PENGERTIAN SISTEM PENJAMINANMUTU
PENDIDIKAN
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah
suatu sistem yang dirancang untuk memastikan
kualitas pendidikan yang tinggi dan konsisten,
melalui proses evaluasi, pemantauan, dan perbaikan
berkelanjutan.
3.
URGENSI SISTEM PENJAMINANMUTU
PENDIDIKAN
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga pendidikan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pendidikan.
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
7. Meningkatkan kemampuan lembaga pendidikan dalam menghadapi
perubahan.
4.
LANDASAN FILOSOFIS SISTEMPENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
1. Humanisme: Mengakui nilai dan martabat manusia sebagai pusat
pendidikan.
2. Demokrasi: Menghargai partisipasi, keadilan, dan kesetaraan dalam
pendidikan.
3. Kualitas: Mengutamakan standar mutu pendidikan yang tinggi.
4. Akuntabilitas: Mengemban tanggung jawab atas kualitas pendidikan.
5. Keterlibatan Masyarakat: Mengakui peran masyarakat dalam
pendidikan.
5.
DASAR HUKUM SISTEMPENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
Undang-Undang
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 47 ayat 1-
3).
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 46-48).
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 35-37).
Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
6.
DASAR HUKUM SISTEMPENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
Peraturan Menteri
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Mutu
Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi No. 6 Tahun 2019 tentang Akreditasi
Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi No. 11 Tahun 2018 tentang Standar
Kompetensi Pendidik.
Peraturan Lainnya
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan (BAN-PT) tentang Akreditasi Pendidikan.
5. Peraturan Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTISI) tentang Standar Mutu Pendidikan.
