CUTI PNS
UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017
PERATURAN BKN NO 24 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2020
CUTI
CUTI :
KEADAAN TIDAK MASUK KERJA YANG DIIZINKAN DALAM
JANGKA WAKTU TERTENTU
Cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada
pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan
bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh
pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti diluar
tanggungan negara.
MANFAAT CUTI :
1. PEGAWAI LEBIH PRODUKTIF
2. MEMANGKAS BEBAN BIAYA KESEHATAN
3. MENGURANGI KEMUNGKINAN PEGAWAI BERTINDAK CURANG
TUJUAN CUTI
Tujuan Cuti adalah untuk memberikan
kesempatan istirahat bagi pegawai negeri
sipil dalam rangka menjamin kesegaran
jasmani dan rohaninya
Jadi Cuti ini bertujuan secara umum
demi kepentingan PNS yang
bersangkutan
JENIS-JENIS CUTI DAN PELAKSANAAN CUTI
CUTI TAHUNAN
CUTI BESAR
CUTI SAKIT
CUTI MELAHIRKAN
CUTI KARENA ALASAN PENTING
CUTI BERSAMA
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
1
2
3
4
Bagi PNS dan CPNS yang telah bekerja secara
terus menerus paling kurang 1 tahun
Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 adalah 12 hari kerja
Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau
calon PNS yang bersangkutan mengajukan secara
tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima
delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
tahunan
Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti tahunan
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
1. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam
tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam
tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan
belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam
tahun berjalan
2. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua)
tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan
dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti
tahunan dalam tahun berjalan **
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan ditempat yang
sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebutdapat
ditambahkan untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender
Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun,
apabila kepentingan dinas yang mendesak
Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam
tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk
cuti tahunan dalam tahun berjalan
1
2
3
CUTI
TAHUNAN
CUTI TAHUNAN:
PNS YANG MENDUDUKI JABATAN
GURU PADA SEKOLAH DAN
JABATAN DOSEN PADA PERGURUAN
TUNGGI
BERHAK MENDAPATKAN CUTI
TAHUNAN
CUTI BESAR
Bekerja paling singkat 5 tahun
terus menerus berhak atas cuti
besar paling lama 3 (tiga) bulan
Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus
menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya
belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama
PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak
berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang
bersangkutan
Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar
Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang
menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar
CUTI BESAR
Hak atas cuti besar dapat
ditangguhkan penggunaannya oleh
PPK atau pejabat yang menerima
delegasi kewenangan untuk
memberikan hak atas cuti besar
untuk paling lama 1 (satu) tahun
apabila kepentingan dinas mendesak,
kecuali untuk kepentingan agama
Selama menggunakan hak atas cuti
besar, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan PNS
CUTI SAKIT
SETIAP PNS
YANG
MENDERITA
SAKIT BERHAK
ATAS CUTI SAKIT
CUTI SAKIT
PNS YANG SAKIT LEBIH DARI 1 (SATU) HARI SAMPAI DENGAN 14 (EMPAT
BELAS) HARI BERHAK ATAS CUTI SAKIT, DENGAN KETENTUAN PNS YANG
BERSANGKUTAN HARUS MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS
KEPADA PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI KEWENANGAN
UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI SAKIT DENGAN MELAMPIRKAN
SURAT KETERANGAN DOKTER
PNS YANG MENDERITA SAKIT LEBIH DARI 14 HARI BERHAK ATAS CUTI
SAKIT, DENGAN KETENTUAN PNS YANG BERSANGKUTAN HARUS
MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KEPADA PPK ATAU
PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI KEWENANGAN UNTUK
MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI SAKIT DENGAN MELAMPIRKAN SURAT
KETERANGAN DOKTER PEMERINTAH
SURAT KETERANGAN DOKTER PALING SEDIKIT MEMUAT PERNYATAAN
TENTANG PERLUNYA DIBERIKAN CUTI, LAMANYA CUTI DAN KETERANGAN
LAIN YANG DIPERLUKAN
HAK ATAS CUTI SAKIT DIBERIKAN UNTUK PALING LAMA 1 (SATU)
TAHUN
1
2
3
4
CUTI SAKIT
JANGKA WAKTU CUTI SAKIT DAPAT DITAMBAH 6 BULAN
BILA DIPERLUKAN, BERDASARKAN SURAT KETERANGAN
TIM PENGUJI KESEHATAN YANG DITETAPKAN OLEH
MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN
PNS YANG TIDAK SEMBUH DARI PENYAKITNYA DALAM
JANGKA WAKTU, HARUS DIUJI KEMBALI KESEHATANNYA
TIM PENGUJI KESEHATAN YANG DITETAPKAN OLEH
MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN
APABILA BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KESEHATAN
PNS BELUM SEMBUH DARI PENYAKITNYA, PNS TERSEBUT
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA
KARENA SAKIT DENGAN MENDAPAT UANG TUNGGU
SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
5
6
7
CUTI SAKIT
DICATAT OLEH PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN
SELAMA MENJALANKAN CUTI SAKIT,
PNS YANG BERSANGKUTAN MENERIMA
PENGHASILAN PNS
PNS YANG MENGALAMI
KECELAKAAN DALAM DAN OLEH
KARENA MENJALANKAN TUGAS
KEWAJIBANNYA SEHINGGA YANG
BERSANGKUTAN PERLU MENDAPAT
PERAWATAN BERHAK ATAS CUTI
SAKIT SAMPAI YANG
BERSANGKUTAN SEMBUH DARI
PENYAKITNYA
CUTI SAKIT DIBERIKAN
SECARA TERTULIS OLEH
PPK ATAU PEJABAT YANG
MENERIMA DELEGASI
WEWENANG UTK
MEMBERIKAN HAK ATAS
CUTI SAKIT
CUTI SAKIT
PNS yang mengalami
gugur kandungan
berhak atas cuti sakit
untuk paling lama 1 ½
(satu setengah) bulan
01
02
UNTUK KELAHIRAN ANAK KEEMPAT DAN SETERUSNYA,
KEPADA PNS DIBERIKAN CUTI BESAR
03
LAMANYA CUTI MELAHIRKAN ADALAH 3 BULAN
CUTI
MELAHIRKAN
UNTUK KELAHIRAN ANAK PERTAMA SAMPAI DENGAN
KELAHIRAN ANAK KETIGA PADA SAAT MENJADI PNS BERHAK
ATAS CUTI MELAHIRKAN
04
05
HAK CUTI MELAHIRKAN DIBERIKAN SECARA TERTULIS OLEH
PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG
UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI MELAHIRKAN
06
SELAMA MENGGUNAKAN HAK CUTI MELAHIRKAN
PNS YANG BERSANGKUTAN MENERIMA
PENGHASILAN PNS
CUTI
MELAHIRKAN
UNTUK MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI MELAHIRKAN PNS
BERSANGKUTAN MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA
TERTULIS KEPADA PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA
DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN CUTI
CUTI KARENA ALASAN PENTING
IBU, BAPAK, ISTERI ATAU SUAMI, ANAK, ADIK, KAKAK, MERTUA ATAU
MENANTU SAKIT KERAS ATAU MENINGGAL DUNIA
SAKIT KERAS DIMAKSUD DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN RAWAT
INAP DARI UNIT PELAYANAN KESEHATAN
PNS BERHAK ATAS CUTI KARENA AALASAN PENTING , APABILA :
SALAH SEORANG ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA,
DAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PNS YANG
BERSANGKUTAN HARUS MENGURUS HAK-HAK DARI ANGGOTA
KELUARGA NYA YANG MENINGGAL DUNIA
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
CUTI KARENA ALASAN PENTING
PNS YANG DITEMPATKAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA YANG
RAWAN DAN /BERBAHAYA DAPAT MENGAJUKAN CUTI KARENA ALASAN
PENTING GUNA MEMULIHKAN KONDISI KEJIWAAN PNS YANG
BERSANGKUTAN
LAMANYA CUTI KARENA ALASAN PENTING DITENTUKAN OLEH PPK ATAU
PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN HAK
ATAS CUTI KARENA ALASAN PENTING PALING LAMA 1 (SATU) BULAN
MEMPERHATIKAN HAL BERIKUT :
DALAM HAL MENDESAK SEHINGGA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK
DAPAT MENUNGGU KEPUTUSAN DARI PPK ATAU PEJABAT YANG
MENERIMA DELEGAWSI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS
CUTI KARENA ALASAN PENTING, PEJABAT TERTINGGI DI TEMPAT PNS
BEKERJA DAPAT MEMBERIKAN IJIN SEMENTARA SECARA TERTULIS
CUTI BERSAMA
1
2
3
4
Presiden
dapat
menetapkan
cuti bersama
Cuti bersama
tidak mengurangi
cuti tahuan
PNS karena
jabatannya tidak
diberikan Hak atas
cuti bersama, hak
cuti tahunan nya
ditambah sesuai
dengan jumlah cuti
bersama yang
diberikan
Cuti bersama
ditetapkan dengan
Keputusan Presiden
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
PNS YANG TELAH BEKERJA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS
MENERUS KARENA ALASAN PRIBADI DAN MENDESAK DAPAT DIBERIKAN CLTN
1
CLTN DAPAT DIBERIKAN PALING LAMA 3 TAHUN, DAPAT DIPERPANJANG 1
TAHUN APABILA ADA ALASAN-ALASAN PENTING UNTUK
MEMPERPANJANGNYA
2
CLTN MENGAKIBATKAN PNS YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DARI
JABATANNYA
3
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut:
a. Mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar
negeri;
b. Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
e. Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan /atau
f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur
Surat Edaran
MenpanRB Nomor
18 Tahun 2023
Selain itu CLTN diberikan
kepada :
Aparatur Sipil Negara yang memiliki
pasangan (suami/istri) berstatus sebagai
Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,
Calon Anggota Legislatif dan Calon
Presiden/Wakil Presiden
Menjaga
Netralitas
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
JABATAN YANG LOWONG KARENA PEMBERIAN CLTN HARUS
DI ISI
4
CLTN HANYA DAPAT DIBERIKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN
PPK SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI KEPALA BKN
5
PPK TIDAK DAPAT MENDELEGASIKAN KEWENANGAN
PEMBERIAN CLTN, PERMOHONAN CLTN DAPAT DITOLAK
6
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
SELAMA MENJALANKAN
CUTI DILUAR
TANGGUNGAN NEGARA
TIDAK
DIPERHITUNGKAN
SEBAGAI MASA KERJA
SELAMA MENJALANKAN
CUTI DILUAR
TANGGUNGAN NEGARA
PNS YANG
BERSANGKUTAN TIDAK
MENERIMA
PENGHASILAN PNS
KETENTUAN LAIN TERKAIT CUTI
1. PNS YANG MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI DAPAT DIPANGGIL KEMBALI BEKERJA APABILA ADA KEPENTINGAN
DINAS MENDESAK
2. DALAM HAL PNS DIPANGGIL KEMBALI BEKERJA, JANGKA WAKTU CUTI YANG DIJALANKAN TETAP MENJADI HAK
PNS YANG BERSANGKUTAN
3. HAK ATAS CUTI YANG AKAN DIJALANKAN DI LUAR NEGERI HANYA DAPAT DIBERIKAN OLEH PPK
4. DALAM HAL MENDESAK SEHINGGA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK DAPAT MENUNGGU KEPUTUSAN PPK,
PEJABAT YANG TERTINGGI DITEMPAT PNS BEKERJA DAPAT MEMBERIKAN IZIN SEMENTARA SECARA TERTULIS
UNTUK MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI
5. PEMBERIAN IJIN SEMENTARA HARUS SEGERA DIBERITAHUKAN KEPADA PPK
6. PPK SETELAH MENERIMA PEMBERITAHUAN MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI KEPADA PNS YANG
BERSANGKUTAN
TERIMAKASIH

BKN - CUTI PNS.pptx______________________

  • 1.
    CUTI PNS UNDANG-UNDANG NO5 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017 PERATURAN BKN NO 24 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2020
  • 2.
    CUTI CUTI : KEADAAN TIDAKMASUK KERJA YANG DIIZINKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU Cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti; Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti diluar tanggungan negara.
  • 3.
    MANFAAT CUTI : 1.PEGAWAI LEBIH PRODUKTIF 2. MEMANGKAS BEBAN BIAYA KESEHATAN 3. MENGURANGI KEMUNGKINAN PEGAWAI BERTINDAK CURANG TUJUAN CUTI Tujuan Cuti adalah untuk memberikan kesempatan istirahat bagi pegawai negeri sipil dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya Jadi Cuti ini bertujuan secara umum demi kepentingan PNS yang bersangkutan
  • 4.
    JENIS-JENIS CUTI DANPELAKSANAAN CUTI CUTI TAHUNAN CUTI BESAR CUTI SAKIT CUTI MELAHIRKAN CUTI KARENA ALASAN PENTING CUTI BERSAMA CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
  • 5.
    CUTI TAHUNAN CUTI TAHUNAN: 1 2 3 4 Bagi PNSdan CPNS yang telah bekerja secara terus menerus paling kurang 1 tahun Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 12 hari kerja Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan
  • 6.
    CUTI TAHUNAN CUTI TAHUNAN: 1. Hakatas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan 2. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan **
  • 7.
    CUTI TAHUNAN CUTI TAHUNAN: Dalam halhak atas cuti tahunan yang akan digunakan ditempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebutdapat ditambahkan untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas yang mendesak Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan 1 2 3
  • 8.
    CUTI TAHUNAN CUTI TAHUNAN: PNS YANGMENDUDUKI JABATAN GURU PADA SEKOLAH DAN JABATAN DOSEN PADA PERGURUAN TUNGGI BERHAK MENDAPATKAN CUTI TAHUNAN
  • 9.
    CUTI BESAR Bekerja palingsingkat 5 tahun terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar
  • 10.
    CUTI BESAR Hak atascuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS
  • 11.
  • 12.
    CUTI SAKIT PNS YANGSAKIT LEBIH DARI 1 (SATU) HARI SAMPAI DENGAN 14 (EMPAT BELAS) HARI BERHAK ATAS CUTI SAKIT, DENGAN KETENTUAN PNS YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KEPADA PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI SAKIT DENGAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER PNS YANG MENDERITA SAKIT LEBIH DARI 14 HARI BERHAK ATAS CUTI SAKIT, DENGAN KETENTUAN PNS YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KEPADA PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI SAKIT DENGAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER PEMERINTAH SURAT KETERANGAN DOKTER PALING SEDIKIT MEMUAT PERNYATAAN TENTANG PERLUNYA DIBERIKAN CUTI, LAMANYA CUTI DAN KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN HAK ATAS CUTI SAKIT DIBERIKAN UNTUK PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN 1 2 3 4
  • 13.
    CUTI SAKIT JANGKA WAKTUCUTI SAKIT DAPAT DITAMBAH 6 BULAN BILA DIPERLUKAN, BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TIM PENGUJI KESEHATAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN PNS YANG TIDAK SEMBUH DARI PENYAKITNYA DALAM JANGKA WAKTU, HARUS DIUJI KEMBALI KESEHATANNYA TIM PENGUJI KESEHATAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN APABILA BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KESEHATAN PNS BELUM SEMBUH DARI PENYAKITNYA, PNS TERSEBUT DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA KARENA SAKIT DENGAN MENDAPAT UANG TUNGGU SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5 6 7
  • 14.
    CUTI SAKIT DICATAT OLEHPEJABAT YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN SELAMA MENJALANKAN CUTI SAKIT, PNS YANG BERSANGKUTAN MENERIMA PENGHASILAN PNS PNS YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM DAN OLEH KARENA MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN PERLU MENDAPAT PERAWATAN BERHAK ATAS CUTI SAKIT SAMPAI YANG BERSANGKUTAN SEMBUH DARI PENYAKITNYA CUTI SAKIT DIBERIKAN SECARA TERTULIS OLEH PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UTK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI SAKIT CUTI SAKIT PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan
  • 15.
    01 02 UNTUK KELAHIRAN ANAKKEEMPAT DAN SETERUSNYA, KEPADA PNS DIBERIKAN CUTI BESAR 03 LAMANYA CUTI MELAHIRKAN ADALAH 3 BULAN CUTI MELAHIRKAN UNTUK KELAHIRAN ANAK PERTAMA SAMPAI DENGAN KELAHIRAN ANAK KETIGA PADA SAAT MENJADI PNS BERHAK ATAS CUTI MELAHIRKAN
  • 16.
    04 05 HAK CUTI MELAHIRKANDIBERIKAN SECARA TERTULIS OLEH PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI MELAHIRKAN 06 SELAMA MENGGUNAKAN HAK CUTI MELAHIRKAN PNS YANG BERSANGKUTAN MENERIMA PENGHASILAN PNS CUTI MELAHIRKAN UNTUK MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI MELAHIRKAN PNS BERSANGKUTAN MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KEPADA PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN CUTI
  • 17.
    CUTI KARENA ALASANPENTING IBU, BAPAK, ISTERI ATAU SUAMI, ANAK, ADIK, KAKAK, MERTUA ATAU MENANTU SAKIT KERAS ATAU MENINGGAL DUNIA SAKIT KERAS DIMAKSUD DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN RAWAT INAP DARI UNIT PELAYANAN KESEHATAN PNS BERHAK ATAS CUTI KARENA AALASAN PENTING , APABILA : SALAH SEORANG ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA, DAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PNS YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGURUS HAK-HAK DARI ANGGOTA KELUARGA NYA YANG MENINGGAL DUNIA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
  • 18.
    CUTI KARENA ALASANPENTING PNS YANG DITEMPATKAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA YANG RAWAN DAN /BERBAHAYA DAPAT MENGAJUKAN CUTI KARENA ALASAN PENTING GUNA MEMULIHKAN KONDISI KEJIWAAN PNS YANG BERSANGKUTAN LAMANYA CUTI KARENA ALASAN PENTING DITENTUKAN OLEH PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI KARENA ALASAN PENTING PALING LAMA 1 (SATU) BULAN MEMPERHATIKAN HAL BERIKUT : DALAM HAL MENDESAK SEHINGGA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK DAPAT MENUNGGU KEPUTUSAN DARI PPK ATAU PEJABAT YANG MENERIMA DELEGAWSI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI KARENA ALASAN PENTING, PEJABAT TERTINGGI DI TEMPAT PNS BEKERJA DAPAT MEMBERIKAN IJIN SEMENTARA SECARA TERTULIS
  • 19.
    CUTI BERSAMA 1 2 3 4 Presiden dapat menetapkan cuti bersama Cutibersama tidak mengurangi cuti tahuan PNS karena jabatannya tidak diberikan Hak atas cuti bersama, hak cuti tahunan nya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang diberikan Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden
  • 20.
    CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA PNS YANG TELAH BEKERJA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS KARENA ALASAN PRIBADI DAN MENDESAK DAPAT DIBERIKAN CLTN 1 CLTN DAPAT DIBERIKAN PALING LAMA 3 TAHUN, DAPAT DIPERPANJANG 1 TAHUN APABILA ADA ALASAN-ALASAN PENTING UNTUK MEMPERPANJANGNYA 2 CLTN MENGAKIBATKAN PNS YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA 3
  • 21.
    CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut: a. Mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b. Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri; c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e. Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan /atau f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur Surat Edaran MenpanRB Nomor 18 Tahun 2023 Selain itu CLTN diberikan kepada : Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden Menjaga Netralitas
  • 22.
    CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA JABATAN YANG LOWONG KARENA PEMBERIAN CLTN HARUS DI ISI 4 CLTN HANYA DAPAT DIBERIKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN PPK SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI KEPALA BKN 5 PPK TIDAK DAPAT MENDELEGASIKAN KEWENANGAN PEMBERIAN CLTN, PERMOHONAN CLTN DAPAT DITOLAK 6
  • 23.
    CUTI DILUAR TANGGUNGANNEGARA SELAMA MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MASA KERJA SELAMA MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK MENERIMA PENGHASILAN PNS
  • 24.
    KETENTUAN LAIN TERKAITCUTI 1. PNS YANG MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI DAPAT DIPANGGIL KEMBALI BEKERJA APABILA ADA KEPENTINGAN DINAS MENDESAK 2. DALAM HAL PNS DIPANGGIL KEMBALI BEKERJA, JANGKA WAKTU CUTI YANG DIJALANKAN TETAP MENJADI HAK PNS YANG BERSANGKUTAN 3. HAK ATAS CUTI YANG AKAN DIJALANKAN DI LUAR NEGERI HANYA DAPAT DIBERIKAN OLEH PPK 4. DALAM HAL MENDESAK SEHINGGA PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK DAPAT MENUNGGU KEPUTUSAN PPK, PEJABAT YANG TERTINGGI DITEMPAT PNS BEKERJA DAPAT MEMBERIKAN IZIN SEMENTARA SECARA TERTULIS UNTUK MENGGUNAKAN HAK ATAS CUTI 5. PEMBERIAN IJIN SEMENTARA HARUS SEGERA DIBERITAHUKAN KEPADA PPK 6. PPK SETELAH MENERIMA PEMBERITAHUAN MEMBERIKAN HAK ATAS CUTI KEPADA PNS YANG BERSANGKUTAN
  • 25.