.................................)
232. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
No Nama
Alamat
Jenis
Kelamin
Kepemilikan
Tangki Septik
Pekerjaan
RT RW Lk Pr Punya
Tdk.
Punya
1
2
3
4
5
Dst.
233. Berita Acara Rembuk Kesiapan Masyarakat (Kontrak Sosial)
Tingkat Desa/Kel. Program Dak Infrastruktur Bidang Sanitasi
Tahun Anggaran ………..
Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Pada hari ini ……… tanggal …….. bulan …… tahun ….. jam …. s/d …. WIB/WITA bertempat di
………. telah dilaksanakan kegiatan Rembuk Kesiapan Masyarakat (Kontrak Sosial) tingkat
Desa/Kelurahan antara OPD Kabupaten/Kota ………………….. mewakili Pemerintah sebagai
pengelola Program Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi, kegiatan rembuk dihadiri
oleh …….. peserta, ….. laki-laki dan …… perempuan (DH terlampir).
Berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh TFL dan kami terima dalam Sosialisasi Awal
Program tingkat Desa/Kelurahan, maka kegiatan Rembuk Kesiapan Masyarakat (Kontrak Sosial)
yang dibangun dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat Desa/Kelurahan telah
menghasilkan kesepakatan bersama, antara lain sebagai berikut :
1. Menerima Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi dilaksanakan di Desa/Kelurahan kami,
dengan konsekuensi sebagai berikut;
a. Siap melaksanakan dan mengikuti proses tahapan sesuai arahan kebijakan Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi dibawah
fasilitasi/pendampingan TFL dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. Siap membantu proses tahapan Pemetaan Sanitasi tingkat Desa/Kelurahan, proses
SELOTIP, proses Pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) tanpa
adanya upah dalam bentuk apapun;
c. Siap berswadaya baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang dalam rangka
perbaikan sanitasi di Desa/Kelurahan kami pada setiap proses tahapan Program DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi;
d. Siap dan sukarela memanfaatkan infrastruktur terbangun, termasuk operasional dan
pemeliharaaan secara partisipatif dibawah koordinasi pengurus lembaga Kelompok
Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP);
e. Jika kelak kami sebagai pemanfaat dari prasarana sanitasi terbangun, maka kami siap
berpartisipasi dalam pengumpulan iuran oleh pengurus Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara (KPP).
Namun Jika Menolak Contoh alasan dari masyarakat :
2. Menolak Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi dilaksanakan di
Desa/Kelurahan kami, dikarenakan;
a. Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi tidak bermanfaat bagi warga masyarakat
untuk perbaikan sanitasi;
b. Masyarakat tidak bersedia mengikuti proses tahapan secara partisipatif sesuai arahan
kebijakan dari Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi;
234. c. Masyarakat tidak bersedia mengumpulkan iuran dan swadaya baik dalam bentuk barang
maupun uang pada setiap proses tahapan dan operasional serta pemeliharaan;
d. Dan alasan lainnya, jika ada.
Demikianlah Berita Acara Rembuk Kesiapan Masyarakat (Kontrak Sosial) ini dibuat, sebagai
bentuk tanggung gugat kami secara bersama-sama dan menjadi bentuk pakta integritas antara
kami masyarakat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Program DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi.
Yang Menyatakan
Perwakilan dari Masyarakat Desa/Kelurahan :
1. ………………………………….. (Tomas)
2. ………………………………….. (Tokoh Agama Laki-laki)
3. ………………………………….. (Tokoh Agama Perempuan)
4. ………………………………….. (Tokoh Pemuda)
5. ………………………………….. (Kader PKK)
6. ………………………………….. (Kader Posyandu)
7. ………………………………….. (Perwakilan Ketua Lingkungan RT/RW/Dusun)
Mengetahui;
Kepala Desa/Lurah
( …………………. )
TFL/Pendamping
( ………………. )
235. Daftar Hadir Rembuk Kesiapan Masyarakan (Kontrak Sosial)
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tk. Desa/Kelurahan
Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
No Nama
Alamat
Jenis
Kelamin
Kepemilikan
Tangki Septik
Pekerjaan
RT RW Lk Pr Punya
Tdk.
Punya
1
2
3
4
5
Dst.
236. Berita Acara
Pembentukan Tim Pemetaan Sanitasi Tingkat Desa/Kelurahan
Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Berikut ini adalah kesepakatan hasil Pembentukan Tim Pemetaan Sanitasi di Tingkat
Desa/Kelurahan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta perangkat Pemerintahan
Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh TFL pada hari ________ tanggal ______ jam ___
s/d ___ WIB/WITA bertempat di ____________ yang dihadiri oleh peserta sebanyak
______, laki-laki ____ dan perempuan ____ (DH terlampir).
Kegiatan ini menghasilkan Tim Pemetaan Sanitasi yang bertugas melakukan pemetaan
melalui transek walk dan wawancara semi terstruktur dengan warga masyarakat di
masing-masing RT/RW/Dusun, tim yang terbentuk antara lain sebagai berikut:
No. Nama
Alamat
tinggal
Jabatan
Persetujuan
(Tandatangan)
1 Ketua
2 Sekretaris
3
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
4
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
5
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
6
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
7 Dan seterusnya
Selanjutnya tim pemetaan sanitasi akan melakukan proses pemetaan sesuai dengan
arahan, bimbingan dan dibawah pendampingan dari pendamping program (TFL) sesuai
dengan target waktu penyelesaian yang telah disepakati.
237. Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam
penyepakatan-penyepakatan kegiatan masyarakat selanjutnya.
Perwakilan Masyarakat Desa/Kelurahan dari peserta rembuk:
1. ………………………………….. (Tomas)
2. ………………………………….. (Tokoh Agama Laki-laki)
3. ………………………………….. (Tokoh Agama Perempuan)
4. ………………………………….. (Tokoh Pemuda)
5. ………………………………….. (Kader PKK)
6. ………………………………….. (Kader Posyandu)
7. ………………………………….. (Perwakilan Ketua Lingkungan RT/RW/Dusun)
Mengetahui; Pemimpin Rembuk
warga tingkat
Desa/Kelurahan
( ….…………….. )
Kepala Desa/Lurah
( …………………. )
TFL/Pendamping
( ………..………. )
238. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
No Nama
Alamat
Jenis
Kelamin
Kepemilikan
Tangki Septik
Pekerjaan
RT RW Lk Pr Punya
Tdk.
Punya
1
2
3
4
5
Dst.
239. Pada hari ini ………. tanggal …….. bulan …… tahun ….. jam …. s/d …. WIB/WITA telah
dilaksanakan kegiatan Pemetaan Sanitasi tingkat Desa/Kelurahan Program DAK Infrastruktur
Bidang Sanitasi. Kegiatan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak ……. Peserta,
….. peserta laki-laki dan ….. peserta perempuan, dalam rangka melihat kantung-kantung rawan
sanitasi melalui transek walk dan wawancara semi terstruktur mengenai kondisi nyata terkait air
limbah domestik dari rumah tangga, kondisi air bersih, kondisi persampahan, kondisi drainase
lingkungan dan kepadatan penduduk di masing-masing RT/RW/Dusun.
Dari proses Pemetaan Sanitasi tersebut pada masing-masing RT/RW/Dusun telah menghasilkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Peta Tematik yang menggambarkan tentang sebaran kepadatan penduduk dan kondisi
kerawanan sanitasi di masing-masing RT/RW/Dusun;
2. Rekap urutan prioritas RT/RW/Dusun untuk segera dilakukan penanganan sanitasi secara
cepat, efektif dan efesien;
3. Rekapitulasi jumlah dan atau nama calon penerima manfaat (KK dan Jiwa) dari masing-
masing calon titik lokasi RT/RW/Dusun berdasarkan hasil wawancara semi terstruktur
dengan masyarakat;
4. Rekapitulasi urutan prioritas calon penerima manfaat dari masing-masing lokasi
RT/RW/Dusun untuk kegiatan tangki septik individual :
Warga yang belum memiliki closet dan tangki septik prioritas pertama;
Warga yang memiliki closet namun pipa nya ke sungai/ badan air prioritas kedua;
Warga yang memiliki closet namun tangki septiknya cubluk/ galian lobang tanah prioritas
ketiga;
Warga yang memiliki closet dan memiliki tangki septik namun tidak kedap dan belum
pernah dikuras.
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penyepakatan-
penyepakatan kegiatan masyarakat selanjutnya.
Perwakilan Masyarakat Desa/Kelurahan dari peserta rembuk:
1. ………………………………….. (Tomas)
2. ………………………………….. (Tokoh Agama Laki-laki)
3. ………………………………….. (Tokoh Agama Perempuan)
4. ………………………………….. (Tokoh Pemuda)
5. ………………………………….. (Kader PKK)
6. ………………………………….. (Kader Posyandu)
7. ………………………………….. (Perwakilan Ketua Lingkungan RT/RW/Dusun).
Mengetahui; Ketua Tim Pemetaan
Sanitasi tingkat
Desa/Kelurahan
( …….……….. )
Kepala Desa/Lurah
( ………………….)
TFL/Pendamping
( …………………. )
240. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
No Nama
Alamat
Jenis
Kelamin
Kepemilikan
Tangki Septik
Pekerjaan
RT RW Lk Pr Punya
Tdk.
Punya
1
2
3
4
5
Dst.
241. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Berikut ini adalah kesepakatan hasil Pembentukan Tim Pelaksanaan Selotip di Tingkat
Desa/Kelurahan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta perangkat Pemerintahan
Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh TFL pada hari ________ tanggal ______ jam ___ s/d ___
WIB/WITA bertempat di ____________ yang dihadiri oleh peserta sebanyak ______, laki-laki
____ dan perempuan ____ (DH terlampir). Rembuk warga tersebut telah terbentuk kepengurusan
tim pelaksanaan Selotip tingkat Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut:
No. Nama Alamat tinggal Jabatan
Persetujuan
(Tandatangan)
1 Ketua
2 Sekretaris
3
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
4
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
5
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
6
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
7 Dan seterusnya
Selanjutnya tim Pelaksanaan Selotip akan melakukan proses Selotip sesuai dengan arahan,
bimbingan dan dibawah pendampingan dari pendamping program (TFL) sesuai dengan target
waktu penyelesaian yang telah disepakati.
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penyepakatan-
penyepakatan kegiatan masyarakat selanjutnya.
Perwakilan Masyarakat Desa/Kelurahan dari peserta rembuk:
1. ………………………………….. (Tomas)
2. ………………………………….. (Tokoh Agama Laki-laki)
3. ………………………………….. (Tokoh Agama Perempuan)
4. ………………………………….. (Tokoh Pemuda)
5. ………………………………….. (Kader PKK)
6. ………………………………….. (Kader Posyandu)
7. ………………………………….. (Perwakilan Ketua Lingkungan RT/RW/Dusun)
8.
Mengetahui; Pemimpin Rembuk warga
tingkat Desa/Kelurahan
( ………………….. )
Kepala Desa/Lurah
( …………………. )
TFL/Pendamping
( …………………. )
242. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
No Nama
Alamat
Jenis
Kelamin
Kepemilikan
Tangki Septik
Pekerjaan
RT RW Lk Pr Punya
Tdk.
Punya
1
2
3
4
5
Dst.
243. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Pada hari ..... tanggal .... bulan ........ tahun ....... jam … s/d … WIB/WITA bertempat di
…......... Kelurahan/Desa ............... Kecamatan ............ Kabupaten/Kota ………….. telah
dilaksanakan Seleksi Lokasi Partisipatif (SELOTIP) dalam rangka implementasi
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi. Proses kegiatan tersebut telah melibatkan
partisipasi masyarakat sebanyak ……. Peserta, …. Laki-laki …. Perempuan. Seluruh
proses seleksi telah dilaksanakan secara fair, transparan dan demokratis oleh
masyarakat sendiri.
Seleksi Titik Lokasi tersebut telah diikuti oleh ......... kampung/RT/RW/Dusun dll, yaitu:
1 Kampung/RT/RW/Dusun ................ skor .........
2 Kampung/RT/RW/Dusun ................ skor .........
3 Kampung/RT/RW/Dusun ……....…… skor ……...
4 .......................dst
Sesuai dengan hasil skor yang dikumpulkan oleh masing‐masing
kampung/RT/RW/Dusun, maka telah disepakati bersama bahwa
kampung/RT/RW/Dusun yang paling siap untuk pelaksanaan Program DAK Infrastruktur
Bidang Sanitasi adalah:
Kampung/RT/RW/Dusun ………………………
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam
penyepakatan-penyepakatan kegiatan masyarakat selanjutnya.
Berita acara ini ditandatangani oleh:
1.Lurah/Kades ...........................
2.Ketua RT .................................
3.Ketua RW ................................
4.Ketua Dusun ...........................
5.lainnya ....................................
6.Wakil Masyarakat ....................
Note :
1. Memberi tenggat waktu tertentu untuk konfirmasi lahan dan sebagainya kepada pemenang ke-
1;
2. Bila pemenang ke-1 bermasalah, beri kesempatan kepada pemenang berikutnya.
244. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
No Nama
Alamat
Jenis
Kelamin
Kepemilikan
Tangki Septik
Pekerjaan
RT RW Lk Pr Punya
Tdk.
Punya
1
2
3
4
5
Dst.
245. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Berikut ini adalah kesepakatan hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Tim Pelaksana
Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) di Tingkat titik lokasi terpilih
yang diselenggarakan oleh masyarakat serta perangkat Pemerintahan Desa/Kelurahan
dan difasilitasi oleh TFL pada hari ________ tanggal ______ jam ___ s/d ___ WIB/WITA
bertempat di ____________ yang dihadiri oleh peserta sebanyak ______, laki-laki ____
dan perempuan ____ (DH terlampir). Rembuk warga tersebut telah terbentuk
kepanitiaan pemilihan pengurus TPS-KSM antara lain sebagai berikut:
No. Nama Alamat tinggal Jabatan
Persetujuan
(Tandatangan)
1 Ketua
2 Sekretaris
3
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
4
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
5
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
6
Anggota perwakilan
RT/RW/Dusun
7 Dan seterusnya
Selanjutnya panitia akan melakukan proses kajian kepemimpinan untuk menghasilkan
kriteria seorang pemimpin dan melakukan penyepakatan (lokakarya),
mengkampanyekan kriteria tersebut, menyusun tatib pemilihan utusan/bakal calon dan
tatib saling memilih, serta melaksanakan proses pemilihan utusan/bakal calon dan
proses saling memilih dan menetapkan hasil akhir dari proses pemilihan kedalam Berita
Acara sesuai dengan arahan dan bimbingan dibawah pendampingan dari pendamping
program (TFL).
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam
penyepakatan-penyepakatan kegiatan masyarakat selanjutnya.
246. Perwakilan Masyarakat Desa/Kelurahan dari peserta rembuk:
1. ………………………………….. (Tomas)
2. ………………………………….. (Tokoh Agama Laki-laki)
3. ………………………………….. (Tokoh Agama Perempuan)
4. ………………………………….. (Tokoh Pemuda)
5. ………………………………….. (Kader PKK)
6. ………………………………….. (Kader Posyandu)
7. ………………………………….. (Perwakilan Ketua Lingkungan RT/RW/Dusun)
Mengetahui; Pemimpin Rembuk warga
di Titik Lokasi
( ………………….. )
Kepala Desa/Lurah
( …………………. )
TFL/Pendamping
( …………………. )
247. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
No Nama
Alamat
Jenis
Kelamin
Kepemilikan
Tangki Septik
Pekerjaan
RT RW Lk Pr Punya
Tdk.
Punya
1
2
3
4
5
Dst.
248. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Pasal 1
Ketentuan Umum
1. Rembug pemilihan Utusan/Bakal Calon tingkat Basis RT/RW/Dusun adalah bagian dari
proses pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM);
2. Rembug dipimpin oleh pimpinan rembug yang terdiri dari Ketua Panitia dan Anggota; dan
3. Utusan/Bakal Calon dipilih melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia dan
tertutup.
Pasal 2
Panitia Pemilihan Utusan/Bakal Calon
1. Penyelenggaraan rembug pemilihan Utusan/Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan Utusan/Bakal Calon tingkat basis RT/ RW/Dusun, tergantung jumlah titik
lokasinya berada pada tingkatan apa;
2. Panitia Pemilihan Utusan/Bakal Calon sekurang-kurangnya 30% anggotanya adalah
perempuan; dan
3. Panitia Pemilihan Utusan/Bakal Calon bertugas:
a. Melakukan kajian kepemimpinan dengan kelompok masyarakat agar memperoleh
kriteria/ciri-ciri/tanda-tanda seorang pemimpin yang baik;
b. Melakukan lokakarya tentang kriteria/ciri-ciri/tanda-tanda seorang pemimpin yang baik
di titik lokasi terpilih (sesuai hasil Selotip);
c. Mengkampanyekan/menyebarluaskan tentang kriteria/ciri-ciri/tanda-tanda seorang
pemimpin yang baik kepada seluruh warga di titik lokasi terpilih baik secara lisan
maupun tulisan;
d. Membuat tata tertib pemilihan utusan/bakal calon dan tata tertib saling memilih;
e. Menyiapkan dan menyebarkan undangan secara terbuka dan tertutup;
f. Menjelaskan proses pemungutan suara sebelum pemungutan suara dilaksanakan;
g. Menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola
Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM);
h. Memeriksa daftar nama penduduk dewasa yang memiliki hak suara dan sudah
disahkan oleh ketua RT/RW/Dusun setempat;
i. Menyiapkan dan memeriksa seluruh perlengkapan pemungutan suara (kotak suara,
bilik suara, surat suara, alat tulis dll);
j. Memandu proses pemungutan suara;
k. Menetapkan saksi dengan persetujuan peserta pemilihan;
l. Melaksanakan perhitungan suara;
m. Menuliskan hasil perolehan suara dalam kertas plano;
n. Menjaga seluruh proses pemungutan suara agar dapat berlangsung secara demokratis,
partisipatif dan transparan.
o. Menjaga dan menyimpan dokumentasi (catatan/hasil-hasil rembug warga).
249. Pasal 3
Syarat Memilih Utusan/Bakal Calon
Syarat untuk Memilih :
1. Warga yang berusia minimal 17 tahun untuk laki-laki atau sudah pernah menikah;
2. Warga yang berusia minimal 15 tahun untuk perempuan atau sudah pernah menikah;
3. Pemilih telah berdomisili di Basis RT/RW/Dusun sesuai dengan Titik Lokasi Terpilih (Hasil
Selotip).
Pasal 4
Kriteria Untuk Dapat Dipilih
Syarat untuk dapat dipilih menjadi Utusan Warga adalah:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki sifat: Jujur , Amanah/ Dapat Dipercaya, Adil, Ikhlas/Sukarela, Kepedulian,
Kesetaraan, Punya Semangat Pengabdian Diri Dalam Melayani dan mendampingi
masyarakat, dll.
Pasal 5
Quorum Pemilihan Utusan/Bakal Calon
Pengurus Tim Pelaksana Swakelola
Pemilihan Utusan/Bakal Calon di tingkat basis RT/RW/Dusun dinyatakan memenuhi qourum
apabila jumlah warga yang hadir minimal 65% dari jumlah penduduk dewasa di basis
RT/RW/Dusun.
Pasal 6
Tata Cara Pemilihan Utusan/Bakal Calon
Pengurus Tim Pelaksana Swakelola
1. Pemilihan Utusan/Bakal Calon di tingkat basis RT/RW/Dusun dilakukan di Tempat
Pemungutan Suara (TPS); dan atau
2. Pemilihan Utusan/Bakal Calon di tingkat basis RT/RW/Dusun dapat juga dilakukan dengan
cara dor to dor ke rumah-rumah warga pada waktu yang tepat, panitia didampingi oleh TFL
dengan membawa kelengkapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari RT/RW/RW masing-
masing, membawa Kotak Suara, Kartu Suara dan Alat Tulis;
3. Panitia menjelaskan tata cara pemungutan suara;
4. Panitia memastikan bahwa Kotak Suara dalam keadaan kosong dan Kartu Suara dalam
keadaan bersih dari coretan atau tulisan nama salah satu utusan atau bakal calon yang
berhak dipilih;
5. Pemilih dapat memberikan suaranya setelah dipanggil satu demi satu oleh panitia dan
memberikan suaranya di bilik suara yang telah disediakan;
6. Pemilihan UtusanBakal Calon dilakukan oleh warga dengan cara menuliskan 3 (tiga)
Nama Orang pada selembar kartu suara dalam bilik pemilihan yang sudah disediakan oleh
Panitia Pemilihan Utusan/Bakal Calon;
7. Pemilih memasukan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara dihadapan seluruh peserta
atau panitia;
8. Panitia menghitung kartu suara dengan disaksikan oleh 3 (TIGA) orang saksi.
250. Pasal 7
Penetapan Hasil Pemilihan Utusan/Bakal Calon
1. UtusanBakal Calon terpilih adalah nama-nama yang mendapat suara terbanyak peringkat
( 1 s/d ______ ), sesuai jumlah Utusan/Bakal Calon yang ditetapkan Panitia Pemilihan
Utusan/Bakal Calon; dan
2. UtusanBakal Calon terpilih akan diundang untuk mengikuti pemilihan selanjutnya dalam
proses “saling Memilih” sebagai calon Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok
Swadaya Masyarakat (TPS-KSM).
Pasal 8
Aturan Peralihan
1. Bilamana yang hadir dalam pemilihan kurang dari 65% dari jumlah penduduk dewasa maka
Panitia Pemilihan dapat mengunjungi warga secara dor to dor yang belum memilih dengan
disaksikan oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya;
2. Pelaksanaan pasal 8 ayat 1 diatas dilaksanakan pada hari yang sama;
3. Utusan/Bakal Calon yang tidak bisa membaca dan menulis dibantu oleh 2 orang panitia
dalam pemungutan suara di masing-masing BILIK SUARA;
4. Utusan/Bakal Calon yang cacat fisik dibantu oleh 2 orang panitia dalam pemungutan
suara; dan
5. Warga yang merantau tidak diperhitungkan dalam penentuan prosentase jumlah penduduk
dewasa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan RT/ RW/Dusun setempat.
Pasal 9
Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan
peserta rembug warga.
Ditetapkan di : ......................
Pada tanggal : ......................
Pukul : ......................
Ketua Panitia Pemilihan Warga Masyarakat
(…………….. ) ( ………………. )
Warga Masyarakat Warga Masyarakat
( …………………. ) ( ………………. )
Mengetahui :
Ketua RT/RW/Dusun TFL Pendamping
( ………………… ) ( ………………. )
251. Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Pasal 1
Ketentuan Umum
1. Rembug warga pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya
Masyarakat (TPS-KSM) adalah proses pemilihan Pengurus oleh Utusan/Bakal Calon yang
akan duduk sebagai Kepengurusan TPS-KSM;
2. Rembug warga dipimpin oleh Ketua Panitia Pembentukan TPS-KSM dan/atau anggota
Panitia Pembentukan TPS-KSM yang disepakati oleh anggota Panitia dan dibantu
pengurus lainnya;
3. Pengurus TPS-KSM dipilih di antara Utusan/Bakal Calon melalui pemungutan suara secara
langsung, bebas, rahasia dan tertutup;
4. Peserta Rembug Warga adalah Utusan/Bakal Calon yang di undang oleh Panitia Pemilihan
sesuai hasil penetapan dari pemilihan utusan/bakal calon tingkat basis;
5. Utusan/Bakal Calon adalah Utusan/Bakal Calon yang telah dipilih melalui proses PEMILU
di tingkat basis RT/RW/Dusun;
6. Undangan terdiri dari Utusan/Bakal Calon, aparat pemerintah Desa/Kelurahan, warga
masyarakat, relawan peduli dan pemantau; dan
7. Panitia Pembentukan TPS-KSM adalah warga masyarakat Desa/ Kelurahan yang dipilih
melalui Rembug Warga dalam Pembentukan Panitia Pemilihan.
Pasal 2
Panitia Pembentukan
Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM)
Panitia Pembentukan TPS-KSM terdiri dari:
a. Panitia Harian, terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan
beberapa orang anggota; dan
b. Panitia adalah Tim Pemilihan Pengurus TPS-KSM.
Pasal 3
Tanggungjawab Panitia Pemilihan
1. Panitia harian bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Pembentukan
TPS-KSM; dan
2. Panitia harian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim lainnya dan didampingi oleh
TFL pendamping.
252. Pasal 4
Tugas Panitia Pemilihan
1. Panitia Pemilihan Pengurus TPS-KSM bertugas:
a. Menjelaskan proses pemungutan suara sebelum pemungutan suara dilaksanakan;
b. Menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan Pengurus TPS-KSM;
c. Memeriksa keabsahan persyaratan bagi para undangan yang menjadi Utusan/Bakal
Calon;
d. Membuat daftar Utusan/Bakal Calon yang dinyatakan sah dan mengumumkannya
sebelum pemilihan Pengurus TPS-KSM dilaksanakan;
e. Menyiapkan dan memeriksa seluruh perlengkapan pemungutan suara (kotak suara,
bilik suara, surat suara, alat tulis dll);
f. Memandu proses pemungutan suara;
g. Menetapkan saksi dengan persetujuan peserta;
h. Melaksanakan perhitungan suara;
i. Menuliskan hasil perolehan suara dalam kertas plano;
j. Menjaga seluruh proses pemungutan suara agar dapat berlangsung secara demokratis,
partisipatif dan transparan;
k. Membuat Berita Acara hasil pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok
Swadaya Masyarakat (TPS-KSM); dan
l. Menjaga dan menyimpan dokumentasi (catatan/hasil-hasil rembug warga).
2. Pemantau bertugas:
Memantau proses pemilihan “Saling Memilih” diatara para Utusan/Bakal Calon sampai
dengan terbentuknya Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat
(TPS-KSM).
Pasal 5
Peserta Rembug Warga Pemilihan Pengurus TPS-KSM
Peserta dalam rembug warga pemilihan ini terdiri dari Utusan/Bakal Calon dan Undangan.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban Peserta
1. Hak dan Kewajiban Utusan/Bakal Calon:
a. Utusan/Bakal Calon berhak memilih dan dipilih sebagai Pengurus TPS-KSM;
b. Utusan/Bakal Calon berhak menyampaikan saran dan pendapat;
c. Utusan/Bakal Calon wajib hadir tepat waktu; dan
d. Utusan/Bakal Calon wajib Mentaati tata tertib proses pemilihan yang telah ditetapkan.
2. Hak dan Kewajiban Undangan:
a. Undangan berhak menyampaikan saran dan pendapat;
b. Undangan wajib hadir tepat waktu; dan
c. Undangan wajib Mentaati tata tertib proses pemilihan yang telah ditetapkan.
Pasal 7
Syarat Untuk Dapat Memilih
1. Utusan/Bakal Calon yang sudah terpilih melalui pemilihan langsung ditingkat basis
RT/RW/Dusun sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Utusan/Bakal Calon; dan
2. Hadir dalam rembug warga pemilihan Pengurus TPS-KSM.
253. Pasal 8
Quorum Pemilihan Pengurus TPS-KSM
1. Rembug warga pemilihan Pengurus TPS-KSM harus dilaksanakan di tingkat titik lokasi
terpilih sesuai dengan hasil Selotip dan apabila utusan/bakal calon yang telah tercantum
dalam Daftar Undangan, hadir minimal 95% dari jumlah UtusanBakal Calon yang telah
ditetapkan; dan
2. Apabila utusan/bakal calon tidak memenuhi qourum maka pemilihan Pengurus TPS-KSM
ditunda sampai batas waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan rembug warga.
Pasal 9
Syarat Untuk Dapat Dipilih
Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota BKM, adalah sebagai berikut :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Hadir dalam rembug warga dalam rangka proses pemilihan;
3. Memiliki sifat: amanah, adil, jujur, ikhlas, sukarela, dapat dipercaya, punya semangat
pengabdian diri dalam melayani masyarakat, jiwa kepemimpinan, jiwa kepedulian
sosial dan oleh warga masyarakat selama ini sudah dikenal memiliki perilaku yang
baik.
4. Berusia dewasa (sudah menikah atau memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum);
5. Memiliki KTP dan tinggal menetap di titik lokasi terpilih sesuai dengan hasil Selotip;
6. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi Pengurus Tim Pelaksana
Swakelola dan dengan tidak mengharapkan imbalan; dan
7. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang pemerintah.
Pasal 10
Tata Cara Proses Pemilihan Pengurus TPS-KSM
1. Panitia Pemilihan Pengurus TPS-KSM menyusun dan mengumumkan daftar nama
utusan/bakal calon;
2. Sebelum acara pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Pengurus TPS-KSM,
Panitia Pemantau dan Utusan/Bakal Calon memastikan bahwa Kotak Suara dalam keadaan
kosong dan seluruh Kartu Suara dalam keadaan bersih dari coretan atau tulisan;
3. Panitia memanggil utusanbakal calon dan membagikan kartu suara;
4. Pemilih menuju bilik suara untuk menuliskan 3 (TIGA) nama orang utusan/bakal calon yang
berbeda dan wajib menuliskan 1 (satu) nama perempuan agar suaranya sah (Boleh menulis
namanya sendiri);
5. Pemilih memasukkan kartu suara ke kotak suara;
6. Setelah seluruh Pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara, Panitia Pemilihan
Pengurus TPS-KSM menghitung lembar kartu suara, dengan disaksikan oleh 3 (TIGA)
orang saksi;
7. Panitia membacakan hasil penghitungan suara dan mencatatkan perolehan suara di kertas
plano serta menetapkan ranking perolehan, apabila terjadi suara yang sama pada ranking
3, 4 dan 5 maka dilakukan pemilihan ulang dengan mekanisme “ yang mendapatkan suara
sama ditetapkan sebagai Bakal Calon”.
Pasal 11
Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus TPS-KSM
1. Nama-nama utusan/bakal calon yang mendapatkan suara terbanyak peringkat 1 sampai
dengan peringkat 3 (sesuai kesepakatan dalam rembug warga) ditanyakan kesediannya
254. untuk menjadi Pengurus TPS-KSM sesuai kemampuannya masing-masing dan ditetapkan
sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
2. Apabila salah satu atau ketiga-tiganya tidak bersedia maka suara peringkat 4, 5 dan 6
ditawarkan untuk menjadi pengurus TPS-KSM (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), dan
begitu juga seterusnya jika masih belum bersedia;
3. Panitia menyodorkan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Pengurus TPS-KSM untuk
ditandatangani oleh masing-masing setelah menerima penjelasan dari TFL terkait dengan
Tugas dan Fungsi masing-masing pengurus;
4. Panitia menetapkan Pengurus TPS-KSM terpilih melalui BERITA ACARA; dan
5. Pengurus TPS-KSM terpilih melakukan rapat anggota untuk memilih dan melengkapi Tim
Kepengurusan yaitu Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Panitia Barjas.
Pasal 12
Peraturan Peralihan
1. Bagi utusan/bakal calon yang tidak bisa membaca dan menulis dibantu oleh 2 (DUA)
orang panitia dalam pemungutan suara; dan
2. Bagi utusan/bakal calon yang cacat fisik dibantu oleh 2 (DUA) orang panitia dalam
pemungutan suara.
Pasal 13
Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan
peserta rembug warga.
Ditetapkan di : .....................................
Pada tanggal : .....................................
Pukul : .....................................
RAPAT PEMILIHAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (TPS-KSM)
TPS-KSM ......................................
Pimpinan Rembug Warga
Pemantau
Ketua Panitia Pemilihan
( …………………………… ) ( …………………… )
Wakil Utusan Rembug Wakil Utusan Rembug Wakil Utusan Rembug
( …………………… ) ( …………………… ) ( …………………… )
Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah TFL Pendamping
( ……………………….. ) ( …………………. )
255. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya
Masyarakat (TPS-KSM) DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun ......
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ……………………………………………..
Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………………..
Pekerjaan : ……………………………………………..
Alamat : ……………………………………………..
Jabatan di TPS-KSM : ……………………………………………..
Dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun dan penuh
rasa sukarelawan serta ikhlas mengemban amanah dari warga masyarakat yang telah memilih
saya sebagai pengurus Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) dalam rangka perbaikan sanitasi
dan pengelolaan limbah domestik/persampahan di lingkungan yang kami cintai ini. Selama
menjadi pengurus kami siap memanfaatkan waktu luang bahkan meluangkan waktu untuk
kegiatan Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran ……………… dan tidak
akan menuntut Hak apapun terkait Upah/Gaji, terkeuali kami melibatkan diri sebagai tenaga kerja
harian sesuai dengan keahlian yang kami miliki. Kami siap mengabdi sejak kami ditetapkan
sebagai pengurus hingga serah terima hasil pekerjaan infrastruktur terbangun.
Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, kami siap diminta pertanggungjawaban dihadapan hukum yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
…….………, …………. 20…..
Yang Menyatakan;
( …………………………… )
256. KARTU SUARA
TULISKAN 3 NAMA YG MENURUT BAPAK/IBU
MEMILIKI KRITERIA SBG ORG BAIK (PEDULI,
IKHLAS, TULUS MEMBANTU, JUJUR, AMANAH DAN
RELA BERKORBAN PADA KEBAIKAN.
NOTE:
WAJIB MENULISKAN MINIMAL 1 NAMA WANITA,
AGAR SUARANYA SAH
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
KARTU SUARA
TULISKAN 3 NAMA YG MENURUT BAPAK/IBU
MEMILIKI KRITERIA SBG ORG BAIK (PEDULI, IKHLAS,
TULUS MEMBANTU, JUJUR, AMANAH DAN RELA
BERKORBAN PADA KEBAIKAN.
NOTE:
WAJIB MENULISKAN MINIMAL 1 NAMA WANITA, AGAR
SUARANYA SAH
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
RT/ RW : ……………………….
Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Pada hari ini _________ tanggal _______________ bulan ____________ tahun 2021 bertempat
di _________________ Desa ________________ telah diadakan PEMILU UTUSAN/BAKAL
CALON PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
(TPS-KSM) sesuai dengan TATIB PEMILU dan Rembug perhitungan suara pemilihan
utusan/bakal calon pengurus Tim Pelaksana Swakelola dari basis RT/RW/Dusun. Pemilihan
Utusan/bakal calon Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-
KSM) dihadiri oleh _____ peserta (terlampir), terdiri dari ____ laki-laki dan _____ perempuan.
Adapun rekapitulasi hasil perhitungan suara ini sebagai berikut :
No Nama Utusan/Bakal Calon
Jenis Kelamin Alamat Jlh. Perolehan
Suara
Lk Pr RT RW
1
2
3
4
5
Dst
257. Demikian Berita Acara perhitungan suara ini kami buat dengan sebenarnya.
Perwakilan Masyarakat Desa/Kelurahan dari peserta rembuk:
1. …………………………….. (Tomas)
2. …………………………….. (Tokoh Agama Laki-laki)
3. …………………………….. (Tokoh Agama Perempuan)
4. …………………………….. (Tokoh Pemuda)
5. …………………………….. (Kader PKK)
6. …………………………….. (Kader Posyandu)
7. …………………………….. (Perwakilan Ketua Lingkungan RT/RW/Dusun)
Mengetahui; Ketua Panitia Pemilihan
( ………………….. )
Kepala Desa/Lurah
( …………………. )
TFL/Pendamping
( …………………. )
258. Kepada
Yth; ____________________
Pemilih :
_________________ No. : ___
di-
Tempat
Mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu, Sdra/I untuk memberikan Hak Pilihnya pada
Pemilihan Utusan atau Bakal Calon RT/RW ____/____ dan atau Saling Memilih
Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM)
yang akan diselenggarakan pada :
Hari
:
__________________
Tanggal :
__________________
Jam
:
__________________
Tempat :
__________________
Bapak/Ibu/Saudara/I memiliki Hak Memilih dan Dipilih, kehadiran anda sangat
menentukan kemajuan perbaikan SANITASI melalui Program DAK Infrastruktur
Bidang Sanitasi dan kemajuan masa depan lingkungan
RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan anda dalam menyehatkan lingkungan permukiman
dimana anda bertempat tinggal.
Mengetahui; …………., ………, 2021
Ketua Panitia Pemilihan
( …………………….. )
Kepala Desa/Lurah
( ………………. )
Ketua
RT/RW/Dusun
( ………………. )
259. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola (TP-
KSM) Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
RT/RW/Dusun : ……………………….
Desa/Kel : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Kabupaten : ……………………….
Provinsi : ……………………….
Pada hari ini _________ tanggal _______________ bulan ____________ tahun 2021 bertempat
di _________________ Desa ________________ telah diadakan PROSES SALING MEMILIH
DIANTARA PARA UTUSAN/BAKAL CALON UNTUK MEMILIH PENGURUS TIM PELAKSANA
SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (TPS-KSM) sesuai dengan TATIB
SALING MEMILIH dan Rembug perhitungan suara dari hasil proses saling memilih. Pemilihan
yang dilakukan dengan cara saling memilih diantara para utusan/bakal calon Pengurus Tim
Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) dihadiri oleh utusan/bakal
calon sebanyak :
1. RT/RW/Dusun ......., berjumlah ....... orang utusan/bakal calon;
2. RT/RW/Dusun ......., berjumlah ....... orang utusan/bakal calon; dan
3. RT/RW/Dusun ......., berjumlah ........ orang utusan/bakal calon.
Dan jumlah total yang hadir sebanyak _____ utusan/bakal calon (DH terlampir), terdiri dari ____
laki-laki dan _____ perempuan.
Adapun rekapitulasi hasil perhitungan suara dan daftar calon Pengurus Tim Pelaksana Swakelola
Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) sesuai ranking perolehan suara di titik lokasi terpilih
sesuai dengan hasil Selotip (RT/RW/Dusun ____/ ___ / ____ ) antara lain sebagai berikut :
No
Nama Calon
Pengurus
TPS-KSM
Jenis Kelamin
Pendidikan
Alamat Jlh.
Perolehan
Suara
Lk Pr RT RW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dst.
Note :
Suara terbanyak 1 sampai dengan 3, atas persetujuan dan kesediaan yang bersangkutan
ditetapkan sebagai Pengurus Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) pada titik lokasi RW/Dusun
sesuai Hasil SELOTIP.
260. Demikian Berita Acara perhitungan suara ini kami buat dengan sebenarnya.
Perwakilan Masyarakat Desa/Kelurahan dari peserta rembuk:
1. ……………………………….. (Tomas)
2. ……………………………….. (Tokoh Agama Laki-laki)
3. ……………………………….. (Tokoh Agama Perempuan)
4. ……………………………….. (Tokoh Pemuda)
5. ……………………………….. (Kader PKK)
6. ……………………………….. (Kader Posyandu)
7. …………………...………….. (Perwakilan Ketua Lingkungan RT/RW/Dusun)
Mengetahui; Ketua Panitia Pemilihan
( …………………….. )
Kepala Desa/Lurah
( ……………………. )
TFL/Pendamping
( …………………. )
261. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS ...................................................................................
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...................................................,
KABUAPTEN/KOTA ....................
NOMOR : ...../ ..... /...... /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (TPS-KSM) ...........................
DESA/KELURAHAN ........................ KECAMATAN .....................
KEPALA DINAS ...................................................................
KABUPATEN/KOTA ........................... ,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sanitasi dan peran
aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu untuk
dibentuk Tim Pelaksana Swakelola (TPS-KSM) yang
merupakan wakil masyarakat penerima manfaat bantuan
disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang
berdasarkan hasil kesepakatan warga Tim Pelaksana
Swakelola/KSM tersebut diberi nama TPS-KSM
........................ yang berkedudukan di Desa/Kelurahan
....................... Kecamatan ................. Kabupaten
.........................;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
.............................................................. Kabupaten/Kota
...................
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
262. 4. Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik tahun
anggaran 2021;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Permukiman (KSNP – SPALP);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 5 tahun 2021 Tentang Petunjuk
Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Surat Permohonan Kepala Desa/Lurah ..................
Nomor ....../....... /......./2021 Tanggal ............. .............
2021 Perihal Permohonan untuk mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) pembentukan Tim Pelaksana
Swakelola/Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-
KSM) ...........................;
Memperhatikan : Hasil proses pemilihan secara lansung dan Pembentukan
Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat
(TPS-KSM) di Desa/Kel ........... Kecamatan ............ tentang
Penetapan Pengurus TPS-KSM .......................
MEMUTUSKAN :
KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya
Masyarakat (TPS-KSM) .................... di lingkungan
RT/RW/Dusun........... Desa/Kel. ……. Kecamatan ............
Kabupaten/Kota ........... dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
263. KEDUA : Adapun susunan dan tugas KSM sebagai Tim Pelaksana
Swakelola sebagaimana dimaksud dalam point Kesatu
Keputusan ini adalah sebagai berikut:
Ketua :
Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan
pembangunan;
Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah
dibentuk dan kegiatan rapat - rapat;
Sekretaris :
Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan
kegiatan tata usaha dan
dokumentasi;
Melaksanakan surat menyurat;
Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan
secara bertahap;
Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
Membantu dalam penyuluhan kesehatan
masyarakat.
Bendahara :
Menerima dan menyimpan uang;
Mengeluarkan/ membayar sesuai dengan realisasi,
sesuai nota/kuitansi;
Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat
berupa uang;
Menyusun realisasi pembukuan serta laporan
pertangungjawaban keuangan;
Menyusun realisasi pembukuan serta laporan
pertanggungjawaban keuangan pada tahapan
konstruksi, yaitu :
Progres keuangan mingguan ditempel di papan
ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis
sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh
masyarakat;
Laporan keuangan bulanan yaitu laporan
penggunaan dana dan laporan harian sesuai format
yang ditentukan untuk kemudian disampaikan
kepada PPK sanitasi.
264. Koordinator Tim :
1. Tim Perencana :
Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung
jawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja
Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana
kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan,
jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara
rinci tugas tim perencana adalah:
Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi
kepada masyarakat;
Mengevaluasi dan menentukan pilihan
teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai
dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta
kondisi lingkungan;
Menyusun analisa teknis, membuat DED
lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun
analisa struktural, elektrikal, arsitektural
dengan didampingi oleh TFL
Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
Melakukan inventarisasi tenaga kerja;
2. Tim Pelaksana :
Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung
jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan yang direncanakan, membuat gambar
pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan
pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:
k. Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
l. Mengatur tenaga kerja di lapangan;
m. Mengatur dan mengkoordinir material yang
diperlukan;
n. Menerima dan menyetujui material/barang
masuk;
o. Bertanggung jawab terhadap keamanan
material selama pembangunan;
p. Membuat laporan tentang keadaan material;
q. Mengalokasikan material sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan konstruksi;
r. Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan
di masyarakat;
s. Melakukan monitoring terhadap upaya
penyehatan lingkungan;
t. Membuat As built drawing setelah pekerjaan
konstruksi selesai.
265. 3. Tim Pengawas :
Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung
jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun
administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci
tugas tim pengawas adalah:
e. Pengawasan kepada pekerja dengan
didampingi oleh TFL;
f. Bertanggung jawab terhadap pengawasan
administrasi, teknis dan keuangan;
g. Didampingi oleh TFL
bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan
progres pekerjaan fisik;
h. Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan
pekerjaan untuk diteruskan dan/atau
ditindaklanjuti ke PPK.
4. Panitia Pengadaan
Tim Pengadaan diangkat oleh penanggungjawab
Tim Pelaksana Swakelola/ kelompok masyarakat
(TPS-KSM) sebagai pelaksana swakelola untuk
melakukan pengadaan barang/jasa yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, dan
anggota tim Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.
Bertanggung jawab dalam melaksanakan
survei dan mengundang supplier dan/atau
kontraktor untuk pengadaan material;
Melaksanakan kegiatan proses pengadaan
barang atau pekerjaan konstruksi.
KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan
diatur kemudian.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
266. Ditetapkan di : ______________
Pada tanggal : ____________ 2021
KEPALA DINAS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS ...........................
KABUPATEN/KOTA .....................
(..............................................)
NIP. .......................................
Tembusan Yth :
1. Camat .....................
2. Kepala Desa/Lurah .................. Kecamatan ..................
3. Arsip.
267. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
.......................... KABUPATEN/KOTA
...............
NOMOR : ......./ ... /....../2021
TANGGAL 2021
SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (TPS-KSM) ..............................
DESA/KELURAHAN ................ KECAMATAN .....................
KABUPATEN/KOTA ....................
1. Ketua : _____________
2. Sekretaris : _____________
3. Bendahara : _____________
4. Tim
Tim Perencana
Tim Pelaksana
Tim Pengawas
Panitia
Pengadaan :
Ketua
Sekretaris
Anggota
:
:
:
:
___________
___________
1. ___________
2. ___________
1. ___________
2. ___________
1. ___________
2. ___________
3. ___________
Ditetapkan di : ________________
Pada tanggal : _____________ 2021
KEPALA DINAS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS ................................
KABUPATEN/KOTA ..............
(............................................)
NIP. ......................................
268. KOP SURAT
KEPUTUSAN KEPALA OPD/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG SANITASI KABUPATEN/KOTA ………………
NOMOR :…………………………….
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM DAK INFRASTRUKTUR BIDANG
SANITASI TAHUN ANGGARAN ……
Menimbang : a .……………………………………...........
b ..……………………………………….......
Mengingat : a………………………………………………….
b ………………………………………………
c ………………………………………………
d ………………………………………………
Memperhatikan:
Daftar Isian Penggunaan Anggaran ………. Tahun Anggaran…………………….
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat
(TPS-KSM) ………………. berkedudukan di Kelurahan/Desa
............... Kecamatan .......... Kota/Kabupaten…...........,
seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan
kelompok penerima manfaat Kegiatan DAK Infrastruktur
Bidang Sanitasi TA. ….…
Kedua : Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat
(TPS-KSM) …………………. selaku kelompok penerima
manfaat bertugas membelanjakan dana yang dialokasikan
sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan
atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran
melalui Kepala OPD/PPK bidang sanitasi ……….....…………
dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
269. Ketiga : Biaya yang diakibatkan atas Program DAK Infrastruktur
Bidang Sanitasi ini dibebakan pada DPA .........................
sesuai dengan yang tercantum dalam DPA
Nomor:………................ tanggal……………….Tahun
Anggaran ….….
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran ……. dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : ____________________________
Pada tanggal : ____________________________
KEPALA OPD/PPK Sanitasi Kabupaten/ Kota ………………………..…....
Stempel Basah
(………………………………………..)
NIP. …………………………………..
270. Kop Surat
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
No
Nama
Kepala
Keluarga
Jumlah
Anggota
Keluarga
Luas
Pekarangan
Pekerjaan
Kepemilikan
Tangki Septik
(√)
Alamat
Ya Tidak
1
2
3
Dst.
Data bersumber dari lampiran Berita Acara Penetapan Penerima Manfaat dari TPS-KSM
Ditetapkan di : _________________________________
Pada tanggal : _________________________________
KEPALA OPD/PPK Sanitasi
Kabupaten/Kota ………………………..…....
Stempel basah
(………………………………………..)
NIP. ………………………………….
271. PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM DAK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI
Nomor : ____________________
Antara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi
OPD Dinas ____________ Kab/Kota _________________
Dengan
Ketua Tim
Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-
KSM) ____ Desa/Kel ____ Kec.____ Kab/Kota _____
Tentang :
Pengelolaan Dana
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2020
Pada hari ini ..................., tanggal ........................., bulan ......................, tahun 2021,
bertempat di ..........................................., yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ____________________
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas
___________ Kab/Kota ___________ Provinsi
___________
NIP : __________________
Alamat : ___________________________________________
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk
dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
272. Nama : ______________________
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya
Masyarakat (TPS-KSM) __________ Desa/Kel_______
Kecamatan ________ Kab/Kota _______________.
Alamat : __________________________________________
Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya
Masyarakat (TPS-KSM) ______________ sebagai pengelola Dana Program DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021, untuk mendukung kegiatan
perbaikan sanitasi lingkungan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat
dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pengelolaan Dana
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung
kegiatan perbaikan sanitasi lingkungan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
BERDASARKAN:
1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309;
6. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2021,
tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang
Penyelanggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik;
273. 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor: 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang
pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014
Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan
Kerja Lingkungan Kerja;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola; dan
21. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2021.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama secara
swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2021 di Desa/Kel
___________ Kecamatan ________ Kab/Kota _______ Provinsi ______, dengan
ketentuan antara lain sebagai berikut:
Pasal 1
TUJUAN PERJANJIAN
Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah bahwa PIHAK KEDUA harus melaksanakan
pekerjaan yang menjadi pokok perjanjian, sehingga pekerjaan mencapai hasil yang
diharapkan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan di dalam Dokumen
Perjanjian Kerjasama.
Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberi dana kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, yaitu untuk mengelola Dana DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi dan menyelenggarakan pekerjaan:
274. Nama Kegiatan : ________________________________________
Lokasi Kegiatan : ________________________________________
Kecamatan : ______________________
Kota : ______________________
Provinsi : ______________________
Pasal 3
DOKUMEN PERJANJIAN
Surat Perjanjian kerjasama ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) diantaranya berisi:
1) Struktur Organisasi TPS-KSM yang telah ditetapkan oleh Penguasa
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan;
2) Lokasi kegiatan dan ketersediaan lahan sesuai dengan hasil Selotip;
3) Rencana Teknik Rinci (RTR)/ DED;
4) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5) Kurva S; dan
6) Rencana Kerja.
b. Rekening Bank Bersama (Bank Pemerintah/ Daerah) atas nama Tim Pelaksana
Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) _____ Desa/Kel. ______
Kecamatan ______ Kab/Kota __________.
Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus
diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling
menunjang.
Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani
Perjanjian Kerjasama yaitu pada tanggal ______ sampai dengan tanggal ______ (batas
waktu pelaksanaan paling lambat tanggal _____ tahun anggaran berjalan).
275. Pasal 5
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada
PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Lapangan/ PPTK serta
dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
Pasal 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan Program DAK Infrastruktur Bidang
Sanitasi secara partisipatif berdasarkan Surat Perjanjian yang telah diperjanjikan;
2. Hasil kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat:
a. Laporan Pelaksanaan Fisik, yang berisi tentang:
1. Catatan Harian Kegiatan;
2. Catatan Harian Penggunaan Material;
3. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan;
4. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan;
5. Laporan Masalah Tingkat Desa/Kelurahan;
6. Foto Dokumentasi Kemajuan Fisik (0%, 20%/30%, 60% dan 100%); dan
7. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.
b. Laporan Administrasi Keuangan, yang berisi tentang:
Buku Kas Umum TPS-KSM;
Buku Bank TPS-KSM;
Buku Bantu (Buku Operasional, Buku Swadaya, Buku Material, Buku
Upah Kerja);
Laporan Penggunaan Dana (LPD); dan
Laporan Keuangan Bulanan TPS-KSM.
c. Laporan Pengadaan Barang dan Jasa, yang berisi tentang:
1. Daftar Survei;
2. Pengumuman Pengadaan;
276. 3. Penawaran dari Supplier;
4. Berita Acara Penentuan Pemenang;
5. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
6. Dokumen Pengantar Barang / Faktur Barang.
d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi;
e. Gambar-gambar hasil pelaksanaan;
f. Notulen rapat-rapat/ rembug warga;
g. Realisasi Biaya dan Kegiatan;
h. Realisasi Kurva–S Pelaksanaan.
3. Penyusunan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) serta dikonsultasikan lebih dahulu
kepada PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sanggup untuk menggunakan Dana Program
DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja
Masyarakat (RKM) yang telah disepakati;
5. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa akan menyetorkan Sisa Dana Program DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Program DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
7. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada
PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
Pasal 7
SUMBER DAN JUMLAH DANA
1. Sumber Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang diterima oleh
PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD
Dinas ________________ Kab/Kota _____________ Tahun Anggaran 2021
dengan Nomor DPA : ________________ Tanggal ______ Tahun ____.
2. Jumlah Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang diterima oleh
PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp _____________,- (terbilang :
______________________ ).
277. Pasal 8
PEMBAYARAN
1. Pembayaran Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi dimaksud dalam
Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA secara bertahap, dari jumlah alokasi pagu titik lokasi Dana
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi sebesar Rp ___________,- (terbilang
: _____________ ) setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan
dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada
Bank ______ Nomor Rekening: _______
2. Pencairan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi oleh PIHAK KEDUA
dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat
persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas ________
Kab/Kota ___________.
3. Tahapan pencairan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi diatur
sebagai berikut:
a. Pencairan Tahap Pertama sebesar 25% / 30% x Rp __________,- = Rp
____________,- (Terbilang __________________ ) dilaksanakan setelah
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan Dana Program DAK
Infratstruktur Bidang Sanitasi Tahap Pertama dengan dilampiri dokumen
RKM yang telah disahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Sanitasi OPD Dinas ________ Kab/Kota ________ dengan dilampiri rincian
Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap pertama 25% / 40% (RPD-1) dan
dengan melampirkan foto copy Rekening TPS-KSM;
b. Pencairan Tahap Kedua sebesar 45% / 30% x Rp __________,- = Rp
_________,- (terbilang ___________________ ) dilaksanakan setelah
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan Dana Program DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahap Kedua kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas ________ Kab/Kota _________
278. dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD-2) serta Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ-1) penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap
Pertama dan progres fisik telah mencapai minimal 20% / 30%; dan
c. Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30%/ 30% x Rp __________ ,- = Rp
_________ ,- (terbilang ________________ ) dilaksanakan setelah PIHAK
KEDUA mengajukan permohonan pencairan Dana Program DAK
Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahap Ketiga kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas ________ Kab/Kota _________
dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD-3) serta Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ-2) penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap
Kedua dan progres fisik telah mencapai minimal 60% / 60%, serta telah
dilakukan Addendum Kontrak antara PPK Sanitasi dengan Ketua Tim
Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM).
Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE
1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau Force Majeure adalah suatu
keadaan yang dapat menimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat
diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar
kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, antara lain:
a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah
longsor, tsunami, huru-hara atau peperangan yang mengakibatkan
terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan;
b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh
Pemerintah;
c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang
didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang
berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
279. 2. Setiap terjadi peristiwa/ keadaan memaksa atau Force Majeure, PIHAK KEDUA
wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak
kejadian/ peristiwa tersebut terjadi.
Pasal 10
SANKSI
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Dana
Program DAK Infratstruktur Bidang Sanitasi sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini,
maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama
dengan PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerjasama ini
dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan
mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang
Sanitasi yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum
dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 11
PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
sehubungan dengan surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan
secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka
kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan
Negeri Daerah Kab/Kota _________ Provinsi ________ sesuai dengan peraturan
dan perundang- undangan yang berlaku.
Lain – Lain
1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi
beban PIHAK KEDUA;
2. Segala Format yang melengkapi surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih
dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.
280. PASAL 12
PENUTUP
Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh
kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat
dalam rangkap 5 (lima) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama
untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
_____________________
Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok
Swadaya Masyarakat
PIHAK PERTAMA
_____________________
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Sanitasi
281. No. : ________________ Tanggal, ____________________
Pekerjaan DAK Bidang Infrastruktur Bidang Sanitasi Desa/Kel. ___________ Kota
___________ yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : _______________________
Jabatan : Kepala OPD Dinas _______ / PPK Sanitasi
Alamat : ______________________
Selanjutnya disebut sebagai Kepala OPD DInas ………….. / Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Sanitasi.
Berdasarkan Kontrak No.________________ tanggal _____ Tahun _______
Bersama ini memerintahkan kepada:
Nama : _____________________
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat
(TPS-KSM)
Alamat : _____________________
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Pembangunan Infratsruktur Sanitasi
………………………………………… .
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
1. Macam pekerjaan: Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Desa/Kel. : ______
Kab/Kota: __________
2. Tanggal Mulai Kerja: ____ Bulan _________ Tahun _______
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan kentuan Kontrak.
4. Waktu penyelesaian: selama ________ ( ______ ) bulan dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal: ______________
5. Hasil Pekerjaan: _______________
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan, maka kontrak
pembangunan Infrastruktur Sanitasi dan pembayarannya kepada Penyedia Jasa
Pembangunan ini dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian
Kerjasama.
Kepala OPD Dinas ____ /
PPK Sanitasi
( . . . . . . . . . . . . . . )
NIP. : ____________
Tim Pelaksana Swakelola
Kelompok Swadaya Masyarakat
(TPS-KSM) ________
( ………………….. )
Ketua
282. Nomor : ____________________
File : ____________________
Perihal : Pekerjaan Sanitasi, Desa/Kelurahan : ________________
Permohonan Pembayaran Tahap ke _______ ( _____ %)
Kepada Yth.
Kepala OPD/ Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi
Di
Tempat
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Pekerjaan DAK Infratsruktur Bidang Bidang Sanitasi,
Desa/Kelurahan _____________ sesuai Kontrak No. ____ tanggal ________
Bersama ini kami mengajukan permohonan Pembayaran Tahap ____ ( ___ %) dari
jumlah nilai Kontrak.
Atas jumlah tersebut mohon kiranya dapat ditransfer ke rekening kami atas nama
lembaga Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM)
___________________ Pada : Bank: ____________________ Jl
_________________ dengan Nomor Rekening : ____________________.
Demikianlah permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Mengetahui
Hormat Kami,
TFL Pendamping
Ketua TPS-KSM _________
( ………………... )
283. No : ______________________
Pada hari ini ______ tanggal ____ Bulan _____ tahun ______ kami yang bertandatangan
dibawah ini :
1. Nama : _______________________
Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembangunan Daerah (OPD), berkedudukan di
__________________ Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : _______________________
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-
KSM) __________________
Alamat : Jl _____________________________________________
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
a. Berdasarkan:
Nomor dan Tanggal DPA / Dokumen: Dipersamakan
Nomor dan Tanggal Kontrak : _________________________
Nilai Kontrak : _____________________________________
Uraian Pekerjaan: Pembangunan Sanitasi di Desa/Kelurahan_______
b. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Tahap ________ ( _____ %) dari
PIHAK KESATU untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebesar RP. _____________
(Terbilang : _______________ )
Total Pembayaran _________________
Dengan demikian, maka pembayaran sampai dengan sekarang :
Nilai Kontrak : Rp. _______________
Tagihan yang lalu : Rp. _______________
Sisa Kontrak : Rp. _______________
Jumlah yang dibayarkan : Rp. _______________
Terbilang : ( ____________________ )
c. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke Rekening
Nomor : ___________ Bank ___________ atas nama lembaga Tim Pelaksana
Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) ________________________
Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Ketua TPS-KSM Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi
( ……………… ) ( ….………………….. )
NIP : ………….…………..
284. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Nomor : _____________________
Pada hari ini _____ tanggal ____ Bulan ______ tahun ______ bertempat di ________,
kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : __________________
NIP : __________________
Pangkat/Gol : __________________
Jabatan : PPK Sanitasi OPD Dinas Terkait
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang Belanja lain-lain untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : __________________
Jabatan : __________________
Alamat : __________________
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tm Pelaksana Swakelola Kelompok
Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) _______ untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.
Berita Acara ini dibuat oleh kedua belah pihak, berdasarkan:
A . 1. DPA untuk DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi – APBD TA 2021: _______
Revisi DPA ke 1 : _____________________
Revisi DPA ke 2 : _____________________
Surat Perjanjian / Kontrak : _____________________
Uraian Pekerjaan : Pembangunan Sanitasi
Nilai Kontrak : Rp __________________
Amandemen ke – 1 : Rp __________________
Amandemen ke – 2 : Rp __________________
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : _____________________
Tanggal __________________________
Dengan ini menyatakan dan mengadakan serah terima pekerjaan pembangunan
infrastruktur sanitasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
285. PASAL 1
PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA berupa Bangunan Infrastruktur
Sanitasi. Hasil pekerjaan tersebut berlokasi di :
RT/RW/Dusun : _________________
Kelurahan/Desa : _________________
Kab/Kota : _________________
PASAL 2
Dengan adanya serah terima ini, maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil
pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA.
Ketua TPS-KSM Pejabat Pembuat KomitmenSanitasi
( ………………. ) ( …………………….. )
NIP.
………………………….
Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah
( …………………… )
NIP. ……………………
286. No.
Aspek Penilaian Bobot
%
Penilaian
Nilai
Angka Huruf
A
Dukungan kegiatan
terhadap Kegiatan
Prioritas Nasional
20
80 % kegiatan 10 Baik
60 % - 80 % kegiatan 6 - 8 Cukup
60 % kegiatan 6 Buruk
B
Kesesuaian Rencana
Kegiatan dengan
pelaksanaan Rencana
Kegiatan
20
80 % sesuai 10 Baik
60 % - 80 % sesuai 6 - 8 Cukup
60 % sesuai
6 Buruk
C
Kesesuaian hasil
pelaksanaan fisik
dengan
kontrak/spesifikasi
teknis yang ditetapkan
15
80 % sesuai 10 Baik
60 % - 80 % sesuai 6 - 8 Cukup
60 % sesuai
6 Buruk
D
Pencapaian Sasaran
hasil, keluaran, dampak
dan kemanfaatan
kegiatan yang
dilaksanakan
15
Progres fisik 80 % 10 Baik
Progres fisik 60%-
80%
6 - 8 Cukup
Progres fisik 60 %
6 Buruk
E
Dampak dan Manfaat
(Merata a – d) 15
80 % 10 Baik
60 % - 80 % 6 - 8 Cukup
60 % 6 Buruk
F
Kepatuhan dan
Ketertiban Pelaporan
(empat triwulan)
15
4 Triwulan dan
lengkap
10 Baik
2 – 3 Triwulan dan
lengkap
6 - 8 Cukup
0 – 1 Triwulan dan
lengkap
6 Buruk
T O T A L 100
Catatan :
Nilai Total = [ 20 % + Nilai (a) + 20 % + Nilai (b) + 15 % + Nilai (c) + 15 % + Nilai (d) + 15 %
+ Nilai (c) + 15 % + Nilai (f) + 10;
Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai 80 = Baik, Nilai 60 = 80 = Cukup, Nilai 60 =