Dokumen tersebut membahas tentang aturan iklan produk farmasi dan publikasi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: 1. Iklan obat hanya boleh untuk obat bebas dan terbatas, serta hanya boleh memberikan informasi objektif tanpa menyesatkan. 2. Publikasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas hanya boleh untuk meningkatkan layanan, bukan promosi. 3.

1. HUKUM ETIKA FARMASI
TUGAS APOTEKER DI FASKES
IKLAN OBAT/PRODUK FARMASI
IKLAN PUBLIKASI FASKES
META PUSPITA SARI

2. Bagaimana / tugas apa saja yg
dilakukan farmasi di fasilitas
pelayanan kesehatan?

3. • Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang
digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan
kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah
sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek
bersama

4. PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT

5. • Pasal 3 DI RS
• (1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar: a.
pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
b. pelayanan farmasi klinik.
• (2) Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pemilihan; b.
perencanaan kebutuhan; c. pengadaan; d. penerimaan; e. penyimpanan; f.
pendistribusian; g. pemusnahan dan penarikan; h. pengendalian; dan i.
administrasi.
• (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi: a. pengkajian dan pelayanan Resep; b. penelusuran riwayat penggunaan
Obat; c. rekonsiliasi Obat; d. Pelayanan Informasi Obat (PIO); e. konseling; f. visite;
g. Pemantauan Terapi Obat (PTO); h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); i.
Evaluasi Penggunaan Obat (EPO); j. dispensing sediaan steril; dan k. Pemantauan
Kadar Obat dalam Darah (PKOD);

6. • (4) Pelayanan farmasi klinik berupa dispensing sediaan steril
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j hanya dapat dilakukan
oleh Rumah Sakit yang mempunyai sarana untuk melakukan produksi
sediaan steril.
• (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi
klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

7. PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN DI PUSKESMAS

8. • Pasal 3 DI PUSKESMAS
• (1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar: a.
pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; dan b. pelayanan
farmasi klinik.
• (2) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perencanaan kebutuhan;
b. permintaan; c. penerimaan; d. penyimpanan: e. pendistribusian; f.
pengendalian; g. pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; dan h.
pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

9. • (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi: a. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi
Obat; b. Pelayanan Informasi Obat (PIO); c. konseling; d. ronde/visite
pasien (khusus Puskesmas rawat inap); e. pemantauan dan pelaporan efek
samping Obat; f. pemantauan terapi Obat; dan g. evaluasi penggunaan
Obat.
• (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Obat dan Bahan Medis
Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan farmasi
klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

10. PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN DI APOTEK

11. • Pasal 3 DI APOTEK
• (1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar: a.
pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai; dan b. pelayanan farmasi klinik.
• (2) Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a.
perencanaan; b. pengadaan; c. penerimaan; d. penyimpanan; e.
pemusnahan; f. pengendalian; dan g. pencatatan dan pelaporan.
• (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi: a. pengkajian Resep; b. dispensing; c. Pelayanan
Informasi Obat (PIO); d. konseling; e. Pelayanan Kefarmasian di rumah
(home pharmacy care); f. Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan g.
Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

12. • (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi
klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

13. Apa saja produk/obat farmasi yg
boleh diilkankan?
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
PERIKLANAN OBAT

14. • Pasal 3
• (1) Obat yang termasuk dalam daftar G atau obat yang hanya dapat
diserahkan dengan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak
ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
• (2) Obat yang dapat diiklankan kepada masyarakat umum merupakan obat
yang termasuk dalam daftar obat bebas dan obat bebas terbatas.
• (3) Obat bebas dan Obat bebas terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diiklankan pada: a. media cetak; b. media elektronik; dan c.
media luar ruang.

15. • Pasal 5
• (1) Iklan yang dipublikasikan harus memenuhi persyaratan objektif,
lengkap, dan tidak menyesatkan.
• (2) Persyaratan objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini.

16. • Pasal 7
• (1) Iklan dapat mencantumkan informasi berupa kontak layanan
informasi masyarakat.
• (2) Layanan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan promosi baik eksplisit
maupun terselubung melainkan hanya terbatas untuk layanan
informasi berupa: a. cara penggunaan obat; b. efek samping; c. kontra
indikasi; d. peringatan perhatian; dan/atau e. interaksi obat.

17. • Pasal 8
• (1) Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat
diiklankan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki
Nomor Izin Edar; dan b. mendapat persetujuan iklan dari Kepala
Badan.
• (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b, Iklan
yang hanya mencantumkan nama Obat dan nama Industri Farmasi
dapat diiklankan tanpa persetujuan dari Kepala Badan.

18. • Pasal 9
• (1) Iklan harus menggunakan bahasa Indonesia.
• (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Iklan dapat menggunakan bahasa daerah di Indonesia.
• (3) Penggunaan bahasa asing hanya dapat dipakai jika disertai
padanannya dalam Bahasa Indonesia.

19. Apa saja batasan iklan
produk/obat farmasi
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT

20. • Iklan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
• a. objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang
ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat khasiat dan keamanan
Obat sesuai dengan penandaan terakhir yang telah disetujui;
• b. lengkap, yaitu mencantumkan informasi tentang khasiat, keamanan
dan mutu Obat yang diiklankan; dan
• c. tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi Obat yang
berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi,
indikasi, atau keamanan Obat tidak menimbulkan gambaran/persepsi
yang menyesatkan.
• Pasal 4

21. • Iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
• Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan dalam Iklan
sepanjang artinya dicantumkan dalam bahasa Indonesia.
• Istilah dalam bahasa asing dapat digunakan sepanjang tidak ada
padanan kata dalam bahasa Indonesia.
• Dalam hal Iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau
ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu, Iklan dapat
menggunakan bahasa daerah tersebut.
• Pasal 5

22. • Pasal 6
• Selain wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5, untuk Obat tertentu yang diiklankan harus
mencantumkan informasi khusus.
• Obat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Obat batuk
atau Obat flu; b. Obat asma; c. Obat maag; d. Obat cacing; e. Obat topikal
untuk infeksi karena jamur; f. Obat tetes mata; g. Obat kumur; h. Obat sakit
tenggorokan; i. Obat lebam; j. Obat anemia; k. Obat laksans/pencahar; l.
Obat mabuk perjalanan; m. Obat malaria; dan/atau n. Obat diare.
• Selain Obat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan
jenis Obat tertentu dan informasi khusus yang harus dicantumkan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
• Pencantuman informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dikecualikan untuk Obat keras, narkotika dan/atau psikotropika yang
ditujukan kepada tenaga kesehatan

23. Pasal 7
Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b
dapat diiklankan melalui: a. media visual; b. media audio; dan/atau c. media
audiovisual
(2) Media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Iklan
yang dipublikasikan melalui: a. surat kabar; b. koran; c. majalah; d. brosur; e.
buletin; f. poster; g. stiker; h. kalender; i. pamflet; j. balon udara; k. display
stand; l. billboard; m. wobbler; n. neon box; o. tampilan statis pada media
daring termasuk media sosial; dan/atau p. media visual lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. • (3) Media audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi Iklan yang dimuat melalui: a. radio; b. rekaman audio pada
media daring termasuk media sosial; c. rekaman audio lainnya;
dan/atau d. media audio lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• (4) Media audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi Iklan yang dimuat melalui: a. televisi; b. bioskop; c.
megatron; d. videotron; e. rekaman video pada media daring
termasuk media sosial; dan/atau f. media audiovisual lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• (5) Media sosial sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf o, ayat
(3) huruf b, dan ayat (4) huruf e diperbolehkan untuk menyediakan
fitur komunikasi 2 (dua) arah antara penyedia Iklan dan masyarakat
sepanjang mencantumkan informasi yang objektif, lengkap dan tidak
menyesatkan sesuai dengan rancangan Iklan yang telah disetujui.

25. • Pasal 8
• (1) Iklan media visual wajib mencantumkan informasi berupa kontak
layanan informasi masyarakat.
• (2) Kontak layanan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan Iklan
• Pasal 9
• Obat keras, narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e hanya dapat diiklankan
melalui media periklanan berupa: a. media cetak ilmiah kedokteran;
dan/atau b. media cetak ilmiah kefarmasian.

26. Bagaimana aturan ttg iklan dan
publikasi apotek,RS, dan fasilitas
pelayanan kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1787/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN
KESEHATAN

27. • Pasal 1
• 1. Iklan Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi persuasif
atau pengenalan/promosi tentang kebijakan, program, dan/atau
pelayanan kesehatan dalam bentuk gambar, suara, dan/atau tulisan
dengan tujuan menarik minat dan memudahkan masyarakat.
• 2. Publikasi Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi melalui
penyebaran informasi dan/atau pengumuman/pernyataan untuk
memperkenalkan/mempromosikan kebijakan dan/atau program
pembangunan kesehatan maupun jasa pelayanan kesehatan di
berbagai media.

28. • 3. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada
lembaga penyiaran yang bersangkutan.
• 4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat termasuk
swasta

29. • 5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.
• 6. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit,
kuratif dan rehabilitatif.
• 7. Media adalah alat dan/atau sarana komunikasi massa yang meliputi
media cetak, media elektronik, maupun media luar ruang.
• 8 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan

30. • Pasal 3
• (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan iklan
dan/atau publikasi pelayanan kesehatan melalui media
• (2) Penyelenggaraan iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan etika iklan dan/atau publikasi yang
diatur dalam kode etik rumah sakit indonesia, kode etik masing-
masing tenaga kesehatan, kode etik pariwara, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

31. • Pasal 4
• (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan iklan
dan/atau publikasi harus memenuhi syarat meliputi: a. memuat
informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat; b. berbasis bukti;
c. informatif; d. edukatif; dan e. bertanggung jawab
• (2) Iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan media luar
ruang wajib mencantumkan nama dan alamat fasilitas pelayanan
kesehatan serta tanggal publikasi

32. • Pasal 5
• Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila
bersifat:
• a. menyerang dan/atau parner yang bercita rasa buruk seperti merendahkan
kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan;
• b. memberikan informasi atau peryataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu
dan menyesatkan;
• c memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang tidak
dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau menciptakan
pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan;
• d. membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, atau mencela
mutu pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

33. • e memuji diri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat
superlatif dan menyiratkan kata “satu-satunya” atau yang bermakna
sama mengenai keunggulan, keunikan atau kecanggihan sehingga
cenderung bersifat menyesatkan;
• f memublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan
kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh
masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan
keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau
belum terbukti:
• g. mengiklankan pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan
yang fasilitas pelayanan kesehatannya tidak berlokasi di negara
Indonesia:
• h. mengiklankan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga
kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki
izin;

34. • i. mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan
keamanan;
• j. mengiklankan susu formula dan zat adiktif;
• k. mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam
majalah atau forum ilmiah kedokteran;
• I. memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat
mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut;

35. • m. mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun termasuk
pemberian potongan harga (diskon), imbalan atas pelayanan
kesehatan dan/ atau menggunakan metode penjualan multi-level
marketing:
• n. memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media
massa; dan
• o. menggunakan gelar akademis dan/atau sebutan profesi di bidang
kesehatan.

36. • Pasal 6
Iklan dan/atau publikasi mengenai obat dalam pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pasal 7
• (1) Iklan pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media.
• (2) Publikasi pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media dalam bentuk antara lain
berita, banner, tulisan berjalan, artikel, atau features.
• Pasal 8
• (1) Tenaga kesehatan dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan,
perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kecuali dalam iklan layanan masyarakat.
• (2) Tenaga kesehatan dapat melakukan publikasi atas pelayanan kesehatan dan penelitian
kesehatan dalam majalah kesehatan atau forum ilmiah untuk lingkungan profesi

37. • Pasal 9
• (1) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah iklan
promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah masyarakat untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS) atau mendukung program pemerintah dan tidak bersifat
komersiil.
• (2) Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. program
pengentasan masalah kesehatan yang bersifat permanen di daerah tertinggal, daerah
perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah kurang diminati; b. program pemberantasan
penyakit; c. program keluarga berencana; d. program promotif dan preventif saintifikasi
jamu; dan/atau e. program peduli kemanusiaan dan bencana.
• (3) Iklan layanan masyarakat tidak boleh memperlihatkan merek dagang, alat kesehatan,
perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

38. • Pasal 10
• Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan
melalui internet, tidak boleh digunakan sebagai sarana konsultasi
medis jarak jauh (telemedicine)