Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal oleh pemerintah pusat dan daerah. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara. Pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan minimal yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2Hebron Dayax
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Pedoman ini mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan-kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung sas
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Satpol PP berwenang melakukan penertiban, penyidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Pemerintah daerah wajib memenuhi hak pegawai Satpol PP dan menyediakan sarana prasar
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal oleh pemerintah pusat dan daerah. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara. Pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan minimal yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2Hebron Dayax
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Pedoman ini mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan-kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung sas
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Satpol PP berwenang melakukan penertiban, penyidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Pemerintah daerah wajib memenuhi hak pegawai Satpol PP dan menyediakan sarana prasar
Instruksi Presiden menginstruksikan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 sesuai lampiran instruksi, serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada kementerian terkait.
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan menambahkan definisi, ruang lingkup proyek strategis nasional, dan ketentuan pelaporan pelaksanaan proyek.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2weni chris
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas perencanaan dan anggaran daerah. Lingkup reviu mencakup rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja, serta rencana kerja dan anggaran satuan ker
Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk satu tahun ke depan dan harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah serta program strategis nasional. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada peraturan sebelumnya dengan memperhatikan kondisi daerah masing
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang mengatur tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat serta pedoman teknis penyusunan anggaran daerah."
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan anggaran, dan kebijakan-kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan anggaran seperti transparan dan partisipatif, serta kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2018 menginstruksikan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPK bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi hasil pengawasan, serta melapork
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBIWoro Handayani
Sebagai langkah awal, dan mencoba berbuat semaksimal yang kita punya dalam rangka menyusun Standart Operational Procedure (SOP) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan dan perawatan (Harwat) kapal patroli polisi dibuat sebagai langkah inisiatif dan upaya untuk mempedomani peraturan pemerintah dalam bertindak serta sebagai pembelajaran dalam pelaksanaan PBJP harwat kapal polisi, semoga bermanfaat.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengatur tentang sanksi administratif dan finansial bagi lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, dan produsen/penyedia barang jasa apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengadaan pemerintah dengan target paling sedikit 40% anggaran unt
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikkabupaten_pakpakbharat
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Pedoman ini mengatur tentang pengertian istilah, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Instruksi Presiden menginstruksikan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 sesuai lampiran instruksi, serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada kementerian terkait.
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan menambahkan definisi, ruang lingkup proyek strategis nasional, dan ketentuan pelaporan pelaksanaan proyek.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2weni chris
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas perencanaan dan anggaran daerah. Lingkup reviu mencakup rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja, serta rencana kerja dan anggaran satuan ker
Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk satu tahun ke depan dan harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah serta program strategis nasional. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada peraturan sebelumnya dengan memperhatikan kondisi daerah masing
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang mengatur tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat serta pedoman teknis penyusunan anggaran daerah."
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan anggaran, dan kebijakan-kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan anggaran seperti transparan dan partisipatif, serta kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2018 menginstruksikan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPK bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi hasil pengawasan, serta melapork
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK -JAMBIWoro Handayani
Sebagai langkah awal, dan mencoba berbuat semaksimal yang kita punya dalam rangka menyusun Standart Operational Procedure (SOP) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemeliharaan dan perawatan (Harwat) kapal patroli polisi dibuat sebagai langkah inisiatif dan upaya untuk mempedomani peraturan pemerintah dalam bertindak serta sebagai pembelajaran dalam pelaksanaan PBJP harwat kapal polisi, semoga bermanfaat.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengatur tentang sanksi administratif dan finansial bagi lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, dan produsen/penyedia barang jasa apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengadaan pemerintah dengan target paling sedikit 40% anggaran unt
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikkabupaten_pakpakbharat
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Pedoman ini mengatur tentang pengertian istilah, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Sop harwat kapal polisi; AKBP DADANG DK-JAMBIWoro Handayani
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur pengadaan barang dan jasa untuk pemeliharaan dan perawatan kapal patroli polisi di Jambi; (2) SOP ini menjelaskan langkah-langkah pengadaan barang dan jasa mulai dari persiapan hingga pelaksanaan lelang; (3) Tujuan SOP ini adalah untuk mematuhi peraturan pengadaan barang dan jasa pemerint
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas percepatan implementasi e-katalog lokal oleh pemerintah daerah.
2. Beberapa rekomendasi untuk mempercepat pemanfaatan e-katalog lokal adalah memastikan UMKM dan koperasi terdaftar, memastikan produk lokal tersedia di katalog, dan bekerja sama dengan LKPP.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses pendaftaran peny
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dibahas pula mengenai dasar hukum pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Presiden sebelumnya, seperti mengubah definisi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan metode-metode pengadaan.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, serta mengatur pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan secara bertahap menuju basis akrual.
Perhitungan biaya k3 biaya penyelenggaraan se menpupr no.11 2019Yuni
"[Ringkasan]"
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) mengatur biaya penyelenggaraannya termasuk definisi, kegiatan, status satuan, dan petunjuk isiannya. Dokumen ini menjelaskan perincian kegiatan SMKK seperti penyiapan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi, pelatihan, alat pelindung diri, dan dokumentasinya.
The document is comprised entirely of the word "nbook" repeated over 200 times with no other words or context provided. There is no meaningful information that can be summarized from this document.
Teknologi pembuatan makanan dengan menggunakan tepung mocaf sebagai subtitusi...Yuni
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan tepung MOCAF sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan berbagai makanan. Dijelaskan bahwa tepung MOCAF dapat digunakan untuk membuat bakso, banana cake, dan mie dengan mengubah sedikit formula atau proses pembuatannya.
Peraturan ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain definisi istilah yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, metode pemilihan penyedia, dan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan.
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Yuni
Peraturan ini mengatur standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia jasa konstruksi, mencakup perubahan lingkup pengaturan, pengadaan langsung, pengaturan di Papua dan Papua Barat, serta ketentuan peralihan.
panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan 3Yuni
Dokumen tersebut membahas panduan teknis untuk menciptakan lokasi pekerjaan jalan yang lebih aman melalui manajemen lalu lintas dan prosedur keselamatan yang tepat. Panduan ini disusun untuk membantu perencana, pengawas, dan pekerja dalam menetapkan sistem manajemen rambu dan lalu lintas yang aman di lokasi konstruksi jalan.
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Yuni
Surat edaran ini memberikan petunjuk teknis tentang biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan konstruksi, mencakup perincian kegiatan seperti penyiapan rencana keselamatan, pelatihan, peralatan pelindung, asuransi, dan personel keselamatan serta format isiannya dalam daftar kuantitas dan harga. Surat edaran ini dicabut dan diganti untuk mengatur perincian biaya penyelenggaraan sistem keselamatan konstruksi secara lebih
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Yuni
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dokumen ini menjelaskan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi yang meliputi keselamatan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, serta keselamatan lingkungan. Penyedia jasa wajib menerapkan
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...Yuni
Peraturan Bupati Cilacap ini mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Cilacap agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini menyesuaikan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tenderingYuni
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaYuni
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan panduan penggunaan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau Vendor Management System, yang berisi penjelasan tentang proses pengisian data penyedia mulai dari login, identitas, ijin usaha, akta, pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman hingga pajak."
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015
1.
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk
mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
8. Para Gubernur dan Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan
percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
pada setiap Tahun Anggaran dengan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KEDUA : …
2.
- 2 -
KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, Menteri/Pimpinan
Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara:
1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum
berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan,
cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan,
khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang
penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu)
tahun;
3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(e-procurement);
4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga
secara terkonsolidasi;
5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka
pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.
KETIGA : Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk:
1. Bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah guna mempercepat penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai tenggat waktu
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Menyelesaikan ...
3.
- 3 -
2. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran berikutnya sebelum
berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan,
cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah
Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran
berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi
yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1
(satu) tahun;
4. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (e-procurement);
5. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di masing-masing Pemerintah Daerah secara
terkonsolidasi;
6. Mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing
yang menghambat percepatan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, termasuk tidak mengatur
tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
Pemerintah.
KEEMPAT : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
1. Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk
e-procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis
e-catalogue;
2. Memberikan ...
4.
- 4 -
2. Memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
KELIMA : Menteri Keuangan:
1. Menyempurnakan mekanisme pembayaran atas
pekerjaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nilai impor dan
beban perpajakan dari barang-barang impor tertentu
sebagai bahan e-catalogue.
KEENAM : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing
Kementerian/Lembaga;
2. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi
kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing
Pemerintah Daerah.
KETUJUH : ...
5.
- 5 -
KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung
jawab.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati