Dokumen tersebut merangkum proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dimulai dari pertemuan BPUPKI pada 1 Juni 1945 hingga disahkannya Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dokumen tersebut juga menjelaskan paradigma simbiotik agama dan negara dalam hukum di Indonesia yang terbentuk dari pengaruh hukum adat, barat, dan Islam.

1. INTERAKSI ISLAM DAN INDONESIA
PERSPEKTIF DIYA>NI> DAN
QAD{A>’I>
Dr. H. Holilur Rahman, SHI., MHI

2. MEMBICARAKAN
PERUMUSAN DASAR
NEGARA INDONESIA
MERDEKA
MEMBAHAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
DASAR
Dimasa Akhir Perang Asia Timur Raya Tahun 1945, Pada Tanggal 29 April 1945,
Dibentuk Suatu Badan Yang Diberi Nama BPUPKI Yang Bertugas Untuk
Menyelidiki Hal-hal Penting Yang Berhubungan Dengan Berbagai Hal Yang
Diperlukan untuk Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
SEJARAH PEMBENTUKAN
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)
SUSUNAN PENGURUS
BPUPKI TERDIRI DARI
69 ORANG + 7
ANGGOTA ISTIMEWA.
KETUA BPUPKI ADALAH
DR. K.R.T RADJIMAN
WEDIODININGRAT
MASA SIDANG II
10 – 17 juli 1945
MASA SIDANG I
29 Mei – 1 Juni 1945

3. PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
PANITIA KECIL/PANITIA
SEMBILAN
(PANCASILA DALAM PIAGAM
JAKARTA)
22 JUNI 1945
PIAGAM JAKARTA
1. Ketuhanan Dengan
Kewajiban Menjalankan
Syariat Islam Bagi Pemeluk-
Pemeluknya
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan
Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin
Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan /
Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
SIDANG PPKI
(PANCASILA DALAM
PEMBUKAAN
UUD TAHUN 1945)
18 AGUSTUS 1945
PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil
Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin
Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan /
Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia
SIDANG PERTAMA BPUPKI
(Ir. SOEKARNO MENAWARKAN
5 PRINSIP DASAR NEGARA
YANG DIBERI NAMA
PANCASILA)
1 JUNI 1945
DASAR
NEGARA/PANCASI
LA
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme Atau
Peri-kemanusiaan
3. Mufakat Atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan
Rangkaian dokumen sejarah perumusan Pancasila yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945,
hingga teks final 18 Agustus 1945, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran
Pancasila sebagai dasar negara. (Sumber: Buku Empat Pilar MPR, 2012, hal 41)

5. PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945
(Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI)
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
NASKAH PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945 TERSEBUT
MERUPAKAN KESEPAKATAN FINAL, SAH DAN MENGIKAT SELURUH RAKYAT DAN BANGSA
INDONESIA. SEJAK DISAHKAN TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, PANCASILA RESMI MENJADI
DASAR NEGARA

6. PARADIGMA SIMBIOTIK
AGAMA INDONESIA NEGARA

7. PEMBENTUKAN HUKUM
ADAT
HUKUM
BARAT
HUKUM
ISLAM
INDONESIA

8. HUKUM ISLAM
AL-QURAN +
HADIS
FIQIH
KETAATAN
(DIYA>NI> )
KETETAPAN
(QAD{A>’I>)