Dokumen berisi daftar sekolah dasar negeri (SDN) beserta alamatnya di beberapa kecamatan di Jakarta Barat. Terdapat informasi nomor SDN, nama kelurahan dan kecamatan, serta alamat lengkap masing-masing sekolah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah UtaraPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2008-2028 dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang dan peraturan terkait penataan ruang guna mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten secara berkelanjutan.
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruangnya. Pedoman ini bertujuan agar rencana tata ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah disusun sesuai dengan kaidah teknis penataan ruang sehingga terwujud rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer. Prosedur per
Dokumen berisi daftar sekolah dasar negeri (SDN) beserta alamatnya di beberapa kecamatan di Jakarta Barat. Terdapat informasi nomor SDN, nama kelurahan dan kecamatan, serta alamat lengkap masing-masing sekolah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah UtaraPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2008-2028 dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang dan peraturan terkait penataan ruang guna mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten secara berkelanjutan.
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruangnya. Pedoman ini bertujuan agar rencana tata ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah disusun sesuai dengan kaidah teknis penataan ruang sehingga terwujud rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer. Prosedur per
Dokumen ini memberikan informasi tentang status Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Terdapat informasi target revisi RTRW provinsi dan kabupaten/kota serta target penetapan perda baru pada 2021 hingga 2023. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang masih menggunakan perda lama dan yang sudah memiliki perda baru ditampilkan secara terperinci
Dokumen tersebut berisi daftar nama kabupaten/kota di seluruh Indonesia beserta ibukotanya. Terdapat 28 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dokumen tersebut berisi daftar nama kabupaten/kota di seluruh Indonesia beserta ibukotanya. Terdapat 28 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dokumen ini membahas studi kritis terhadap Peraturan Daerah mengenai CSR di beberapa daerah di Indonesia. Dibahas mengenai beberapa pasal dalam peraturan-peraturan daerah tersebut, termasuk mengenai penghargaan, jenis kegiatan CSR, dan penyelesaian sengketa. Diberikan juga rekomendasi untuk meningkatkan peraturan daerah mengenai CSR di antaranya dengan memprioritaskan lokasi pelaksanaan program CSR, meningkatkan
Dokumen ini membahas studi kritis terhadap Raperda CSR di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat analisis terhadap beberapa Pasal dalam Raperda CSR Jawa Timur dan rekomendasi untuk penyempurnaan Raperda CSR di masa depan.
Mekanisme dan Prosedur Penetapan Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2012infosanitasi
Dokumen ini menjelaskan mekanisme dan prosedur penetapan kabupaten/kota peserta Program Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan (PPSP) tahun 2012. Dokumen ini mencantumkan kriteria penjaringan calon peserta, alur penjaringan minat, dan update status kesiapan 150 kabupaten/kota yang menyatakan minat untuk bergabung dalam program tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon peserta
Dokumen tersebut memberikan daftar wilayah kerja dan alamat lengkap dari 35 kantor regional dan kantor Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia beserta wilayah kerjanya masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang verifikasi proposal usulan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, mencakup persyaratan administrasi dan teknis pengusulan, mekanisme pengusulan, serta alokasi pembangunan berdasarkan lokasi dan jenis bantuan.
Dokumen ini memberikan informasi mengenai jumlah dokter spesialis bedah saraf di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat data jumlah dokter spesialis bedah saraf di setiap provinsi dan kota/kabupaten. Provinsi yang memiliki jumlah terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Daftar wilayah dan tahapan Analog Switch Off (ASO) di IndonesiaBianda Ludwianto
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penghentian siaran televisi analog secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
2. Wilayah-wilayah tersebut akan dihentikan siarannya paling lambat pada tanggal-tanggal yang ditentukan untuk mendukung transisi ke siaran televisi digital.
3. Proses penghentian akan dilakukan secara bertahap di 4 tahapan hingga Agustus 2022
Lampiran b.82 Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 Menjelaskan tentang rincian kodefikasi dan wilayah di provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota sbegai berikut:
Kabupaten:
- Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan halmahera Selatan
- Kepulauan Sula, Morotai, dan tali Abu
-Kota ternate dan Kota Tidore kepulauan
Istilah Maluku pada awalanya merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi tertentu dari keempat kerajaan tersebut yang kemungkinan besar muncul pada abad ke-14, disebut Moloku Kie Raha atau "Empat Gunung Maluku". Walaupun kemudian keempat kerajaan itu berekspansi dan mencakup seluruh wilayah Maluku Utara (sekarang) dan sebagian wilayah Sulawesi dan Papua, namun wilayah ekspansi itu tidak termasuk dalam istilah Maluku yang hanya merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara.
Kata pertama yang dapat diidentifikasi dengan Maluku berasal dari Nagarakretagama, sebuah kakawin berbahasa Jawa Kuno dari tahun 1365. Pupuh 14 bait 5 menyebutkan Maloko, yang Pigeaud identifikasikan dengan Ternate atau Maluku.
Dokumen tersebut merupakan pengumuman hasil verifikasi dan validasi calon peserta uji kompetensi perpindahan Jabatan Fungsional Guru ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Dokumen tersebut menginformasikan jumlah provinsi, kabupaten/kota, dan calon peserta yang mengikuti proses seleksi beserta hasil verifikasi dan validasi calon pes
Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 1.261,40 km2 yang terbagi atas 14 kecamatan dan 152 desa. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dengan ketinggian hingga 690 mdpl. Terdapat 57 pulau kecil tak berpenghuni di lepas pantai selatannya. Sungai-sungai utamanya antara lain Bagong, Ngasinan, dan Gedangan.
Dokumen tersebut berisi daftar kabupaten dan kota di beberapa provinsi di Indonesia dengan informasi pusat pemerintahan dan jumlah kecamatan. Terdapat informasi mengenai jumlah kabupaten dan kota serta pusat pemerintahan masing-masing di Jawa Barat, Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Dokumen ini memberikan informasi tentang status Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Terdapat informasi target revisi RTRW provinsi dan kabupaten/kota serta target penetapan perda baru pada 2021 hingga 2023. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang masih menggunakan perda lama dan yang sudah memiliki perda baru ditampilkan secara terperinci
Dokumen tersebut berisi daftar nama kabupaten/kota di seluruh Indonesia beserta ibukotanya. Terdapat 28 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dokumen tersebut berisi daftar nama kabupaten/kota di seluruh Indonesia beserta ibukotanya. Terdapat 28 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dokumen ini membahas studi kritis terhadap Peraturan Daerah mengenai CSR di beberapa daerah di Indonesia. Dibahas mengenai beberapa pasal dalam peraturan-peraturan daerah tersebut, termasuk mengenai penghargaan, jenis kegiatan CSR, dan penyelesaian sengketa. Diberikan juga rekomendasi untuk meningkatkan peraturan daerah mengenai CSR di antaranya dengan memprioritaskan lokasi pelaksanaan program CSR, meningkatkan
Dokumen ini membahas studi kritis terhadap Raperda CSR di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat analisis terhadap beberapa Pasal dalam Raperda CSR Jawa Timur dan rekomendasi untuk penyempurnaan Raperda CSR di masa depan.
Mekanisme dan Prosedur Penetapan Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2012infosanitasi
Dokumen ini menjelaskan mekanisme dan prosedur penetapan kabupaten/kota peserta Program Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan (PPSP) tahun 2012. Dokumen ini mencantumkan kriteria penjaringan calon peserta, alur penjaringan minat, dan update status kesiapan 150 kabupaten/kota yang menyatakan minat untuk bergabung dalam program tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon peserta
Dokumen tersebut memberikan daftar wilayah kerja dan alamat lengkap dari 35 kantor regional dan kantor Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia beserta wilayah kerjanya masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang verifikasi proposal usulan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, mencakup persyaratan administrasi dan teknis pengusulan, mekanisme pengusulan, serta alokasi pembangunan berdasarkan lokasi dan jenis bantuan.
Dokumen ini memberikan informasi mengenai jumlah dokter spesialis bedah saraf di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat data jumlah dokter spesialis bedah saraf di setiap provinsi dan kota/kabupaten. Provinsi yang memiliki jumlah terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Daftar wilayah dan tahapan Analog Switch Off (ASO) di IndonesiaBianda Ludwianto
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penghentian siaran televisi analog secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
2. Wilayah-wilayah tersebut akan dihentikan siarannya paling lambat pada tanggal-tanggal yang ditentukan untuk mendukung transisi ke siaran televisi digital.
3. Proses penghentian akan dilakukan secara bertahap di 4 tahapan hingga Agustus 2022
Lampiran b.82 Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 Menjelaskan tentang rincian kodefikasi dan wilayah di provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota sbegai berikut:
Kabupaten:
- Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan halmahera Selatan
- Kepulauan Sula, Morotai, dan tali Abu
-Kota ternate dan Kota Tidore kepulauan
Istilah Maluku pada awalanya merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi tertentu dari keempat kerajaan tersebut yang kemungkinan besar muncul pada abad ke-14, disebut Moloku Kie Raha atau "Empat Gunung Maluku". Walaupun kemudian keempat kerajaan itu berekspansi dan mencakup seluruh wilayah Maluku Utara (sekarang) dan sebagian wilayah Sulawesi dan Papua, namun wilayah ekspansi itu tidak termasuk dalam istilah Maluku yang hanya merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara.
Kata pertama yang dapat diidentifikasi dengan Maluku berasal dari Nagarakretagama, sebuah kakawin berbahasa Jawa Kuno dari tahun 1365. Pupuh 14 bait 5 menyebutkan Maloko, yang Pigeaud identifikasikan dengan Ternate atau Maluku.
Dokumen tersebut merupakan pengumuman hasil verifikasi dan validasi calon peserta uji kompetensi perpindahan Jabatan Fungsional Guru ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Dokumen tersebut menginformasikan jumlah provinsi, kabupaten/kota, dan calon peserta yang mengikuti proses seleksi beserta hasil verifikasi dan validasi calon pes
Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 1.261,40 km2 yang terbagi atas 14 kecamatan dan 152 desa. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dengan ketinggian hingga 690 mdpl. Terdapat 57 pulau kecil tak berpenghuni di lepas pantai selatannya. Sungai-sungai utamanya antara lain Bagong, Ngasinan, dan Gedangan.
Dokumen tersebut berisi daftar kabupaten dan kota di beberapa provinsi di Indonesia dengan informasi pusat pemerintahan dan jumlah kecamatan. Terdapat informasi mengenai jumlah kabupaten dan kota serta pusat pemerintahan masing-masing di Jawa Barat, Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
1. Status 27 Juli 2012
STATUS PERDA RTRW PROVINSI KABUPATEN KOTA
1). Proses Revisi 0 18 5
2). Proses Rekomendasi Gubernur 0 0 3
3). Sudah Pembahasan BKPRN 0 5 1
4). Sudah Mendapatkan Persetujuan
Substansi Menteri PU
19 241 43
5). Perda 14 134 41
Total 33 398 93
Progres Persetujuan Substansi 100.0 % 94.2 % 90.3 %
Progres Perda RTRW 42.4 % 33.7 % 44.1 %
DAFTAR DAERAH YANG TELAH MEMILIKI PERDA RTRW
NO PROVINSI NOMOR PERDA RTRW
1 Sulawesi Selatan Perda No.9 Tahun 2009
2 Nusa Tenggara Timur Perda No.1 Tahun 2011
3 Nusa Tenggara Barat Perda No.3 Tahun 2010
4 Lampung Perda No.1 Tahun 2010
5 Jawa Tengah Perda No.6 Tahun 2010
6 Jawa Barat Perda No.22 Tahun 2010
7 DKI Jakarta Perda No. Tahun 2010
8 DI Yogyakarta Perda No.2 Tahun 2010
9 Banten Perda No.2 Tahun 2011
10 Bali Perda No.16 Tahun 2009
11 Sumatera Barat Perda No. Tahun 2011
12 Gorontalo Perda No.4 Tahun 2011
13 Bengkulu Perda No.2 Tahun 2012
14 Jawa Timur Perda No.5 Tahun 2012
NO KABUPATEN PROVINSI NOMOR PERDA RTRW
1 Tanah Datar Sumatera Barat Perda No. 2 Tahun 2012
2 Pesisir Selatan Sumatera Barat Perda No. 7 Tahun 2011
3 Padang Pariaman Sumatera Barat Perda No. 5 Tahun 2011
4 Sawah Lunto/Sijunjung Sumatera Barat Perda No. 5 Tahun 2012
5 Pasaman Sumatera Barat Perda No. 6 Tahun 2011
6 Agam Sumatera Barat Perda No. 13 Tahun 2011
7 Donggala Sulawesi Tengah Perda No. 1 Tahun 2012
8 Tojo Una-Una Sulawesi Tengah Perda No. 47 Tahun 2011
9 Parigi Moutong Sulawesi Tengah Perda No. 2 Tahun 2011
10 Morowali Sulawesi Tengah Perda No. 2 Tahun 2012
11 Sigi Sulawesi Tengah Perda No. 21 Tahun 2011
12 Janeponto Sulawesi Selatan Perda No. 1 Tahun 2012
2. NO KABUPATEN PROVINSI NOMOR PERDA RTRW
13 Tana Toraja Sulawesi Selatan Perda No. 12 Tahun 2011
14 Enrekang Sulawesi Selatan Perda No. 14 Tahun 2011
15 Sidenreng Rapang Sulawesi Selatan Perda No. 5 Tahun 2012
16 Barru Sulawesi Selatan Perda No. 4 Tahun 2012
17 Wajo Sulawesi Selatan Perda No. 12 Tahun 2012
18 Takalar Sulawesi Selatan Perda No. 6 Tahun 2012
19 Maros Sulawesi Selatan Perda No. 4 Tahun 2012
20 Gowa Sulawesi Selatan Perda No. 25 Tahun 2012
21 Luwu Timur Sulawesi Selatan Perda No. 7 Tahun 2011
22 Luwu Utara Sulawesi Selatan Perda No. 2 Tahun 2011
23 Luwu Sulawesi Selatan Perda No. 6 Tahun 2011
24 Bantaeng Sulawesi Selatan Perda No. 2 Tahun 2012
25 Mimika Papua Perda No. 15 Tahun 2012
26 Biak Numfor Papua Perda No. 68 Tahun 2011
27 Yahukimo Papua Perda No. 2 Tahun 2011
28 Nabire Papua Perda No.13 Tahun 2009
29 Jayapura Papua Perda No.21 Tahun 2009
30 Merauke Papua Perda No. 14 Tahun 2011
31 Sumba Barat NTT Perda No. 1 Tahun 2012
32 Ende NTT Perda No. 11 Tahun 2011
33 Ngada NTT Perda No. 3 Tahun 2012
34 Manggarai NTT Perda No. 6 Tahun 2012
35 Lembata NTT Perda No. 8 Tahun 2011
36 Belu NTT Perda No. 6 Tahun 2011
37 Timor Tengah Utara NTT Perda No.19 Tahun 2008
38 Flores Timur NTT Perda No. 6 Tahun 2011
39 Manggarai Barat NTT Perda No. 9 Tahun 2012
40 Sumba Timur NTT Perda No. 12 Tahun 2010
41 Manggarai Timur NTT Perda No. 6 Tahun 2012
42 Nagekeo NTT Perda No. 1 Tahun 2011
43 Sumba Tengah NTT Perda No. 8 Tahun 2011
44 Sumba Barat Daya NTT Perda No. 15 Tahun 2009
45 Sabu Raijua NTT Perda No. 3 Tahun 2011
46 Lombok Tengah NTB Perda No. 7 Tahun 2012
47 Lombok Timur NTB Perda No. 2 Tahun 2012
48 Bima NTB Perda No. 9 Tahun 2011
49 Dompu NTB Perda No. 48 Tahun 2011
50 Lombok Utara NTB Perda No. 9 Tahun 2011
51 Sumbawa Barat NTB Perda No. 2 Tahun 2012
52 Lombok Barat NTB Perda No.1 Tahun 2012
53 Halmahera Tengah Maluku Utara Perda No. 1 Tahun 2012
54 Kepulauan Sula Maluku Utara Perda No. 3 Tahun 2011
55 Kepulauan Aru Maluku Perda No. 3 Tahun 2012
56 Maluku Tengah Maluku Perda No. 30 Tahun 2011
57 Buru Selatan Maluku Perda No. 2 Tahun 2012
58 Lampung Tengah Lampung Perda No. 1 Tahun 2012
59 Lampung Selatan Lampung Perda No. 15 Tahun 2012
3. NO KABUPATEN PROVINSI NOMOR PERDA RTRW
60 Way Kanan Lampung Perda No. 11 Tahun 2011
61 Pringsewu Lampung Perda No. 2 Tahun 2012
62 Tulang Bawang Barat Lampung Perda No. 2 Tahun 2012
63 Pesawaran Lampung Perda No. 4 Tahun 2012
64 Lampung Barat Lampung Perda No. 1 Tahun 2012
65 Tanggamus Lampung Perda No. 16 Tahun 2010
66 Bintan Kepulauan Riau Perda No. 2 Tahun 2012
67 Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Perda No. 48 Tahun 2011
68 Kotabaru Kalimantan Selatan Perda No. 11 Tahun 2012
69 Kediri Jawa Timur Perda No. 14 Tahun 2011
70 Probolinggo Jawa Timur Perda No. 3 Tahun 2011
71 Bondowoso Jawa Timur Perda No. 12 Tahun 2011
72 Ponorogo Jawa Timur Perda No. 1 Tahun 2012
73 Bojonegoro Jawa Timur Perda No. 26 Tahun 2011
74 Pasuruan Jawa Timur Perda No. 16 Tahun 2010
75 Ngawi Jawa Timur Perda No. 10 Tahun 2011
76 Jombang Jawa Timur Perda No. 21 Tahun 2009
77 Bangkalan Jawa Timur Perda No. 10 Tahun 2009
78 Pamekasan Jawa Timur Perda No. 16 Tahun 2012
79 Lamongan Jawa Timur Perda No. 15 Tahun 2011
80 Madiun Jawa Timur Perda No. 9 Tahun 2011
81 Lumajang Jawa Timur Perda No. 6 Tahun 2009
82 Blitar Jawa Timur Perda No. 5 Tahun 2009
83 Sidoarjo Jawa Timur Perda No. 9 Tahun 2009
84 Malang Jawa Timur Perda No. 3 Tahun 2010
85 Pacitan Jawa Timur Perda No. 3 Tahun 2010
86 Gresik Jawa Timur Perda No. 8 Tahun 2011
87 Tulungagung Jawa Timur Perda No. 11 Tahun 2012
88 Tuban Jawa Timur Perda No. 9 Tahun 2012
89 Nganjuk Jawa Timur Perda No. 2 Tahun 2011
90 Grobogan Jawa Tengah Perda No. 7 Tahun 2012
91 Semarang Jawa Tengah Perda No. 6 Tahun 2011
92 Brebes Jawa Tengah Perda No. 2 Tahun 2011
93 Batang Jawa Tengah Perda No. 7 Tahun 2011
94 Klaten Jawa Tengah Perda No. 11 Tahun 2011
95 Wonogiri Jawa Tengah Perda No. 9 Tahun 2011
96 Sukoharjo Jawa Tengah Perda No. 14 Tahun 2011
97 Pekalongan Jawa Tengah Perda No. 2 Tahun 2011
98 Cilacap Jawa Tengah Perda No. 9 Tahun 2011
99 Jepara Jawa Tengah Perda No. 2 Tahun 2011
100 Temanggung Jawa Tengah Perda No. 5 Tahun 2008
101 Pati Jawa Tengah Perda No. 5 Tahun 2011
102 Demak Jawa Tengah Perda No. 6 Tahun 2011
103 Magelang Jawa Tengah Perda No. 5 Tahun 2011
104 Purbalingga Jawa Tengah Perda No. 5 Tahun 2011
105 Pemalang Jawa Tengah Perda No. 3 Tahun 2011
106 Kendal Jawa Tengah Perda No. 20 Tahun 2011
4. NO KABUPATEN PROVINSI NOMOR PERDA RTRW
107 Rembang Jawa Tengah Perda No. 14 Tahun 2011
108 Purworejo Jawa Tengah Perda No. 27 Tahun 2011
109 Banyumas Jawa Tengah Perda No. 10 Tahun 2011
110 Sragen Jawa Tengah Perda No. 11 Tahun 2011
111 Wonosobo Jawa Tengah Perda No. 2 Tahun 2011
112 Boyolali Jawa Tengah Perda No. 9 Tahun 2010
113 Blora Jawa Tengah Perda No. 18 Tahun 2011
114 Banjarnegara Jawa Tengah Perda No. 11 Tahun 2011
115 Bandung Jawa Barat Perda No.3 Tahun 2008
116 Sukabumi Jawa Barat Perda No. 22 Tahun 2012
117 Bandung Barat Jawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012
118 Majalengka Jawa Barat Perda No. 11 Tahun 2011
119 Indramayu Jawa Barat Perda No. 1 Tahun 2012
120 Kuningan Jawa Barat Perda No. 26 Tahun 2011
121 Cirebon Jawa Barat Perda No. 17 Tahun 2011
122 Tasikmalaya Jawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012
123 Sumedang Jawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012
124 Bekasi Jawa Barat Perda No. 3 Tahun 2011
125 Bogor Jawa Barat Perda No.19 Tahun 2008
126 Garut Jawa Barat Perda No.29 Tahun 2011
127 Gunung Kidul DI Yogyakarta Perda No. 6 Tahun 2011
128 Bantul DI Yogyakarta Perda No. 4 Tahun 2011
129 Kulon Progo DI Yogyakarta Perda No. 1 Tahun 2012
130 Bengkulu Selatan Bengkulu Perda No. 8 Tahun 2011
131 Pandeglang Banten Perda No. 3 Tahun 2011
132 Lebak Banten Perda No. 17 Tahun 2008
133 Tangerang Banten Perda No. 13 Tahun 2011
134 Serang Banten Perda No. 10 Tahun 2011
NO KOTA PROVINSI NOMOR PERDA RTRW
1 Binjai Sumatera Utara Perda No.13 Tahun 2011
2 Medan Sumatera Utara Perda No.13 Tahun 2011
3 Payakumbuh Sumatera Barat Perda No. 1 Tahun 2012
4 Bukit Tinggi Sumatera Barat Perda No. 6 Tahun 2011
5 Padang Sumatera Barat Perda No. 5 Tahun 2012
6 Kendari Sulawesi Tenggara Perda No. 1 Tahun 2012
7 Bau-Bau Sulawesi Tenggara Perda No. 1 Tahun 2012
8 Palu Sulawesi Tengah Perda No.16 Tahun 2011
9 Pare-Pare Sulawesi Selatan Perda No.10 Tahun 2011
10 Kupang NTT Perda No. 11 Tahun 2011
11 Mataram NTB Perda No.12 Tahun 2011
12 Metro Lampung Perda No. 1 Tahun 2012
13 Bandar Lampung Lampung Perda No.10 Tahun 2011
14 Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung Perda No.11 Tahun 2011
15 Singkawang Kalimantan Barat Perda No. 2 Tahun 2012
16 Probolinggo Jawa Timur Perda No.2 Tahun 2010
5. NO KOTA PROVINSI NOMOR PERDA RTRW
17 Batu Jawa Timur Perda No.7 Tahun 2011
18 Blitar Jawa Timur Perda No.12 Tahun 2011
19 Kediri Jawa Timur Perda No. 1 Tahun 2012
20 Malang Jawa Timur Perda No. 4 Tahun 2011
21 Madiun Jawa Timur Perda No.6 Tahun 2011
22 Semarang Jawa Tengah Perda No. 14 Tahun 2011
23 Salatiga Jawa Tengah Perda No.4 Tahun 2011
24 Pekalongan Jawa Tengah Perda No.30 Tahun 2011
25 Tegal Jawa Tengah Perda No. 4 Tahun 2012
26 Magelang Jawa Tengah Perda No. 4 Tahun 2012
27 Surakarta Jawa Tengah Perda No. 1 Tahun 2012
28 Bekasi Jawa Barat Perda No.13 Tahun 2011
29 Bandung Jawa Barat Perda No.18 Tahun 2011
30 Bogor Jawa Barat Perda No.8 Tahun 2011
31 Sukabumi Jawa Barat Perda No. 11 Tahun 2012
32 Tasikmayala Jawa Barat Perda No. 4 Tahun 2012
33 Sungai Penuh Jambi Perda No. 5 Tahun 2012
34 Gorontalo Gorontalo Perda No.40 Tahun 2011
35 Yogyakarta DI Yogyakarta Perda No. 2 Tahun 2010
36 Cilegon Banten Perda No.3 Tahun 2011
37 Tangerang Selatan Banten Perda No. 15 Tahun 2012
38 Tangerang Banten Perda No. 6 Tahun 2012
39 Serang Banten Perda No.6 Tahun 2011
40 Denpasar Bali Perda No.27 Tahun 2011
41 Banda Aceh Aceh Perda No.4 Tahun 2009