Hery Sutanto adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pegawai pengawas norma K3 di Depnakertrans RI dengan latar belakang pendidikan S2. Ia memiliki berbagai pelatihan dan sertifikasi di bidang K3, terutama terkait pesawat angkat dan penggerak mula.

2. NAMA : HERY SUTANTO, ST.
TEMPAT /TGL LAHIR : TULUNG AGUNG, 22 Sept 1971
INSTANSI : Dit. Pengawasan Norma K3 (PNK3)
Depnakertrans R.I
telp. (021) 5255733 Ext. 656
Hp. 08128005044.
KURSUS/PELATIHAN :
1. Diklat Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Th. 2001
2. TOT. Japan International Cooperation Agency Th. 2002
3. Crane Safety (Mobil, fk & Hoist crane) di Japan th. 2000
4. Pelatihan Lingkungan Kerja di Japan 2005
5. Diklat Pengawas Spesialis Pesawat Angkat & Angkut Th. 2005
6. Seminar Crane Safety di Japan Th 2006
7. S-2 Th 2006
8. Pelatihan Ahli K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan th. 2007
ALAMAT :
Rumah Pancoran Barat IX . G No. 28, Pancoran,
Jakarta Selatan
Kantor Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV
Gedung A. Jakarta Selatan

3. Pembinaan dan pengawasan
K3 Mekanik
Obyek
pembinaan
dan
pengawasan
MEKANIK
• Pesawat tenaga &
produksi
• Pesawat angkat &
angkut
• Operator
Tujuan
Bagaimana
cara membina
dan
mengawasinya
Dasar hukum
• UU No. 1 / 1970
• Permen No. 04/Men/1985
• Permen No. 05/Men/1985
• Permen No. 01/Men/1989
• Menjamin keselamatan kerja
operator & orang lain
• Menjamin penggunaan
perlatan mekanik aman
dioperasikan
• Menjamin proses produksi
aman dan lancar
• Konstruksi harus kuat
• Safety device terpasang dan
berfungsi baik
• Alat perlindungan
• Layak operasi
• Riksa uji
• Perawatan dengan baik
• Pengoperasian sesuai manual /
SOP dan oleh orang yang
berwenang
• APD
www.norma-k3.com

4. Yang memerlukan pedoman
diatur oleh Direktur (Psl. 145)
Mengatur perencanaan,
pembuatan, pemasangan,
peredaran, pemakaian,
perubahan atau perbaikan
teknis dan pemeliharaan
pesawat angkat dan angkut
(Psl. 5)
Permen No. Per. 05/Men/1985
12 Bab
146 Pasal
ditetapkan 2 Agustus 1985
(Psl. 146)
Dengan ketentuan umum sebagaimana
ditetapkan pada pasal 1 s.d 4
Pengawasan dilaksanakan
oleh pegawai pengawas
dan ahli K3 (Psl. 144)
Pengurus / pengusaha bertanggung
jawab terhadap ditaatinya semua
ketentuan (Psl. 142)
• Peralatan angkat (Psl. 6 s.d 74)
• Pita transport (Psl. 7s.d 97)
• Pesawat angkutan di atas
landasan & permukaan (Psl. 98
s.d 115)
• Alat angkutan jalan rel (Psl. 116
s.d 133)
PELANGGARAN
sangsi (Psl. 143)
UU No. 1 tahun 1970
Permen No. Per.03/Men/1978
SK Men No. Kep. 79/Men/1977
• Bagian integral dalam pelaksanaan proses produksi
• Mengandung bahaya potensial
• Perlindungan K3 terhadap tenaga kerja
Diperiksa dan diuji oleh
pegawai pengawas dan atau
Ahli K3 (Psl. 138 s.d 139)
Untuk mendapatkan
pengesahan (Psl. 134 s.d
136)
Kewenangan Direktur untuk
mengadakan perubahan
teknis (Psl. 136)
Pembuatan dan pemasangan harus
dilaksanakan oleh perusahaan yang
ditunjuk (Psl. 137)
• Dasar Permen No. Per. 04/Men/1985
Melalui permohonan
direktorat@norma-k3.com

5. Yang memerlukan pedoman
diatur oleh Direktur (Psl. 146)
Mengatur K3 di tempat
kerja, pesawat tenaga &
produksi dibuat, dipasang,
dipakai (Psl. 33 & 34)
Permen No. Per. 04/Men/1985
12 Bab
147 Pasal
ditetapkan 26 Juli 1985
(Psl. 147)
Dengan ketentuan umum sebagaimana
ditetapkan pada pasal 1 s.d 32
Pengawasan dilaksanakan
oleh pegawai pengawas
dan ahli K3 (Psl. 145)
Pengurus/ pengusaha bertanggung
jawab terhadap ditaatinya semua
ketentuan (Psl. 144)
• Penggerak mula (Psl. 49 s.d 53)
• Perlengkapan (Psl. 54 s.d 64)
• Mesin pekakas (Psl. 65 s.d 108)
• Mesin Produksi (Psl. 109 s.d
115)
• Dapur (Psl. 116 s.d 134)
PELANGGARAN
sangsi (Psl. 142)
UU No. 4 tahun 1969
UU No. 1 tahun 1970 • Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja
• Upaya K3
• Sebagai pelaksanaan UU No. 1 tahun 1970
Diperiksa dan diuji oleh
pegawai pengawas dan atau
Ahli K3 (Psl. 135 s.d 137)
Untuk mendapatkan
pengesahan (Psl. 138 s.d
137)
Kewenangan Direktur untuk
mengadakan perubahan
teknis (Psl. 140)
Pembuatan dan pemasangan harus
dilaksanakan oleh perusahaan yang
ditunjuk (Psl. 141)
• Dasar Permen No. Per. 04/Men/1995
Yang menimbulkan gerakan dan panas
yg membahayakan harus dipasang alat
pelindung (Psl. 35 s.d 48)
Melalui permohonan
direktorat@norma-k3.com

6. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Jenis Riksa dan Uji berdasarkan peraturan perundang-undangan
• Pemeriksaan dan pengujian dalam pembuatan
• Pemeriksaan dan pengujian pertama dalam pemakaian peralatan/
instalasi baru dan atau setelah selesai pemasangan
• Pemeriksaan dan pengujian berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Kreteria teknis jenis riksa dan uji (tahapan)
a. Pemeriksaan data/ verifikasi
• Data umum
• Data teknis
b. Pemeriksaan visual
• Pemeriksaan visual dengan menggunakan checklist
• Dimensi check
c. Pemeriksaan NDT
• Seluruh komponen utama atau komponen yang menerima beban
atau komponen yang diragukan kekuatannya / kemampuannya

7. d. Pengujian
• Dinamis (Running Test)
• Statis
e. Pemeriksaan setelah pengujian
f. Laporan
a. Bentuk 51 (pesawat angkat dan angkut)
b. Bentuk 54B (penggerak mula)
c. Bentuk 55B (mesin berbahaya)
d. Bentuk 56B (dapur/ Tanur)
Formulir tersebut di lengkapi dengan formulir/ chesklist dari hasil
riksa uji /NDT
3. Pelaksanaan riksa uji
• Ahli K3 Spesialis  PJIT / Perusahaan
• Peg. Pengawas K3 Spesialis  daerah otonom setempat
4. Mekanisme pengesahan peralatan mekanik dan sertifikasi operator
dalam format Otoda
www.norma-k3.com

8. MEKANISME PENGESAHAN PERALATAN MEKANIK
DAN SERTIFIKASI OPERATOR DALAM FORMAT OTODA
Pesawat Tenaga dan Produksi
• Penggerak mula
• Mesin perkakas kerja
• Mesin produksi
• Dapur
Pesawat Angkat dan Angkut
• Peralatan angkat
• Pita transport
• Pesawat angkutan di atas permukaan dan di atas landasan
• Alat angkutan jalan rel
Dasar hukum
• Undang-undang No. 1 Tahun 1970
• Permen No. 04/Men/1985
• Permen No. 05/Men/1985
• Permen No. 03/Men/1988
• Permen No. 01/Men/1989
• SE 461/BW/VI/2000
• Undang-undang No. 22 / 1999
• PP No. 25 Tahun 2000
PP 72/3/9-99
Kep. 507/BW/1999
• SKB Nomor
Peralatan Mekanik

9. Peg. Pengawas K3
Spesialis
A. PENGAWASAN K3
Dinas yang berwenang
di Kab/ Kota
Obyek Pengawasan
K3
PJK3
AK3 Spesialis
Peg. Pengawas K3
Spesialis
Dinas yang berwenang
di Propinsi
Peg. Pengawas K3
Spesialis
Pusat
(DPNKK)
Obyek Pengawasan
K3 Lintas Propinsi
Obyek Pengawasan
K3 Lintas Kab/ Kota
Koordinasi
Koordinasi
Pemberdayaan lembaga2 K3
Pengawasan langsung
Pengawasan langsung lintas kab/kota
Pengawasan langsung lintas propinsi
deamok-02

10. Peg. Pengawas K3
Spesialis
B. OBYEK PENGAWASAN K3/ PERALATAN TEKNIK K3 YANG DIPASANG/
DIOPERASIKAN TETAP DI TEMPAT KERJA DALAM KABUPATEN/ KOTA
Dinas yang berwenang
di Kab/ Kota
Peralatan
Teknik K3
Pengurus
Perusahaan
PJK3
AK3 Spesialis
Riksa Uji
Laporan
Riksa Uji
Laporan
Permohonan
Pengesahan Pemakaian Laporan
Lapor
Pengawasan
deamok-02

11. Peg. Pengawas K3
Spesialis
C. OBYEK PENGAWASAN K3/ PERALATAN TEKNIK K3 YANG
DIOPERASIKAN DI TEMPAT KERJA LINTAS KABUPATEN/ KOTA
Dinas yang berwenang
di Kab/ Kota
Peralatan
Teknik K3
Pengurus
Perusahaan
PJK3
AK3 Spesialis
Riksa Uji
Laporan
Laporan
Permohonan
Pengesahan Pemakaian Laporan
Lapor
Peg. Pengawas K3
Spesialis
Dinas yang berwenang
di Propinsi
pemberitahuan
Riksa uji
Pengawasan
deamok-02

12. Peg. Pengawas K3
Spesialis
D. OBYEK PENGAWASAN K3/ PERALATAN TEKNIK K3 YANG DIOPERASIKAN
DI TEMPAT KERJA LINTAS PROPINSI, DI KAPAL DAN DI PELABUHAN
Dinas yang berwenang
di Kab/ Kota
Peralatan
Teknik K3
Pengurus
Perusahaan
PJK3
AK3 Spesialis
Riksa Uji
Laporan
Laporan
Permohonan
Pengesahan Pemakaian Laporan
Peg. Pengawas K3
Spesialis
Dinas yang berwenang
di Propinsi
Lapor/
pemberitahuan
Riksa
uji
Peg. Pengawas K3
Spesialis
Pusat
(DPNKK)
deamok-02

13. Proses pembuatan/
perakitan
Peg. Pengawas K3
Spesialis
D. Pengesahan Gambar Rencana
Dinas yang berwenang
di Kab/ Kota
Fabrikator/
Instalatir Peralatan
Mekanik
Pengurus
Perusahaan
Lapor
Permohonan
Pengesahan Gambar Rencana
Tembusan
Peg. Pengawas K3
Spesialis
Dinas yang berwenang
di Propinsi
Pusat
(DPNKK)
Pengawasan

14. E. Sertifikasi Operator
Dinas yang berwenang
di Kab/ Kota
Dinas yang berwenang
di Propinsi
Dirjen Binawas
Direktur PNKK
Kasubdit Mek & PU BT
Kasi Mekanik
Perusahaan / Tempat Kerja
(peralatan mekanik)
LULUS
Pembinaan &
pengujian lisensi
K3
OPERATOR
PJK3
OPERATOR
perpanjangan
Pemerintah
Pengurus

15. • UU No. 1 tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja
• Permen No. 05/Men/1985
tentang Pesawat Angkat dan Angkut
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 01/Men/1989
Tentang
Kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat
DASAR HUKUM

16. • Penggolongan Operator
• Syarat-syarat operator untuk masing-
masing kelas
• Kewenangan operator
• Sertifikasi operator
• Kewajiban operator
• sanksi
RUANG LINGKUP

17. PERMEN NO. 01/MEN/1989
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1 (ayat a – e )
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2 Kualifikasi, wewenang, syarat-syarat dan
kewajiban melapor
BAB III - KUALIFIKASI & SYARAT-SYARAT OKA
Pasal 3 Kualifikasi Operator
1. Operator Klas I  50 ton
2. Operator Klas II  25  50 ton
3. Operator Klas III  25 ton
Pasal 4 Syarat-syarat OKA
operator Klas I, II dan III

18. (1) Pelaksanaan kursus
• Depnaker  in House
• Lembaga  ditunjuk
(2) Kurikulum, di sesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan teknologi
(3) Menteri atau pejabat, dapat sewaktu-waktu merubah
Pasal 5
(1) Sertifikat diterbitkan oleh Menteri / Pejabat yg ditunjuk
(2) Lisensi operator sesuai kelas / tingkat keahliannya (masa
berlaku 5 tahun)
(3) Sertifikat / lisensi dapat dicabut, bila operator dinilai tidak
berkemampuan lagi
Pasal 6
PERMEN NO. 01/MEN/1989
Pasal 7 Peningkatan kelas
Syarat : a. berpengalaman 2 th sesuai tingkatnya
b. mengikuti kursus & lulus ujian

19. PERMEN NO. 01/MEN/1989
BAB IV - KEWENANGAN OPERATOR
Pasal 8 (1) Operator Kelas I
1. Mengoperasikan keran angkat  50 ton (sesuai
jenisnya)
2. Mengawasi & membimbing operator kelas II dan III
(2) Operator Kelas II
1. Mengoperasikan keran angkat  25  50 ton
2. Mengawasi & membimbing operator kelas III
(3) Operator Kelas III
1. Mengoperasikan keran angkat  25 ton
Pasal 9 (1) Jumlah operator yg diperlukan (lampiran)
(2) Operator dimaksud (1) harus dibantu beberapa tenaga
bantu (operator/ rigger)

20. (1) DILARANG meninggalkan tempat pelayanan selama operasi
(2) Melakukan pengecekan, merawat kondisi keran angkat dan seluruh
perlengkapannya
(3) Mengisi buku kerja (laporan harian)
(4) Melaporkan atasan bila terdapat kerusakan / tidak berfungsi pada
peralatan pengaman/ komponen
(5) Operator Kelas I disamping berkewajiban ayat 1, 2, 3 dan 4 juga wajib
mengawasi dan mengkoordinir operator kelas II dan III
(6) Operator kelas I bertanggung jawab seluruh kegiatan
pengoperasiannya
(7) Operator kelas I tidak diperlukan, operator Kelas II dapat ditunjuk oleh
pengurus atas seluruh pengoperasian keran angkat
(8) Terjadi kerusakan/ gangguan pada alat perlengkapannya, operator
segera melapor ke atasannya
(9) Laporan kegiatan bulanan pada P2K3 atas pengoperasian keran angkat
(10) Mematuhi peraturan dan syarat-syarat K3
Pasal 10
PERMEN NO. 01/MEN/1989
BAB V - KEWAJIBAN OPERATOR

21. Melanggar pasal 10 (1) dikenakan SANKSI
Pasal 11
PERMEN NO. 01/MEN/1989
BAB VI - KETENTUAN HUKUM
(1) Menentukan kualifikasi operator sebelum Permen ini diberlakukan, ikut
pelatihan
(2) Peninjauan kembali sertifikat operator, sebelum Permen ini
diberlakukan
(3) Pelaksanaan (2) sertifikat diserahkan ke Depnaker
Pasal 12
BAB VII - ATURAN PERALIHAN
DITETAPKAN DAN BERLAKU TANGGAL 21 PEBRUARI 1989
Pasal 13
BAB VIII - PENUTUP

22. Permen No. 05/Men/1985
(Pesawat Angkat & Angkut)
Pengawasan K3
Pesawat Angkat dan
Angkut
Mengapa
diawasi
Obyek mekanik
yg mana
Dimana
pengawasannya
Siapa yang
mengawasi
Bagaimana cara
mengawasinya
Dasar hukumnya
apa
TUJUAN
Untuk
apa
dan

23. PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
SUMBER BAHAYA
• Terjungkit/terguling
• Terjepit / terpotong
• Peledakan /
kebakaran
• Tertimpa/ tertimbun
• Roboh
• PAK
• Bagian bergerak
• Bagian yang mempunyai
peran
• Bagian yang menanggung
beban
• Gas buang, suhu tinggi
• Kebisingan, debu
• Kemampuan/ ketrampilan
Pesawat Tenaga dan Produksi
• Penggerak mula
• Mesin perkakas
• Mesin produksi
• Dapur / Tanur
Pesawat Angkat dan Angkut
• Peralatan angkat
• Pita transport
• Pesawat angkutan di atas
landasan dan permukaan
• Alat angkutan jalan ril
Operator
K3 MEKANIK Kecelakaan
Potensi Bahaya
Penanggulangan
dan Pencegahan
Analisa
www.norma-k3.com

24. Pesawat
Angkat &
Angkut
Dasar hukum
pengawasannya
• Ruang lingkup
• Siapa yang mengawasi
• Bagaimana caranya
Sumber Bahaya
• Pesawat
• Operator
Jenis Kecelakaan
• Terjungkit/terguling
• Terjepit
• Peledakan
Termasuk PAK
• Menjamin keselamatan dan
kesehatan TK dan orang lain
• Menjamin penggunaan
pesawat angkat dan angkut
aman dipakai
• Menjamin proses produksi
aman dan lancar
• Konstruksi harus kuat
• Safety device terpasang dan
berfungsi baik
• Layak pakai
• Riksa uji
• APD
• Perawatan dengan baik
• Pengoperasian sesuai
manual/SOP dan oleh orang yg
berwenang
• Pasal 2 ayat (2)
huruf a, b, f & g
• Pasal 3 ayat (1)
huruf a, c, n & p
• Pasal 4
Mengapa diawasi Potensi Bahaya
• Bagian yg bergerak
• Bagian yg menanggung beban
• Gas buang
• Kemampuan / ketrampilan
Pengendalian
Kecelakaan
direktorat@norma-k3.com

25. LATAR BELAKANG
 Alat Angkat & Angkut dan Pesawat Tenaga & Produksi serta sarana
penunjangnya, merupakan :
 Peran penting dalam jasa konstruksi
 Mengandung sumber bahaya yang berpotensi dapat
menimbulkan kecelakaan kerja
 Peralatan yang spesifik, butuh penanganan dgn kualitas
yang baik (teknik maupun SDM)
 Dalam operasi peralatan tsb perlu dijamin K3 & lingkungan proyek
agar kontinuitas pekerjaan tdk terganggu
FAKTA LAPANGAN

26. MACAM KECELAKAAN KERJA
TERKAIT DENGAN PERALATAN MEKANIK
1. Terjungkit/terguling
2. Terjepit/terpotong
3. Pencemaran lingkungan
4. Peledakan
5. Roboh
6. Tertimpa/tertimbun
7. Sentuhan listrik
8. dll

27. FAKTOR TEKNIK INSTALASI / PERALATAN
 Konstruksi pesawat / instalasi tidak memenuhi syarat
• Material / proses pembuatan / pemasangan / pemeriksaan /
pengujian
• Adanya kemunduran kualitas / perubahan dimensi pesawat /
instalasi, dll. akibat pemakaian / kondisi operasi yang abnormal
 Alat pengaman / perlindungan / perlengkapan tidak memenuhi
syarat atau tidak berfungsi dengan baik
 Kondisi operasi tidak sesuai disain
• Beban melebihi batas maksimal
• Proses operasi tidak sesuai prosedur
 Faktor Manusia / Pekerja
PENYEBAB KECELAKAAN

28. FAKTOR MANAJEMEN
 Tidak melaksanakan syarat-syarat K3
 Tidak mengikuti petunjuk pembuat peralatan teknik
 Prosedur kerja tidak ada
 Administrasi / pengawasan intern kurang baik
FAKTOR MANUSIA / PEKERJA
 Sikap kurang baik (sembrono/arogansi)
 Kesehatan tak memenuhi syarat
 Tidak pakai APD
 Pengetahuan teknis/keterampilan kerja kurang, termasuk cara kerja
yang aman
 Berbuat menyimpang/keterpaksaan
 Lain-lain (keluarga/kecewa)

29. KONDISI
TEMPAT KERJA
+
SUMBER PRODUKSI
AMAN & EFISIEN
UPAYA K3
DALAM PENCEGAHAN KECELAKAAN
SUMBER
BAHAYA
NORMA K3
PENGENDALIAN SUMBER BAHAYA

30. PENGENDALIAN SUMBER BAHAYA
Segala upaya pengendalian yang mendasari sifat preventif
yang dilakukan secara sistimatis dan menyeluruh atas
segala hal yang terkait dengan “Keberadaan” peralatan
mekanik, pesawat uap dan bejana tekan yaitu mulai dari
perencanaan hingga purna pakai.

31. TUJUAN
Kondisi Tempat Kerja dan Sumber Produksi :
 Aman :
 Pesawat / instalasi / peralatan
 Tenaga kerja / manusia / lingkungan
 Effisien :
 Fungsi teknis instalasi / peralatan
 Biaya operasi perusahaan

32. DASAR HUKUM
1. UU No. 1 Tahun 1970
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja :
a). No. Per.04/Men/1985
b). No. Per.05/Men/1985
4. SKB Dirjen Hubla dan Binawas No. PP.72/3/9-99
KEP.507/BW/1999
• Keputusan / Instruksi Menteri
• Keputusan / Edaran Dirjen / Pedoman Pengawasan
• Lain-lain (Standard Nasional Atau Standard Internasional /
Negara Lain Yang Dapat Diterima Pemerintah Indonesia)

33. RUANG LINGKUP PENGAWASAN
 Obyek Pengawasan
 Tahapan Penanganan Pengawasan
OBJEK PENGAWASAN
 Instalasi / Peralatan Teknik
 Badan Usaha Bidang Tertentu
 Tenaga Profesi Khusus

34. TAHAPAN PENANGANAN PENGAWASAN
 Perencanaan
 Pembuatan
 Perakitan/pemasangan/peredaran
 Pemakaian
 Reparasi/modifikasi

35. 1. Pesawat Tenaga dan Produksi
 Penggerak mula
- Perlengkapan transmisi tenaga mekanik
 Mesin produksi
 Mesin perkakas kerja
 Dapur
2. Pesawat Angkat dan Angkut
 Peralatan Angkat
 Pita transport
 Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas
permukaan
 Alat angkutan jalan ril
INSTALASI / PERALATAN TEKNIK
PERALATAN / PESAWAT ANGKAT & ANGKUT Dan
PESAWAT TENAGA & PRODUKSI

36. 1. Penilaian / pengesahan gambar rencana pembuatan / perakitan /
pemasangan
 Pengecekan dokumen teknik perencanaan/ pengesahan
 Penilaian konstruksi instalasi / peralatan yang akan dibuat /
dirakit / dipasang
2. Penilaian / penunjukan perusahaan jasa terkait
 Macam jasa
 Konstruksi
 Inspeksi teknik
 Pemenuhan syarat administrasi
 Pemenuhan syarat teknis
3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembuatan / perakitan /
pemasangan
 Kelengkapan dokumen teknik
 Kondisi / mutu bahan baku komponen
 Status welder / fabrikator
 Pemeriksaan / pengujian ( sebelum, saat & akhir kegiatan)
 Administrasi pengawasan
Kegiatan pengawasan pada periode
pembuatan / perakitan / pemasangan

37. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Persiapan yang harus dilakukan oleh Pemilik
/ Pemakai
1. Penyediaan dokumen teknis terkait
2. Penyiapan pesawat / instalasi aman diperiksa
3. Penyiapan peralatan / tenaga kerja
4. Pemasangan rambu bila perlu / koordinasi dengan pihak
lain yang terkait
5. Penyiapan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan
pemeriksaan dan pengujian

38. Mengoperasikan pesawat, perlengkapan dan sarana penunjangnya
sesuai dengan peraturan keselamatan kerja/standard operasi.
KEWAJIBAN PEMAKAI DAN OPERATOR
I. Pemakai
1. Menjaga / memelihara kondisi pesawat / peralatan dan perlengkapannya
2. Melaksanakan syarat-syarat yang tertera pada akte ijin pemakaian /
pengesahan atau perintah pegawai pengawas
3. Menugasi operator
4. Melapor kepada Disnaker setempat apabila menemukan cacat
(konstruktif) pada pesawat / perlengkapannya
5. Menjaga / memperhatikan dokumen teknik / perijinan
 Keberadaan
 Melapor bila terjadi kehilangan/perubahan
6. Melaporkan ke Disnaker setempat bila terjadi peledakan / kecelakaan
atas pesawat / sarana penunjang
II. Operator

39. Perusahaan /
Calon Pemakai
Dinas Tenaga
Kerja
Pemerintah
(Dit. PNKK)
PENGAWASAN
 Verifikasi
berkas
PROSEDUR PEMBERIAN IJIN / PENGESAHAN PEMAKAIAN DAN
PENGAWASANNYA
3
1
3
1
1
Pesawat / peralatan
mekanik / instalasi pipa
Tenaga kerja +
peralatan bantu
 Riksa/ uji
1. Visual
2. NDT (bila perlu)
3. Pengujian
• Hydrotest
• Steam test
• lainnya
BERKAS PERMOHONAN
• Bentuk 6
• Pengesahan gambar
rencana + lampiran
• Dok. Teknik pembuatan
• Dok. Teknik lainnya
1
Pemeriks. & pengujian
Ijin pemakaian
2
3
**
**
**
**
*
* Perakitan
** lintas propinsi/laut nasional

40. Prosedur Sertifikasi Operator
Dinas TK
Kab/ Kota
Dinas TK Propinsi
Dirjen Binawas
Direktur PNKK
Sertifikat
+ SIO
(baru)
SIO
(perpanja
ngan)
Perusahaan / Tempat Kerja
Data
Peserta &
Kelulusan
Pembinaan &
pengujian
lisensi K3
OPERATOR
PJK3
Diklat
SIO
Lama
Pemerintah
Baru Perpanjangan

41. RIKSA / UJI K3 OLEH PJK3 INSPEKSI
Perusahaan
Pengawasan
Penawaran Riksa / Uji
PJK3 Inspeksi
Pemerintah / Dinas
Tenaga Kerja
Ijin/Pengesahan
dan Sertifikasi
Laporan
Riksa/Uji
Pemberitahuan

42. Terimakasih
atas perhatian dan kerjasamanya