Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur pelaksanaan teknis surveilans gizi di Indonesia untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dan kebijakan perbaikan gizi. Surveilans gizi dilaksanakan secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data masalah dan program gizi secara berkala. Pelaksanaannya didukung sum

1. BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.699, 2019 KEMENKES. Surveilans Gizi. Pelaksaan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan surveilans
gizi dalam rangka pengambilan keputusan dan
penyusunan kebijakan perbaikan gizi, perlu mengatur
pelaksanaan teknis surveilans gizi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
www.peraturan.go.id

2. 2019, No. 699 -2-
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI.
Pasal 1
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang
sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi
masyarakat dan indikator pembinaan gizi.
www.peraturan.go.id

3. 2019, No. 699
-3-
2. Faktor Risiko adalah hal-hal yang mempengaruhi atau
berkontribusi terhadap terjadinya masalah gizi di
masyarakat.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.
4. Pengelola Program Gizi adalah unit kerja struktural atau
fungsional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kegiatan surveilans gizi.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab untuk menyelenggarakan Surveilans Gizi secara
terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.
(2) Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Program Gizi di
Puskesmas, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota,
dinas kesehatan daerah provinsi dan kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
(3) Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan gambaran
www.peraturan.go.id

4. 2019, No. 699 -4-
mengenai perubahan pencapaian indikator kinerja
perbaikan gizi secara nasional dan regional.
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan Surveilans Gizi secara teknis
dilaksanakan dengan berbasis indikator masalah gizi
dan kinerja program gizi.
(2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaan teknis Surveilans Gizi juga membutuhkan
indikator lain berupa Faktor Risiko yang mempengaruhi
masalah gizi dan kinerja program gizi.
Pasal 4
(1) Indikator masalah gizi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a. persentase balita berat badan kurang;
b. persentase balita pendek;
c. persentase balita gizi kurang;
d. persentase remaja putri anemia;
e. persentase ibu hamil anemia;
f. persentase ibu hamil risiko Kurang Energi Kronik;
dan
g. persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah.
(2) Indikator kinerja program gizi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a. cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI Eksklusif;
b. cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif;
c. cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet
Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa
kehamilan;
d. cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik yang
mendapat makanan tambahan;
e. cakupan balita kurus yang mendapat makanan
tambahan;
www.peraturan.go.id

5. 2019, No. 699
-5-
f. cakupan remaja putri (Rematri) mendapat Tablet
Tambah Darah;
g. cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD);
h. cakupan balita yang ditimbang berat badannya;
i. cakupan balita mempunyai buku Kesehatan Ibu
Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS);
j. cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya;
k. cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat
badannya dua kali berturut-turut;
l. cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin
A;
m. cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A;
n. cakupan rumah tangga mengonsumsi garam
beriodium; dan
o. cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat
perawatan.
(3) Indikator lain berupa Faktor Risiko yang mempengaruhi
masalah gizi dan kinerja program gizi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. kemiskinan;
b. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi;
c. praktik pengasuhan anak yang kurang tepat;
dan/atau
d. konsumsi makanan bergizi yang rendah.
Pasal 5
(1) Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilakukan dengan
tahapan:
a. pengumpulan data;
b. pengolahan dan analisis data; dan
c. diseminasi.
(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang
digunakan sebagai pedoman dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan
www.peraturan.go.id

6. 2019, No. 699 -6-
program, penentuan tindakan dan pelaksanaan
intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program
gizi.
Pasal 6
(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mendapatkan data
dari Posyandu, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat,
dan/atau sumber data lainnya.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui kegiatan:
a. pemantauan pertumbuhan;
b. pelaporan kasus;
c. pelaporan data rutin;
d. survei; dan/atau
e. kegiatan lainnya.
Pasal 7
(1) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk
menghasilkan informasi yang diperlukan dalam
mendukung program perbaikan gizi.
(2) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan penerapan manajemen data
melalui kegiatan sebagai berikut:
a. perekaman data;
b. validasi;
c. pengkodean;
d. alih bentuk; dan
e. pengelompokan berdasarkan tempat, waktu dan
orang.
Pasal 8
(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c dilakukan untuk menyebarluaskan informasi
hasil analisis data terkait program perbaikan gizi kepada
pemangku kepentingan.
www.peraturan.go.id

7. 2019, No. 699
-7-
(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui kegiatan:
a. musyawarah perencanaan pembangunan;
b. lokakarya mini;
c. pertemuan lintas program/lintas sektor; dan/atau
d. forum komunikasi dan koordinasi lainnya.
(3) Selain melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diseminasi dapat dilakukan melalui media
elektronik dan salinan cetak.
Pasal 9
Untuk mendukung pelaksanaan teknis Surveilans Gizi,
kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengembangkan
sistem informasi gizi berbasis teknologi informasi.
Pasal 10
(1) Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi harus didukung
dengan tersedianya:
a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana; dan
c. pendanaan.
(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan tenaga kesehatan yang memiliki
latar belakang pendidikan bidang gizi dan minimal
berijazah Diploma III;
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi penyediaan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk mendukung
pemanfaatan informasi gizi berbasis teknologi informasi.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
www.peraturan.go.id

8. 2019, No. 699 -8-
Pasal 11
Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilaksanakan sesuai
dengan Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 12
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
teknis Surveilans Gizi dilakukan oleh Menteri, kepala
dinas kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan kualitas data dan informasi
Surveilans Gizi; dan
b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
dalam pelaksanaan teknis Surveilans Gizi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. sosialisasi dan advokasi;
b. bimbingan teknis;
c. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia; dan/atau
d. pemantauan dan evaluasi.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id

9. 2019, No. 699
-9-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id

10. 2019, No. 699 -10-
www.peraturan.go.id

11. 2019, No. 699
-11-
www.peraturan.go.id

12. 2019, No. 699 -12-
www.peraturan.go.id

13. 2019, No. 699
-13-
www.peraturan.go.id

14. 2019, No. 699 -14-
www.peraturan.go.id

15. 2019, No. 699
-15-
www.peraturan.go.id

16. 2019, No. 699 -16-
www.peraturan.go.id

17. 2019, No. 699
-17-
www.peraturan.go.id

18. 2019, No. 699 -18-
www.peraturan.go.id

19. 2019, No. 699
-19-
www.peraturan.go.id

20. 2019, No. 699 -20-
www.peraturan.go.id

21. 2019, No. 699
-21-
www.peraturan.go.id

22. 2019, No. 699 -22-
www.peraturan.go.id

23. 2019, No. 699
-23-
www.peraturan.go.id

24. 2019, No. 699 -24-
www.peraturan.go.id

25. 2019, No. 699
-25-
www.peraturan.go.id

26. 2019, No. 699 -26-
www.peraturan.go.id

27. 2019, No. 699
-27-
www.peraturan.go.id

28. 2019, No. 699 -28-
www.peraturan.go.id

29. 2019, No. 699
-29-
www.peraturan.go.id

30. 2019, No. 699 -30-
www.peraturan.go.id

31. 2019, No. 699
-31-
www.peraturan.go.id

32. 2019, No. 699 -32-
www.peraturan.go.id

33. 2019, No. 699
-33-
www.peraturan.go.id

34. 2019, No. 699 -34-
www.peraturan.go.id

35. 2019, No. 699
-35-
www.peraturan.go.id

36. 2019, No. 699 -36-
www.peraturan.go.id

37. 2019, No. 699
-37-
www.peraturan.go.id

38. 2019, No. 699 -38-
www.peraturan.go.id

39. 2019, No. 699
-39-
www.peraturan.go.id

40. 2019, No. 699 -40-
www.peraturan.go.id

41. 2019, No. 699
-41-
www.peraturan.go.id

42. 2019, No. 699 -42-
www.peraturan.go.id

43. 2019, No. 699
-43-
www.peraturan.go.id

44. 2019, No. 699 -44-
www.peraturan.go.id

45. 2019, No. 699
-45-
www.peraturan.go.id

46. 2019, No. 699 -46-
www.peraturan.go.id

47. 2019, No. 699
-47-
www.peraturan.go.id

48. 2019, No. 699 -48-
www.peraturan.go.id

49. 2019, No. 699
-49-
www.peraturan.go.id

50. 2019, No. 699 -50-
www.peraturan.go.id

51. 2019, No. 699
-51-
www.peraturan.go.id

52. 2019, No. 699 -52-
www.peraturan.go.id

53. 2019, No. 699
-53-
www.peraturan.go.id

54. 2019, No. 699 -54-
www.peraturan.go.id

55. 2019, No. 699
-55-
www.peraturan.go.id

56. 2019, No. 699 -56-
www.peraturan.go.id

57. 2019, No. 699
-57-
www.peraturan.go.id

58. 2019, No. 699 -58-
www.peraturan.go.id

59. 2019, No. 699
-59-
www.peraturan.go.id

60. 2019, No. 699 -60-
www.peraturan.go.id

61. 2019, No. 699
-61-
www.peraturan.go.id

62. 2019, No. 699 -62-
www.peraturan.go.id

63. 2019, No. 699
-63-
www.peraturan.go.id

64. 2019, No. 699 -64-
www.peraturan.go.id

65. 2019, No. 699
-65-
www.peraturan.go.id

66. 2019, No. 699 -66-
www.peraturan.go.id

67. 2019, No. 699
-67-
www.peraturan.go.id

68. 2019, No. 699 -68-
www.peraturan.go.id

69. 2019, No. 699
-69-
www.peraturan.go.id

70. 2019, No. 699 -70-
www.peraturan.go.id

71. 2019, No. 699
-71-
www.peraturan.go.id

72. 2019, No. 699 -72-
www.peraturan.go.id

73. 2019, No. 699
-73-
www.peraturan.go.id

74. 2019, No. 699 -74-
www.peraturan.go.id

75. 2019, No. 699
-75-
www.peraturan.go.id

76. 2019, No. 699 -76-
www.peraturan.go.id

77. 2019, No. 699
-77-
www.peraturan.go.id

78. 2019, No. 699 -78-
www.peraturan.go.id

79. 2019, No. 699
-79-
www.peraturan.go.id