pengarusutamaan pendekatan landscape terintegrasi bagi para pihak

1. OKT 2023, PONTIANAK
MODUL 2.
ynki
Introduction to
Landscape Approach
TRAINING PENGELOLAAN LANSKAP HUTAN BERBASIS DAS
ADB-FIP-BPHP WILAYAH VII

2. Latar Belakang
Amanat UU 41, 1999 tentang kehutanan menyatakan, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Adapun tujuan
dari penyelenggaraan pengelolaan Kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan
berkelanjutan dengan;
a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi
untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara
partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan
ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
Visi Pemerintah No. 4 “mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, strategi yang dipilih adalah
1. Pengembangan tata ruang yang terintegrasi, melanjutkan kebijakan satu peta, pengendalian dan
pengawasan kepatuhan pelaksanaannya
2. Mitigasi perubahan Iklim, pencegahan Karhutla, Penanaman lahan kritis, Pengembangan energi terbarukan,
Konservasi lahan gambut, Penurunan emisi karbon, peningkatan transportasi massal ramah lingkungan,
peningkatan pendidikan konservasi lingkungan, memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.
3. Penegakan hukum dan Rehabilitasi lingkungan hidup, Rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut serta
daerah aliran sungai (DAS), penegakan hukum atas tindakan perusakan lingkungan, dan upaya pencegahan
dan rehabilitasi lingkungan hidup.

3. Latar Belakang
Dengan menyadari bahwa isu kehutanan dan lingkungan hidup tidak dapat
diselesaikan secara sektoral sejak 2016 pada penyampaian NDC (national determined contribution)
pertama penguranan emisi GRK Indonesia dan NDC ke dua pada 2021 kepada UNFCC menyatakan strategi
pengelolaan lingkungan yang utama adalah dengan memilih strategi dan pendekatan “Pembangunan
Lanskap Berkelanjutan” sebagai cara kerja baru dari pemerintah termasuk kementerian kehutanan dan
lingkungan hidup.
Pendekatan lanskap secara sederhana adalah tentang menyeimbangkan tuntutan
penggunaan lahan yang bersaing dengan cara terbaik untuk kesejahteraan manusia
dan lingkungan (GLF). Pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat mengimplementasikan sebuah
“sistem pengelolaan penggunaan lahan yang adaptif dan terpadu”. Pencapaian keterpaduan tersebut
diperoleh dari inisiatif pengelolaan yang berkembang menuju keseimbangan dari proses pengintegrasian
pembangunan sosial dan ekonomi dengan konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.
Lebih jauh Reed et al 2016 menyatakan dalam menuju sistem penggunaan lahan yang adaptif dan terpadu
pada tingkat lanskap adalah merupakan hasil dari proses iterasi dan adaptasi dari proses
negosiasi, rekonstruksi dan percobaan untuk mengintegrasikan kebijakan dan
praktik penggunaan lahan yang sering kali bersaing melalui penerapan sistem pengelolaan yang
adaptif dan terintegrasi.

4. Landscape approach
Objective
1. Overview tiga pendekatan pembangunan
2. Overview of Integrated landscape approach,
pendekatan baru untuk menjawab tantangan
pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan
iklim
3. Tantangan utama untuk mengimplementasikan
Integrated landscape approach

5. Tiga Pendekatan Pembangunan
1. Pendekatan pembangunan berbasis sektor
Fokus pada satu sektor proyek ekonomi, umumnya di dorong kebijakan tingkat nasional
Fokus pada kolaborasi para pihak untuk mendukung kesuksesan proyek, Umumnya di lakukan
pada proyek untuk pemenuhan kebutuhan publik
Namun di sadari terdapat kelemahan “tidak mengintegrasikan isu-isu terkait lainnya
misalnya isu HAM, Lingkungan Hidup bahkan kontradiksi kebijakan”
2. Pendekatan pembangunan berbasis nilai rantai pasokan (value chain approach)
Fokus pada nilai tambah sepanjang komponen dalam rantai pasokan termasuk menghadirkan
intervensi dan menciptakan nilai untuk produk hasil petani kecil (smallholder/SMEs) dan
menghadirkan pasar yang baik untuk masyarakat miskin dan petani kecil. Umumnya di
aplikasikan terbatas pada satu komoditas yang di dorong oleh Pihak Swasta
Namun disadari juga terdapat kelemahan terutama “perhatian yang rendah dampak
lingkungan dan sosial” pada lanskap proyek.
3. Area based or lanskap approach
Di aplikasikan pada area spesifik secara geografi atau titik lokasi (place) sebagai starting point.
Menemukan tematik yang sesuai untuk mengintegrasikan secara spasial pembangunan
berbasis sektor dan rantai nilai.
Fokus yang kuat pada area (lanskap) di bawah tata kelola pemerintah

6. Integrated Landscape Approach
Dilatarbelakangi terutama oleh ; Rendahnya produksi pangan, Penurunan
Modal alam dan Perubahan Iklim.
Sebagai peluang untuk melihat dan merespons beragam issue global yang
di manifestasi pada sebuah wilayah geografis place atau lanskap.
Awalnya diadopsi oleh organisasi yang bekerja pada sektor konservasi
alam atau NRM dan menyadari modal alam semakin menipis dan
terfragmentasi, dan hutan tidak dapat di jangkau oleh penduduk lokal
dengan pembatas akses dari izin-izin konsesi kebun/hti/hph untuk
kebutuhan pasar ekspor dan masyarakat urban. Sementara masy urban
juga membutuhkan pekerjaan dari proses produksi produk yang
membutuhkan energi dan sumber daya yang bersumber dari Lanskap.
Umumnya pembangunan seperti ini di lakukan oleh kebijakan berbasis
sektor seperti MoAg, MoEF and Mo_Economi.

7. Integrated landscape approach
Integrasi multi-fungsi dari fungsi fitur-fitur lanskap dan Jasa Lingkungan
dari keseluruhan lanskap yang proses terbentuknya juga dapat di dorong
oleh pihak atau faktor diluar lanskap.
Hampir semua lanskap di pengaruhi oleh globalisasi, terbentuknya
lanskap yang produktif umumnya terkait dengan perjanjian dagang dan
konsumerisme global. Perjanjian dagang akan membentuk rantai
pasokan produk dan performa pasar yang sangat terkait dengan
penanaman modal asing
Mempertimbangkan semua stakeholder yang berpengaruh dan tidak
terbatas pada batas geografis.
Menemukan solusi dengan mempertimbangkan perspetif yang berbeda
mendiskusikan interest dan kekuatan (modal jaringan pasar dll) dalam
platform dialog stakeholder (forum)

8. Prinsip Pembangunan dengan
Pendekatan
Lanskap
1. Adaptive
management and
continual learning
Finding
common entry
point
Different level
and Multiple
Scale
Multi-
functionality
Multiple
stakeholders
Negotiate in
transparent
way
Clarification Right
and
Responsibilities
Participatory
Monitoring
Resilience,
Biodiverse, viable
economic and
provide enough
food
Strengthened
stakeholder
capacity
Dibangun dari global
issue seperti human
right participatory
development and
good governance
Landscape
Approach

9. Tantangan Implementasi
Bagaimana menciptakan dialog antar sektor dari tantangan
kondisi silos kelembagaan dan skala intervensi para pihak
termasuk batas kewenangan dan yurisdiksi. Jika lanskap
dipertimbangkan sebagai mosaik dan overlay dari ekologi, ekonomi dan sosial,
diperlukan karakter dari “jaringan tata kelola” dimana pengelolaan (spasial)
dapat dilakukan oleh aktor yang berbeda yang sangat terkait dengan visi
lanskap.
Bagaimana mengkoneksikan jaringan tata kelola dengan dunia
bisnis dengan karakter bisnis yang hanya tend pada rantai nilai dan tidak
berpikir pada lanskap secara utuh.
Leadership, requires responsible bussiness leader enterpreneur
your government workers and above all environmentally aware citizen,
who are not only willing to take up responsibilities but also have legal right to
make their place.

10. Summary
3 (tiga) pendekatan pembangunan, sektor approach, value chain
approach, and integrated landscape approach.
Integrated landscape approach adalah tentang integrasi pendekatan
pembangunan sektor dan rantai pasokan dengan tema “menjahit yang
terserak, menata yang tersisa”
Akan sangat tergantung dari area di bawah wewenang yurisdiksi (ct.
KPH atau DAS)
Membutuhkan model bisnis dan mekanisme finansial khusus, untuk
mendorong transformasi dari rantai pasokan kepada lanskap.
Leadership dari sektor swasta, pemerintah dan masyarakat.