SlideShare a Scribd company logo
FORMAT ISIAN PERUBAHAN PERNYATAAN PENDIRIAN DAN
FORMAT ISIAN PERUBAHAN PERNYATAAN PERUBAHAN
A. Format Isian Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan
Data Perseroan
1. Nama Perseroan
2. Tempat kedudukan Perseroan
Alamat LengkaP
3. Jangka waktu
berakhirnya Perseroan
4. Maksud dan Trjuan
Kegiatan Usaha
5. Modal
Modal Dasar
Modal DitemPatkan
Modal Disetor
Nilai Nominal
Jumlah Saham
PT
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2O2I
TENTANG
MODAL DASAR PERSEROAN SERTA
PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN
PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI
KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
SK No 086076A
Data
PERUBAHAN PERNYATAAN PENDIRIAN
PERSEROAN PERORANGAN
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Data Pendiri, Pemegang Saham, sekaligus Direksi
a. Nama lengkap :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. Pekerjaan :
d. Tempat tinggal :
e. Kewarganegaraan : *lndonesia
f. Nomor Induk Kependudukan :
g. Nomor Pokok Wajib Pajak :
Pernyataan (Disclaimer): Bahwa saya selaku Pemohon menyatakan Perubahan
Pernyataan Pendirian PT telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
B. Format Isian Perubahan Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan
Data Perseroan
1. Nama Perseroan
2. Tempat kedudukan Perseroan
Alamat Lengkap
3. Jangka waktu
berakhirnya Perseroan
4. Maksud dan Trjuan
Kegiatan Usaha
5. Modal
Modal Dasar
Modal Ditempatkan
PT
SK No 094707 A
Modal
PERUBAHAN PERNYATAAN PERUBAHAN
PERSEROAN PERORANGAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Modal Disetor :
Nilai Nominal :
Jumlah Saham :
Data Pendiri, Pemegang Saham, sekaligus Direksi
a. Nama lengkaP :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. Pekerjaan :
d. Tempat tinggal :
e. Kewarganegaraan : *lndonesia
f. Nomor tnduk KePendudukan :
g. Nomor Pokok Wajib Pajak :
pernyataan (Disclaimer): Bahwa saya selaku Pemohon menyatakan Perubahan
pernyataan Perubahan PT telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinYa
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
SK No 086074A
Slvanna Djaman

More Related Content

Similar to 3. lampiran ii salinan pp nomor 8 tahun 2021 format isian perubahan pernyataan pendirian dan

PENDIRIAN PT
PENDIRIAN PTPENDIRIAN PT
p.bisnis kelompok 2.pptx
p.bisnis kelompok 2.pptxp.bisnis kelompok 2.pptx
p.bisnis kelompok 2.pptx
SocMedUMpalembang
 
1. salinan pp nomor 8 tahun 2021
1. salinan pp nomor 8 tahun 20211. salinan pp nomor 8 tahun 2021
1. salinan pp nomor 8 tahun 2021
Legal Akses
 
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdfPER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
mukhtardaud
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
SPG Umbrella Girls
 
Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptxTugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Ruryy1
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industrippbkab
 
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Konfiantza Faza
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasDua Dunia
 
pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah
 pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah
pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah
legalservice
 
Biro jasa
Biro jasaBiro jasa
Penawaraniklan 140828233847-phpapp01
Penawaraniklan 140828233847-phpapp01Penawaraniklan 140828233847-phpapp01
Penawaraniklan 140828233847-phpapp01legalservice
 
URUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLL
URUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLLURUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLL
URUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLL
PT.Jeklindo Persada Consulting 085262245981
 
Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)
Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)
Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)
legalservice
 
Urus Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
Urus Akta Pendirian dan Perubahan PerusahaanUrus Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
Urus Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
legalservice
 

Similar to 3. lampiran ii salinan pp nomor 8 tahun 2021 format isian perubahan pernyataan pendirian dan (20)

PENDIRIAN PT
PENDIRIAN PTPENDIRIAN PT
PENDIRIAN PT
 
p.bisnis kelompok 2.pptx
p.bisnis kelompok 2.pptxp.bisnis kelompok 2.pptx
p.bisnis kelompok 2.pptx
 
1. salinan pp nomor 8 tahun 2021
1. salinan pp nomor 8 tahun 20211. salinan pp nomor 8 tahun 2021
1. salinan pp nomor 8 tahun 2021
 
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdfPER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016
 
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptxTugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
Tugas PT Hukum Lelang Kapita Selekta Rury Mutia Dewi.pptx
 
02kmbumn101
02kmbumn10102kmbumn101
02kmbumn101
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
 
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatas
 
pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah
 pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah
pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah
 
Biro jasa
Biro jasaBiro jasa
Biro jasa
 
Penawaraniklan 140828233847-phpapp01
Penawaraniklan 140828233847-phpapp01Penawaraniklan 140828233847-phpapp01
Penawaraniklan 140828233847-phpapp01
 
URUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLL
URUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLLURUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLL
URUS API-P, API-U, API EKSPRES, API EXPAYET, PERPANJANG API, DLL
 
Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)
Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)
Urus NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)
 
Urus Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
Urus Akta Pendirian dan Perubahan PerusahaanUrus Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
Urus Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
 

Recently uploaded

PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (6)

PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 

3. lampiran ii salinan pp nomor 8 tahun 2021 format isian perubahan pernyataan pendirian dan

  • 1. FORMAT ISIAN PERUBAHAN PERNYATAAN PENDIRIAN DAN FORMAT ISIAN PERUBAHAN PERNYATAAN PERUBAHAN A. Format Isian Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan Data Perseroan 1. Nama Perseroan 2. Tempat kedudukan Perseroan Alamat LengkaP 3. Jangka waktu berakhirnya Perseroan 4. Maksud dan Trjuan Kegiatan Usaha 5. Modal Modal Dasar Modal DitemPatkan Modal Disetor Nilai Nominal Jumlah Saham PT PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O2I TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL SK No 086076A Data PERUBAHAN PERNYATAAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN
  • 2. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -2- Data Pendiri, Pemegang Saham, sekaligus Direksi a. Nama lengkap : b. Tempat dan tanggal lahir : c. Pekerjaan : d. Tempat tinggal : e. Kewarganegaraan : *lndonesia f. Nomor Induk Kependudukan : g. Nomor Pokok Wajib Pajak : Pernyataan (Disclaimer): Bahwa saya selaku Pemohon menyatakan Perubahan Pernyataan Pendirian PT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Format Isian Perubahan Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan Data Perseroan 1. Nama Perseroan 2. Tempat kedudukan Perseroan Alamat Lengkap 3. Jangka waktu berakhirnya Perseroan 4. Maksud dan Trjuan Kegiatan Usaha 5. Modal Modal Dasar Modal Ditempatkan PT SK No 094707 A Modal PERUBAHAN PERNYATAAN PERUBAHAN PERSEROAN PERORANGAN
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Modal Disetor : Nilai Nominal : Jumlah Saham : Data Pendiri, Pemegang Saham, sekaligus Direksi a. Nama lengkaP : b. Tempat dan tanggal lahir : c. Pekerjaan : d. Tempat tinggal : e. Kewarganegaraan : *lndonesia f. Nomor tnduk KePendudukan : g. Nomor Pokok Wajib Pajak : pernyataan (Disclaimer): Bahwa saya selaku Pemohon menyatakan Perubahan pernyataan Perubahan PT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA BLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No 086074A Slvanna Djaman