Implementasi dan implikasi putusan mk nomor 102 puu-vii-2009 terhadap hak konstitusional warga negara indonesia

© Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 102/PUU-VII/2009 Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, (Jember, 2009).
__________________________________________________________________

LOMBA KARYA TULIS MAHKAMAH KONSTITUSI

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009
TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA

Oleh:

Muhammad Bahrul Ulum NIM 070710101060

Dizar Al Farizi NIM 060710101170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2009

i

__________________________________________________________________

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Karya Tulis : Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah
Konsitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Terhadap Hak

Konstitusional Warga Negara Indonesia

Nama Penulis I : Muhammad Bahrul Ulum

NIM : 070710101060

Nomor KTP : 3509110509900005

Nama Penulis II : Dizar Al Farizi

NIM : 060710101170

Menyatakan bahwa karya tulis ini adalah asli karya Penulis beserta tanda
tangannya.

Jember, 29 Juli 2009

Ketua Pelaksana

Muhammad Bahrul Ulum
NIM. 070710101060

ii

__________________________________________________________________

KATA PENGANTAR

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan suatu lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman yang lahir ketika amandemen III UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sejak waktu itulah telah lahir lembaga pengawal konstitusi
(guardian of the constitution) yang bernama Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
yang salah satu kewenangannya yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan negara
demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian
diputuskan oleh MK Nomor 102/PUU-VII/2009 merupakan salah satu upaya MK
yang berperan sebagai wujud Negara demokrasi berdasarkan hukum.

Kisruh soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengancam pelaksanaan
Pemilihan Presiden 8 Juli yang lalu akhirnya bisa diatasi dengan putusan MK
tersebut. Putusan MK telah memberikan hak kepada masyarakat pemilih yang
belum masuk DPT dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk
memberikan hak suara telah mencairkan kebuntuan terhadap hak konstitusional
warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, Penulis menyambut positif langkah terobosan yang
dilakukan baik oleh MK dalam putusannya tersebut sehingga dijadikan judul
dalam karya tulis ini. Kita melihat hal tersebut sebagai putusan yang cerdas, sebab
kalau MK tidak cukup peka untuk mendengar arus yang ada di bawah maka pasti
dampaknya sangat buruk.

Sehingga dengan analisis terhadap putusan MK tersebut diharapkan bisa
dibaca oleh masyarakat umum dan menambah kesadaran hukum dan konstitusi
bagi masyarakat luas.

iii

__________________________________________________________________

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu kami,
terima kasih kepada Abdul Fatah, S.H.. Akhir kata, tidak ada sesuatu yang
sempurna, sehingga kami membuka kritik dan saran yang membangun untuk
kesempurnaan penulisan karya tulis berikutnya.

Jember, 29 Juli 2009

Penulis

iv

__________________________________________________________________

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................. ii
KATA PENGANTAR.............................................................................. iii
DAFTAR ISI............................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang..................................................................... 1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan ............................................ 3
1.3 Tinjaua Pustaka ................................................................... 4
1.4 Metode Penulisan ................................................................ 5
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................... 7
2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-
VII/2009 dan Hak Konstitusional Warga Negara
Indonesia............................................................................. 7
2.1.1 Hak Konstitusional Pasca Putusan MK ..................... 7
2.1.2 Negara Hukum dan Putusan MK............................... 10
2.2 Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap
Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia .................... 11
2.3 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak
Konstitusional Warga Negara Indonesia ............................ 16
BAB III PENUTUP ................................................................................. 20
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 21
BIODATA PENULIS............................................................................... 23

v

__________________________________________________________________

vi

© Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 1
__________________________________________________________________

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar
negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah
satu materi pokok yang diatur dalam setiap undang-undang dasar sesuai dengan
paham konstitusi negara modern. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap
orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya,
yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri
setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the human rights) itu
berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen’s rights). Namun, karena
hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga
juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau
“constitutional rights”.1

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan negara
demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UUD

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga
negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak
atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan

1
Jimly Asshiddiqie, Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya,
http://www.jimly.com/makalah/.../hak_konstitusional_perempuan_dan_tantangan_penegakann
ya.doc diakses tanggal 19 Juli 2009

__________________________________________________________________

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”2 dan “Setiap orang berhak
atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”3, serta prinsip persamaan kesempatan
(equal opportunity principle)4. Hal ini secara khusus juga dimuat dalam Undang-
Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk
dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”5

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya memberikan
hak tersebut pada warga negara yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
atau Daftar Pemilih Tambahan. Sehingga warga negara yang telah memenuhi
syarat untuk memilih, akan tetapi masih belum terdaftar dalam DPT telah
dirugikan atas keberlakuan pasal dalam undang-undang tersebut. Sehingga
dipastikan apabila tidak diajukannya judicial review atas pasal tersebut, maka
tidak bisa menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum Presiden.

Setelah pengujian (judicial review) atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden yang kemudian diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 102/PUU-VII/2009, maka hak asasi yang dijamin dalam konstitusi
semakin dikuatkan sehingga warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar
Pemilh Tetap (DPT) bisa tetap menggunakan haknya dengan kartu Tanda
Penduduk (KTP) disertai Kartu Keluarga (KK) atau Paspor bagi warga negara
indonesia yang berada di luar Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam hal ini masih terdapat permasalahan, yaitu:

2
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3
Pasal 28D ayat (1) ibid.
4
Ensiklopedia Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/A_theory_of_justice diakses tanggal 20
Juli 2009
5
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886)

__________________________________________________________________

1. Apakah putusan MK tersebut bisa diterapkan dan bisa semakin
menguatkan hak konstitusional warga negara Indonesia?

2. Apakah MK dalam putusannya melampaui kewenangan karena dalam
putusannya bersifat mengatur?

3. Mengapa putusan tersebut dibacakan dua hari sebelum hari pemilu
presiden? Sehingga warga negara yang tidak masuk DPT dan tidak
mempunyai KTP tidak bisa menggunkan hak pilihnya dalam pemilu
presiden.

Peranan MK dalam penguatan hak konstitusional warga negara berwujud
dalam putusan MK. Sehingga terhadap putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009
inilah yang dianggap Penulis perlu untuk dianalisis karena merupakan suatu
terobosan dari MK dalam pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
yang mana hak tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sehingga dengan putusan tersebut, MK telah
mengembalikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang sebelumnya
tidak didapatkan karena berlakunya pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tersebut yang belum diartikan sepanjang mencakup warga
negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara yang diatur oleh
MK.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini ialah:

1. Untuk menjelaskan peran MK dalam proses demokratisasi di Indonesia,
yang mana telah adanya perubahan ketatanegaraan di Indonesia setelah
adanya amandemen UUD 1945 oleh the second founding parents kita
pada tahun 1999-2002, sehingga lahirlah lembaga-lembaga baru, salah
satunya yaitu MK sebagai pengawal kontitusi (guardian of the
constitution); dan

2. Menyebarluaskan informasi tentang MK kepada masyarakat.

__________________________________________________________________

Manfaat penulisan ini antara lain:

1. Memberikan kesadaran berkonstitusi, yaitu UUD Negara Republik
Indonesia Tahun1945 sebagai konstitusi Indonesia dan pedoman dalam
negara berdasarkan hukum kepada para pembaca khususnya mahasiswa
dan masyarakat luas pada umumnya, sekaligus merupakan wahana
pengembangan ilmu terkait dengan konstitusi; dan

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tugas dan
keberadaan MK dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional-
nya. Tingkat pemahaman masyarakat turut memengaruhi kinerja MK
dalam menyelenggarakan tugas-tugas kostitusionalnya. Bila itu tidak
direspon dengan memadai, dapat menimbulkan kesenjangan antara
pemahaman atau harapan masyarakat dan kemampuan atau batas
kewenangan MK.

1.3. Tinjauan Pustaka

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.6

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan atas suatu
permohonan dari Pemohon/para Pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh para Hakim Konstitusi untuk
mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada
Mahkamah Konstitusi mengenai:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

6
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316)

__________________________________________________________________

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. pembubaran partai politik;

d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.7

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.8

Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9

1.4. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini dimaksudkan karena setelah adanya
amandemen terdapat perubahan besar dalam ketataegaraan di Indonesia, salah
satunya dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi sesuatu yang
penting bagi Penulis untuk membahas tentang peranan Mahkamah Konstitusi
yang berwujud putusan MK dalam negara demokrasi ini terutama yang
7
Pasal 1 angka 3 Ibid.
8
Pasal 51 ayat (1) Ibid.
9
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Ibid.

__________________________________________________________________

berhubungan erat dengan hak konstitusional. Hal ini mengingat masih banyaknya
warga negara Indonesia yang masih belum memahami sepenuhnya tentang MK.
Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini
menggunakan metode yuridis-normatif.

Namun, pembahasan dalam karya tulis ini tidak semata-mata yuridis-
normatif ataupun menurut hukum positif Indonesia, melainkan juga menggunakan
analisis-sintesis dari Penulis sehingga melahirkan solusi dan gagasan terhadap hak
konstitusional warga yang merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi kita
sebagai wujud penguatan hak asasi manusia, sehingga hak konstitusional warga
negara dikuatkan dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi, terutama dalam bentuk
putusan MK.

__________________________________________________________________

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Hak
Konstitusi-onal Warga Negara Indonesia

2.1.1. Hak Konstitusional Pasca Putusan MK

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009,
yaitu pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka warga negara
Indonesia tidak perlu resah lagi untuk tidak bisa memberikan hak pilih pada
pemilu presiden yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2009 lalu, sehingga warga
negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang tidak
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa menggunakan hak pilihnya
dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara
Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak
pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia
yang berada di luar negeri;

2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi
dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;

3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan
KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama
sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

4. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas,
sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri
pada KPPS setempat;

__________________________________________________________________

5. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan
KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya
pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.10

Putusan MK tersebut tentu berpihak kepada warga negara Indonesia, karena
dengan putusan tersebut, MK telah mengembalikan hak konstitusional warga
negara Indonesia, yaitu prinsip persamaam kesempatan (equal opportunity
principle) sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD

Putusan tersebut sebagaimana dalam UUD Negara Indonesia Tahun 1945
yang mencerminkan asas demokrasi, Pasal 27 ayat (1) bukan hanya menjamin
persamaan kedudukan dalam hukum saja, tatapi juga persamaan hak dan
kewajiban dalam politik dan sosial11.

Putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum, sebelum
diadakan pemilu presiden ini tentu sudahlah tepat karena dengan putusan tersebut
sebagai wujud kepedulian MK terhadap hak konstitusional warga yang dijamin
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat
menggugurkan kepesimisan warga untuk tidak dapat menggunakan haknya dalam
pemilu presiden pada tanggal 8 Juli kemarin disebabkan karena warga tidak
masuk dalam DPT.

Putusan MK tersebut bisa dikatakan sebagai kemenangan demokrasi dan
wujud penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), karena apabila tidak adanya
putusan tersebut, rakyat akan kehilangan hak suaranya karena tidak masuk dalam
DPT. Komnas HAM sudah mengingatkan bahwa jutaan orang yang dengan
sengaja tidak bisa menggunakan hak politiknya itu sebagai pelanggaran HAM
berat.

Ternyata Hakim MK mendengar suara rakyat. Dalam amar putusannya,
MK memutuskan bahwa warga negara yang tidak masuk DPT bisa tetap
menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP. Hak suara itu bisa

10
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
11
Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya
(Jakarta: UI-Press,1995) hlm. 132

__________________________________________________________________

dilakukan di tempat KTP itu dikeluarkan sambil juga menunjukkan Kartu
Keluarga (KK).

Atas putusan tersebut ternyata mendapat sambutan gembira dari beberapa
kalangan seperti Din Syamsudin, beliau mangatakan:

Sebagai warga masyarakat, kita bersyukur dan bergembira atas
keputusan tersebut karena memberi jaminan bagi penunaian hak-hak
pilih rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Kami sudah lama
menyerukan agar KTP dapat digunakan pada pilpres, karena kami
tahu hal itu memerlukan Perppu, maka kami juga meminta
dikeluarkan Perppu sebagai pengganti undang-undang. Sayangnya
yang kita harapkan tidak juga keluar tentu sangat disesalkan. Namun
alhamdulillah, MK bisa secara jernih dan bertanggung jawab
memperhatikan usulan tersebut dan mengeluarkan keputusannya.12

Ternyata putusan tersebut di luar dugaan para kalangan, mengingat putusan
tersebut bisa langsung diterapkan oleh KPU karena bersifat self executing tanpa
membutuhkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini
hanya terdapat tambahan pengaturan teknis lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU).

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, kenapa jumlah warga negara yang
tidak memilih (golput) masih tinggi? Apakah penggunaan KTP bisa memberikan
dampak pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional warga? Hal ini dapat
dijawab yaitu; pertama, jumlah warga yang golput masih tinggi tersebut bukanlah
mutlak pada kekurangan dan lambatnya putusan MK tersebut, akan tetapi karena
dalam hal ini pihak yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah
KPU, sehingga banyaknya jumlah warga yang golput menjadi tanggungjawab
bersama antara KPU dan rakyat, misalnya kurangnya sosialisasi kepada warga
tentang pemilu dan manfaat pemilu untuk mewujudkan negara demokratis. Di
samping itu juga masih terdapat masyarakat yang sengaja tidak menggunakan hak
pilihnya dalam pemilu tersebut.

Kedua, tentu penggunaan KTP tersebut bisa memberikan dampak
penguatan hak konstitusional warga negara, karena warga yang tidak termasuk
dalam DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden.
12
Din Syamsudin, http://www.inilah.com/berita/politik/2009/07/07/124952/din-sambut-gembira-
putusan-mk/ diakses tanggal 27 Juli 2009

__________________________________________________________________

Sehingga putusan MK telah mengurangi jumlah warga negara yang golput dan
semakin memacu pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

2.1.2. Negara Hukum dan Putusan MK

Penggunaan KTP bagi warga negara Indonesia di wilayah Indonesia dan
Paspor bagi warga negara Indonesia di luar negeri merupakan penghilangan
diskrimanasi terhadap warga negara dalam menegakkan hukum dan memberikan
kesempatan untuk aktif dalam urusan pemerintahan dengan syarat-syarat yang
berlaku sama bagi setiap orang.

Dengan demikian, Negara Indonesia telah menjunjung tinggi demokrasi
dan hukum. Sebagaimana menurut A. V. Dicey, dalam Negara Hukum (rule of
law) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang;

2. Persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law);

3. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law) dan tidak
adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.13

Lebih lanjut, putusan MK tersebut telah memenuhi unsur-unsur negara
hukum menurut A. V. Dicey, yaitu dengan dijaminnya hak asasi warga yang tidak
termasuk dalam KTP dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sepanjang
diartikan sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam
DPT dengan syarat dan cara yang ditentukan MK.

Mengenai persamaan kedudukan di muka hukum juga terpenuhi, buktinya
dengan putusan tersebut telah menghilangkan diskriminasi hak warga yang
tercantum dalam DPT dan yang tidak tercantum dalam DPT. Sedangkan
supremasi dan aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan
tanpa aturan yang jelas juga terpenuhi, seperti segala hal tentang pemilu diatur

13
Masyhur Effendy, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika
Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.
42.

__________________________________________________________________

oleh hukum, dalam hal ini dengan dikeluarkannya peraturan KPU sebagai
pengaturan teknis pemilu pasca putusan MK.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan MK tersebut
merupakan perwujudan dalam upaya perlindungan dan menghormati HAM dan
persamaan kedudukan dalam pemerintahan sehingga warga negara mendapat
tempat yang sama sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Walaupun putusan tersebut diputuskan dua hari sebelum pemilu presiden,
ternyata dalam penerapannya di lapangan berjalan dengan baik sehingga mampu
melindungi, menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia.

Pengembalian hak konstitusional warga negara yang diputuskan oleh MK
ternyata juga telah mengembalikan tujuan hukum, yaitu keadilan (justice),
kepastian hukum (certainty), dan kemanfaatan (Utility). Dikatakan memenuhi
keadilan karena warga negara yang sebelum adanya putusan MK tersebut bisa
dipastikan tidak bisa menggunakan haknya dalam memilih, dan bagi para calon
presiden dan wakil Presiden bisa dipastikan tidak bisa dipilih karena masalah DPT
yang tidak tuntas, justru menuai masalah.

Dari segi kepastian hukum, warga negara yang tidak masuk dalam DPT
bisa menggunakan hak pilihnya berdasarkan putusan MK dan Peraturan KPU
mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemilu presiden pasca putusan MK yang
diadakan pada 8 Juli 2009, mengingat dalam realitas di sejumlah TPS tertentu
petugas TPS menyatakan bahwa pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan
KTP sebelum putusan MK. Sedangkan dari segi kemanfaatannya, KTP menjadi
solusi masalah DPT yang tak kunjung selesai, KTP berlaku sebagai pengganti dan
alat bukti untuk menggunakan hak pilih bagi warga yang tidak terdaftar dalam
DPT tersebut.

2.2. Implementasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga
Negara Indonesia

Putusan MK atas judicial review Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 telah memberikan nuansa segar pada masyarakat yang

__________________________________________________________________

tidak terdaftar dalam DPT yang sekaligus merupakan implementasi dari negara
demokrasi. Putusan MK tersebut dapat langsung dilaksanakan oleh KPU dengan
mengeluarkan Peraturan KPU No. 1232/KPU/VII/2009 mengenai petunjuk teknis
setelah putusan MK.

Penerapan terhadap putusan MK tersebut berdampak positif pada semakin
kuatnya hak kostitusional warga yang sebelumnya masih terhalang oleh Pasal 28
dan Pasal 111 Undang-Undang Pilpres, misalnya di Balikbukit, Lampung Utara,
Sebanyak 536 warga yang tersebar di 17 kecamatan dan 757 Tempat Pemungutan
Suara (TPS) menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)14.

Tentu hal ini menjadi kabar yang menggembirakan, mengingat pada pemilu
legislatif 9 April kemarin warga yang tidak masuk DPT tidak dapat menggunakan
hak pilihnya sama sekali, tidak mempunyai hak berpolitik dan kesempatan dalam
pemerintahan. pemilu legislatif lalu mugkin menjadi pengalaman MK, sehingga
ketika ada judicial review atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tetap dinyatakan kostitusional sepanjang diartikan mencakup warga
negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara yang diatur oleh
MK.

Putusan MK tersebut sudah seharusnya dihargai karena dengan putusan
tersebut telah membuka ruang kepada rakyat untuk menggunakan haknya dalam
Pemilihan Presiden serta dalam upaya penegakan HAM dan hak kostitusional
warga.

Akan tetapi, terdapat berbagai kalangan yang menyatakan bahwa putusan
MK tersebut terdapat kelemahan, seperti putusan tersebut sulit diterapkan, isinya
putusan tersebut melampaui kewenangan MK karena bersifat mengatur, dan
mengapa putusan MK baru dibacakan dua hari sebelum pemilu presiden?
Mengapa putusan tersebut tidak dibacakan jauh-jauh hari sebelum pemilu
presiden? Sebagian dari mereka ada yang mendalilkan seharusnya hal-hal yang
bersifat mengatur menjadi kewenangan legislatif bukan MK, dan apabila tidak

14
Radar Kota Bumi, http://www.radarkotabumi.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&
cid=7&artid=9181 diakses pada 27 Juli 2009

__________________________________________________________________

diatur dalam Undang-Undang maka harus diatur dalam Perpu, bukan putusan MK,
karena MK hanya sebatas menyatakan pasal yang diuji adalah konstitusional atau
inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di lain
pihak banyak warga yang masih belum mempunyai KTP sehingga mereka tidak
bisa memilih dengan menggunakan KTP, dan mustahil jika mengurus KTP dalam
waktu dua hari menjelang pemilu presiden. Perlu ditegaskan bahwa pernyataan
tersebut di atas bukanlah suatu pernyataan yang tepat.

Argumentasinya yaitu pertama, memang kewenangan MK sebatas
menyatakan pasal sekian inkonstitusional dan menyatakan pasal sekian tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau menyatakan konstitusional atas
pasal yang di judicial review. Akan tetapi melihat lebih jauh, sebenarnya hal itu
merupakan kepedulian MK atas hak konstitusional warga yang harus diutamakan
dan ditegakkan. MK telah menyadari bahwa masalah DPT merupakan masalah
yang mengancam terhadap hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27
Ayat (1) dan 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sehingga MK tetap menyatakan pasal yang diuji adalah konstitusional sepanjang
diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat
dan cara yang ditentukan oleh MK, sekaligus putusan tersebut bisa langsung
dijalankan oleh KPU tanpa adanya Undang-Undang ataupun Perpu mengingat
waktu yang mendesak menjelang pemilu presiden. Putusan MK yang dibacakan
pada dua hari menjelang pemilu sudahlah tepat karena mengingat perkara-perkara
sebelumnya yang masuk di MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum cukup
banyak, sehingga MK baru memutus judicial review atas pasal yang diuji pada
dua hari sebelum pemilu presiden, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pun
tidak dilakukan sebagaimana biasanya, yaitu dilakukan pada hari yang sama
dengan agenda sidang pembacaan putusan terbuka untuk umum pada 6 Juli 2009.
Hal ini menunjukkan bahwa MK mempunyai komitmen atau i’tikad baik untuk
semakin memperkuat hak konstitusional warga.

Kedua, kalau mekanisme menggunakan Perpu memang baik, tetapi justru
hal tersebut akan memperlambat dan menghambat waktu mengingat waktu pemilu

__________________________________________________________________

presiden tinggal dua hari lagi. Keadilan yang terlambat bukanlah keadilan 15. Lebih
lanjut, tidak hanya keadilan saja, akan tetapi kemanfaatan juga akan hilang.
Sehingga hal tersebut akan merugikan hak konstitusional warga, karena KPU
harus masih menunggu Perpu diundangkan.

Ketiga, kalau masih terdapat warga yang masih belum memiliki KTP,
kenapa ketika jauh-jauh hari sebelum pemilu presiden dilaksanakan tidak
memanfaatkan perbaikan DPT? Karena waktu itu KPU melakukan perbaikan DPT
yang ditujukan kepada seluruh warga Indonesia. Sehingga apabila masih terdapat
warga yang tidak masuk DPT, bukanlah kesalahan MK. Hal itu menjadi
tanggungjawab bersama antara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan
warga untuk mewujudkan demokrasi.

Keempat, lain lagi permasalahannya bagi warga yang belum mempunyai
KTP. Sebenarnya warga pun bisa mengurus KTP, mengingat pentingnya KTP
bagi warga, baik sebagai alat bukti kewarganegaraan maupun alat bukti lain ketika
sewaktu-wakti diperlukan, dan hal ini sebenarnya bukanlah menjadi
tanggungjawab MK akan tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah
setempat. Jadi, tidak menjadi alasan seseorang untuk tidak dapat menggunakan
hak konstitusionalnya karena tidak mempunyai KTP. Apabila warga tidak
mengurus DPT dan lebih parah lagi tidak mempunyai KTP, memang sudah
menunjukkan tidak mempunyai niat untuk menjadi warga Negara dan mengikuti
Pemilihan Umum, sehingga ditegaskan kembali bahwa hal ini tidak ada
hubungannya dengan putusan MK tersebut, justru seharusnya jauh-jauh hari KPU
benar-benar mensosialisasikan pemilu ke seluruh lapisan masyarakat dan
memberikan kesadaran demokrasi kepada warga.

Kelima, permasalahan Kartu Keluarga (KK) bukanlah sebagai alasan yang
tepat, mengingat pembuatan KK yang mudah dan KK sendiri berfungsi sebagai
bukti keluarga orang yang bersangkutan. KK diperlukan sebagai pelengkap KTP
untuk menjadi bukti kecocokan dengan KTP untuk menghindari pemilih ganda.
Akan tetapi realitasnya pada TPS tertentu, KK tidak dipermasalahkan sebagai

15
Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang
Hukum (Jakarta: Kencana,2008) hlm. 211

__________________________________________________________________

bukti dalam Pemilihan Umum Presiden karena warga dapat memilih hanya
dengan menggunakan KTP.

Keenam, apabila putusan MK ternyata tidak mengatur sepanjang diartikan
mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara
yang ditentukan oleh MK, sehingga MK menyatakan pasal yang diuji adalah
konstitusional, maka sisi kemudhorotannya lebih besar, yaitu MK telah merampas
hak kostitusional warga yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sehingga hak suara warga akan hilang dan tidak memenuhi asas
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini dimaksudkan agar putusan
hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, MK telah
mempunyai komitmen untuk mengoptimalkan peranannya dalam memutus
perkara yang bersifat terobosan, berwawasan filosofis, dan sosiologis yang baik.
Karena dalam konteks ini ada asas hukum yang harus diperhatikan, yaitu
menegakkan kepastian hukum secara kaku akan justru melahirkan ketidakadilan16.
Maksudnya apabila MK hanya menyatakan pasal yang diuji adalah konstitusional
tanpa pengaturan lebih lanjut oleh MK, sedangkan melihat waktu pelaksanaan
pemilu sudah di ujung tanduk, maka putusannya akan menimbulkan ketidakadilan
dan ketidakmanfaatan bagi warga yang mana hak-haknya dijamin oleh konstitusi.

Ketujuh, apabila pemilu presiden diundur mungkin sekilas akan dianggap
bisa menyelesaikan masalah DPT oleh sebagian kalangan, akan tetapi pilihan ini
akan berdampak psikologis politik, yaitu KPU berarti tidak mampu menjalankan
tugas sebagai penyelenggara pemilu, yang akhirnya dapat memengaruhi
kredibilitas hasil pemilu, dan dengan diundurnya jadwal pemilu presiden juga
tidak menjadi jaminan bahwa masalah DPT dapat diselesaikan.

16
Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan (Jakarta:
Kompas, 2008) hlm. 163

__________________________________________________________________

Capres Jusuf Kalla sebagai peserta pemilu presiden, mengemukakan alasan
tepat terhadap putusan MK bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara
hukum, yaitu:

MK telah mengembalikan hak pilih rakyat yang hilang dan tidak terdaftar
dalam DPT. Itulah yang diperjuangkan untuk memulihkan hak-hak rakyat.
Tidak benar kalau kami takut kalah. Kami memperjuangkan hak rakyat
yang kehilangan hak pilihnya. Kami tahu, hak pilih rakyat yang kami
perjuangkan itu belum tentu juga nantinya akan memilih kami. Tidak apa-
apa buat kami, yang penting jangan sampai hilang hak rakyat itu17.

Ini menunjukkan bahwa Judicial review atas Pasal 28 dan Pasal 111
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden yang
diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono memberikan manfaat
yang besar kepada semua warga Indonesia, baik yang memilih ataupun yang
dipilih sehingga demokrasi dapat terwujud dengan pemenuhan hak rakyat, karena
warga yang tidak masuk dalam DPT pun bisa menggunakan haknya dalam pemilu
presiden 8 Juli lalu.

2.3. Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara
Indonesia

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah berlangsung, akan
tetapi bukannya Pemilihan Umum sudah selesai begitu saja, pemungutan suara
merupakan bagian dari tahapan pemilu. KPU harus menghitung jumlah suara
secara demokratis, netral dan profesional. Setelah itu, masih ada tahapan-tahapan
yang dilalui untuk terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Seperti
apabila hasil pemilu dinyatakan tidak fair, atau dalam serangkaian tahapan pemilu
sebelumnya dinyatakan terdapat kecurangan yang sistematis, struktural dan
massif, maka MK bisa memutus dengan diadakannya pemilihan ulang, yang pada
intinya MK menjunjung demokrasi dan hak konstitusional warga negara

17
Kompas, http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/07/04001339/ktp.untuk.memilih diakses
pada tanggal 27 Juli 2009

__________________________________________________________________

Indonesia yang dijamin dalam konstitusi kita apabila terbukti terdapat kecurangan
dalam pemilu presiden.

Beberapa implikasi yang timbul setelah adanya putusan MK No. 102/PUU-
VII/2009 adalah sebagai berikut:

1. Semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari
Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara
18
hukum” ;

2. Putusan MK tersebut kemungkinan besar akan diadposi oleh DPR
untuk dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,
melalui amandemen Undang-Undang atau Undang-Undang Pemilu
untuk lima tahun ke depan;

3. Dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum
Presiden antarpeserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP
yang berhubungan dengan putusan MK tersebut;

4. Setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra,
mengingat pelaksanaan pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga
KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga
profesionalitas KPU.

5. Pada pemilu berikutnya dimungkinkan penggunaan DPT ditiadakan,
sehingga warga bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan KTP,
sehingga pemilu menjadi lebih efektif dan menjamin hak konstitusional
warga yang berakibat meningkatkan taraf demokrasi di Indonesia.

6. Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT telah hilang
pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden telah dikuatkan
berkat putusan MK tersebut;

7. Warga yang tidak mempunyai KTP akan ditindak lanjuti oleh
pemerintah, sehingga jika pada pemilu mendatang menggunakan tidak
18
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

__________________________________________________________________

lagi menngunakan DPT tetapi KTP, maka akan mewujudkan pemilu
yang lebih demokratis;

8. Memacu kesadaran warga akan berkonstitusi, yaitu apabila warga
merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya suatu Undang-
Undang, maka warga dapat mengajukan judicial review ke MK,
sehingga peran MK dalam proses demokratisasi sejalan dengan
kesadaran berkonstitusi warga;

9. Putusan MK tersebut menjadi yurisprudensi ketika nantinya terdapat
permasalahan tentang DPT, seperti pada pemilukada, dan sebagainya;

10. Semakin menguatkan mekanisme checks and balances antara MK dan
KPU, yang mana Indonesia sudah menuju ketatanegaraan modern,
checks and balances tidak hanya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif,
dan yudikatif karena tidak lagi mampu menjawab kompleksitas, tetapi
dengan komisi independen, karena KPU sebagai organ konstitusi. Bruce
Ackerman berpendapat:

… the American system contain (at least) five branches: house,
senate, President, Court, and Independent Agencies such as
the federal Reserve Board. Complexity is compounded by the
bewildering institutional dynamics of the American federal
system. The crucial question is not complexity, but whether we
Americans are separating power for the right reason.19 (cetak
tebal oleh Penulis).
Demikian beberapa implikasi dan implementasi Putusan MK No.
102/PUU-VII/2009. MK memutus dengan putusan konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional), yaitu pasal undang-undang a quo adalah
konstitusional sepanjang tidak merugikan hak warga negara yang tidak terdaftar
dalam DPT. Walaupun awalnya terdapat upaya penolakan berbagai kalangan
karena MK memutus dengan ketentuan pengaturan, akan tetapi dalam
pemerapannya merupakan wujud MK dalam upaya penguatan hak konstitusional
warga negara Indonesia, sehingga asas tujuan hukum juga telah terpenuhi, yaitu
asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

19
Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum
Ketatanegaraan (Jakarta: Kompas,2008) hlm. 282-283

__________________________________________________________________

BAB III

PENUTUP

Pasca putusan MK telah berbuah dikuatkannya hak konstitusional warga
negara yang tidak tercantum dalam DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya
pada pemilu presiden 8 Juli lalu. Hal ini berkat terobosan MK dalam putusannya,
mengingat waktu pemilu tinggal dua hari, dan masalah DPT masih tidak dapat
diselesaikan oleh KPU, yang dikhawatirkan akan berakibat pada pelanggaran hak
kostitusional warga begara yang telah secara jelas tercantum dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK tersebut sekaligus merupakan kemenangan demokrasi dan
wujud penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), karena apabila tidak adanya
putusan tersebut, rakyat akan kehilangan hak suaranya karena tidak masuk dalam
DPT.

Putusan MK tersebut juga wujud bahwa Indonesia di samping negara
demokrasi, juga negara berdasarkan hukum, karena dalam putusan tersebut juga
telah memenuhi unsur-unsur negara hukum menurut A. V. Dicey, seperti hak
asasi manusia dijamin lewat undang-undang, persamaan kedudukan di muka
hukum, dan supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-
wenangan tanpa aturan yang jelas.

Ternyata implementasi dari putusan MK tersebut juga berjalan dengan baik,
sehingga pemilu presiden 8 Juli lalu berjalan lebih demokratis dibanding pemilu
legislatif, karena warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan memggunakan
KTP.

Banyak kalangan yang mengharapkan agar pemilu presiden diundur, karena
untuk memperbaiki DPT, apabila tidak akan menganjam hak warga negara. Akan
tetapi, dengan putusan MK tersebut KPU telah terselamatkan, karena apabila
pemilu presiden diundur akan berdampak psikologis politik bagi KPU, yaitu KPU
akan dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu,
yang akhirnya dapat memengaruhi kredibilitas hasil pemilu, dan dengan

__________________________________________________________________

diundurnya jadwal pemilu presiden juga tidak menjadi jaminan bahwa masalah
DPT dapat diselesaikan.

Jadi, MK dalam putusanya tersebut memberikan manfaat atas
terselenggaranya pemilu yang demokratis ketika masalah DPT di ujung tanduk
yang mengancam hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan demikian,
telah tercapai juga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan.

__________________________________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ali, Achmad. 2008. Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan
Dalam Bidang Hukum. Jakarta: Kencana

Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang
Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI-Press

Effendy, Masyhur. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan
Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM).
Jakarta: Ghalia Indonesia

Indrayana, Denny. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum
Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

________, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

________, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

________, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

________, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai
pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden

__________________________________________________________________

Internet:

Inilah. http://www.inilah.com/berita/politik/2009/07/07/124952/din-sambut-
gembira-putusan-mk/ diakses tanggal 27 Juli 2009

Jimly Asshiddiqie, http://www.jimly.com/makalah/.../hak_konstitusional_
perempuan_dan_tantangan_penegakannya.doc diakses tanggal 19 Juli 2009

Kompas, http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/07/04001339/ktp.untuk.
memilih diakses pada tanggal 27 Juli 2009

Radar Kota Bumi, http://www.radarkotabumi.com/mod.php?mod=publisher&
op=viewarticle&cid=7&artid=9181 diakses pada 27 Juli 2009

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/A_theory_of_justice diakses tanggal 20
Juli 2009

__________________________________________________________________

BIODATA PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Bahrul Ulum

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 September 1990

Alamat : Jalan Kalimantan X/22 Jember 68121

Nomor HP : 085655830090

Alamat Email : muhammad.ulum@ymail.com

Organisasi Mahasiswa : 1. Staf English Departemen Asian Law Students
Association (ALSA) LC UJ

2. Staf Research and Development University
Students English Forum (USEF) UJ

3. Pengurus Jember Against Corruption (JAC)

4. Anggota HMI Cabang Jember Komisariat
Hukum

2. Nama Lengkap : Dizar Al Farizi

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Juli 1987

Alamat : Jalan Nias 19 Jember Jawa Timur 68121

Nomor HP : 085850005670

Alamat Email : diz_ralf01@yahoo.com

Organisasi Mahasiswa : 1. Sekretaris Bidang Litbang Studi Islam
Berkala

2. Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan
Pengembangan Profesi HMI Cabang Jember
Kom. Hukum

__________________________________________________________________

PUTUSAN
Nomor 102/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada
tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Refly Harun;
Alamat : Jalan Melati Nomor 164, RT/RW 005/006, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11350;

Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I;

Nama : Maheswara Prabandono;
Alamat : Peninggaran, RT/RW 09/09, Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan
dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar
di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan

2

Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2009, dengan registrasi perkara Nomor
102/PUU-VII/2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 juncto Pasal 10 UU Nomor
24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU Mahkamah“)
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili
perkara pengujian UU 42/2008.

II. PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan: “Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga
negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan
hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.“

2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan bahwa “yang
dimaksud dengan ’hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.

3. Bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas
kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebut
dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

4. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi
warga negara tersebut dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang

3

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

5. Bahwa hak untuk memilih dalam pemilihan umum (the right to vote) adalah
pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-
017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih
adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain
menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk
memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang
dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional,
maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak
dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

6. Bahwa Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II (Maheswara Prabandono)
adalah perorangan warga negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah
kawin. Berdasarkan ketentuan UU 42/2008, kedua pemohon memiliki hak
memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden [vide Pasal 27
ayat (1) UU 42/2008].

7. Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April
2009 para Pemohon tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar
pemilih tetap (DPT). Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang
berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia
harus terdaftar sebagai pemilih.”

8. Bahwa UU 42/2008 memuat ketentuan serupa yang terkandung dalam Pasal
28 dan Pasal 111 ayat (1). Pasal 28 berbunyi, “Untuk dapat menggunakan
hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” Pasal 111 ayat (1) berbunyi, “Pemilih
yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b.
Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.”

9. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU
42/2008, hak konstitusional para Pemohon yaitu hak memilih (the right to

4

vote), berpotensi untuk dirugikan. Para Pemohon terancam tidak dapat
memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli
2009 bila tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan demikian,
Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, terutama pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1).

III. TENTANG POKOK PERKARA

10. Bahwa pada tanggal 14 November 2008 telah diundangkan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya
UU 42/2008);

11. Bahwa UU 42/2008 memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam
pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam
Pasal 27 yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia yang pada hari
pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Dengan ketentuan ini
dapat disimpulkan bahwa sepanjang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah
kawin pada hari pemungutan suara, seorang warga negara memiliki hak
memilih.

12. Bahwa UU 42/2008 memuat pula ketentuan Pasal 28 yang berbunyi, “Untuk
dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” UU Pilpres juga
memuat ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi, ”Pemilih yang berhak
mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada
Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang
terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.”

13. Dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 dapat
disimpulkan pula bahwa berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin tidaklah
cukup untuk dapat memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil
presiden. Seorang warga negara juga harus terdaftar sebagai pemilih.
Seorang warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan

5

kehilangan hak memilihnya. Masalahnya, kewajiban untuk mendaftar warga
negara yang telah memiliki hak memilih tersebut berada pada penyelenggara
Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Warga
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh
penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.”
Degan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggara Pemilu wajib
mendaftar semua warga negara yang memiliki hak memilih (eligible voters).
Perkara yang bersangkutan akan menggunakan hak memilihnya atau tidak
pada hari pemungutan suara, hal tersebut semata-mata hak warga negara
yang bersangkutan.

14. Bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan
seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar
sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam DPT adalah sangat tidak adil. Di
satu sisi, UU 42/2008 memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga
negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada
penyelenggara Pemilu. Namun, di sisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai
mendaftar seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga
negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau
kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara.

15. Bahwa dengan demikian telah jelaslah bahwa Pasal 28 dan Pasal 111
ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan hak memilih warga negara yang
telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah
hak yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam
putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.
Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak
konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right
to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang
maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan,
peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran
terhadap hak asasi dari warga negara.”

16. Bahwa hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945.
Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat Pasal XA
tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak
asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27

6

ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

17. Pasal 27 ayat (1) adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi
gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan,
eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

18. Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama
dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih
sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap warga negara
berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

19. Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil
Dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan, “Every citizen shall have the right
and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and
without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public
affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be
elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal
suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression
of the will of the electors.”

20. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 28 dan
Pasal 111 ayat (1) yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai
pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan

7

hak konstitusional warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan
dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD
1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

IV. PETITUM

21. Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-
tidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa
mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih
sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Refly Harun
(Pemohon I) dan atas nama R. Maheswara Prabandono, SH
(Pemohon II);

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

8

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah menguji konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut
UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan
terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon
dalam permohonan a quo.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut
UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji
konstitusionalitas norma Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 terhadap

9

UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh
karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/
2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal
20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi
lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

10

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1)
UU 42/2008, yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-
alasan yang pada pokoknya adalah dalam pelaksanaannya Pasal 28 dan Pasal
111 ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan hak memilih sebagian warga negara
yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal hak memilih adalah
pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (3) UUD 1945, yang juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.” Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yakni di dalam
Pasal 25;

Menurut Mahkamah, bahwa Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II
(Maheswara Prabandono) adalah perorangan warga negara yang telah berusia 17
tahun dan sudah kawin (Bukti P-2) dan para Pemohon pada Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 tidak dapat memilih karena
tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat
menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam permohonan ini

11

hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden secara potensial dapat dirugikan karena sampai pada saat persidangan
Mahkamah dibuka yaitu dua hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden ternyata para Pemohon belum mendapat kepastian untuk
dapat menggunakan hak memilihnya, sebab para Pemohon belum mendapat
informasi apakah para Pemohon telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan
para Pemohon juga belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Pemungutan Suara (Model C 4 PPWP). Dengan demikian syarat-syarat kualifikasi
dan kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon
memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam
permohonan a quo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan
mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh para
Pemohon adalah sebagai berikut:

• Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan atau
sekurang-kurangnya potensial menghilangkan hak memilih warga negara yang
telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak
yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan
Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara
lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk
memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang
dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka
pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud
merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

• Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, Undang-Undang

12

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak
memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap warga
negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on
Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik) yakni dalam Pasal 25 ICCPR yang menyatakan, “Every citizen shall
have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in
article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct
of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote
and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and
equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free
expression of the will of the electors.”

Dengan demikian, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111
ayat (1) UU 42/2008 yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih
atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan hak
konstitusional sebagian warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para
Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti
P-2, dan tidak mengajukan saksi atau ahli;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan materi
pokok permohonan a quo, maka perlu terlebih dahulu dirumuskan permasalahan
hukum utama yang diajukan oleh para Pemohon yaitu hak untuk memilih (right to
vote) yang merugikan hak konstitusionalnya dalam rangka Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Adapun alasan para Pemohon adalah:

• Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

13

• Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum
2009;

[3.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah menemukan fakta
hukum, sebagai berikut:

• Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih pada Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak terdaftar dalam DPT;

• Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan informasi sosialisasi
yang memadai tentang DPT;

• Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk berpartisipasi
dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan pada alamat lama para
Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini,
namun belum memperoleh informasi dan undangan untuk memilih di TPS;

Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam
menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pertanyaan hukum
utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 111
UU 42/2008 konstitusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan
penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas,
Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-
017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak
konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be
candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi
internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan
penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari
warga negara;

[3.14] Menimbang bahwa Putusan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang
secara tegas menentukan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.” [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD
1945 menentukan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,

14

dan negaranya”. UUD 1945 juga menegaskan, “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum” [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya
ditentukan pula, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang
menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu”.

[3.15] Menimbang bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

(1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik
dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan
bebas;

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam
jabatan pemerintahan negerinya;

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini
harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang
dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta
dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang
juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Terlebih lagi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.14] juga
sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi:

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa
pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa
pembatasan yang tidak beralasan:

a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun
melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

15

b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak
pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara
secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari
para pemilih;

c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar
persamaan.”

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

(1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung
atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 UU 42/2008 menyatakan, “Pemilih
adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih atau sudah/pernah kawin”. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008
dinyatakan, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
mempunyai hak memilih”.

[3.18] Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana
diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak
konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh
karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi
oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit
warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008 berbunyi, “Warga
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh

16

penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih” dan
Pasal 28 UU 42/2008 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih,
Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar
sebagai Pemilih”. Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan,
“Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih
yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b.
Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. Ketentuan-ketentuan
tersebut merupakan ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga
negara untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga
negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih
merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang
bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam
pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya
solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih
warga negara tidak terhalangi;

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan
sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit,
sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk
menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam
DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap
warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa
penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat
diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko
menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui legislative review
pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat self
executing yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan
memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

17

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4358), Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan
agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

[3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang
konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak
menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah
perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut
teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak
terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan
hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang
berada di luar negeri;

2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP
yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara
(TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat
yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan
penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;

4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas,
sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada
KPPS setempat;

5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan
KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan
suara di TPS atau TPS LN setempat.

18

[3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah
memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan
Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK.
Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat
meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan
yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”.

Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus
secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan
oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang
harus diberitahukan kepada para pihak.”

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dan penilaian hukum di atas
dalam kaitan satu sama lain, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon
beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah
berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
beralasan hukum, namun Mahkamah menilai bahwa permohonan para
Pemohon adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak

19

terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden;

[4.4] Syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang
tidak terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan hak pilihnya
disebutkan dalam amar Putusan ini.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

• Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang
diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan
syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga
Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan
hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara
Indonesia yang berada di luar negeri;

2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan
KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan
Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai
dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

20

4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di
atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan
diri pada KPPS setempat;

5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan
KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya
pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

• Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

• Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri
oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua
ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari ini juga, Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu
sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul
Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati,
Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Abdul Mukthie Fadjar Harjono

ttd. ttd.

M. Arsyad Sanusi Achmad Sodiki

21

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Maruarar Siahaan

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN

LOMBA KARYA TULIS MAHKAMAH KONSTITUSI 2009

PENYELENGGARA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 13 JULI 2009

1

Implementasi dan implikasi putusan mk nomor 102 puu-vii-2009 terhadap hak konstitusional warga negara indonesia

Implementasi dan implikasi putusan mk nomor 102 puu-vii-2009 terhadap hak konstitusional warga negara indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Featured

Featured (20)

Implementasi dan implikasi putusan mk nomor 102 puu-vii-2009 terhadap hak konstitusional warga negara indonesia