Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN
Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci
TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992
2. NOMOR SOP A.9.
TANGGAL PEMBUATAN 3 AGUSTUS 2020
TANGGAL REVISI -
TANGGAL PENGESAHAN 3 AGUSTUS 2020
DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN BUDI SURLANI, S.Hut, MM
Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002
NAMA SOP : IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait
perizinan dan nonperizinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis
perizinan/ nonperizinan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 887);
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet dan
sistem elektronik Online Single Submission (OSS) dan sistem
elektronik yang terintegrasi dengan OSS;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2020 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha;
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang
Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan;
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Pengaduan 1. Komputer, Printer, Scanner
2. Jaringan LAN dan koneksi Internet
3. Sistem elektronik Online Single Submission (OSS)
4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : 1. Penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan
1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan Data Sharing (Single Filing) OSS
2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses 2. Terhubung dengan stakeholder secara aman, cepat, dan realtime
(Integrated) OSS
3. Buku Register
3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
No Uraian Prosedur / Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pemohon
Petugas
Front Office
Petugas
Back
Office
Tim
Teknis
Kasi.
P2NP
Kabid.
P3NP
Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket
1
Registrasi / Pendaftaran dengan mengakses
oss.go.id
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pendaftaran
(e-mail aktif, NIK, Akta, NPWP
Valid-KSWP)
15 menit
Username
Akun OSS
2
Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin
Toko Alat Kesehatan Berdasarkan Komitmen
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pendukung.
120menit
NIB, Izin Toko
Alat
Kesehatan
Belum Berlaku
Efektif
(berkomitmen)
3
Pemenuhan Komitmen (Pelaku usaha menyerahkan
berkas pemenuhan komitmen, diterima dan
diverifikasi oleh petugas front office untuk
selanjutnya di diproses oleh petugas Back Office)
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait
1 hari
kerja
Tanda Terima
Berkas
4
Evaluasi Teknis dan Peninjauan/pemeriksaan
Lapangan (Verifikasi dan visitasi)
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait, surat tugas
12 hari
kerja
Berita Acara
Pemeriksaan
dan
Rekomendasi
Teknis
5
Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Komitmen Izin
Toko Alat Kesehatan
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait, rekomendasi
teknis
1 hari
kerja
Hasil Verifikasi
dan Validasi
6
Notifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan
Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait, rekomendasi
teknis, hasil verifikasi
15 menit
Surat
Persetujuan /
Penolakan
7
Penerbitan Izin Toko Alat Kesehatan Berlaku Efektif
(telah memenuhi komitmen)
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait
15 menit
Izin Toko Alat
Kesehatan
Berlaku Efektif
MULAI
SELESAI