Dokumen tersebut merupakan laporan akhir penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kota Padangsidimpuan tahun 2015-2019. Laporan ini memuat profil kota Padangsidimpuan yang terdiri dari wilayah administrasi, sejarah singkat, potensi wilayah, dan sarana transportasi di kota tersebut.
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem pengolahan air limbah setempat menggunakan tangki septik. Tangki septik adalah salah satu teknologi pengolahan air limbah domestik individual yang bekerja secara anaerobik untuk memisahkan padatan dan cairan. Dokumen ini menjelaskan proses yang terjadi di dalam tangki septik serta cara perhitungan dan penentuan dimensi tangki septik berdasarkan jumlah pemakai dan standar yang berlaku.
Metode pengukuran dan penentuan sampel timbulan sampah meliputi pengukuran langsung, analisis beban-hitungan, analisis berat-volume, dan analisis keseimbangan bahan. Sampel ditentukan secara acak proporsional berdasarkan strata lokasi dan sosial ekonomi. Jumlah sampel minimum ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan ketidakpastian yang dapat diterima. Komposisi dan jumlah timbulan sampah dihitung berdasarkan penguk
Dokumen tersebut membahas proyeksi kebutuhan air bersih di suatu kota untuk 20 tahun ke depan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan air domestik dan non-domestik, serta metode proyeksi penduduk untuk menentukan kebutuhan air di masa mendatang.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdiri dari pengertian drainase perkotaan, fungsi drainase perkotaan, prinsip dasar drainase perkotaan, sarana dan prasarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa. Juga membahas tata cara operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebutuhan air irigasi untuk tanaman pertanian. Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan air irigasi antara lain jenis tanaman, cara pemberian air, jenis tanah, iklim, dan evapotranspirasi tanaman. Kebutuhan air irigasi dihitung dengan memperhatikan parameter seperti kebutuhan air tanaman, perkolasi, penggantian lapisan air, dan curah hujan efektif.
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspalAngga Nugraha
ditulis oleh Angga Nugraha, ST
alumni Teknik Sipil dan Lingkungan
Tulisan ini mengenai tata cara pengetesan core drill pada pekerjaan jalan beraspal untuk mengukur ketebalan lapisan aspal tersebut.
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem pengolahan air limbah setempat menggunakan tangki septik. Tangki septik adalah salah satu teknologi pengolahan air limbah domestik individual yang bekerja secara anaerobik untuk memisahkan padatan dan cairan. Dokumen ini menjelaskan proses yang terjadi di dalam tangki septik serta cara perhitungan dan penentuan dimensi tangki septik berdasarkan jumlah pemakai dan standar yang berlaku.
Metode pengukuran dan penentuan sampel timbulan sampah meliputi pengukuran langsung, analisis beban-hitungan, analisis berat-volume, dan analisis keseimbangan bahan. Sampel ditentukan secara acak proporsional berdasarkan strata lokasi dan sosial ekonomi. Jumlah sampel minimum ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan ketidakpastian yang dapat diterima. Komposisi dan jumlah timbulan sampah dihitung berdasarkan penguk
Dokumen tersebut membahas proyeksi kebutuhan air bersih di suatu kota untuk 20 tahun ke depan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan air domestik dan non-domestik, serta metode proyeksi penduduk untuk menentukan kebutuhan air di masa mendatang.
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Terdiri dari pengertian drainase perkotaan, fungsi drainase perkotaan, prinsip dasar drainase perkotaan, sarana dan prasarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa. Juga membahas tata cara operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebutuhan air irigasi untuk tanaman pertanian. Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan air irigasi antara lain jenis tanaman, cara pemberian air, jenis tanah, iklim, dan evapotranspirasi tanaman. Kebutuhan air irigasi dihitung dengan memperhatikan parameter seperti kebutuhan air tanaman, perkolasi, penggantian lapisan air, dan curah hujan efektif.
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspalAngga Nugraha
ditulis oleh Angga Nugraha, ST
alumni Teknik Sipil dan Lingkungan
Tulisan ini mengenai tata cara pengetesan core drill pada pekerjaan jalan beraspal untuk mengukur ketebalan lapisan aspal tersebut.
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas kriteria teknis dan non-teknis yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kriteria teknisnya meliputi jarak minimum IPAL dari pemukiman, topografi lahan, kualitas badan air penerima, tingkat bahaya banjir, dan jenis tanah. Sedangkan kriteria non-teknisnya adalah legalitas lahan, batas administrasi, dan tata guna lahan. Dokumen ini bertuju
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan LumpurJoy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Standar ini mengatur tentang tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air yang mencakup kriteria perencanaan, kapasitas instalasi, unit operasi, dan persyaratan lainnya untuk menghasilkan unit paket instalasi pengolahan air yang optimal dengan kapasitas hingga 50 L/detik.
Pemilihan Teknologi dan Sistem Pengolahan Air Limbah untuk IPAL Kawasan/KotaJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan LumpurJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara FisikJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Analisa Koefisien Limpasan pada Persamaan Rasional untuk Menghitung Debit Ban...Dian Werokila
Dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek teknik sipil yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan air, dibutuhkan suatu analisis hidrologi, sehingga dalam mendesain serta menganalisis faktor-faktor utama dalam pelaksanaan suatu proyek seperti keamanan dan nilai ekonomis, aspek hidrologi tidak dapat diabaikan.
Seorang perencana harus dapat merencanakan bangunan air yang secara optimal mampu untuk mempertahankan kekuatan dan umur bangunan itu sendiri, sehingga dalam periode penggunaannya, bangunan tersebut diharapkan dapat dilalui dengan aman oleh banjir yang terjadi sampai ketinggian debit maksimum tanpa adanya kerusakan pada bangunan tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah berapa besar debit yang harus disalurkan melalui bangunan yang besarnya tidak tentu dan berubah-ubah karena adanya banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu perhitungan hidrologi khususnya analisis banjir rancangan.
Analisis hidrologi digunakan untuk memperkirakan debit banjir rencana, ada beberapa metode yang digunakan untuk memperkirakan besarnya debit banjir rencana mulai dari metode Rasional yang cukup sederhana sampai dengan metode yang sangat kompleks yang kemudian telah dikembangkan untuk disesuaikan dengan kondisi setempat, dikarenakan dari beberapa metode yang ada belum tentu sesuai dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) yang ditinjau. Sehingga dalam memilih metode yang tepat untuk suatu DAS diperlukan kajian yang mendalam agar suatu proyek tersebut aman namun tetap bernilai ekonomis.
Persamaan Rasional merupakan salah satu cara untuk menganalisis debit banjir rencana, namun hasilnya seringkali menghasilkan penyimpangan yang cukup besar sehingga persamaan Rasional dibatasi untuk daerah dengan luas daerah aliran sungai yang kecil, yaitu kurang dari 300 ha (Goldman et.al.,1986).
Metode Rasional dikembangkan berdasarkan asumsi dalam penerapannya bahwa koefisien limpasan (C) dianggap sama untuk berbagai frekuensi hujan dan hanya dapat dihitung nilai debit puncaknya saja, volume dan waktu lamanya hidrograf banjir naik dan turun tidak dapat ditentukan.
Salah satu variabel dalam persamaan Rasional adalah koefisien limpasan (C) , faktor ini merupakan variabel yang paling menentukan hasil perhitungan debit banjir. Koefisien limpasan (C) didefinisikan sebagai perbandingan antara debit puncak aktual dengan debit puncak yang mungkin terjadi. Harga C berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan pada faktor-faktor yang bersangkutan dengan aliran permukaan di dalam sungai, terutama kelembaban tanah, sehingga pemilihan harga koefisien limpasan (C) yang tepat memerlukan pengalaman hidrologi yang luas.
Dengan didasari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian pada suatu daerah aliran sungai agar pemilihan harga koefisien limpasan (C) pada persamaan Rasional terhadap hidrograf satuan terukur suatu daerah aliran sungai tepat sesuai dengan kondisi DAS, penelitian ini dalam bentuk tugas ak
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretYahya M Aji
Metode Storet merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu air, yang tentunya mengacu pada baku mutu yang sesuai dengan peruntukannya. Materi mata kuliah pengolahan kualitas air.
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan sumber daya air di Indonesia, termasuk banjir, kelangkaan air, dan penurunan kualitas air. Dokumen tersebut menjelaskan sebab-akibat permasalahan tersebut dan solusi-solusi untuk mengatasinya seperti pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi, dan kesadaran masyarakat.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau. Suku Sakai merupakan penduduk asli yang masih ditemukan di beberapa desa di Kecamatan Mandau dan Minas, Bengkalis. Jumlah suku Sakai yang belum dibina mencapai 3.705 jiwa atau 741 kepala keluarga yang tersebar di beberapa desa. Kehidupan suku Sakai umumnya bergantung pada pertanian dan pengumpulan hasil hutan serta
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli TengahBrhu Corp
Tapanuli Tengah adalah kabupaten di Sumatera Utara yang mayoritas wilayahnya berbukit dan berbatasan dengan laut. Ekonomi utamanya adalah pertanian dan perikanan, terutama penangkapan ikan tuna. Kabupaten ini memiliki potensi besar untuk investasi di sektor perikanan dan tambak udang.
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas kriteria teknis dan non-teknis yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kriteria teknisnya meliputi jarak minimum IPAL dari pemukiman, topografi lahan, kualitas badan air penerima, tingkat bahaya banjir, dan jenis tanah. Sedangkan kriteria non-teknisnya adalah legalitas lahan, batas administrasi, dan tata guna lahan. Dokumen ini bertuju
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan LumpurJoy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Standar ini mengatur tentang tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air yang mencakup kriteria perencanaan, kapasitas instalasi, unit operasi, dan persyaratan lainnya untuk menghasilkan unit paket instalasi pengolahan air yang optimal dengan kapasitas hingga 50 L/detik.
Pemilihan Teknologi dan Sistem Pengolahan Air Limbah untuk IPAL Kawasan/KotaJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan LumpurJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara FisikJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Analisa Koefisien Limpasan pada Persamaan Rasional untuk Menghitung Debit Ban...Dian Werokila
Dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek teknik sipil yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan air, dibutuhkan suatu analisis hidrologi, sehingga dalam mendesain serta menganalisis faktor-faktor utama dalam pelaksanaan suatu proyek seperti keamanan dan nilai ekonomis, aspek hidrologi tidak dapat diabaikan.
Seorang perencana harus dapat merencanakan bangunan air yang secara optimal mampu untuk mempertahankan kekuatan dan umur bangunan itu sendiri, sehingga dalam periode penggunaannya, bangunan tersebut diharapkan dapat dilalui dengan aman oleh banjir yang terjadi sampai ketinggian debit maksimum tanpa adanya kerusakan pada bangunan tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah berapa besar debit yang harus disalurkan melalui bangunan yang besarnya tidak tentu dan berubah-ubah karena adanya banjir. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu perhitungan hidrologi khususnya analisis banjir rancangan.
Analisis hidrologi digunakan untuk memperkirakan debit banjir rencana, ada beberapa metode yang digunakan untuk memperkirakan besarnya debit banjir rencana mulai dari metode Rasional yang cukup sederhana sampai dengan metode yang sangat kompleks yang kemudian telah dikembangkan untuk disesuaikan dengan kondisi setempat, dikarenakan dari beberapa metode yang ada belum tentu sesuai dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) yang ditinjau. Sehingga dalam memilih metode yang tepat untuk suatu DAS diperlukan kajian yang mendalam agar suatu proyek tersebut aman namun tetap bernilai ekonomis.
Persamaan Rasional merupakan salah satu cara untuk menganalisis debit banjir rencana, namun hasilnya seringkali menghasilkan penyimpangan yang cukup besar sehingga persamaan Rasional dibatasi untuk daerah dengan luas daerah aliran sungai yang kecil, yaitu kurang dari 300 ha (Goldman et.al.,1986).
Metode Rasional dikembangkan berdasarkan asumsi dalam penerapannya bahwa koefisien limpasan (C) dianggap sama untuk berbagai frekuensi hujan dan hanya dapat dihitung nilai debit puncaknya saja, volume dan waktu lamanya hidrograf banjir naik dan turun tidak dapat ditentukan.
Salah satu variabel dalam persamaan Rasional adalah koefisien limpasan (C) , faktor ini merupakan variabel yang paling menentukan hasil perhitungan debit banjir. Koefisien limpasan (C) didefinisikan sebagai perbandingan antara debit puncak aktual dengan debit puncak yang mungkin terjadi. Harga C berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan pada faktor-faktor yang bersangkutan dengan aliran permukaan di dalam sungai, terutama kelembaban tanah, sehingga pemilihan harga koefisien limpasan (C) yang tepat memerlukan pengalaman hidrologi yang luas.
Dengan didasari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian pada suatu daerah aliran sungai agar pemilihan harga koefisien limpasan (C) pada persamaan Rasional terhadap hidrograf satuan terukur suatu daerah aliran sungai tepat sesuai dengan kondisi DAS, penelitian ini dalam bentuk tugas ak
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretYahya M Aji
Metode Storet merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu air, yang tentunya mengacu pada baku mutu yang sesuai dengan peruntukannya. Materi mata kuliah pengolahan kualitas air.
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan sumber daya air di Indonesia, termasuk banjir, kelangkaan air, dan penurunan kualitas air. Dokumen tersebut menjelaskan sebab-akibat permasalahan tersebut dan solusi-solusi untuk mengatasinya seperti pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi, dan kesadaran masyarakat.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau. Suku Sakai merupakan penduduk asli yang masih ditemukan di beberapa desa di Kecamatan Mandau dan Minas, Bengkalis. Jumlah suku Sakai yang belum dibina mencapai 3.705 jiwa atau 741 kepala keluarga yang tersebar di beberapa desa. Kehidupan suku Sakai umumnya bergantung pada pertanian dan pengumpulan hasil hutan serta
Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapanuli TengahBrhu Corp
Tapanuli Tengah adalah kabupaten di Sumatera Utara yang mayoritas wilayahnya berbukit dan berbatasan dengan laut. Ekonomi utamanya adalah pertanian dan perikanan, terutama penangkapan ikan tuna. Kabupaten ini memiliki potensi besar untuk investasi di sektor perikanan dan tambak udang.
REKAN JEJAK PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2013ALI YASIN
Dokumen tersebut merupakan profil PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat. Mencakup sejarah, geografi, demografi, tingkat kemiskinan, dan implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat dari tahun 2007 hingga 2012 yang meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga desa. Jawa Barat memiliki 26 kabupaten/kota
Surat tugas ini menugaskan 14 orang untuk melakukan monitoring dan evaluasi dana BOS, PIP dan DAK di sekolah-sekolah di Kabupaten Sukabumi pada tanggal 28-30 November 2018. Surat ini mencantumkan daftar nama pengawas beserta sekolah yang akan mereka awasi.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai provinsi Sumatera Utara, mencakup lokasi, luas wilayah, pulau-pulau, hutan, pemerintahan, pembagian administratif, demografi, etnis, bahasa, agama, sumber daya alam, pertanian, arsitektur tradisional, tarian tradisional, kerajinan tradisional, dan makanan khas Sumatera Utara.
Nama : Jepri Nainggolan
NIM : 101611080
Kelas : 2C/RTU
Provinsi Sumatera Utara terletak di Pulau Sumatera dan memiliki luas wilayah 71.680 km2 dengan 25 kabupaten dan 8 kota.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Desa Pada, meliputi:
1. Sejarah berdirinya Desa Pada dari semula menjadi rukun kampung hingga menjadi desa definitif
2. Struktur organisasi pemerintahan Desa Pada beserta jabatan-jabatannya
3. Kondisi geografis Desa Pada sebagai salah satu desa di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
Perencanaan usaha BUM Desa Motekar Desa Pagandon 2021-2025 bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai unit usaha seperti pasar desa, industri rumah tangga, perdagangan, jasa telekomunikasi dan e-commerce, serta perkreditan. Sumber dana berasal dari tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, dan kerjasama usaha; yang akan digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
Docrpijm 1501490783 bab_2_profil_rpijm_psp_rev02
1. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 1
Bab 2.
PROFIL KOTA
PADANGSIDIMPUAN
2.1. WILAYAH ADMINISTRASI
Kota Padangsidimpuan terletak pada garis 01o 08’ 07’’ - 01o 28’ 19’’ Lintang
Utara dan 99o 13’ 53’’ - 99o 21’ 31’’ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260
sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km
dari Kota Medan - Ibukota Propinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota
terluas di bagian barat Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota
Padangsidimpuan mencapai 159,31 km2 atau setara dengan 0.2 % dari luas
wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit
serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Posisi Kota
Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis,
karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai
pusat pertumbuhan, yaitu:
Jalur Barat : menuju Medan - Ibukota Propinsi Sumatera Utara, terdapat dua
jalur yaitu melalui Sibolga dan Sipirok.
Jalur Selatan : menuju Panyabungan Ibukota Mandailing Natal, dan ke
Propinsi Sumatera Barat.
Jalur Timur: menuju Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, ke Kota
Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terhubung dengan Trans
Sumatera Highway yang dapat menghubungkan semua Ibukota Propinsi di
pulau Sumatera dan ke pulau Jawa.
Batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidimpuan dapat diuraikan
sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten
Tapanuli Selatan
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten
Tapanuli Selatan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten
Tapanuli Selatan
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten
Tapanuli Selatan
2. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 2
Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan
3. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 3
Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri atas 6 kecamatan,
yaitu:
1. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
2. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
5. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
6. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Serta 37 kelurahan dan 42 desa. Selanjutnya wilayah administrasi paling rendah
adalah lingkungan dan dusun. Secara keseluruhan, jumlah lingkungan/dusun
di Kota Padangsidimpuan mencapai 265 lingkungan/dusun.
Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri dari 32 (tiga
puluh dua) SKPD yaitu :
1. Inspektorat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
5. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah
9. Rumah Sakit Umum Daerah
10.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
11.Dinas Pekerjaan Umum Daerah
12.Dinas Pendidikan Daerah
13.Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar
14.Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran
15.Dinas Kesehatan Daerah
16.Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
17.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
18.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20.Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
21.Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan
22.Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan
23.Sekretariat Korpri
24.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
25.Kantor Kesbang, Politik
26.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
27.Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan
28.Kantor Camat Padangsidimpuan Utara
29.Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua
30.Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara
31.Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru
32.Kantor Camat Padangsidimpuan Angkola Julu
4. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 4
Pembagian wilayah kecamatan Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan
yaitu :
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padangsidimpuan
No. Kecamatan
Luas
Wilayah
(km2)
RasioTerhadap
Total (%)
Jumlah
Desa/
Kelurahan
1. Kec. Padangsidimpuan Selatan 19,27 12,10 12
2. Kec. Padangsidimpuan Utara 14,98 9,40 16
3. Kec. Padangsidimpuan
Hutaimbaru
22,64 14,21 10
4. Kec. Padangsidimpuan Angkola
Julu
22,90 14.37 8
5. Kec. Padangsidimpuan
Batunadua
41,82 26,25 15
6. Kec. Padangsidimpuan
Tenggara
37,70 23,67 18
Jumlah/ Total 159,31 100,00 7
Sumber: RTRW Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2033
2.2. POTENSI WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
2.2.1. SEJARAH PADANGSIDIMPUAN
Sekitar tahun 1700, Padangsidimpuan merupakan lokasi dusun kecil yang
sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut
“Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian
yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, di
pinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo,
salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng
Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang
dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi
oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng
Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang
(sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap
transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga
barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di
Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang
dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun
1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District
Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras
West Kust berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906,
Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli. Pada masa awal
kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan pusat pemerintahan,
dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten
Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal,
Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-
Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956. Dalam ringkasan sejarah tahun 1879 di
Padangsidimpuan didirikan Kweek School (Sekolah Guru) yang dipimpim oleh
Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia.
Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh. Salah seorang
5. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 5
lulusan ini ialah RAJIUN HARAHAP Gelar Sutan Hasayangan, penggagas
berdirinya INDISCHE VEERIGINING sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan
Indonesia di Negeri Belanda dan merupakan Organisasi pertama yang
berwawasan SEJARAH SINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN. RAJIUN HARAHAP
yang lahir di Batunadua tanggal 30 Oktober 1879. Juga menggagas
pengumpulan dana studi bagi guru-guru yang akan disekolahkan ke Negeri
Belanda. Dari sejarah Kota Padangsidimpuan ini dapat disimpulkan, bahwa
peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintahan,
pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan. Kronologis
Pembentukan Kota Padangsidimpuan Melalui aspirasi masyarakat serta
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992
Kota Administratif Padangsidimpun diusulkan menjadi Kota Madya Daerah
Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailaing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.
Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui :
1. Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember
2000,
2. Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25
Januari 2001, serta
3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari
2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang
menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang
pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh
Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian
pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidimpuan menjadi kota
oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik
sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan.
Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar
11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari
58 desa dan 20 kelurahan. Kelima kecamatan tersebut adalah:
1. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
5. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui
Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota
Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota
Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha. Melalui Peraturan Daerah Kota
Padangsidimpuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan
Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun
2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi
Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan maka Kota Padangsidimpuan
dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.
6. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 6
Realisasi pembentukan Kecamatan Angkola Julu tertuang dalam Berita Acara
Nomor 136/2785/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Penyerahan Sebagian
Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua kepada Padangsidimpuan Angkola Julu. Sehingga
jumlah kecamatan di Kota Padangsidimpuan menjadi 6 kecamatan, dengan
nama kecamatan sebagai berikut:
1. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
3. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
4. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
5. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
6. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.
2.2.2. TRANSPORTASI
Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan
mendorong roda perekonomian. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan
mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke
daerah lain. Panjang jalan di seluruh Kota Padangsidimpuan pada tahun 2015
mencapai 536,96 km yang terbagi atas jalan Nasional (26,26 km), jalan Propinsi
(35,70 km) dan jalan Kota (475 km).
Table 2.2. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi, 2015 (Km)
Kondisi Negara Provinsi Kab/Kota Desa
Baik 20,26 10,00 323,00 -
Sedang 2,00 5,00 29,00 -
Rusak 4,00 5,00 30,66 -
Rusak Berat - 15,70 92,35 -
Tidak Dirinci - - - -
Jumlah 26,26 35,70 475,00 -
2014 26,26 35,70 475,00 78,00
2013 26,26 35,70 475,00 -
2012 26,26 35,70 475,00 -
2011 26,26 35,70 475,00 120,00
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Padangsidimpuan
Tabel 2.3. Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Jenis
Permukaan dan Kecamatan, 2015 (Km)
Kecamatan Aspal Kerikil Tanah Tidak Dirinci Jumlah
Padangsidimpuan Tenggara 62,00 2,00 4,01 - 68,01
Padangsidimpuan Selatan 60,00 4,00 8,32 - 72,32
Padangsidimpuan Batunadua 45,00 5,00 25,26 - 75,26
Padangsidimpuan Utara 105,00 2,00 30,71 - 137,71
Padangsidimpuan Hutaimbaru 50,00 3,66 5,11 - 58,77
Padangsidimpuan Angkola Julu 30,00 14,00 18,94 - 62,94
Jumlah 352,00 30,66 92,35 - 475,00
2014 216,398 160,257 98,345 - 475,00
2013 210,13 175,26 98,35 - 475,09
2012 241,00 45,00 189,01 - 475,01
2011 241,00 45,00 189,01 - 475,00
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Padangsidimpuan
7. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 7
2.2.3. PARIWISATA
Seiring perkembangan Jaman fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap
saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis,
seminar, pesta pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawarah nasional dan
kegiatan lainnya. Jumlah Hotel dan akomodasi lainnya di Kota
Padangsidimpuan sebanyak 26 buah, yang terdiri dari 2 hotel kelas berbintang,
22 kelas melati, dan 2 buah jasa penginapan lainnya. Hotel dan akomodasi
lainnya ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Utara
sebanyak 15, Padangsidimpuan Selatan sebanyak 10 dan Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua sebanyak 1 hotel melati.
Gambar 2.2. Data Kunjungan Wisata ke Kota Padangsidimpuan
Pariwisata unggulan di Kota Padangsidimpuan :
Tor Simarsayang
Tor Simarsayang, merupakan kawasan objek wisata alam favorit di Kota
Padangsidimpuan, terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu, dan Kelurahan
Bonan Dolok Kecamatan Padangsidimpuan Utara, atau sekitar 5 km dari pusat
Kota Padangsidimpuan. Objek wisata ini berada di lokasi perbukitan yang
dipenuhi pepohonan rindang, melewati jalan berliku dan penuh tanjakan
sepanjang 1 km lebih untuk mencapai puncak bukit. Dari puncak bukit kita
bisa menyaksikan pemandangan dan keindahan Kota Padangsidimpuan,
khususnya pada malam hari kita bisa melihat kerlipan lampu-lampu kota dan
cahaya lampu kendaraan.
Gambar 2.3. Tor Simarsayang
8. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 8
Selain tempat rekreasi, jalan menuju objek wisata ini dijadikan masyarakat
Padangsidimpuan sebagai sarana olah raga, khususnya hari minggu yang
dipenuhi banyak orang untuk melaksanakan aktivitas olahraga dan makan
minuman ringan tersaji di kawasan ini.
Agrowisata
Pengembangan Agrowisata sebagai satu bagian dari sektor pariwisata dengan
memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata perlu diperhatikan
dalam mencapai potensi wisata. Kota Padangsidimpuan identik dengan sebutan
Kota Salak karena tidak sedikit kebun salak di daerah ini. Berkat komoditas
salak pula, popularitas daerah yang memisahkan diri dari Kabupaten Tapanuli
Selatan sejak 21 Juni 2001 semakin dikenal di masyarakat luas. Minat
masyarakat maupun wisatawan terhadap buah yang berduri ini semakin
meningkat, bahkan dari tahun ke tahun terus bertambah dan telah merambah
pasar luar negeri.
Perkembangan pengolahan buah salak di kota Padangsidimpuan tidak terlepas
dari pembinaan Dinas Perindag melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan
petani untuk mengolah buah salak menjadi asinan, dodol, sirup, keripik hingga
souvenir. Pengolahan dari buah salak ini dikembangkan untuk tetap menjaga
nilai jual dan memberi nilai tambah bagi petani dan pengrajin sehingga tetap
berminat mengembangkan tanamannya sekaligus menambah pendapatan
warga.
2.3. DEMOGRAFI dan URBANISASI
Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan pada tahun 2015 diperkirakan
mencapai 209.796 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 159,31 km2 maka
kepadatan penduduknya mencapai 1.317 jiwa/km2. Kecamatan
Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan
penduduknya yang mencapai 4.297 jiwa/km2 disusul oleh Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan yang mencapai 3.443 jiwa/km2.
Jumlah rumah tangga di Kota Padangsidimpuan adalah 47.015 rumah tangga
dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,46 orang. Jumlah rumah
tangga paling banyak berada di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu
sebanyak 14.816 rumah tangga sedangkan jumlah rumah tangga paling sedikit
berada di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu yaitu 1.832 rumah tangga.
Gambar 2.4. Kebun Salak sebagai potensi Agrowisata
9. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 9
Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki
dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebesar 94,96 persen. Hal tersebut
berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk
laki-laki sekitar 5,14 persen. Jumlah kepadatan penduduk per kecamatan dapat
terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per
Kecamatan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015
NO KECAMATAN
LUAS
WILAYAH
(KM2)
JUMLAH
PENDUDUK
(JIWA)
KEPADATAN
PENDUDUK
(JIWA/KM2)
1 PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA
37,70 33.495 888
2 PADANGSIDIMPUAN SELATAN 19,27 66.345 3.443
3 PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA
41,82 20.997 502
4 PADANGSIDIMPUAN UTARA 14,98 64.375 4.297
5 PADANGSIDIMPUAN
HUTAIMBARU
22,64 16.431 726
6 PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA
JULU
22,90 8.153 356
JUMLAH/TOTAL 159,31 209.796 1.317
Sumber: RTRW Kota Padangsidimpuan 2013-2033 dan BPS Kota Padangsidimpuan, 2016
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin
Di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015
Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Rasio Jenis
Kelamin
Padangsidimpuan Tenggara 16.150 17.345 33.495 93,11
Padangsidimpuan Selatan 32.620 33.725 66.345 96,72
Padangsidimpuan Batunadua 10.452 10.545 20.997 99,12
Padangsidimpuan Utara 30.895 33.480 64.375 92.28
Padangsidimpuan Hutaimbaru 8.053 8.378 16.431 96.12
Padangsidimpuan Angkola Julu 4.014 4.139 8.153 96,98
Jumlah 102.184 107.612 209.796 94,96
2014 100.642 105.854 206.496 95,08
2013 99.725 104.890 204.615 95,08
2012 96.841 101.968 198.809 94.97
2011 94.347 98.975 193.322 95,32
Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan, 2016
2.4. ISU STRATEGIS SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN
2.4.1. Data Perkembangan PDRB dan Potensi Ekonomi
Kota Padangsidimpuan merupakan kota di Provinsi Sumatera Utara yang
dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan bagi kota-kota di sekitarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, sektor perdagangan merupakan kontributor
terbesar bagi PDRB daerah ini dibanding sektor lainnya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas
nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas
ekonomi dalam suatu wilayah/daerah. Data PDRB tersebut menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan
sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut
10. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 10
menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran
nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu juga dapat dilihat
sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah.
PDRB kota Padangsidimpuan atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar 4,42
trilyun rupiah, meningkat 10,68 persen dibanding dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan atas harga konstan 2010 PDRB kota Padangsidimpuan tahun 2015
sebesar 3,45 trilyun rupiah atau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04
persen dibanding tahun sebelumnya.
Sektor perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor
merupakan sektor yang memberi peranan atau konstribusi yang terbesar
terhadap PDRB tahun 2015 yaitu sebesar 20,87 persen, peranan sektor tersebut
mengalami sedikit kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang
sebesar 0,57 persen.
Gambar 2.5. Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2015
2.4.2. Sosial Masyarakat
Pendidikan
Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan
penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Di
tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun ajaran 2015/2016 ada
sebanyak 95 buah dengan jumlah guru 1.579 orang dan murid sebanyak
26.401 orang. Sementara jumlah sekolah menengah pertama (SMP) ada
sebanyak 25 sekolah dengan jumlah guru 736 orang dan jumlah murid ada
sebanyak 14.427 orang. Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 18 sekolah dengan jumlah guru dan
murid masing-masing 588 orang dan 7.509 orang. Sedangkan jumlah
sekolah, guru dan murid pada Sekolah menengah Kejuruan (SMK) masing-
masing sebanyak 17 sekolah, 526 orang dan 6.663 orang. Pada tahun yang
sama jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikelola oleh
11. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 11
Kementerian Agama di Kota Padangsidimpuan ada sebanyak 7 sekolah
dengan jumlah murid 2.052 dan jumlah guru sebanyak 130 guru.
Tsanawiyah (MTs) ada sebanyak 16 sekolah dengan jumlah guru 303 orang
dan jumlah murid sebanyak 3.055 orang. Pada tingkat Madrasah Aliyah (MA)
jumlah sekolah ada sebanyak 8 sekolah dengan jumlah guru 252 orang dan
jumlah murid sebanyak 1.911 orang.
Rasio murid SD terhadap sekolah yang berarti bahwa setiap sekolah yang ada
di Kota Padangsidimpuan secara rata-rata pada tahun 2015/2016 terdapat
sebanyak 280,86 murid. Sedangkan untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI)
memiliki rasio sebesar 293,14 murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan
SMP, rasio murid terhadap sekolah adalah sebesar 434,46 murid per sekolah.
Sedangkan untuk sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki rasio sebesar
253,44 murid per sekolah. Sementara itu rasio murid sekolah menengah SMA
terhadap sekolah sebesar 417.17 murid per sekolah. Sedangkan untuk
sekolah Madrasah Aliyah (MA) memiliki rasio sebesar 238,88 murid per
sekolah.
Kesehatan
Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama
dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Jumlah rumah sakit yang ada di
Kota Padangsidimpuan tahun 2015 terdiri dari 3 rumah sakit umum, 9
puskesmas, 28 puskesmas pembantu, 14 BPU/rumah bersalin swasta, 22
Poskesdes, 137 Posyandu, 28 Apotek dan 31 toko obat. Jumlah tenaga medis
di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut, jumlah
dokter umum ada sebanyak 31 orang, dokter gigi sebanyak 7 orang, dokter
spesialis sebanyak 12 orang, bidan sebanyak 257 orang, serta perawat
sebanyak 249 orang.
Agama
Mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan beragama Islam yaitu sebesar
184.604 orang. Kemudian penduduk yang beragama Kristen Protestan
sebanyak 17.600 orang, yang beragama Katolik sebanyak 9.412 orang, yang
beragama Budha sebanyak 7.162 orang, sedangkan penduduk yang beragama
Hindu, Konghucu dan Lainnya tidak ada. Sarana ibadah Masjid sebanyak 207
buah, Gereja Kristen sebanyak 64 buah, Gereja Katolik sebanyak 2 buah dan
Vihara sebanyak 1 buah.
Tabel 2.6. Jumlah Pemeluk Agama Dan Sarana Ibadah
di Kota Padangsidimpuan
No Uraian
Tahun
Satuan
2014 2015
1 Jumlah Pemeluk Agama
a. Islam 184.604 184.604 Orang
b. Kristen 17.600 17.600 Orang
c. Katolik 9.412 9.412 Orang
d. Hindu - - Orang
e. Budha 7.162 7.162 Orang
f. Konghucu - - Orang
g. Lainnya - - Orang
2 Sarana Ibadah
a. Masjid 207 207 Buah
12. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 12
No Uraian
Tahun
Satuan
2014 2015
b. Langgar/Mushola 113 113 Buah
c. Gereja Kristen 64 64 Buah
d. Gereja Katolik/Kapel 2 2 Buah
e. Pura/Kuil/Sanggah - - Buah
f. Vihara/Cetya/Klenteng 1 1 Buah
Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan
2.4.3. Data Kondisi Lingkungan Strategis
Topografi
Kondisi fisik topografi Kota Padangsidimpuan sangat beragam mulai dari
datar bergelombang hingga curam. Secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Wilayah yang relatif dasar hingga landai dengan kemiringan lereng
berkisar 0-8 % terdapat seluas ± 4.666,70 Ha atau 34,72 % dari luas total
wilayah Kota. Wilayah ini pada umumnya terdapat pada bagian tengah
Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan
Padangsidimpuan Selatan serta pada areal persawahan yang terdapat di
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
2. Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 8 –15
% terdapat 2.457,56 Ha atau 18,29 % dari luas total Wilayah Kota, yang
terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
3. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 –25 %
terdapat 2 .925 Ha atau 21.76 % dari luas total wilayah Kota, yang terdapat
pada bagian Utara Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
dan Padangsidimpuan Angkola Julu.
4. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 –40 % terdapat
seluas 2.175 Ha atau 16,18 % dari luas total Kota. Daerah ini
umumnya terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kota, seperti
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Tenggara.
5. Wilayah yang terjal dengan kemiringan di atas 40 % terdapat seluas
1.215,66 Ha atau 9,05 % dari luas total wilayah Kota. Daerah ini
merupakan gunung –gunung yang terdapat pada pinggiran dan tengah
Kota.
Geologi
Berdasarkan kondisi fisiknya, Kota Padangsidimpuan merupakan tanah
berbukit. Ketinggian wilayah cukup beragam yang berkisar antara 260 m
sampai dengan 1.100 m dpl dengan kemiringan antara 0 sampai dengan
40 derajat. Kondisi geologi Kota Padangsidimpuan terdiri dari beberapa
jenis batuan yang sebagian besar terdiri dari batuan sedimen dengan
lapisan horizontal, yang luasnya 3.671,17 Ha dan tersebar merata di
beberapa kecamatan di wilayah Kota Padangsidimpuan. Jenis batuan yang
ada di Kota Padangsidimpuan terdiri atas antara lain :
- Batuan endapan baru dan endapan jaman quarterseluas 917,79 Ha yang
penyebarannya hampir di semua kecamatan di Kota Padangsidimpuan,
13. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 13
kecuali di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan.
- Batuan resen seluas 1.835,59 Ha hanya terdapat di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua.
- Batuan vulkanik tersier dan quarter serta batuan beku dalam seluas
458,90 Ha terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
- Batuan sedimen terlipat seluas 458,90 Ha terdapat di Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu.
Di Kota Padangsidimpuan terdapat 5 jenis tanah yang struktur kimianya
berbeda-beda. Jenis tanah aluvium/organosol dan gley humus terdapat
pada bagian wilayah perencanaan yang relatif rendah (datar) merupakan
jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 8.927 Ha. Jenis tanah di Kota
Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :
1. Podsolik Merah Kuning. Jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah
dengan curah hujan 2.500-3.500 mm/thn, terletak pada topografi
bergelombang sampai berbukit-bukit pada elevasi 10-100 m dpl, solumnya
agak tebal (1-2 m) dengan warna merah hingga kuning. Jenis tanah
terdapat hampir di semua kecamatan.
2. Mediteran. Tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800-2.500
mm/thn. Tersebar pada elevasi 0-400 m dpl. Solumnya agak tebal (1-2 m),
erosi sedang hingga besar. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan,
rerumputan, tegalan, kebun buah-buahan.
3. Organosol/Alluvial. Terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak
pada topografi datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah.
Warna tanah kelabu tua atau hitam dan cocok untuk persawahan,
ladang, tambak, palawija dan kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar
di semua kecamatan dalam Kota Padangsidimpuan.
4. Latosol. Tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan
2.000-7.000 mm/thn, dengan bulan kering kurang dari 3 bulan.
Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam (1,5 -10 m)
dengan warna merah coklat hingga kuning. Jenis tanah ini cocok
untuk persawahan, tanaman palawija, sayur-mayur dan buah-buahan,
kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
5. Podsolik Coklat Kelabu. Tanah ini berkembang pada iklim dengan curah
hujan di atas 1.500 mm/thn. Tanpa bulan kering tersebar pada topografi
datar, bergelombang, landai dan berbukit pada elevasi 10 - 2.000 m dpl,
berwarna kelabu, kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Jenis tanah ini
tersebar di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
Klimatologi
Menurut klasifikasi iklim Schmidt Fergusson (1952) Kota Padangsidimpuan
mempunyai type iklim A dan B seperti daerah tropis lainnya, iklim ini
sangat dipengaruhi oleh angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya,
sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musin
kemarau. Seperti umumnya daerah-daerah lain yang berada di kawasan
Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan termasuk daerah yang beriklim
tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan
14. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 14
musim hujan. Suhu udara rata-rata 23,450C dengan jumlah curah hujan
pertahun 2.125 mm dan 129 hari hujan dalam setahun.
2.4.4. Resiko Bencana Alam
Berdasarkan pada potensi bencana Kota Padangsidimpuan, maka ditetapkan
kawasan rawan bencana sebagai berikut.
a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, dengan luas kurang lebih 1.816,39
ha yang meliputi:
- Sebelah barat Kota melalui Desa Simasom, Desa Mompang, Desa Rimba
Soping, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Batang Ayumi Jae,
Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Losung, Kelurahan Wek V, Kelurahan
Aek Tampang, Kelurahan Sihitang, Desa Pal IV Pijorkoling, Desa Purba
Tua, Desa Salambue, Desa Sigulang, Kelurahan Pijorkoling, Desa
Manunggang Julu, Desa Goti dan Desa Manegen;
- sebelah timur Kota melalui Desa Pintu Langit Jae, Desa Simasom, Desa
Mompang, Desa Simatohir, Desa Rimba Soping, Desa Gunung
Hasahatan, Desa Ujung Gurap, Desa Baruas, Desa Siloting, Desa Batang
Bahal, Desa Labuhan Labo, Desa PK Pijorkoling, Desa Labuhan Rasoki
dan Desa Tarutung Baru.
b. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api dengan luas kurang lebih
435,20 Ha. Kawasan rawan bencana ini meliputi wilayah :
- sebagian Desa Pintu Langit Jae, Desa Joring Natobang, Desa Joring
Lombang, Desa Huta Padang dan Desa Lembah Lubuk Raya, dengan
tingkat kerawanan tinggi dan dengan tingkat kawasan rawan sedang
sekitar 5 – 10 Km meliputi sebagian Desa Pintu Langit Jae, Desa Joring
Natobang, Desa Joring Lombang, Desa Huta Padang, Desa Lembah
Lubuk Raya, Desa Simasom, Desa Mompang, Desa Batu Layan, Desa
Lubuk Manik, Desa Singali, Desa Sabungan Jae dan Kelurahan Pal IV
Maria;
- Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas total ± 435,20 Ha.
c. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor dengan tingkat kerawanan tinggi
dengan luas kurang lebih 546, 87 Ha, meliputi:
- Desa Pintu Langit, Desa Simasom, Desa Joring Natobang dan Desa
Mompang di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;
- Desa Partihaman Saroha, Kelurahan Hutaimbaru dan Kelurahan
Panyanggar di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
- Kelurahan Wek VI dan Kelurahan Sidangkal di Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan;
- Desa Manunggang Jae, Desa PK Pijorkoling dan Desa Labuhan Labo di
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara; dan
- Desa Baruas, Desa Ujung Gurap, dan Desa di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua.
Untuk mengurangi dampak resiko bencana alam maka dibuat Ruang Evakuasi
dan jalur penyelamatan. Ruang Evakuasi dan jalur penyelamatan (escape road)
adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian
ke sarana penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam
15. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 15
terutama Gempa, Letusan Gunung api, Kota Padangsidimpuan tidak terlepas
dari bahaya letusan gunung api yang bersumber dari Gunung api Sibual-buali
dan Gunung api Lubuk Raya, kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi
terhadap letusan gunung api tersebut adalah pada bagian utara kota yakni pada
beberapa desa yang berada di Kecamatan Angkola Julu dan Kecamatan Huta
Imbaru dengan pola sebaran melingkar dengan jari-jari sekitar 3 - 4 km dari
pusat erupsi.
Sedangkan kawasan rawan bencana gempa bumi yang termasuk dalam kategori
tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan di sepanjang jalur struktur patahan
yang merupakan sumber terjadinya gempa bumi (radius < 100 m) dan atau
merupakan bidang-bidang lemah yang sangat rentan terhadap goncangan bila
terjadi gempa bumi. Serta menyebar pada batuan yang bersifat lebih lepas,
dimana bila terjadi gempa goncangan akan lebih terasa kuat dibanding dibatuan
yang lebih kompak sehingga tingkat bahaya yang berpotensi bencananya juga
lebih tinggi. Kawasan rawan bencana gempa bumi yang tergolong memiliki
tingkat kerawanan tinggi dan harus dilindungi adalah menyebar di tiap
kecamatan.
Dengan demikian dalam rangka mengantisipasi jika sewaktu-waktu bencana
terjadi bencana sebagaimana disebutkan diatas, maka diperlukan beberapa
strategi penanganan seperti diuraikan berikut:
Mengembangkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai jalur
penyelamatan;
Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan
baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan
sistem kota secara umum; jalur evakuasi bencana tersbut terdiri dari
Koridor Jalan Ompu Sarudak, Koridor Jalan Syeh Mahmud Salim, Koridor
Jalan Tano Hudon (Batunadua-Pokenjior), Koridor Jalan Tor-Simarsayang,
Koridor Jalan Ompu Togalangit, Koridor Jalan Tengku Rizal Nurdin, dan
Koridor Jalan Pijor Koling – Tarutung Baru.
Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara:
pelebaran jalan, perbaikan alignment jalan eksisting, peningkatan kualitas
badan jalan penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan
aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kota;
Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting tersebut dengan rencana
jalur penyelamatan sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan
dapat memitigasi bencana alam;
Pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan: penyadaran publik
(pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi dan sebagainya).
Penampungan tempat korban bencana di SD Sabungan Jae, SMK Taruna,
Perguruan Sari Putra, SMK Negeri 1 dan 2, Terminal Batu Nadua, Kawasan
Perkebunan PTPN III Pijor Koling, Terminal Pal IV Pijor Koling, Stadion H.M
Nurdin, Sarana peribadatan dan Kantor Pemerintah .
Jalur Evakuasi dan Tempat Berkumpul Tanggap Bencana Letusan Gunung api).
Meliputi :
16. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 16
a. Jalur evakuasi I, melalui jalur evakuasi Jalan di Desa Tinjoman – Jalan di
Desa Sabungan julu – Jalan ke kelurahan Losung Batu;
b. Jalur evakuasi II, melalui jalur evakuasi Jalan Desa Hutapadang – Jalan
Lembah Lubuk Manik – Jalan Simarsayang – Jalan Pangkal Dolok;
c. Jalur evakuasi III, melalui jalur evakuasi Jalan Pintu Langit – Jalan
Simasom, Jalan Mompang – Jalan Desa Rimba Soping - Batunadua; dan
d. Jalur evakuasi I dengan jalur evakuasi II dapat dihubungkan dari Jalan
Desa Lubuk Raya - Jalan Desa Huta Padang, Jalur evakuasi II dan Jalur
evakuasi III dapat dihubungkan dengan Jalan Desa Huta Padang – Jalan
Desa Joring Natopbang.
2.4.5 Isu-Isu Strategis Terkait Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta
Karya
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga
diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,
mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian
dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.
a. Bidang Air Minum
Pelayanan
Pelayanan air minum di Kota Padangsidimpuan disediakan oleh :
1. KSO PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Cabang Tapanuli Selatan,
dengan daerah pelayanan meliputi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan
Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
2. PDAM Tirta Ayumi, direncanakan dengan daerah pelayanan meliputi 4
Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua,
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Namun
kondisi eksisting sampai Tahun 2016, baru melayani 6 Kelurahan/Desa
yaitu Desa Palopat Pijorkoling, Desa Salambue, Kelurahan Pijorkoling,
Desa Labuhan Rasoki, di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara serta;
Kelurahan Batunadua Jae dan Kelurahan Batunadua Julu di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua.
Tingkat Cakupan Pelayanan
Jumlah konsumen di kota Padangsidimpuan yang dilayani KSO PDAM
Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Cabang Tapanuli Selatan hingga
pertengahan tahun 2016 adalah 11.075 sambungan. Sementara itu jumlah
konsumen di Kota Padangsidimpuan yang dilayani PDAM Tirta Ayumi hingga
17. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 17
pertengahan tahun 2016 adalah 1.318 sambungan. Dilihat dari tingkat
cakupan pelayanan air minum, Kota Padangsidimpuan baru mencapai
kisaran 26,4% (Rispam Kota Padangsidimpuan, 2016).
Kontinuitas pelayanan
Kontinuitas pendistribusian air minum ke pelanggan baik PDAM Tirta Ayumi
dan KSO Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Cabang Tapanuli Selatan sering
mengalami gangguan sehingga tidak dapat didistribusikan selama 24 jam /
hari.
Tingkat Kehilangan Air
Tingkat Kehilangan air KSO Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Cabang
Tapanuli Selatan yang melayani Padangsidempuan – Kabupaten Tapanuli
Selatan sebanyak 23 %. Tingkat Kebocoran air PDAM Tirta Ayumi sampai
pada akhir Tahun 2015 diperkirakan mencapai 25%.
b. Bidang Sanitasi
Risiko Sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup kesehatan,
bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor
sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Penentuan area berisiko, ditentukan berdasarkan tingkat resiko sanitasi yang
dilakukan dengan berdasarkan data sekunder, hasil penilaian oleh SKPD dan
hasil studi EHRA (Data Primer).
Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder yaitu kegiatan menilai dan
memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa), berdasarkan data yang
tersedia di SKPD terkait sanitasi tentang ketersediaan layanan fasilitas Sanitasi
seperti sumber air bersih, ketersedian dan pengelolaan air ,imbah domestik,
pengelolaan persampahan dan penanganan genangan (drainase), juga meliputi
jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun, jumlah KK miskin; serta
luas genangan.
Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian SKPD yaitu berdasarkan
pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu
SKPD/anggota Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan.
Penentuan area berisiko berdasarkan hasil kajian /studi EHRA meliputi: kondisi
sumber air; pencemaran air limbah domestik; pengelolaan persampahan di
tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku hidup bersih dan sehat
(cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar
sembarangan).
Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder,
penilaian SKPD dan analisis hasil studi EHRA bersasarkan instrumen profil
sanitasi. Berdasarkan survei lapangan, pengamatan, pengetahuan praktis dan
keahlian dari anggota Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan dilakukan
penyesuaian area berisiko sebagai hasil akhir area beriko sanitasi di Kota
Padangsisimpuan.
Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama dan kesepakatan seluruh
anggota Pokja Sanitasi berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut.
18. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 18
Proses penentuan area beresiko dilakukan dengan pengumpulan data pada
setiap kelurahan/desa di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan elaborasi data
sekunder, persepsi SKPD dan data hasil studi EHRA di Kota Padangsidimpuan
diperoleh area berisiko sanitasi sebagai berikut:
Tabel 2.7. Area Berisiko Sanitasi Kota Padangsidimpuan
Tabel Penentuan Area Berisiko Tabel Penentuan Area Berisiko
Kecamatan
Skor Risiko
Sanitasi
(Penyesuaian)
Kecamatan
Skor Risiko
Sanitasi
(Penyesuaian)
Kelrahan / Desa Air
Limbah
Persampahan
Drainase
Kelurahan / Desa
Air
Limbah
Persampahan
Drainase
Padangsidimpuan Tenggara Padangsidimpuan Utara
Kelurahan Sihitang 2,0 1,0 3,0 Kelurahan Wek IV 2,0 2,0 3,0
Desa Palopat Pijor Koling 3,0 1,0 2,0 Kelurahan Wek III 2,0 2,0 3,0
Desa Salambue 2,0 2,0 2,0 Kelurahan Wek II 3,0 3,0 2,0
Desa Sigulang 1,0 1,0 1,0 Kelurahan Wek I 4,0 3,0 2,0
Desa Huta Koje 2,0 2,0 2,0
Kelurahan Batang Ayumi
Julu
2,0 2,0 2,0
Desa Huta Limbong 1,0 1,0 1,0
Kelurahan Batang Ayumi
Jae
2,0 2,0 2,0
Desa Huta Padang 2,0 1,0 2,0 Kelurahan Tobat 1,0 2,0 1,0
Kelurahan Pijor Koling 4,0 4,0 4,0 Kelurahan Tanobato 2,0 2,0 2,0
Desa Goti 2,0 2,0 2,0 Kelurahan Bonan Dolok 1,0 2,0 1,0
Desa Manegen 2,0 2,0 2,0 Kelurahan Sadabuan 2,0 2,0 2,0
Desa Manunggang Jae 1,0 1,0 1,0 Kelurahan Panyanggar 2,0 2,0 2,0
Desa Labuhan Rasoki 3,0 2,0 3,0 Kelurahan Losung batu 2,0 2,0 3,0
Desa Purbatua Pijor Koling 2,0 2,0 2,0 Kelurahan Kantin 3,0 2,0 2,0
Desa Manunggang Julu 2,0 2,0 2,0 Kelurahan Bincar 3,0 2,0 3,0
Desa Tarutung Baru 1,0 1,0 1,0 Kelurahan Timbangan 4,0 3,0 3,0
Desa Huta Lombang 1,0 1,0 1,0 Kelurahan Kayu Ombun 2,0 2,0 2,0
Desa Perkebunan Pijorkoling 1,0 1,0 1,0
Desa Labuhan Labo 2,0 2,0 2,0
Padangsidimpuan
Hutaimbaru
Desa Partihaman Saroha 2,0 1,0 1,0
Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan
Kelurahan Hutaimbaru 2,0 1,0 2,0
Kelurahan Hanopan 2,0 1,0 2,0 Kelurahan Palopat Maria 2,0 2,0 2,0
Kelurahan Sidangkal 2,0 1,0 3,0 Kelurahan Sabungan Jae 2,0 1,0 1,0
Kelurahan Wek VI 4,0 3,0 4,0
Kelurahan Lembah Lubuk
Manik
2,0 1,0 2,0
Kelurahan Ujung Padang 1,0 1,0 2,0
Desa Sabungan
Sipabangun
2,0 1,0 1,0
Kelurahan Aek Tampang 4,0 3,0 4,0 Desa Singali 2,0 1,0 1,0
Kelurahan Padang Matinggi 2,0 2,0 3,0 Desa Huta Padang 2,0 1,0 1,0
Kelurahan Silandit 3,0 2,0 3,0 Kelurahan Lubuk Raya 2,0 1,0 1,0
Kelurahan Wek V 2,0 2,0 2,0 Desa Tinjoman
19. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 19
Tabel Penentuan Area Berisiko Tabel Penentuan Area Berisiko
Kecamatan
Skor Risiko
Sanitasi
(Penyesuaian)
Kecamatan
Skor Risiko
Sanitasi
(Penyesuaian)
Kelrahan / Desa
Air
Limbah
Persampahan
Drainase
Kelurahan / Desa
Air
Limbah
Persampahan
Drainase
Kelurahan Sitamiang 2,0 2,0 3,0
Kelurahan Losung 2,0 2,0 3,0 Angkola Julu
Kelurahan Padang Matinggi
Lestari
1,0 1,0 2,0 Desa Simatohir 2,0 1,0 2,0
Kelurahan Sitamiang Baru 3,0 1,0 3,0 Desa Rimba Soping 2,0 1,0 2,0
Desa Mompang 2,0 1,0 2,0
Padangsidimpuan
Batunadua
Desa Batu Layan 2,0 1,0 2,0
Desa Purwodadi 1,0 1,0 1,0 Desa Joring Lombang 2,0 1,0 2,0
Desa Gunung Hasahatan 1,0 1,0 1,0 Desa Joring Natobang 2,0 1,0 2,0
Desa Ujung Gurap 2,0 1,0 2,0 Desa Simasom 2,0 1,0 2,0
Desa Baruas 1,0 1,0 1,0 Desa Pintu Langit Jae 2,0 1,0 2,0
Desa Aek Bayur 1,0 1,0 1,0
Desa Aek Tuhul 1,0 1,0 1,0
Desa Pudun Jae 1,0 1,0 1,0
Desa Pudun Julu 1,0 1,0 1,0
Desa Siloting 2,0 2,0 2,0
Desa Batang Bahal 1,0 1,0 1,0
Desa Aek Najaji 1,0 1,0 1,0
Desa Bargot Topong 1,0 1,0 1,0
Desa Simirik 1,0 1,0 1,0
Kelurahan Batunadua Jae 2,0 2,0 2,0
Kelurahan Batunadua Julu 2,0 2,0 2,0
Sumber : Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota Padangsidimpuan 2015-2019
Berdasarkan tabel diatas, untuk sektor air limbah, kelurahan / desa yang
termasuk beresiko sangat tinggi sebanyak 5 (lima) Kelurahan / desa yaitu
Kelurahan Pijar Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kelurahan Wek
VI dan Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
Kelurahan Wek I dan Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan
Utara. Sedangkan 74 (Tujuh Puluh Empat) kelurahan/desa lainnya merupakan
area beresiko tinggi, rendah dan sangat rendah. Hal ini disebabkan prasarana
air limbah domestik belum memadai.
Untuk sektor persampahan, jumlah kelurahan/desa yang termasuk wilayah
area beresiko sangat tinggi terdapat 1 (Satu) kelurahan yaitu Kelurahan Pijar
Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Permasalahan yang ditemukan
yakni belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga dan masih ada
masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dibakar
dan dibuang ke drainase.
20. LAPORAN AKHIR
Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padang Sidimpuan 2015-2019
Page | II - 20
Untuk sektor drainase kelurahan/desa yang termasuk wilayah area beresiko
sangat tinggi terdapat 3 (Tiga) kelurahan/desa yaitu Kelurahan Pijar Koling
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kelurahan Wek VI dan Kelurahan Aek
Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Sedangkan 76 (Tujuh Puluh
Enam) kelurahan/desa beresiko tinggi, resiko rendah dan berisiko sngat rendah.
Permasalahan dalam sektor drainase di Kota Padangsidimpuan terlihat belum
adanya data base untuk jaringan drainase di tingkat kota dan juga rendahnya
anggaran dalam pembangunan drainase sekunder dan tersier (lingkungan), dan
juga masih minimnya biaya pemeliharaan drainase. Dan belum adanya
keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase di
Kota Padangsidimpuan.