Presentasi ini membahas tentang cyberbullying dan pelecehan seksual yang dihadapi perempuan selama bekerja dari rumah akibat pandemi COVID-19. Isu-isu yang diangkat antara lain stalking, pelecehan verbal, dan paksaan seksual melalui video conference. Data menunjukkan bahwa sebagian besar korban tidak melaporkan kasusnya. Rekomendasi yang diajukan meliputi ratifikasi konvensi ILO terkait pelecehan di tempat kerja, kebij
Agita Pasaribu - Bullyid Indonesia - Cyberbullying cases in the COVID-19 outb...Agita Pasaribu
By: Agita Pasaribu, S.H (LL.B)., M.A
Presented at the National's Children Day Celebration of Indonesia, collaboration with KPPPA, Facebook Indonesia, IPPI and Gerakan Sudah Dong.
About Bullyid in Indonesia: http://bullyid.org/
Contact: contact@bullyid.org
Webinar: https://youtu.be/1ZMerUwASJU
Agita Pasaribu - Bullyid Indonesia - Bullying & Cyberbullying at SchoolAgita Pasaribu
Presented by: Agita Pasaribu, S.H.,M.A
Live webinar with POMG SMA Labschool Cibubur
More info about Bullyid Indonesia: http://bullyid.org/
contact@bullyid.org
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan
orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pembatasan fisik dan pembelajaran jarak jauh menyebabkan anak lebih banyak menghabiskan waktunya secara daring. Anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bahaya yang terjadi di ranah daring, salah satunya eksploitasi seksual
Laporan kasus eksploitasi seksual anak online yang diterima NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) dari Maret 2020 (awal physical distancing secara global) hingga April 2020 meningkat dua juta laporan (Forbes, 2020)
Melindungi Anak dari Bahaya Eksploitasi Seksual Selama COVID-19ECPAT Indonesia
Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk merespon COVID-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), kemudian disusul dengan penerbitan INPRES dan sejumlah paket kebijakan untuk merespon dampak COVID-19 secara makro terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Adapun, dampak pernyataan keadaan darurat kesehatan dan pembatasan sosial ini adalah ditutupnya sejumlah sekolah dan diberlakukannya metode belajar dari rumah terhadap seluruh siswa di Indonesia, sehingga anak akan menghabiskan waktu yang lebih banyak di depan komputer, handphone atau tablet yang terhubung dengan jaringan internet.
Berkaitan dengan ditutupnya sekolah, akses ke dunia online akan mengalami peningkatan dan berpotensi timbulnya risiko pada anak/siswa dari segala ancaman baik yang disengaja maupun tidak. Sejumlah kasus eksploitasi seksual dalam skala kecil sudah ditemukan di Thailand dan Philipina. Kasus grooming (bujuk rayu seksual), penyebaran konten pornografi anak, bahkan ajakan untuk sexting (mengirimkan gambar yang tidak senonoh) sudah terjadi di kedua negara tersebut. Thomson Reuters Foundation telah menemukan kasus live streaming sexual abuse pada anak-anak di Philipina.
Selama COVID-19, ECPAT Indonesia sebagai organisasi nasional yang berupaya untuk menghapuskan eksploitasi seksual anak, merekomendasikan kepada seluruh orang tua/guru/wali untuk melakukan tindakan pencegahan agar anak tidak menjadi korban eksploitasi seksual.
Agita Pasaribu - Bullyid Indonesia - Cyberbullying cases in the COVID-19 outb...Agita Pasaribu
By: Agita Pasaribu, S.H (LL.B)., M.A
Presented at the National's Children Day Celebration of Indonesia, collaboration with KPPPA, Facebook Indonesia, IPPI and Gerakan Sudah Dong.
About Bullyid in Indonesia: http://bullyid.org/
Contact: contact@bullyid.org
Webinar: https://youtu.be/1ZMerUwASJU
Agita Pasaribu - Bullyid Indonesia - Bullying & Cyberbullying at SchoolAgita Pasaribu
Presented by: Agita Pasaribu, S.H.,M.A
Live webinar with POMG SMA Labschool Cibubur
More info about Bullyid Indonesia: http://bullyid.org/
contact@bullyid.org
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan
orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pembatasan fisik dan pembelajaran jarak jauh menyebabkan anak lebih banyak menghabiskan waktunya secara daring. Anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bahaya yang terjadi di ranah daring, salah satunya eksploitasi seksual
Laporan kasus eksploitasi seksual anak online yang diterima NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) dari Maret 2020 (awal physical distancing secara global) hingga April 2020 meningkat dua juta laporan (Forbes, 2020)
Melindungi Anak dari Bahaya Eksploitasi Seksual Selama COVID-19ECPAT Indonesia
Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk merespon COVID-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), kemudian disusul dengan penerbitan INPRES dan sejumlah paket kebijakan untuk merespon dampak COVID-19 secara makro terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Adapun, dampak pernyataan keadaan darurat kesehatan dan pembatasan sosial ini adalah ditutupnya sejumlah sekolah dan diberlakukannya metode belajar dari rumah terhadap seluruh siswa di Indonesia, sehingga anak akan menghabiskan waktu yang lebih banyak di depan komputer, handphone atau tablet yang terhubung dengan jaringan internet.
Berkaitan dengan ditutupnya sekolah, akses ke dunia online akan mengalami peningkatan dan berpotensi timbulnya risiko pada anak/siswa dari segala ancaman baik yang disengaja maupun tidak. Sejumlah kasus eksploitasi seksual dalam skala kecil sudah ditemukan di Thailand dan Philipina. Kasus grooming (bujuk rayu seksual), penyebaran konten pornografi anak, bahkan ajakan untuk sexting (mengirimkan gambar yang tidak senonoh) sudah terjadi di kedua negara tersebut. Thomson Reuters Foundation telah menemukan kasus live streaming sexual abuse pada anak-anak di Philipina.
Selama COVID-19, ECPAT Indonesia sebagai organisasi nasional yang berupaya untuk menghapuskan eksploitasi seksual anak, merekomendasikan kepada seluruh orang tua/guru/wali untuk melakukan tindakan pencegahan agar anak tidak menjadi korban eksploitasi seksual.
Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Literasi Digital bagi Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Telkom pada tanggal 9 Agustus 2019
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia sejak tahun 2018, telah berhasil menyusun Pedoman Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan hasil assesmen ditingkat kelurahan/desa, yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan, organisasi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hingga ditahun 2019 KPPPA dengan ECPAT Indonesia telah membentuk dan mendampingi 9 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan menjadi Desa bebas dari pornografi anak. Dimana Desa-Desa tersebut bersama masyarakat bahu membahu membangun sistem pencegahan dan penanganan serta perlindungan anak dari pornografi.
Berdasarkan pada keberhasilan tersebut KPPPA dengan ECPAT Indonesia kembali akan melanjutkan program kerjasama di tahun 2021 dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Pornografi anak di Indonesia, dengan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan.
Perkembangan teknologi informasi komunikasi menuntut pengguna untuk bijak dalam menggunakannya. Diperukan etika dalam menggunakan teknologi untuk harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Membesarkan anak di era digital tentunya memiliki tantangan tersendiri, apalagi jika anak mulai mengenal internet. Tentu hal ini akan memberikan pengaruh pada perkembangannya. Namun, sebelum Anda mencoba mengenali buah hati Anda internet, sebaiknya Anda perlu paham apa saja dampak positif dan negatif internet untuk anak. Anda bisa mengetahuinya melalui artikel di bahwa ini yang akan membahas mengenai dampak positif dan negatif internet sampai dampaknya terhadap kesehatan anak.
Untuk file versi pptx (245 MB), pdf (10 MB) dan video clip terkait, silakan unduh di https://s.id/litdigictw | Informasi lebih lanjut silakan hubungi email info@ictwatch.id
Presentasi ini bebas digunakan dengan lisensi Creative Commons BY-NC-SA.
Literasi Digital Cerdas Paham Daring ICT Watch Hoax Hoaks UU ITE Informasi Transaksi Elektronik Ujaran Kebencian Perlindung Anak Child Online Protection Data Pribadi Online Privasi Internet Sehat Indonesia
modul ini dibuat agar para orang tua, komunitas dan masyarakat luas dapat mengetahui secara mendalam tentang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak melalui media daring, peraturan yang berlaku di Indonesia serta hal-hal yang dapat dilakukan mencegah bahaya eskploitasi seksual melalui media daring terjadi pada anak-anak. Sehingga diharapkan, orang tua, komunitas dan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual anak melalui media daring.
Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Literasi Digital bagi Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Telkom pada tanggal 9 Agustus 2019
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia sejak tahun 2018, telah berhasil menyusun Pedoman Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan hasil assesmen ditingkat kelurahan/desa, yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan, organisasi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hingga ditahun 2019 KPPPA dengan ECPAT Indonesia telah membentuk dan mendampingi 9 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan menjadi Desa bebas dari pornografi anak. Dimana Desa-Desa tersebut bersama masyarakat bahu membahu membangun sistem pencegahan dan penanganan serta perlindungan anak dari pornografi.
Berdasarkan pada keberhasilan tersebut KPPPA dengan ECPAT Indonesia kembali akan melanjutkan program kerjasama di tahun 2021 dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Pornografi anak di Indonesia, dengan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan.
Perkembangan teknologi informasi komunikasi menuntut pengguna untuk bijak dalam menggunakannya. Diperukan etika dalam menggunakan teknologi untuk harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Membesarkan anak di era digital tentunya memiliki tantangan tersendiri, apalagi jika anak mulai mengenal internet. Tentu hal ini akan memberikan pengaruh pada perkembangannya. Namun, sebelum Anda mencoba mengenali buah hati Anda internet, sebaiknya Anda perlu paham apa saja dampak positif dan negatif internet untuk anak. Anda bisa mengetahuinya melalui artikel di bahwa ini yang akan membahas mengenai dampak positif dan negatif internet sampai dampaknya terhadap kesehatan anak.
Untuk file versi pptx (245 MB), pdf (10 MB) dan video clip terkait, silakan unduh di https://s.id/litdigictw | Informasi lebih lanjut silakan hubungi email info@ictwatch.id
Presentasi ini bebas digunakan dengan lisensi Creative Commons BY-NC-SA.
Literasi Digital Cerdas Paham Daring ICT Watch Hoax Hoaks UU ITE Informasi Transaksi Elektronik Ujaran Kebencian Perlindung Anak Child Online Protection Data Pribadi Online Privasi Internet Sehat Indonesia
modul ini dibuat agar para orang tua, komunitas dan masyarakat luas dapat mengetahui secara mendalam tentang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak melalui media daring, peraturan yang berlaku di Indonesia serta hal-hal yang dapat dilakukan mencegah bahaya eskploitasi seksual melalui media daring terjadi pada anak-anak. Sehingga diharapkan, orang tua, komunitas dan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual anak melalui media daring.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
3. Accurately predicts misconduct
behaviour online and identify symptoms
related to mental health
Immediate mental health support &
legal assistance through chat, phone
& video call
Access to psychologists and
lawyers directly from your
smartphone
Trained volunteers providing mental
health support & legal knowledge
BULLYID App COVIDCare by
BULLYID
Agita Pasaribu - http://bully.id/
Easy and free access through
chat box online
We bring support system closer to
you and encourage you to do
what is needed
What we do
4. Round 1
Type of
Cyberbullying
Flaming
P
Pertengkaran dengan melibatkan kemarahan &
bahasa vulgar yang dilakukan via pesan elektronik.
Harassment
Melontarkan pesan buruk, ancaman, hinaan yang kejam
secara berulang-ulang
Agita Pasaribu - http://bully.id/
Denigration
Tindakan membenci/menghina seseorang di ranah siber
dengan cara mengirim/memuat rumor tertentu untuk
merusak reputasi seseorang
Impersonation
Memalsukan akun atau berpura-pura menjadi orang lain,
kemudian bertindak seperti orang tersebut dengan
menyebarluaskan informasi sensitif yang mengakibatkan
rusaknya reputasi Sorce: @tirta_hudhi's twitter
5. Refers to behaviour by an intimate
partner or ex-partner that causes
physical, sexual or psychological harm,
including physical aggression, sexual
coercion, psychological abuse and
controlling behaviours
Atau ancaman menyebar konten
pribadi ke publik, kerap dilakukan
orang terdekat. Pelaku revenge porn
adalah orang yg memiliki hubungan
dekat dengan korban, ancaman
dengan mengumbar informasi sensitif
ini umumnya dilakukan karena
perasaan balas dendam akibat putus
cinta, ingin menjatuhkan reputasi dan
martabat korban
Sorce: Tribunnews, 2019
Intimate partner
violence against
women
Agita Pasaribu - http://bully.id/
Revenge Porn
Harassment during
working-time
“Millions of women and girls are using video conferences frequently, sometimes
daily, to work and study. According to diverse media outlets, social media posts
and women rights experts, different forms of online violence are on the rise
including stalking, bullying, sexual harassment, and sex trolling. Examples include
unsolicited pornographic videos while they are dialing into a social event via a
virtual chat room.”
COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls, UN Women
6. I received a video call request from my boss at
11 pm for an "urgent matter", but when I
received the call it turned out to be for
something that on a regular day would have
been easily taken care of over an email.
Sorce: Bully.id, 2020
What happened
so far ...
During the lockdown,
many women are worried
about their job security so
they are not sure if they
should speak up or not.
Agita Pasaribu - http://bully.id/
I was asked by my boss over video call if I was
capable of handling work assigned to me as I
seemed "distracted" because of my children
who were playing in the background.
My supervisor asked me to always put my make
up on and wearing tank-top for weekly virtual
meeting.
The women have the
constant dilemma that
they should not be looked
upon as troublemakers
My male colleagues stalking on me on
Instagram, liking all my pictures, sending me
flirting messages through "dm", while we're not
even following each other and never had any
discussions before.
7. Agita Pasaribu - http://bully.id/
85%
perusahaan belum
punya kebijakan
pelecehan seksual
selama WfH
Sorce: Never Okay Project & SAFENet, 2020
86
Korban pelecehan
seksual selama WfH
68
Menyaksikan
pelecehan seksual
30
Pernah menjadi
korban dan saksi
pelecehan seksual
6th-19th April 2020
351 responden
8. Mayoritas korban tidak lapor ke HRD.
94% korban yang tidak percaya HRD akan berpihak dan
melindunginya,
38% merasa HRD tidak akan melakukan apapun.
Agita Pasaribu - http://bully.id/
Sorce: Never Okay Project & SAFENet, 2020
6th-19th April 2020 | Total: 351 responden
Staff Tenaga kontrak Magang
9. Agita Pasaribu - http://bully.id/
Sorce: Never Okay Project & SAFENet, 2020
6th-19th April 2020 | Total: 351 responden
Whatsapp/Line/Telegram (40%)
Social Media Platforms (19%)
Aplikasi Konferensi Video (16%)
Aplikasi Internal Perusahaan (10%)
Email (7%)
Telephone (5%)
SMS (3%)
Sebanyak 78% korban pernah dilecehkan di 2
sampai 7 teknologi komunikasi sekaligus dalam
jangka waktu 1 bulan kerja dari rumah.
Candaan atau lelucon seksual, atau dikirimkan
konten multimedia, seperti foto, video, audio,
pesan teks, atau stiker yang bernuansa seksual
secara non-konsensual.
10. Relevant Laws
UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 30 dan Pasal 35
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 282, Pasal 283, Pasal
532
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 289 sampai dengan
Pasal 296
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27
Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi Pasal 4
ayat 1
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Perlindungan Saksi dan Korban
Pasal 1 ayat (2)
Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015
Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (Hate Speech)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 310, 311, 315, 317 dan
Pasal 318
Agita Pasaribu - http://bully.id/
11. 1
Kementerian Ketenagakerjaan agar segera berkomitmen meratifikasi Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan
Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja agar para pekerja mendapatkan
jaminan perlindungan dari praktik pelecehan seksual, terutama bagi pekerja-pekerja perempuan.
Ratifikasi ini semakin mendesak karena hingga saat ini UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun
RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan tidak mengatur kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.
Recommendations
2 Perusahaan agar segera merancang berbagai inisiatif dan strategi anti pelecehan seksual, terutama untuk
situasi bekerja dari rumah, seperti memulai edukasi risiko pelecehan seksual, membangun instrumen
kebijakan yang berperspektif korban, memperkuat mekanisme pengawasan kerja berbasis sanksi hingga
merancang sistem dan mekanisme pengaduan kasus yang imparsial.
Secara khusus, perusahaan perlu meninjau risiko pelecehan seksual di internal perusahaannya dan menaruh
perhatian besar pada pelecehan seksual berbasis daring.
Perusahaan harus dapat meningkatkan transparency dan openness dalam lingkungan kerja, sehingga ada
sistem reporting yang efektif.
Agita Pasaribu - http://bully.id/
12. Recommendations
Serikat pekerja atau serikat buruh agar mendorong terselenggaranya mekanisme tripartit yang melibatkan
lembaga negara, perusahaan, dan serikat pekerja untuk memastikan keselamatan dan keamanan pekerja yang
bekerja dari rumah, khususnya dari risiko praktik pelecehan seksual.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga perlu menjadi inisiator wadah pelaporan kasus pelecehan seksual yang
memihak pada korban.
3
Pekerja agar mendesak agar perusahaan segera membangun inisiatif anti-pelecehan seksual, dan membangun
solidaritas dengan menolak budaya normalisasi pelecehan.
Pekerja juga secara strategis dapat membentuk koalisi sekutu korban dan saksi aktif dengan mengidentifikasi
risiko-risiko pelecehan seksual selama bekerja dari rumah.
4
5
Agita Pasaribu - http://bully.id/
Perusahaan memberikan benefit berupa layanan konseling bagi para pekerja sehingga kesehatan mental para
pekerja juga dapat terjaga terutama jika mengalami praktik pelecehan seksual atau abuse of power.
13. "Hurt no one, and don't let
anyone hurt you"
bully.id
BULLY.ID in Indonesia is a charity registered in Indonesia (0377350102014) and incorporated as a non-profit organization
Contact:
agita@bully.id