Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfRoyhul Akbar
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL BJS pada aplikasi SAKTI Satuan Kerja.
Petunjuk teknis ini ditujukan untuk memandu operator aplikasi SAKTI dalam penatausahaan
(pengesahan dan pelaporan) transaksi Hibah Langsung Barang Jasa Surat Berharga pada
Satker Non BLU. Untuk Satker BLU, transaksi Hibah Langsung Barang hanya dicatat pada
Modul Aset Tetap dengan menggunakan menu Hibah Masuk (tanpa mekanisme
pengesahan MPHLBJS).
Langkah-langkah untuk pengajuan dan pencatatan Hibah Barang,Jasa, dan Surat Berharga
dengan dokumen MPHL-BJS adalah sebagai berikut :
I. Pencatatan Supplier Tipe 8-Hibah
II. Pencatatan BAST Hibah
III. Mencatat Pendetilan Hibah Masuk Bentuk Barang
IV. Membuat SPP (MPHL-BJS)
V. Kirim MPHL-BJS ke KPPN
VI. Mencatat Nomor Persetujuan MPHL-BJS
I. PencatatanSupplier Tipe 8-Hibah (Modul Komitmen)
Pencatatan supplier tipe 8 ini bertujuan merekam informasi pihak-pihak pemberi HIBAH
baik berupa jasa atau barang di aplikasi SAKTI.
Langkah-langkah membuat supplier tipe 8-Hibah:
Materi kali ini kita akan membahas terkait OSS (Online Single Submission) sebagai salah satu sarana yang disediakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendirian perusahaan perseorangan maupun badan hukum/usaha lainnya.
Saat ini membayar pajak tidak harus datang langsung ke kantor posatau bank persepsi, cukup duduk sambil online di depan laptop dan semua transaksasi pembayaran pajak bisa dilakukan. simak caranya berikut di slide
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfRoyhul Akbar
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL BJS pada aplikasi SAKTI Satuan Kerja.
Petunjuk teknis ini ditujukan untuk memandu operator aplikasi SAKTI dalam penatausahaan
(pengesahan dan pelaporan) transaksi Hibah Langsung Barang Jasa Surat Berharga pada
Satker Non BLU. Untuk Satker BLU, transaksi Hibah Langsung Barang hanya dicatat pada
Modul Aset Tetap dengan menggunakan menu Hibah Masuk (tanpa mekanisme
pengesahan MPHLBJS).
Langkah-langkah untuk pengajuan dan pencatatan Hibah Barang,Jasa, dan Surat Berharga
dengan dokumen MPHL-BJS adalah sebagai berikut :
I. Pencatatan Supplier Tipe 8-Hibah
II. Pencatatan BAST Hibah
III. Mencatat Pendetilan Hibah Masuk Bentuk Barang
IV. Membuat SPP (MPHL-BJS)
V. Kirim MPHL-BJS ke KPPN
VI. Mencatat Nomor Persetujuan MPHL-BJS
I. PencatatanSupplier Tipe 8-Hibah (Modul Komitmen)
Pencatatan supplier tipe 8 ini bertujuan merekam informasi pihak-pihak pemberi HIBAH
baik berupa jasa atau barang di aplikasi SAKTI.
Langkah-langkah membuat supplier tipe 8-Hibah:
Materi kali ini kita akan membahas terkait OSS (Online Single Submission) sebagai salah satu sarana yang disediakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendirian perusahaan perseorangan maupun badan hukum/usaha lainnya.
Saat ini membayar pajak tidak harus datang langsung ke kantor posatau bank persepsi, cukup duduk sambil online di depan laptop dan semua transaksasi pembayaran pajak bisa dilakukan. simak caranya berikut di slide
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
4. YANG HARUS DIPERSIAPKAN
1. Scan Nota / Kuitansi / Daftar
Penerimaan Honorarium (file PDF)
2. Utk Belanja non tunai (transfer), persiapkan
data rekanan (FC KTP, NPWP, Buku
Tabungan)
3. SPJ
5. LANGKAH ENTRY DATA REKANAN
Catatan :
Cek terlebih dahulu apakah data rekanan sudah
ada? Kalau belum ada lanjut –
proses entry data rekanan
24. Pilih Jenis Pajak, Besar Presentase, maka nominal pajak akan muncul otomatis (bisa juga diketik
sendiri). Isikan ID Biling
ID Biling diambil dari file e-billing yg diupload pada
gdrive
25. ID Biling
Link utk melihat ID Billing :
https://linktr.ee/kemantren.mantrijeron
pada Dokumen Keuangan Kemantren
Mantrijeron – ID Billing – Pilih Bulan –
Pilih ID Billing sesuai Jenis Pajak dan
Nomor BPK
31. Cek Kembali entryan TBP untuk memastikan kebenarannya, Pilih tab “TBP yang sudah dikeluarkan” kemudian
pilih menu “Non
Rekening” – Pilih TBP yang akan dicek dengan klik symbol Printer
32. Cek Kembali TBP :
- Sub Kegiatan
- Kode Rekening
- Nominal SPJ
- Pajak
33. Cek Kembali TBP :
- Sub Kegiatan
- Kode Rekening
- Nominal SPJ
- Pajak