CUTI PNS
UNDANG-UNDANG NO5 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017
PERATURAN BKN NO 24 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2020
2.
CUTI
CUTI :
KEADAAN TIDAKMASUK KERJA YANG DIIZINKAN DALAM
JANGKA WAKTU TERTENTU
Cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada
pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan
bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh
pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti diluar
tanggungan negara.
3.
MANFAAT CUTI :
1.PEGAWAI LEBIH PRODUKTIF
2. MEMANGKAS BEBAN BIAYA KESEHATAN
3. MENGURANGI KEMUNGKINAN PEGAWAI BERTINDAK CURANG
TUJUAN CUTI
Tujuan Cuti adalah untuk memberikan
kesempatan istirahat bagi pegawai negeri
sipil dalam rangka menjamin kesegaran
jasmani dan rohaninya
Jadi Cuti ini bertujuan secara umum
demi kepentingan PNS yang
bersangkutan
4.
JENIS-JENIS CUTI DANPELAKSANAAN CUTI
CUTI TAHUNAN
CUTI BESAR
CUTI SAKIT
CUTI MELAHIRKAN
CUTI KARENA ALASAN PENTING
CUTI BERSAMA
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
5.
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
1
2
3
4
Bagi PNSdan CPNS yang telah bekerja secara
terus menerus paling kurang 1 tahun
Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 adalah 12 hari kerja
Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau
calon PNS yang bersangkutan mengajukan secara
tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima
delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
tahunan
Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti tahunan
6.
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
1. Hakatas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam
tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam
tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan
belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam
tahun berjalan
2. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua)
tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan
dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti
tahunan dalam tahun berjalan **
7.
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
Dalam halhak atas cuti tahunan yang akan digunakan ditempat yang
sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebutdapat
ditambahkan untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender
Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun,
apabila kepentingan dinas yang mendesak
Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam
tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk
cuti tahunan dalam tahun berjalan
1
2
3
8.
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
PNS YANGMENDUDUKI JABATAN
GURU PADA SEKOLAH DAN
JABATAN DOSEN PADA PERGURUAN
TUNGGI
BERHAK MENDAPATKAN CUTI
TAHUNAN
9.
CUTI BESAR
Bekerja palingsingkat 5 tahun
terus menerus berhak atas cuti
besar paling lama 3 (tiga) bulan
Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus
menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya
belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama
PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak
berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang
bersangkutan
Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar
Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang
menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar
10.
CUTI BESAR
Hak atascuti besar dapat
ditangguhkan penggunaannya oleh
PPK atau pejabat yang menerima
delegasi kewenangan untuk
memberikan hak atas cuti besar
untuk paling lama 1 (satu) tahun
apabila kepentingan dinas mendesak,
kecuali untuk kepentingan agama
Selama menggunakan hak atas cuti
besar, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan PNS
CUTI SAKIT
PNS YANGSAKIT LEBIH DARI 1 (SATU) HARI SAMPAI DENGAN 14 (EMPAT
BELAS) HARI BERHAK ATAS CUTI SAKIT, DENGAN KETENTUAN PNS YANG
BERSANGKUTAN HARUS MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS
KEPADA PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI KEWENANGAN
UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI SAKIT DENGAN MELAMPIRKAN
SURAT KETERANGAN DOKTER
PNS YANG MENDERITA SAKIT LEBIH DARI 14 HARI BERHAK ATAS CUTI
SAKIT, DENGAN KETENTUAN PNS YANG BERSANGKUTAN HARUS
MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KEPADA PPK ATAU
PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI KEWENANGAN UNTUK
MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI SAKIT DENGAN MELAMPIRKAN SURAT
KETERANGAN DOKTER PEMERINTAH
SURAT KETERANGAN DOKTER PALING SEDIKIT MEMUAT PERNYATAAN
TENTANG PERLUNYA DIBERIKAN CUTI, LAMANYA CUTI DAN KETERANGAN
LAIN YANG DIPERLUKAN
HAK ATAS CUTI SAKIT DIBERIKAN UNTUK PALING LAMA 1 (SATU)
TAHUN
1
2
3
4
13.
CUTI SAKIT
JANGKA WAKTUCUTI SAKIT DAPAT DITAMBAH 6 BULAN
BILA DIPERLUKAN, BERDASARKAN SURAT KETERANGAN
TIM PENGUJI KESEHATAN YANG DITETAPKAN OLEH
MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN
PNS YANG TIDAK SEMBUH DARI PENYAKITNYA DALAM
JANGKA WAKTU, HARUS DIUJI KEMBALI KESEHATANNYA
TIM PENGUJI KESEHATAN YANG DITETAPKAN OLEH
MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN
APABILA BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KESEHATAN
PNS BELUM SEMBUH DARI PENYAKITNYA, PNS TERSEBUT
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA
KARENA SAKIT DENGAN MENDAPAT UANG TUNGGU
SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
5
6
7
14.
CUTI SAKIT
DICATAT OLEHPEJABAT YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN
SELAMA MENJALANKAN CUTI SAKIT,
PNS YANG BERSANGKUTAN MENERIMA
PENGHASILAN PNS
PNS YANG MENGALAMI
KECELAKAAN DALAM DAN OLEH
KARENA MENJALANKAN TUGAS
KEWAJIBANNYA SEHINGGA YANG
BERSANGKUTAN PERLU MENDAPAT
PERAWATAN BERHAK ATAS CUTI
SAKIT SAMPAI YANG
BERSANGKUTAN SEMBUH DARI
PENYAKITNYA
CUTI SAKIT DIBERIKAN
SECARA TERTULIS OLEH
PPK ATAU PEJABAT YANG
MENERIMA DELEGASI
WEWENANG UTK
MEMBERIKAN HAK ATAS
CUTI SAKIT
CUTI SAKIT
PNS yang mengalami
gugur kandungan
berhak atas cuti sakit
untuk paling lama 1 ½
(satu setengah) bulan
15.
01
02
UNTUK KELAHIRAN ANAKKEEMPAT DAN SETERUSNYA,
KEPADA PNS DIBERIKAN CUTI BESAR
03
LAMANYA CUTI MELAHIRKAN ADALAH 3 BULAN
CUTI
MELAHIRKAN
UNTUK KELAHIRAN ANAK PERTAMA SAMPAI DENGAN
KELAHIRAN ANAK KETIGA PADA SAAT MENJADI PNS BERHAK
ATAS CUTI MELAHIRKAN
16.
04
05
HAK CUTI MELAHIRKANDIBERIKAN SECARA TERTULIS OLEH
PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG
UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI MELAHIRKAN
06
SELAMA MENGGUNAKAN HAK CUTI MELAHIRKAN
PNS YANG BERSANGKUTAN MENERIMA
PENGHASILAN PNS
CUTI
MELAHIRKAN
UNTUK MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI MELAHIRKAN PNS
BERSANGKUTAN MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA
TERTULIS KEPADA PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA
DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN CUTI
17.
CUTI KARENA ALASANPENTING
IBU, BAPAK, ISTERI ATAU SUAMI, ANAK, ADIK, KAKAK, MERTUA ATAU
MENANTU SAKIT KERAS ATAU MENINGGAL DUNIA
SAKIT KERAS DIMAKSUD DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN RAWAT
INAP DARI UNIT PELAYANAN KESEHATAN
PNS BERHAK ATAS CUTI KARENA AALASAN PENTING , APABILA :
SALAH SEORANG ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA,
DAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PNS YANG
BERSANGKUTAN HARUS MENGURUS HAK-HAK DARI ANGGOTA
KELUARGA NYA YANG MENINGGAL DUNIA
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
18.
CUTI KARENA ALASANPENTING
PNS YANG DITEMPATKAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA YANG
RAWAN DAN /BERBAHAYA DAPAT MENGAJUKAN CUTI KARENA ALASAN
PENTING GUNA MEMULIHKAN KONDISI KEJIWAAN PNS YANG
BERSANGKUTAN
LAMANYA CUTI KARENA ALASAN PENTING DITENTUKAN OLEH PPK ATAU
PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN HAK
ATAS CUTI KARENA ALASAN PENTING PALING LAMA 1 (SATU) BULAN
MEMPERHATIKAN HAL BERIKUT :
DALAM HAL MENDESAK SEHINGGA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK
DAPAT MENUNGGU KEPUTUSAN DARI PPK ATAU PEJABAT YANG
MENERIMA DELEGAWSI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS
CUTI KARENA ALASAN PENTING, PEJABAT TERTINGGI DI TEMPAT PNS
BEKERJA DAPAT MEMBERIKAN IJIN SEMENTARA SECARA TERTULIS
19.
CUTI BERSAMA
1
2
3
4
Presiden
dapat
menetapkan
cuti bersama
Cutibersama
tidak mengurangi
cuti tahuan
PNS karena
jabatannya tidak
diberikan Hak atas
cuti bersama, hak
cuti tahunan nya
ditambah sesuai
dengan jumlah cuti
bersama yang
diberikan
Cuti bersama
ditetapkan dengan
Keputusan Presiden
20.
CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA
PNS YANG TELAH BEKERJA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS
MENERUS KARENA ALASAN PRIBADI DAN MENDESAK DAPAT DIBERIKAN CLTN
1
CLTN DAPAT DIBERIKAN PALING LAMA 3 TAHUN, DAPAT DIPERPANJANG 1
TAHUN APABILA ADA ALASAN-ALASAN PENTING UNTUK
MEMPERPANJANGNYA
2
CLTN MENGAKIBATKAN PNS YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DARI
JABATANNYA
3
21.
CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA
Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut:
a. Mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar
negeri;
b. Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
e. Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan /atau
f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur
Surat Edaran
MenpanRB Nomor
18 Tahun 2023
Selain itu CLTN diberikan
kepada :
Aparatur Sipil Negara yang memiliki
pasangan (suami/istri) berstatus sebagai
Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,
Calon Anggota Legislatif dan Calon
Presiden/Wakil Presiden
Menjaga
Netralitas
22.
CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA
JABATAN YANG LOWONG KARENA PEMBERIAN CLTN HARUS
DI ISI
4
CLTN HANYA DAPAT DIBERIKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN
PPK SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI KEPALA BKN
5
PPK TIDAK DAPAT MENDELEGASIKAN KEWENANGAN
PEMBERIAN CLTN, PERMOHONAN CLTN DAPAT DITOLAK
6
23.
CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA
SELAMA MENJALANKAN
CUTI DILUAR
TANGGUNGAN NEGARA
TIDAK
DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI MASA KERJA
SELAMA MENJALANKAN
CUTI DILUAR
TANGGUNGAN NEGARA
PNS YANG
BERSANGKUTAN TIDAK
MENERIMA
PENGHASILAN PNS
24.
KETENTUAN LAIN TERKAITCUTI
1. PNS YANG MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI DAPAT DIPANGGIL KEMBALI BEKERJA APABILA ADA KEPENTINGAN
DINAS MENDESAK
2. DALAM HAL PNS DIPANGGIL KEMBALI BEKERJA, JANGKA WAKTU CUTI YANG DIJALANKAN TETAP MENJADI HAK
PNS YANG BERSANGKUTAN
3. HAK ATAS CUTI YANG AKAN DIJALANKAN DI LUAR NEGERI HANYA DAPAT DIBERIKAN OLEH PPK
4. DALAM HAL MENDESAK SEHINGGA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK DAPAT MENUNGGU KEPUTUSAN PPK,
PEJABAT YANG TERTINGGI DITEMPAT PNS BEKERJA DAPAT MEMBERIKAN IZIN SEMENTARA SECARA TERTULIS
UNTUK MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI
5. PEMBERIAN IJIN SEMENTARA HARUS SEGERA DIBERITAHUKAN KEPADA PPK
6. PPK SETELAH MENERIMA PEMBERITAHUAN MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI KEPADA PNS YANG
BERSANGKUTAN