kriteria audit SMK3

1. √

2. 1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 KEBIJAKAN K3
1.1.1. tertulis, bertanggal, ditanda tangani
pengusaha/pengurus, ada tujuan, sasaran
dan komitmen yang jelas
1.1.2. disusun setelah melalui proses konsultasi
1.1.3. mengkomunikasikan kebijakan
1.1.4. dibuat kebijakan khusus bila diperlukan
1.1.5. peninjauan ulang kebijakan secara berkala

3. 1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK
1.2.1. tanggung jawab, wewenang bertindak dan
melaporkan kpd smua pihak telah ditetapkan,
diinformasikan dan didokumentasikan
1.2.2. penunjukan penanggung jawab sesuai
peraturan per UU an. <KOMPETENSI WAJIB>
1.2.3. tanggung jawab pimpinan unit atas kinerja K3
1.2.4. pengusaha/pengurus tanggung jawab
menjamin pelaksanaan SMK3
1.2.5. petugas penanggung jawab keadaan darurat
ditetapkan dan mandapatkan pelatihan
1.2.6. saran dari ahli K3 dari dalam/luar prsh
1.2.7. kinerja K3 dimuat dalam laporan tahunan

4. 1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI
1.3.1. tinjauan terhadap kebijakan, prncanaan,
pelaksanaan, pmantauan dan evaluasi
1.3.2. hasil tinjauan dimasukkan perencanaan
tindakan manajemen
1.3.3. meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara
berkala

5. 1.4 KETERLIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK
1.4.1. keterlibatan dan penjadwalan konsultasi TK dan
wakil prsh didokumentasikan dan disebarluaskan
1.4.2. dibuat prosedur yang memudahkan konsultasi ttg
perubahan** yg berimplikasi thd K3
1.4.3. membentuk P2K3
1.4.4. jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan
1.4.5. jabatan sekretaris P2K3 – ahli K3 umum
1.4.6. kegiatan P2K3 fokus pada pengembangan
kebijakan dan pengendalian risiko
1.4.7. susunan pengurus diinformasikan kpd TK
1.4.8. pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan
1.4.9. tugas P2K3 untuk membuat laporan rutin
1.4.10. pembentukan POKJA yang diperlukan dan
pelatihannya
1.4.11. pengumuman ttg struktur POKJA

6. 2. PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3
2.1 RENSTRA K3
2.1.1. prosedur terdokumentasi RISK MGT
2.1.2. RISK MGT dilakukan petugas yg kompeten
2.1.3. RENSTRA K3 berdasarkan tinjauan awal, RISK
MGT, per-UU-an & info K3 lainnya
2.1.4. RENSTRA K3 menetapkan tujuan dan sasaran yg
terukur, waktu pencapaian, penyediaan sumber
daya
2.1.5. rencana kerja dan rencana khusus untuk proyek
atau tempat kerja tertentu dibuat dengan
menetapkan tujuan dan sasaran yg terukur, waktu
pencapaian, penyediaan sumber daya
2.1.6. rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem
manajemen prsh

7. 2.2 MANUAL SMK3
2.2.1. manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana,
prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan
dan TJ serta wewenang TJ K3 untuk semua
tingkatan dalam prsh
2.2.2. bila diperlukan dibuat manual khusus yang
berkaitan dengan produk, proses atau tempat
kerja tertentu
2.2.3. manual SMK3 mudah didapat semua personil
prsh sesuai kebutuhan

8. 2.3 PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN
DIBIDANG K3
2.3.1. prosedur terdokumentasi untuk identifikasi,
memperoleh, memelihara, memahami per-UU-
an, standar, pedoman teknis, dll untuk TK
2.3.2. penanggung jawab untuk memelihara dan
mendistribusikan informasi terbaru
2.3.3. persyaratan pada per-UU-an, standar,
pedoman teknis, dll. dimasukkan dalam
prosedur dan petunjuk K3
2.3.4. peninjauan prosedur dan petunjuk kerja
berdasarkan perubahan per-UU-an, standar,
pedoman teknis, dll

9. 2.4 INFORMASI K3
2.4.1. informasi yg dibutuhkan mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis kpd seluruh
TK, tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok

10. 3. PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN
KONTRAK
3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN
3.1.1. adanya prosedur yang terdokumentasi yang
mempertimbangkan RISK MGT dalam tahap
perancangan atau perancangan
ulang/modifikasi
3.1.2. prosedur dan instruksi-instruksi kerja disusun
selama tahap perancangan dan/atau modifikasi
3.1.3. verifikasi perancangan/modifikasi dilakukan
oleh petugas yang kompeten
3.1.4. semua perubahan dan modifikasi perancangan
yang berimplikasi terhadap K3 diidentifikasi,
didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui
oleh petugas yang berwenang

11. 3.2 PENINJAUAN KONTRAK
3.2.1. prosedur yang terdokumentasi mampu
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko
K3, lingkungan dan masyarakat pada saat
memasok barang dan jasa dalam suatu
kontrak
3.2.2. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
dilakukan pada tahap tinjauan kontrak oleh
petugas yang kompeten
3.2.3. kontrak ditinjau ulang untuk menjamin
pemasok dpt memenuhi persyaratan K3
3.2.4. catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara
dan didokumentasikan

12. 4. PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 PERSETUJUAN, PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN
DOKUMEN
4.1.1. Adanya identifikasi status, wewenang,
tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi
4.1.2. Tercantum penerima distribusi dokumen
4.1.3. Dokumen edisi terbaru disimpan secara
sistematis pada tempat yang ditentukan
4.1.4. Dokumen usang disingkirkan, sedang
dokumen usang yang disimpan untuk
keperluan tertentu diberi tanda khusus

13. 4.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI DOKUMEN
4.2.1. Adanya sistem untuk membuat dan
menyetujui perubahan dokumen K3
4.2.2. Adanya catatan alasan perubahan dalam
dokumen atau lampirannya
4.2.3. Adanya prosedur pengendalian dokumen
atau daftar seluruh dokumen yg
mencantumkan status setiap dokumen
untuk mencegah penggunaan dokumen
usang

14. 5. PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
5.1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA
5.1.1. Adanya prosedur terdokumentasi untuk
menjamin spek dan informasi relevan dengan
K3 telah diperiksa sebelum keputusan membeli
5.1.2. Spek pembelian harus sesuai dengan
persyaratan peraturan perundangan dan
standar yang berlaku
5.1.3. Dilakukan konsultasi dengan TK yang kompeten
pada saat keputusan pembelian dilakukan
5.1.4. Pertimbangan terhadap kebutuhan pelatihan,
pasokan APD dan perubahan prosedur kerja,
sebelum dilakukan pembelian dan penggunaan.
5.1.5. syarat K3 dievaluasi untuk seleksi pembelian

15. 5.2 SISTEM VERIFIKASI BARANG DAN JASA YANG TELAH DIBELI
5.2.1. Barang dan jasa yang dibeli diperiksa
kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian
5.3 PENGENDALIAN BARANG DAN JASA YANG DIPASOK
PELANGGAN
5.3.1. Dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian
resiko terhadap barang dan jasa yang dipasok
pelanggan sebelum digunakan. Catatannya
dipelihara

16. 5.4 KEMAMPUAN TELUSUR PRODUK
5.4.1. semua produk yg digunakan dlm proses
produksi dpt diidentifikasi diseluruh tahapan
jika terdapat masalah K3
5.4.2. ada prosedur terdokumentasi untuk
penelusuran produk yg telah terjual jika ada
masalah K3

17. 6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 SISTEM KERJA
6.1.1. Petugas kompeten telah melakukan RISK MGT
dari suatu proses kerja
6.1.2. Penetapan tingkat upaya pengendalian resiko
sesuai hierarki pengendalian risiko
6.1.3.Adanya prosedur atau petunjuk kerja
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko
yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar
masukan personil yg kompeten dan disahkan
oleh orang yang berwenang di perusahaan
6.1.4. kepatuhan thd peraturan, standar, pedoman
teknis diperhatikan saat modifikasi
6.1.5. sistem ijin kerja untuk tugas berisiko tinggi

18. 6.1.6. APD disediakan sesuai kebutuhan digunakan
secara benar dan dipelihara dlm kondisi
layak pakai
6.1.7. Penyediaan APD dipastikan telah dinyatakan
layak pakai sesuai standar dan/atau
peraturan
6.1.8. Upaya pengendalian resiko ditinjau ulang
bila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan
proses kerja

19. 6.2 PENGAWASAN
6.2.1. Dilakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan prosedur dan petunjuk kerja
6.2.2. Pengawasan dilakukan terhadap semua
orang sesuai tingkat kemampuan dan tingkat
resiko tugas
6.2.3. Pengawas/penyelia berperan dalam
identifikasi bahaya dan pembuatan upaya
pengendalian
6.2.4. Pengawas /penyelia diikutkan dalam
penyelidikan kecelakaan dan PAK, membuat
pelaporan dan saran kepada pengusaha
6.2.5. Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses
konsultasi

20. 6.3 SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL
6.3.1. Persyaratan tugas tertentu, termasuk
persyaratan kesehatan diidentifikasi dan
dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan
TK
6.3.2. Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan
tingkat ketrampilan serta kewenangan TK

21. 6.4 AREA TERBATAS
6.4.1. Dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk
mengetahui daerah yang memerlukan
pembatasan ijin masuk
6.4.2. Adanya pengendalian atas tempat-tempat
dengan pembatasan ijin masuk
6.4.3. Fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat
kerja sesuai dengan standar dan pedoman
teknis
6.4.4. Rambu keselamatan dan pintu darurat harus
dipasang sesuai standar dan pedoman teknis

22. 6.5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANA
PRODUKSI
6.5.1. Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana produksi serta peralatan
yang mencakup verifikasi peralatan pengaaman
sesuai peraturan, standar dan ketentuan
6.5.2. Catatan yang memuat data kegiatan pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang
dilakukan disimpan dan dipelihara
6.5.3. Sarana & peralatan produksi harus memiliki
sertifikat yang masih berlaku
6.5.4. Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus
dilakukan personel yang kompeten & berwenang
6.5.5. prosedur perubahan sarana produksi harus sesuai
persyaratan peraturan

23. 6.5.6. Terdapat prosedur untuk permintaan
pemeliharaan sarana & peralatan yang kondisi
K3 nya kurang baik dan perlu perbaikan
6.5.7. Terdapat sistem penandaan bagi alat yang tidak
aman atau yang sudah tidak digunakan
6.5.8. Bila diperlukan dilakukan penerapan sistem
penguncian pengoperasian (lock out system)
6.5.9. Terdapat prosedur yang dapat menjamin
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau
orang lain yang berada didekat sarana dan
peralatan produksi pada saat proses perbaikan
6.5.10. Ada penanggung jawab yang menyetujui
aman untuk digunakan setelah proses
perbaikan

24. 6.6 PELAYANAN
6.6.1. Adanya prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan, bila prsh
dikontrak untuk menyediakan pelayanan
yang tunduk pada standar dan UU KK
6.6.2. Adanya prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan, bila prsh
diberi pelayanan melalui kontrak

25. 6.7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT
6.7.1. Potensi keadaan darurat (di luar/di dlm tempat kerja) telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat
didokumentasikan dan diinformasikan
6.7.2. Alat/sarana & Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau
ulang secara rutin oleh petugas yang kompeten & berwenang
6.7.3. TK mendapat instruksi dan pelatihan yang sesuai tingkat
resiko
6.7.4. Petugas keadaan darurat ditetapkan, diberikan pelatihan
khusus dan diinformasikan
6.7.5. Instruksi dan no kontak keadaan darurat diperlihatkan secara
jelas/menyolok dan diketahui seluruh TK
6.7.6. Alat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa,
diuji dan dipelihara secara berkala
6.7.7. Kesesuaian jenis dan jumlah, penempatan dan kemudahan
untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai
dengan regulasi & dinilai petugas yang kompeten &
berwenang

26. 6.8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN
6.8.1. Evaluasi alat P3K dan menjamin sistem P3K
yang ada memenuhi standar dan pedoman
teknis
6.8.2. Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai
peraturan per-uu-an yang berlaku
6.9 RENCANA DAN PEMULIHAN KEADAAN DARURAT
6.9.1. prosedur pemulihan kondisi TK dan sarana
produksi setelah mengalami kerusakan
ditetapkan dan diterapkan sesegara mungkin
setelah terjadinya kecelakaan dan PAK

27. 7.1 PEMERIKSAAN BAHAYA
7.1.1. Pelaksanaan inspeksi secara teratur
7.1.2. Inspeksi oleh petugas yg kompeten dan
berwenang
7.1.3. Mencari masukan dari petugas di tempat
kerja yang diperiksa
7.1.4. Menggunakan cheklist yang disusun
7.1.5. Laporan inspeksi kepada Pengurus dan P2K3
berisi rekomendasi juga
7.1.6. Ada PJ untuk melaksanakan tindakan
perbaikan hasil inspeksi
7.1.7. tindakan perbaikan dari hasil laporan
pem./inspeksi dipantau untuk menentukan
efektifitasnya
7. STANDAR PEMANTAUAN

28. 7.2 PEMANTAUAN/PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA
7.2.1. Dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dicatat
dan dipelihara digunakan untuk RISK MGT
7.2.2. Meliputi faktor fisik, kimia, biologis, ergonomi
dan psikologis
7.2.3. pemantauan/pengukuran dilakukan oleh
petugas/pihak yg KOMPETEN dan berwenang dari
dalam dan/atau luar perusahaan
7.3 PERALATAN PEMERIKSAAN/INSPEKSI, PENGUKURAN DAN
PENGUJIAN
7.3.1. Adanya prosedur terdokumentasi terhadap
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan
penyimpanan alat pemeriksaan, ukur dan uji K3
7.3.2. Alat dipelihara dan dikalibrasi petugas yang
KOMPETEN dan berwenang dari dalam dan/atau
luar perusahaan

29. 7.4 PEMANTAUAN KESEHATAN TK
7.4.1. Pemantauan kesehatan TK sesuai peraturan
per-uu-an
7.4.2. Dilakukan identifikasi keadaan dimana
pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan
7.4.3. Dilakukan oleh Dokter pemeriksa yang
ditunjuk sesuai regulasi
7.4.4. Adanya pelayanan kesehatan kerja sesuai
per. yang berlaku
7.4.5. Catatan pemantauan kesehatan dibuat
sesuai dengan peraturan per-uu-an yang
berlaku

30. 8.1 PELAPORAN BAHAYA
8.1.1. Adanya prosedur pelaporan bahaya dan
diketahui setiap pekerja
8.2 PELAPORAN KECELAKAAN
8.2.1. Adanya prosedur terdokumentasi yang
menjamin semua kecelakaan dan PAK serta
insiden dilaporkan sesuai regulasi
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

31. 8.3 PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN KECELAKAAN
8.3.1. Adanya prosedur penyelidikan kec. dan PAK
8.3.2. Dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah
dilatih atau pihak lain yang kompeten dan
berwenang
8.3.3. Laporan penyelidikan berisi sebab akibat, saran
dan jadwal pelaksanaan perbaikan
8.3.4. PJ pelaksanaan tindakan perbaikan telah
ditetapkan
8.3.5. Tindakan perbaikan didiskusikan dengan TK di
tempat terjadinya kecelakaan
8.3.6. Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau,
didokumentasikan dan diinformasikan
8.4 PENANGANAN MASALAH
8.4.1. Adanya prosedur untuk menangani masalah K3
yang timbul sesuai regulasi yang berlaku

32. 9.1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS
9.1.1. Adanya prosedur u/ mengidentifikasi potensi
bahaya dan menilai resiko yang
berhubungan dengan penanganan secara
manual dan mekanis
9.1.2. Dilakukan oleh petugas yang kompeten dan
berwenang
9.1.3. Prsh menerapkan dan meninjau ulang cara
pengendalian resiko terkait penanganan scr
manual atau mekanis
9.1.4. Prosedur penanganan bahan meliputi metode
pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan
dan/atau kebocoran
9. PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA

33. 9.2 SISTEM PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN
PEMBUANGAN
9.2.1. Adanya prosedur yang menjamin bahan
disimpan dan dipindahkan dengan cara yang
aman sesuai regulasi
9.2.2. Adanya prosedur yang menjelaskan
persyaratan pengendalian bahan yang dapat
rusak atau kadaluwarsa
9.2.3. Terdapat prosedur yang menjamin bahan
dibuang dengan cara aman sesuai per.uu-an

34. 9.3 PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA (BKB)
9.3.1. Prsh telah mendokumentasikan &
menerapkan prosedur penyimpanan,
penanganan dan pemindahan BKB sesuai
per.uu-an
9.3.2. LDKB yang komprehensif harus mudah
didapat
9.3.3. Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan
pemberian lebel BKB
9.3.4. Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai
persyaratan per. UU-an dan/atau standar
9.3.5. penanganan BKB dilakukan petugas yg
KOMPETEN dan berwenang

35. 10.1 CATATAN K3
10.1.1. dokumentasi prosedur pelaksanan
identifikasi, pengumpulan, mengarsipkan,
pemeliharaan, penyimpanan, penggantian
catatan K3
10.1.2. per-UU-an, standar dan pedoman teknis
yang relevan dipelihara di tempat yang
mudah didapat
10.1.3. prosedur yang menentukan persyaratan
untuk menjaga kerahasiaan catatan
10.1.4. catatan kompensasi kecelakaan dan
rehabilitasi kesehatan TK dipelihara
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

36. 10.2 DATA DAN PELAPORAN K3
10.2.1. Data K3 yang terbaru dikumpulkan
dan dianalisa
10.2.2. Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan
diiformasikan dalam prsh.

37. 11.1 AUDIT INTERNAL SMK3
11.1.1. Audit SMK3 yang terjadwal
dilaksanakan untuk memeriksa
kesesuaian kegiatan perencanaan dan
menentukan efektifitas kegiatan tsb
11.1.2. audit internal dilakukan oleh petugas
yang independen, KOMPETEN dan
berwenang
11.1.3. Laporan audit didistribusikan kepada
pengusaha/pengurus dan petugas lain
yang berkepentingan untuk menjamin
dilakukan tindakan perbaikan
11. PEMERIKSAAN SMK3

38. 12.1 STRATEGI PELATIHAN
12.1.1. Telah dilakukan analisis kebutuhan
pelatihan K3
12.1.2. Rencana pelatihan K3 disusun bagi semua
tingkatan TK perusahaan
12.1.3. Pelatihan harus disesuaikan dengan
kebutuhan untuk pengendalian potensi
bahaya
12.1.4. Pelatihan dilakukan oleh orang atau Badan
yang KOMPETEN dan berwenang sesuai
per-uu-an
12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN

39. 12.1.5. Adanya fasilitas dan sumber daya yang
memadai untuk pelaksanaan pelatihan
yang efektif
12.1.6. Prsh mendokumentasikan dan
menyimpan catatan seluruh pelatihan
12.1.7 Program pelatihan ditinjau ulang secara
teratur untuk menjamin agar tetap
relevan dan efektif

40. 12.2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN PENYELIA
12.2.1. Anggota manajemen eksekutif dan
pengurus berperan dlm pelatihan yang
mencakup penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip serta pelaksanaan K3
12.2.2. Manajer dan pengawas/penyelia
menerima pelatihan yang sesuai dengan
peran dan tanggung jawab ybs

41. 12.3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA
12.3.1. Pelatihan diberikan kepada semua TK
termasuk TK baru dan yang dipindahkan
12.3.2. Pelatihan diberikan bila terjadi
perubahan sarana produksi atau proses
12.3.3. Diberikan pelatihan penyegaran kepada
semua TK
12.4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI PENGUNJUNG
DAN KONTRAKTOR
12.4.1. Terdapat prosedur yang menetapkan
untuk memberikan taklimat (briefing) K3
kepada pengunjung dan mitra kerja

42. 12.5 PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS
12.5.1. Prsh mempunyai sistem untuk
menjamin kepatuhan terhadap
persyaratan lisensi atau kualifikasi
sesuai dengan regulasi untuk
melaksanakan tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan

43. Terima kasih…….
Kecelakaan
Nihil