SlideShare a Scribd company logo
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN
Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci
TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992
NOMOR SOP A.9.
TANGGAL PEMBUATAN 3 AGUSTUS 2020
TANGGAL REVISI -
TANGGAL PENGESAHAN 3 AGUSTUS 2020
DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN BUDI SURLANI, S.Hut, MM
Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002
NAMA SOP : IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait
perizinan dan nonperizinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis
perizinan/ nonperizinan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 887);
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet dan
sistem elektronik Online Single Submission (OSS) dan sistem
elektronik yang terintegrasi dengan OSS;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2020 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha;
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang
Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan;
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Pengaduan 1. Komputer, Printer, Scanner
2. Jaringan LAN dan koneksi Internet
3. Sistem elektronik Online Single Submission (OSS)
4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : 1. Penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan
1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan Data Sharing (Single Filing) OSS
2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses 2. Terhubung dengan stakeholder secara aman, cepat, dan realtime
(Integrated) OSS
3. Buku Register
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
No Uraian Prosedur / Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pemohon
Petugas
Front Office
Petugas
Back
Office
Tim
Teknis
Kasi.
P2NP
Kabid.
P3NP
Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket
1
Registrasi / Pendaftaran dengan mengakses
oss.go.id
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pendaftaran
(e-mail aktif, NIK, Akta, NPWP
Valid-KSWP)
15 menit
Username
Akun OSS
2
Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin
Toko Alat Kesehatan Berdasarkan Komitmen
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pendukung.
120menit
NIB, Izin Toko
Alat
Kesehatan
Belum Berlaku
Efektif
(berkomitmen)
3
Pemenuhan Komitmen (Pelaku usaha menyerahkan
berkas pemenuhan komitmen, diterima dan
diverifikasi oleh petugas front office untuk
selanjutnya di diproses oleh petugas Back Office)
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait
1 hari
kerja
Tanda Terima
Berkas
4
Evaluasi Teknis dan Peninjauan/pemeriksaan
Lapangan (Verifikasi dan visitasi)
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait, surat tugas
12 hari
kerja
Berita Acara
Pemeriksaan
dan
Rekomendasi
Teknis
5
Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Komitmen Izin
Toko Alat Kesehatan
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait, rekomendasi
teknis
1 hari
kerja
Hasil Verifikasi
dan Validasi
6
Notifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan
Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait, rekomendasi
teknis, hasil verifikasi
15 menit
Surat
Persetujuan /
Penolakan
7
Penerbitan Izin Toko Alat Kesehatan Berlaku Efektif
(telah memenuhi komitmen)
Berkas lengkap permohonan
beserta persyaratan pemenuhan
komitmen sesuai Peraturan
Perundang-undangan terkait
NSPK K/L terkait
15 menit
Izin Toko Alat
Kesehatan
Berlaku Efektif
MULAI
SELESAI

More Related Content

Similar to A.9. Izin Toko Alat Kesehatan.pdf

Bimtek manajemen aset bmd
Bimtek manajemen aset bmdBimtek manajemen aset bmd
Bimtek manajemen aset bmd
PELATIHANBIMTEK
 
sdm dan umum.ppt
sdm dan umum.pptsdm dan umum.ppt
sdm dan umum.ppt
hermansusanto24
 
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdfSOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
TasyaPratiwi2
 
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdUndangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Info Jadwal Bimtek
 
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi newB ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi newIndonesia Anti Corruption Forum
 
Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011
ramos_namora
 
Link pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganLink pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuangan
PELATIHANBIMTEK
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPeran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dr. Zar Rdj
 
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumenBahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumen
MeilyAroviQulsum
 
rencana aksi, rencana aksi, rencana aksi
rencana aksi, rencana aksi, rencana aksirencana aksi, rencana aksi, rencana aksi
rencana aksi, rencana aksi, rencana aksi
ImranBursimalanggang
 
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptxPAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
AndreWibisono4
 
Standar pelayanan bp gigi
Standar pelayanan   bp gigiStandar pelayanan   bp gigi
Standar pelayanan bp gigi
rezadwi7
 
Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015
lkibandung
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
PELATIHANBIMTEK
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
ssusera8d31f
 
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Info Jadwal Bimtek
 
1. sarana prasarana ptm
1. sarana prasarana ptm1. sarana prasarana ptm
1. sarana prasarana ptm
TaufikGibran
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
 
Bahan bpm 25 nop rev
Bahan bpm 25 nop revBahan bpm 25 nop rev
Bahan bpm 25 nop revDrt Boyjk
 

Similar to A.9. Izin Toko Alat Kesehatan.pdf (20)

Bimtek manajemen aset bmd
Bimtek manajemen aset bmdBimtek manajemen aset bmd
Bimtek manajemen aset bmd
 
sdm dan umum.ppt
sdm dan umum.pptsdm dan umum.ppt
sdm dan umum.ppt
 
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdfSOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
 
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdUndangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
 
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi newB ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
 
Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011
 
Korupsi di sektor perijinan dan investasi new
Korupsi di sektor perijinan dan investasi newKorupsi di sektor perijinan dan investasi new
Korupsi di sektor perijinan dan investasi new
 
Link pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganLink pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuangan
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPeran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumenBahan ajar pedoman penyusunan dokumen
Bahan ajar pedoman penyusunan dokumen
 
rencana aksi, rencana aksi, rencana aksi
rencana aksi, rencana aksi, rencana aksirencana aksi, rencana aksi, rencana aksi
rencana aksi, rencana aksi, rencana aksi
 
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptxPAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
PAPARAN WASDAR UHOTEL RBA.pptx
 
Standar pelayanan bp gigi
Standar pelayanan   bp gigiStandar pelayanan   bp gigi
Standar pelayanan bp gigi
 
Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
 
1. sarana prasarana ptm
1. sarana prasarana ptm1. sarana prasarana ptm
1. sarana prasarana ptm
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Bahan bpm 25 nop rev
Bahan bpm 25 nop revBahan bpm 25 nop rev
Bahan bpm 25 nop rev
 

Recently uploaded

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (18)

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 

A.9. Izin Toko Alat Kesehatan.pdf

  • 1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TOKO ALAT KESEHATAN TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992
  • 2. NOMOR SOP A.9. TANGGAL PEMBUATAN 3 AGUSTUS 2020 TANGGAL REVISI - TANGGAL PENGESAHAN 3 AGUSTUS 2020 DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN BUDI SURLANI, S.Hut, MM Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002 NAMA SOP : IZIN TOKO ALAT KESEHATAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait perizinan dan nonperizinan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan/ nonperizinan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet dan sistem elektronik Online Single Submission (OSS) dan sistem elektronik yang terintegrasi dengan OSS; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha; 7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan; KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. SOP Penanganan Pengaduan 1. Komputer, Printer, Scanner 2. Jaringan LAN dan koneksi Internet 3. Sistem elektronik Online Single Submission (OSS) 4. Alat Tulis Kantor PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : 1. Penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan 1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan Data Sharing (Single Filing) OSS 2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses 2. Terhubung dengan stakeholder secara aman, cepat, dan realtime (Integrated) OSS 3. Buku Register
  • 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN TOKO ALAT KESEHATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN No Uraian Prosedur / Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Pemohon Petugas Front Office Petugas Back Office Tim Teknis Kasi. P2NP Kabid. P3NP Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket 1 Registrasi / Pendaftaran dengan mengakses oss.go.id Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendaftaran (e-mail aktif, NIK, Akta, NPWP Valid-KSWP) 15 menit Username Akun OSS 2 Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Toko Alat Kesehatan Berdasarkan Komitmen Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendukung. 120menit NIB, Izin Toko Alat Kesehatan Belum Berlaku Efektif (berkomitmen) 3 Pemenuhan Komitmen (Pelaku usaha menyerahkan berkas pemenuhan komitmen, diterima dan diverifikasi oleh petugas front office untuk selanjutnya di diproses oleh petugas Back Office) Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait 1 hari kerja Tanda Terima Berkas 4 Evaluasi Teknis dan Peninjauan/pemeriksaan Lapangan (Verifikasi dan visitasi) Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, surat tugas 12 hari kerja Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis 5 Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, rekomendasi teknis 1 hari kerja Hasil Verifikasi dan Validasi 6 Notifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, rekomendasi teknis, hasil verifikasi 15 menit Surat Persetujuan / Penolakan 7 Penerbitan Izin Toko Alat Kesehatan Berlaku Efektif (telah memenuhi komitmen) Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait 15 menit Izin Toko Alat Kesehatan Berlaku Efektif MULAI SELESAI