Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGsHari Prasetyo
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030 sudah disepakati masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencapainya menjadi perhatian dan prioritas program/kegiatan disetiap negara. Sebagai bukti keseriusan Indonesia untuk mencapai SDGs, Presiden RI telah menerbitkan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGsHari Prasetyo
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030 sudah disepakati masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencapainya menjadi perhatian dan prioritas program/kegiatan disetiap negara. Sebagai bukti keseriusan Indonesia untuk mencapai SDGs, Presiden RI telah menerbitkan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
1. PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA Sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) bahwa masyarakat sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui swadaya masyarakat dengan sebaik–baiknya. Dalam prinsip PPK juga disebutkan bahwa masyarakat bertanggung jawab terhadap kesinambungan setiap usulan yang diusulkan, dalam hal ini adalah pelestariannya. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana sangat mengutamakan peran serta masyarakat desa yang dikoordinasi oleh Seksi 6 dari Lembaga Ketahanan Desa atau disingkat LKD (= LKMD/ LPM). Kegiatan ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan (operasional) pemeliharaan prasarana desa yang sudah dibangun, antara lain : jalan desa, Jembatan, penyediaan air bersih, bangunan gedung, pasar, MCK, irigasi dan bangunan sarana ekonomi lainnya