Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang pesat sehingga semakin kompetitif, dengan semakin banyaknya produk dan lembaga keuangan syariah. Dokumen juga menjelaskan bahwa pematuhan syariah merupakan proses yang harus dilalui lembaga keuangan syariah dalam aktivitas transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penentu kepatuhan syariah adalah pemenuhan syarat sah

1. Kepatuhan pada Syariah
• Perkembangan Perbankan Syariah, BPRS, BMT di
Indonesia sangat pesat, sehingga menjadikan dunia
perbankan syariah, BPRS, BMT semakin kompetitif
• Semakin banyak jenis produk perbankan syariah,
BPRS dan BMT yang berkembang, sehingga perlu
lebih selektif kepada jenis-jenis produk lembaga
keuangan syariah tersebut.
• Semakin banyaknya perbankan konvensional
membuka cabang syariah dengan persiapan kualitas
sumber daya manusia yang terbatas.
• Ditemukan kasus tidak patuh pada syariah pada
beberapa bank, BPRS, BMT jenis produk tertentu.
1

2. Pemahaman Pematuhan Syariah
• Pematuhan Syariah iaitu suatu proses dan prosedur yang
harus dilalui oleh institusi perbankan syariah, BPRS, dalam
aktivitas mu’amalahnya dengan berpedoman kepada prinsipprinsip syariah.
• Proses dan Prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas sesuai
dengan ketetapan yang dibuat untuk mencapai
kesempurnaan dalam suatu perikatan (akad) transaksi.
• Aktivitas mu’amalah ialah aktivitas antara manusia satu
dengan manusia lainnya dalam kerjasama untuk mencapai
karunia (Rizki) dari Allah SWT.
• Prinsip-prinsip syariah yaitu suatu pedoman, aturan dalam
bentuk undang-undang, standar, ataupun ketetapan yang
berdasarkan kepada petunjuk dalam Al-Qur’an dan AlHadits.
2

3. Penentu Kepatuhan pada Syariah
• Terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu transaksi
• Terpenuhinya prinsip-prinsip syariah yang
mendasari suatu transaksi.
• Proses dan prosedur yang benar sesuai peraturan
yang berlaku.
• Pencatatan dan dokumentasi yang benar dan tepat
waktu.
• Pengungkapan (disclosure) pelaporan secara
transparan dan lengkap.
• Pertanggungjawaban (responsibility) kepada Allah
SWT dan kepada Stake Holder.
• Mudah dipahami oleh pemakai laporan, oleh itu
mesti memenuhi aspek harmonisasi laporan.
3