1. Pembebasan Lahan Produktif Disoal
Friday, 06 Dec 2013 | 01:35:41 WIB
Berita Kabar Banten
http://www.kabar-banten.com/news/detail/16670
Modus: Berkedok Gudang (Mayora Group/Danone) rencananya
pembebasan/pengusaan lahan diwilayah Sumber Air Pandeglang Serang.
akan
lakukan
PANDEGLANG,(KB).- Upaya pembebasan lahan diduga untuk kepentingan salah satu
perusahaan di Kecamatan Cadasari dan Baros menuai polemik dari sejumlah kalangan. Pasalnya,
upaya pembebasan lahan itu dinilai mengabaikan UU No 32 tahun 2004/2009 tentang otonomi
daerah serta lingkungan hidup, karena lahan itu merupakan lahan pertanian produktif.
Salah seorang aktivis Solidaritas Masyarakat Deokrasi (Somasi) Banten, M Ibnu Zakaria
mengatakan, bila mengacu pada UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, UU No 32 tahun
2009 tentang lingkungan hidup termasuk UU 27 tahun 2007 tentang sumber daya air. Maka,
upaya pembebasan lahan untuk kepentingan salah satu perusahaan itu dinilai menyalahi aturan.
Terlebih, lahan yang dibebaskan itu merupakan lahan pertanian produktif.
“Apalagi, informasi yang berkembang upaya perusahaan membebaskan lahan di Kecamatan
Cadasari dan Baros itu, untuk menguasai sumber mata air yang manfaatnya banyak dirasakan
masyarakat, baik pertanian maupun lainnya,” kata, M Ibnu Zakaria, kamis (5/12).

2. Menurutnya, banyak dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan beralih fungsikannya
lahan persawahan dan perkebunan itu untuk kepentingan bisnis perusahaan. Dimana, dalam
jangka panjang dampak yang dirasakan yaitu mengenai ketersediaan sumber mata air, serta
rusaknya tatanan sektor pertanian di wilayah itu.
“Jelas wilayah lumbung padi akan hilang, otomatis nilai potensi ekonomi masyarakat pun akan
menurun,” katanya. Ia berharap, pemerintah harus segera mengakaji ulang upaya pembebasan
lahan dan proses perizinan atas perusahaan itu. Karena, upaya itu dinilai sangat menyalahi aturan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RUTR). Tidak hanya itu, pembebasan lahan juga berpotensi
menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama mengenai perbedaan harga yang mencolok antara
harga pembelian lahan dari perusahaan dengan warga yang diterima oleh masyarakat.
“Masalah ini perlu segera disikapi oleh pemerintah,” katanya.
Ditambahkan, dalam waktu dekat lembaganya akan segera melayangkan surat somasi meminta
penjelasan resmi kepada pihak terkait dan perusahaan mengenai pelaksanaan pembebasan lahan
tersebut. Pihaknya akan meminta kejelasan mengenai berbagai aspek, mulai dari analisis dampak
lingkungan (Amdal) dan lain hal lainnya.
”Yang kami ketahui, Pemkab telah kecolongan dengan adanya pembebasan lahan itu,” ujarnya.
(H-38)***