Demokrasi liberal di Indonesia

1. DEMOKRASI LIBERAL BERAKHIR

2. DEKRIT  DEKRIT Bahasa
Latin
DECEMER
E
Mengakhiri /
Memutuskan

3. DEKRIT
 PERINTAH DARI KEPALA NEGARA ATAU KEPALA
PEMERINTAHAN UNTUK MENGAKHIRI ATAU
MEMUTUSKAN SESUATU TERKAIT DENGAN
SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERJALAN

4. DEKRIT  DIKELUARKAN TANGGAL 5 JULI 1959

5. ALASAN
BARU
 SITUASI POLITIK DAN KETIDAKSTABILAN KEAMANAN
DALAM NEGERI SEMAKIN MEMBURUK
 KONFLIK ANTAR PARTAI YANG TERUS MENERUS TERJADI
MENGGANGGU STABILITAS NASIONAL
 PARA POLITISI PARTAI YANG SALING BERBEDA PENDAPAT
SERING BERSIKAP MENGHALALKAN SEGALA CARA AGAR
TUJUAN KELOMPOK/PARTAI TERCAPAI
 UUDS 1950 DENGAN PENERAPAN DEMOKRASI LIBERAL
DIANGGAP TIDAK SESUAI KONDISI MASYARAKAT
INDONESIA
 TERJADI SEJUMLAH PEMBERONTAKAN DI BERBAGAI
WILAYAH YANG SEMAKIN MENGARAH PADA GERAKAN
SEPARATIS
 SERING TERJADINYA PERGANTIAN KABINET
MENYEBABKAN PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH
DIRANCANG TIDAK DIJALANKAN SECARA MAKSIMAL.
AKIBATNYA PEMBANGUNAN EKONOMI BERJALAN