Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) di atur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya.
Hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu, namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pembebasan tanah.
Kondisi tanah (terindikasi) terlantar di Indonesia saat ini cukup luas. Berdasarkan hasil identifikasi BPN pada tahun 2011, terdapat sekitar 7,3 juta hektar tanah yang terindikasi terlantar; sedangkan tanah yang sudah dinyatakan terlantar adalah 459 bidang, yang luasnya mencakup 4,8 juta hektar. Luas tanah terlantar ini bertambah, karena data pada tahun 2007 tanah terlantar seluas 7,1 juta hektar di luar kawasan hutan. Tanah terlantar seluas itu sama dengan 14 kali luas wilayah Singapura. Data terakhir (2014), potensi tanah (terindikasi) terlantar mencapai 7,5 juta ha.
Data-data tersebut menunjukkan tanah (terindikasi) terlantar perlu ditangani sesegera mungkin dan penanganannya bersifat multi sektor. Dalam arti harus melibatkan kontribusi berbagai sektor yang terkait dan partisipasi aktif masyarakat, baik pemilik hak atas tanah maupun masyarakat yang berkepentingan pada penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk, kebijakan telah diambil untuk menangani masalah tanah terlantar, namun hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Di era Orde Baru, telah ada Instruksi Mendagri No. 2 tahun 1982 tentang Penertiban Tanah Terlantar di Daerah Perkotaan yang Dikuasai oleh Badan Hukum/Perorangan yang tidak Dimanfaatkan/ Diterlantarkan,. Setelah itu kemudian terbit Keputusan Mendagri No. 268 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Kebijakan Penertiban/Pemanfaatan Tanah yang Dicadangkan bagi dan/atau Dikuasai oleh Perusahaan-Perusahaan.
Di era Reformasi, muncul PP No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Keputusan Ka. BPN No. 24 tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya PP tersebut diganti oleh PP No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan ditindak lanjuti oleh Perkaban No. 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dan Perkaban No. 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Meskipun peraturan dan kebijakan telah dibentuk namun faktanya jumlah tanah (terindikasi) terlantar justru meningkat, sehingga upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar semakin jauh dari tujuan awalnya, yaitu mewujudkan keadilan agraria. dalam kerangka reforma agraria.
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) di atur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya.
Hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu, namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pembebasan tanah.
Kondisi tanah (terindikasi) terlantar di Indonesia saat ini cukup luas. Berdasarkan hasil identifikasi BPN pada tahun 2011, terdapat sekitar 7,3 juta hektar tanah yang terindikasi terlantar; sedangkan tanah yang sudah dinyatakan terlantar adalah 459 bidang, yang luasnya mencakup 4,8 juta hektar. Luas tanah terlantar ini bertambah, karena data pada tahun 2007 tanah terlantar seluas 7,1 juta hektar di luar kawasan hutan. Tanah terlantar seluas itu sama dengan 14 kali luas wilayah Singapura. Data terakhir (2014), potensi tanah (terindikasi) terlantar mencapai 7,5 juta ha.
Data-data tersebut menunjukkan tanah (terindikasi) terlantar perlu ditangani sesegera mungkin dan penanganannya bersifat multi sektor. Dalam arti harus melibatkan kontribusi berbagai sektor yang terkait dan partisipasi aktif masyarakat, baik pemilik hak atas tanah maupun masyarakat yang berkepentingan pada penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk, kebijakan telah diambil untuk menangani masalah tanah terlantar, namun hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Di era Orde Baru, telah ada Instruksi Mendagri No. 2 tahun 1982 tentang Penertiban Tanah Terlantar di Daerah Perkotaan yang Dikuasai oleh Badan Hukum/Perorangan yang tidak Dimanfaatkan/ Diterlantarkan,. Setelah itu kemudian terbit Keputusan Mendagri No. 268 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Kebijakan Penertiban/Pemanfaatan Tanah yang Dicadangkan bagi dan/atau Dikuasai oleh Perusahaan-Perusahaan.
Di era Reformasi, muncul PP No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Keputusan Ka. BPN No. 24 tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya PP tersebut diganti oleh PP No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan ditindak lanjuti oleh Perkaban No. 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dan Perkaban No. 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Meskipun peraturan dan kebijakan telah dibentuk namun faktanya jumlah tanah (terindikasi) terlantar justru meningkat, sehingga upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar semakin jauh dari tujuan awalnya, yaitu mewujudkan keadilan agraria. dalam kerangka reforma agraria.
Ide Memenangkan Tender Proyek (Universitas Sebelas Maret Surakarta)Esther Tantama
Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
Presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem dan Manajemen Konstruksi dengan dosen pengampu Ir.Ary Setyawan, PhD.
1. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Subject Matter Expert
Ir. Irina Mildawani, MT.
Agus Suparman, ST., MT.
Instructional Designer
Rehulina A., ST., MT.
Lia Rosmala S., ST.,MT.
Multimedia Designer
Edi M. Pribadi, SP.
Pokok Bahasan
PemilihanPemilihan TapakTapak
StartStart
Moodle Programmer
Tri Sulistyorini, SKom., MMSI.
2. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Home
MateriTujuan Latihan
Contact
Tinjauan
Penetapan Tujuan / Jenis Proyek
Ruang Lingkup Proyek
Pemilihan Tapak
Kriteria Pemilihan Tapak
Tinjauan Pokok Bahasan
3. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Home Contact
MateriTujuan LatihanTinjauan
Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa memahami dan menjelaskan beberapa hal berkenaan dengan penetapan tujuan /
jenis proyek, ruang lingkup proyek, dan pemilihan tapak
Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa dapat memahami:
Tugas / peran arsitek/ perencana
Ruang lingkup proyek
Kriteria pemilihan tapak
Permasalahan pemilihan tapak
Tapak yang ideal
Tapak alternatif
Pertimbangan lingkungan tapak (sifat khas tapak dan lingkungan)
Kriteria pemilihan tapak untuk studi kasus tertentu
4. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Tugas Perencana:
1. Membantu klien untuk merencanakan proyek yang
sesuai dengan tapak yang ada
2. Mencari dan memilih tapak yang sesuai dengan
tujuan proyek yang ditetapkan klien
Skala ruang lingkup kerja Arsitek:
1. Pemilihan tapak (menemukan tapak yang paling
sesuai untuk suatu proyek atau kegiatan tertentu)
2. Evaluasi tapak (menganalisis kesesuaian suatu
tapak tertentu untuk berbagai aktivitas yang
berbeda)
3. Perancangan tapak (membuat penataan yang
sesuai antara bangunan dan tapak, serta antara
ruang-ruang luar di antara bangunan
Tugas Utama Perencana
MateriTujuan LatihanTinjauan
5. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Kriteria Pemilihan Tapak
MateriTujuan LatihanTinjauan
Jika perencana ingin merealisasikan proposal
proyek ke dalam tapak, pertama harus meneliti
kesesuaian rencananya dengan struktur yang
telah ada di tapak.
Arsitek harus melihat semua struktur yang
mungkin kurang sesuai dengan karakter
struktur yang akan digunakan di lokasi
tersebut.
Meskipun struktur yang telah ada tampak
bagus, tapi jika tidak sesuai dengan karakter
proyek yang diusulkan dalam proposal, maka
kemungkinan hasilnya tidak memuaskan
karena tidak terjadi keharmonisan dalam
tapak.
6. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Tapak yang Ideal
MateriTujuan LatihanTinjauan
Pembangunan yang harmonis adalah yang
sesuai dengan karakteristik alami tapak,
seperti garis bentuk pepohonan, bentuk
topografis, serta kontur lahan misalnya
lembah yang indah.
Sebagai contoh:
Sekolah dengan taman bermain yang
terletak di kawasan taman dekat pusat
komunitas yang dapat dijangkau dengan
aman melalui jalur pejalan kaki;
Pabrik dengan unit produksi yang teratur,
tangki-tangki, area penyimpanan, dan
ruang parkir yang kesemuanya
direncanakan berhubungan dengan
memikirkan pendekatan kepada jalur
pejalan kaki, jalur-jalur lalu lintas, atau
dermaga pelabuhan.
7. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Dalam banyak kasus, sebuah proyek
dimulai tanpa mempertanyakan
penerimaan publik pada lokasi yang
tidak sesuai. Hal ini merupakan
kesalahan pokok dalam perencanaan.
Yang penting, walau bukan yang
terpenting, fungsi seorang perencana
terkadang sulit, terkadang mempunyai
tugas yang sukar dalam membimbing
pengusaha dalam memilih tempat yang
paling memungkinkan dalam sebuah
proyek.
Tapak yang Ideal
MateriTujuan LatihanTinjauan
8. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Arsitek berperan penasehat, harus mampu
menentukan kebutuhan untuk spekulasi yang ada dan
mampu meningkatkan hal-hal yang relatif positif dari
situasi-situasi alternatif
Jadikan hal itu sebagai sebuah pusat pembangkit
energi, sebuah kota yang baru, atau sebuah toko kue.
Selanjutnya kita harus mengamati dan menelusuri
wilayah yang akan menjadi lokasi. Untuk membantu
tugas ini kita memiliki beberapa peralatan yang dapat
membantu, seperti fotografi wilayah dan daerah, peta
US Geological Survey (USGS), peta jalan, peta
transportasi, data komisi perencanaan, peta wilayah,
ruang atau kawasan publik, perdagangan, zoning-atau
kawasan di dalam kota dan rencana wilayah
MateriTujuan LatihanTinjauan
Tapak Alternatif
9. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Peta atau material lainnya sebagai panduan, kita
akan mengunjungi tempat yang paling mendekati
keinginan klien dan menjelajahinya dengan
kendaraan atau pesawat terbang, atau lebih baik
lagi dengan helikopter
Mempersiapkan laporan presentasi yang
didokumentasikan dengan baik untuk dewan
direksi, pejabat yang berwenang, atau Bappeda.
Laporan seperti ini, baik secara lisan atau tulisan,
merupakan tugas membuat daftar tapak untuk
mencari kesesuaiannya.
MateriTujuan LatihanTinjauan
Peninjauan Tapak
10. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Luas tapak, dibandingkan dengan luas
bangunan atau fasilitas lain
Bentuk tapak, persil yang tidak digunakan,
status lahan & ruang bebas
Topografi, seperti pohon peneduh,
pemandangan bagus & lereng yang
menyenangkan
Kualitas lingkungan
Dampak proyek terhadap lingkungan
sekitarnya
MateriTujuan LatihanTinjauan
Pertimbangan Pemilihan Tapak (1)
Bahaya: Kemungkinan banjir, longsoran, kedekatan terhadap jalur kereta api, lalu lintas
cepat, bantaran tinggi, perairan yang tidak terlindungi, keberadaan serangga anggu seperti
rayap, nyamuk, muka air tanah yang tinggi sehingga menyebabkan kelembaban pada
bangunan.
Gangguan: kedekatan terhadap pabrik, rel kereta api, bengkel, lalu lintas dan sebagainya,
yang mengakibatkan gangguan suara, asap, debu, bau-bauan atau getaran.
11. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Pertimbangan lingkungan menjadi aspek
penting dalam proses perencanaan tapak,
mencakup analisis iklim mikro dan makro,
ekosistem dan keterkaitannya, hidrologi,
vegetasi, serta kondisi tanah bawah
permukaan.
Seperti tapak di tepi pantai, di pegunungan
(lihat gambar sebelah) atau di daerah
genangan banjir.
Kriteria umum memilih tapak telah
berkembang dari berbagai sumber. Kriteria ini
mencakup lingkungan keseluruhan, regional
maupun lokal.
Pertimbangan setempat yang khusus juga
harus disesuaikan dengan persyaratan umum.
MateriTujuan LatihanTinjauan
Pertimbangan Pemilihan Tapak (2)
12. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Kesesuaian terhadap rencana tata kota yang telah
disetujui, rencana sementara atau beberapa
kecenderungan dalam penggunaan tanah.
Penzonaan (zoning); kemungkinan perubahannya
Persetujuan dari badan-badan perencanaan setempat
Tapak dapat diteliti dan dibandingkan dengan
daftar periksa di bawah ini :
MateriTujuan LatihanTinjauan
Pertimbangan Pemilihan Tapak (3)
a. Kesesuaian terhadap Pola Perkotaan
Kemungkinan penutupan jalan yang ada dan pembuatan jalan baru.
Akibat peraturan bangunan serta kemungkinan rencana penyesuaian.
13. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
b. Ketersediaan pelayanan kota
Pengumpulan dan pembuangan
sampah
Perlindungan terhadap bahaya
kebakaran yang dipengaruhi oleh
lokasi dan pencapaian tapak
Jalan: penerangan, pembersihan,
pemeliharaan, penanaman pohon
dan sebagainya
Perlindungan keamanan polusi
14. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Pertimbangan Pemilihan Tapak
C. Fasilitas Lingkungan Dan Sosial.
Fasilitas Transportasi Umum: Modus, Rute, Serta
Biaya Untuk Mencapai Terhadap Tempat Kerja,
Sekolah, Pusat Kota, Dan Sebagainya
Pencapaian Melalui Jalan Yang Diperkeras.
Jumlah Dan Sifat Khas Tenagakerjaan Dalam
Jarak Jangkauan Pejalan Kaki
Taman Dan Tempat Bermain: Lokasi, Fasilitas Yang Tersedia,
Pemeliharaan Dan Perangkat Pengawasan Yang Tersedia
Peribadatan, Bioskop, Puskesmas.
Toko Dan Warung: Jenis Dan Lokasi, Perluasan Fasilitas
Tambahan Sebagai Bagian Dari Pembangunan Proyek.
Sekolah (Dasar, Menengah, Atas): Lokasi, Daya Tampung,
Pemeliharaan, Pengawasan Dan Kemungkinan Pengembangan.
15. Copyright Universitas Gunadarma @ 2007
Pertimbangan Pemilihan Tapak
Jumlah, sifat dan kondisi bangunan
yang ada
pada tapak
Jumlah keluarga penghuni
Relokasi penduduk
Pemindahan penduduk
d. Pertimbangan penggusuran
daerah kumuh
